:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/740138/big/010250500_1411269572-_77188700_77188595.jpg)
Dua capres Afghanistan, Ashraf Ghani (kiri) dan Abdullah Abdullah (AFP) ☆ Indonesia dan Afghanistan berencana akan perkuat kerja sama di bidang bisnis dan ekonomi. Rencana itu akan dibahas dalam kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia pada awal April mendatang.
"Di bidang ekonomi, kita akan memperkuat kerja sama impor barang konsumen Indonesia ke Afghanistan," ujar Ferdy Pay, Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI, kepada awak media saat konferensi pers, Kamis (30/3/2017).
Instabilitas kondisi dalam negeri membuat Afghanistan sering kali mengimpor barang-barang kebutuhan dasar dari negara lain, salah satunya Indonesia.
Selama bertahun-tahun, Afghanistan telah mengimpor produk-produk Indonesia, seperti bahan makanan, barang elektronik, karet, dan ban.
"Mi instan kita jadi produk terkenal di sana," canda Ferdy Pay.
Selain urusan impor barang, Afghanistan akan menjalin kerja sama perbankan dengan Indonesia.
"Selama ini transaksi perbankan kita (Indonesia) dengan Afghanistan selalu melalui pihak ketiga seperti Dubai. Pada pertemuan nanti kita akan upayakan transaksi bilateral murni tanpa perantara," tambah Ferdy Pay.
Transaksi perbankan Indonesia dengan Afghanistan memiliki beberapa kendala. Misalnya, banyak perusahaan Afghanistan yang berstatus "daftar hitam" sehingga membuat Indonesia lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama bisnis-ekonomi.
Hal ini juga yang membuat Indonesia menggunakan negara lain sebagai pihak ketiga--seperti Dubai, Iran, dan Pakistan--untuk menjalin kerja sama dengan Afghanistan.
"Masalah-masalah (kerja sama bisnis-ekonomi) itu akan dibahas pada pertemuan," tutup Ferdy Pay.
4 MoU Siap Dihasilkan
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dijadwalkan akan melakukan lawatan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 5 hingga 6 April 2017.
Kunjungan Ghani menambah panjang daftar kepala negara yang berkunjung ke Tanah Air. Sebelumnya, Indonesia kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, sejumlah pemimpin negara anggota IORA, dan teranyar Presiden Prancis, Francois Hollande.
Direktur Asia Selatan dan Tengah Ferdy Piay menyebut ada empat nota kesepahaman yang siap dihasilkan dalam kunjungan Ghani ke Tanah Air.
"Ada beberapa MoU yang disepakati, ada empat, di antaranya kerjasama pendidikan, pertanian, statistik dan reformasi administrasi publik," kata Ferdy kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (30/3/2017).
Ferdy menambahkan pula, lawatan Ghani sangat spesial. Pasalnya, belum pernah ada presiden Afghanistan yang datang ke Indonesia.
"Ini merupakan kunjungan pertama presiden Afghanistan dan ini kunjungan pertama Ghani ke Asia Tenggara," sambungnya.
Membongkar Kendala Investasi Indonesia di Afghanistan
Rencana lawatan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia, menimbulkan pertanyaan besar. Salah satunya soal potensi apa yang bisa digali RI di negara tersebut.
Pertanyaan ini muncul karena, Afghanistan merupakan negara yang masih diliputi konflik. Sehingga, diperkirakan mustahil untuk mengeksplorasi potensi ekonomi di sana.
Keraguan tersebut ditampik Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdy Piay. Ada potensi yang bisa dilirik Indonesia di Afghanistan.
"Sebagai negara konflik bukan berati mereka tak mengkomsusmi consumer product," ucap Ferdy di kantor Kemlu, Kamis (30/3/2017).
Consumer product diketahui Ferdy sangat jarang ditemui di Afghanistan. Hal ini disebabkan, kondisi geografis negara itu.
"Selama ini Afghanistan susah impor mereka tidak punya pantai/landlock, jadi kalau kita impor melalui Pakistan, Iran atau Dubai, nilai ekspor kita cuma US$ 16 juta," kata dia.
Kendala sulitnya impor ini pun, juga dirasakan Indonesia. Oleh sebab itu, barang Indonesia sulit masuk pasar Afghanistan.
"Berbagai barang consumer product kita tidak tercatat, karena masuk melalui pihak ketiga, delegasi bisnis kita bisa dorong hal ini, supaya bisa ada interaksi secara langsung," kata Ferdy.
"Transaksi bank kita (ke Afghanistan) juga melalui Pakistan atau Dubai itu juga jadi kendala, walau Afghanistan bukan negara yang di-black list, tapi entitas di sana banyak yang masuk daftar hitam," ujarnya.
Ferdy pun berharap, masalah-masalah tersebut bisa dibahas dalam bisnis forum Indonesia-Afghanistan pada 6 April 2017 nanti.
Jika kendala itu bisa teratasi maka diyakini potensi bisnis dan investasi Indonesia di Afghanistan sangat terbuka lebar dan mengutungkan.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.