Hanggar helikopter PT DI. PT DI masih bermasalah dalam penyelesaian pesanan helikopter TNI [Tempo] ✬
Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Jasa Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar H. Sampurno, menyatakan bahwa BUMN di bidang pertahanan harus berubah.
“Kita tidak bisa meminta orang lain berubah, namun BUMN-nya yang berubah,” katanya dalam forum diskusi kelompok di bidang industri pertahanan, di Jakarta, Selasa.
Ia mengemukakan, ada empat kiat yang tengah digodok demi perubahan itu. Pertama adalah mengubah operasionalisasi agar bisa mengurangi penundaan jadwal pembelian dan penyerahan sistem pertahanan yang dipesan operator.
Sebagai contoh, PT Dirgantara Indonesia (PT DI Persero) di Bandung, Jawa Barat, yang kondang sebagai manufaktur pesawat terbang sayap tetap dan sayap putar. PT DI masih menempatkan pembeli dari luar negeri sebagai prioritas pasar utama mereka ketimbang operator dalam negeri.
Operator dalam negeri paling potensial yang dimaksudnya itu adalah TNI Angkatan Udara (AU), menyusul matra-matra lain TNI, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan instansi lain pemerintah.
Di banyak negara dengan industri pertahanan yang maju, layaknya Swedia dan Amerika Serikat (AS), militer mereka sangat “dimanjakan” dan diutamakan dalam industri pertahanan mereka masing-masing.
Produk-produk militer dan pertahanan terbaik yang mereka produksi pasti didedikasikan untuk keperluan militer mereka, dan pasar luar negeri cenderung diberikan “versi ekspor” yang secara kualitas di bawah mereka.
Jika operator dalam negeri mereka puas dan sukses dengan produk-produk pertahanan mereka, maka itu menjadi wahana pemasaran internasional yang sangat manjur. Sebagai ilustrasi mudah, penundaan pengiriman benda pertahanan yang dipesan dan sudah dibayar hanya bisa terjadi karena sebab-sebab sangat luar biasa.
Kiat kedua adalah penyesuaian manajemen. Jika memang waktunya, maka manajemen BUMN di bidang pertahanan nasional dapat diremajakan saja.
“Lalu perbaiki kinerja keuangan melalui restrukturisasi keuangan. selesaikan sisa-sisa yang dulu-dulu baru memulai lagi yang baru,” katanya.
Kiat keempat dari pemegang saham adalah konsolidasi. Perusahaan-perusahaan yang bergiat di sektor ini tidak perlu investasi di bidang-bidang yang sama. Contohnya adalah procurement bersama; jika mereka beli lembar almunium bisa bersama-sama.
“Juga pusat perancangan bersama jangan sendiri-sendiri, sehingga investasi bisa dipadukan,” katanya.
Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Jasa Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar H. Sampurno, menyatakan bahwa BUMN di bidang pertahanan harus berubah.
“Kita tidak bisa meminta orang lain berubah, namun BUMN-nya yang berubah,” katanya dalam forum diskusi kelompok di bidang industri pertahanan, di Jakarta, Selasa.
Ia mengemukakan, ada empat kiat yang tengah digodok demi perubahan itu. Pertama adalah mengubah operasionalisasi agar bisa mengurangi penundaan jadwal pembelian dan penyerahan sistem pertahanan yang dipesan operator.
Sebagai contoh, PT Dirgantara Indonesia (PT DI Persero) di Bandung, Jawa Barat, yang kondang sebagai manufaktur pesawat terbang sayap tetap dan sayap putar. PT DI masih menempatkan pembeli dari luar negeri sebagai prioritas pasar utama mereka ketimbang operator dalam negeri.
Operator dalam negeri paling potensial yang dimaksudnya itu adalah TNI Angkatan Udara (AU), menyusul matra-matra lain TNI, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan instansi lain pemerintah.
Di banyak negara dengan industri pertahanan yang maju, layaknya Swedia dan Amerika Serikat (AS), militer mereka sangat “dimanjakan” dan diutamakan dalam industri pertahanan mereka masing-masing.
Produk-produk militer dan pertahanan terbaik yang mereka produksi pasti didedikasikan untuk keperluan militer mereka, dan pasar luar negeri cenderung diberikan “versi ekspor” yang secara kualitas di bawah mereka.
Jika operator dalam negeri mereka puas dan sukses dengan produk-produk pertahanan mereka, maka itu menjadi wahana pemasaran internasional yang sangat manjur. Sebagai ilustrasi mudah, penundaan pengiriman benda pertahanan yang dipesan dan sudah dibayar hanya bisa terjadi karena sebab-sebab sangat luar biasa.
Kiat kedua adalah penyesuaian manajemen. Jika memang waktunya, maka manajemen BUMN di bidang pertahanan nasional dapat diremajakan saja.
“Lalu perbaiki kinerja keuangan melalui restrukturisasi keuangan. selesaikan sisa-sisa yang dulu-dulu baru memulai lagi yang baru,” katanya.
Kiat keempat dari pemegang saham adalah konsolidasi. Perusahaan-perusahaan yang bergiat di sektor ini tidak perlu investasi di bidang-bidang yang sama. Contohnya adalah procurement bersama; jika mereka beli lembar almunium bisa bersama-sama.
“Juga pusat perancangan bersama jangan sendiri-sendiri, sehingga investasi bisa dipadukan,” katanya.
♞ Antara
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.