Ilustrasi peluncuran LSA LAPAN dari kapal [LAPAN]
Guna meningkatkan pengamanan hasil sumber daya laut Indonesia dari praktek illegal fishing, maka Satuan Tugas 115 dibawah koordinasi Bakorkamla RI, melakukan kunjungan ke Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Kamis,(26/01). Kunjungan ini dilaksanakan guna jajaki pemanfaatan teknologi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA).
Satgas 115 yang merupakan besutan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini bertugas memberantas aksi illegal fishing pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) wilayah perairan Indonesia.
Selesai mempresentasikan program Maritim Surveillance System (MSS) melalui pengembangan dan implementasi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA), Kapustekbang LAPAN, Gunawan Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap misi Satgas 115. Beliau juga berharap kompetensi Surveillance Aircraft Pustekbang LAPAN dapat dilibatkan dalam misi-misi operasi Satgas 115 di lapangan.
Bak gayung bersambut, Direktur Operasional Satgas 115, Laksamana Pertama Dri Suatmaji juga sangat mengapresiasi teknologi Maritime Surveillance System yang dikembangkan oleh Pustekbang LAPAN. Beliau berharap Pustekbang LAPAN dapat segera mendukung operasi Satgas 115 bersinergi dengan semua Puskodal Stakeholder yang ada, seperti Puskodal Bakamla, Puskodal TNI AL, Puskodal Ditjen Hubla Kemenhub, Puskodal Ditjen PSDKP KKP, dan Puskodal TNI AU dalam operasi pengawasan terhadap illegal fishing dibawah koordinasi Bakorkamla RI.
Melalui sinergitas dan kerjasama dari semua stakeholder terkait, diharapkan dapat menyatukan semua potensi kelembagaan yang ada, agar dapat mewujudkan langkah-langkah yang cepat dan efisien dalam melakukan serangkaian operasi Satgas 115 dalam penanganan illegal fishing.
Adapun wilayah perairan Indonesia yang rawan illegal fishing meliputi perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina, perairan laut Natuna, perbatasan perairan Riau dengan Singapura dan perairan laut Arafuru yang berbatasan dengan Australia.
Kedepannya Puskodal Bakorkamla RI berharap dapat membangun Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional (National Maritime Security Information Center) yang mampu mendukung upaya menurunkan tingkat tindakan pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan laut Indonesia.
Guna meningkatkan pengamanan hasil sumber daya laut Indonesia dari praktek illegal fishing, maka Satuan Tugas 115 dibawah koordinasi Bakorkamla RI, melakukan kunjungan ke Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Kamis,(26/01). Kunjungan ini dilaksanakan guna jajaki pemanfaatan teknologi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA).
Satgas 115 yang merupakan besutan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini bertugas memberantas aksi illegal fishing pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) wilayah perairan Indonesia.
Selesai mempresentasikan program Maritim Surveillance System (MSS) melalui pengembangan dan implementasi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA), Kapustekbang LAPAN, Gunawan Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap misi Satgas 115. Beliau juga berharap kompetensi Surveillance Aircraft Pustekbang LAPAN dapat dilibatkan dalam misi-misi operasi Satgas 115 di lapangan.
Bak gayung bersambut, Direktur Operasional Satgas 115, Laksamana Pertama Dri Suatmaji juga sangat mengapresiasi teknologi Maritime Surveillance System yang dikembangkan oleh Pustekbang LAPAN. Beliau berharap Pustekbang LAPAN dapat segera mendukung operasi Satgas 115 bersinergi dengan semua Puskodal Stakeholder yang ada, seperti Puskodal Bakamla, Puskodal TNI AL, Puskodal Ditjen Hubla Kemenhub, Puskodal Ditjen PSDKP KKP, dan Puskodal TNI AU dalam operasi pengawasan terhadap illegal fishing dibawah koordinasi Bakorkamla RI.
Melalui sinergitas dan kerjasama dari semua stakeholder terkait, diharapkan dapat menyatukan semua potensi kelembagaan yang ada, agar dapat mewujudkan langkah-langkah yang cepat dan efisien dalam melakukan serangkaian operasi Satgas 115 dalam penanganan illegal fishing.
Adapun wilayah perairan Indonesia yang rawan illegal fishing meliputi perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina, perairan laut Natuna, perbatasan perairan Riau dengan Singapura dan perairan laut Arafuru yang berbatasan dengan Australia.
Kedepannya Puskodal Bakorkamla RI berharap dapat membangun Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional (National Maritime Security Information Center) yang mampu mendukung upaya menurunkan tingkat tindakan pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan laut Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.