Membuktikan Israel adalah penjajah yang mengatur siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari Palestina. 
Pelantikan Konsul Kehormatan RI di Yordania (Kemlu)
Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely dalam rapat di Knesset (parlemen) hari ini mengatakan alasan Negeri Bintang Daud itu melarang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Ramallah beberapa hari lalu adalah karena kesepakatan rahasia antara Israel dan Indonesia telah dilanggar.
Menurut perjanjian sebelumnya, ketika pejabat Israel diam-diam mengunjungi Jakarta, kedua pihak sudah sepakat bahwa Menlu Retno juga akan mengunjungi Yerusalem dan bertemu pejabat Israel.
Jika kesepakatan itu diwujudkan maka Menlu Retno akan menjadi menteri luar negeri Indonesia pertama yang melawat ke wilayah Israel.
Saat anggota parlemen dari fraksi Arab Ahmad Tibi menanyakan perihal pelarangan itu, Hotovely mengatakan, Direktur Kementerian Luar Negeri untuk Wilayah Asia, Mark Sofer mengunjungi Jakarta beberapa hari sebelum Menlu Retno akan ke Ramallah untuk membahas soal kunjungan itu.
"Sudah ada kesepakatan jelas bahwa Marsudi akan mengunjungi Ramallah, termasuk ke Israel dan menemui pejabat senior di Yerusalem," kata Hotovely, seperti dilansir koran Haaretz, Rabu (16/3). Namun kemudian Hotovely mengatakan Menlu Retno melanggar kesepakatan itu dengan membatalkan kunjungan ke Yerusalem.
"Dia paham telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Israel," ujar Hotovely. "Meski Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan kita, Israel tetap menghormati rakyat Indonesia dan para pemimpinnya. Kami terus menjaga hubungan dengan Indonesia dalam berbagai masalah dan berusaha meningkatkan hubungan terus-menerus."
Menurut Hotovely, Israel sudah menetapkan aturan demikian bagi pejabat mana pun yang akan mengunjungi Palestina harus juga melawat ke Israel. Aturan ini berlaku bagi semua negara, baik yang punya hubungan diplomatik atau tidak.
"Indonesia tanpa pengecualian dalam hal ini," kata dia. "Setiap pejabat senior internasional harus melalui Yerusalem."
Tibi kemudian merespon penjelasan Hotovely itu dengan mengatakan kebijakan semacam itu membuktikan Israel adalah penjajah yang mengatur siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari Palestina.
"Mengapa harus ikut campur. Ini adalah negara yang sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Tibi merujuk kepada Palestina.
Hotovely kemudian tetap berkukuh Menlu Retno jelas-jelas telah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sebelum dia berkunjung ke Ramallah.
"Ketika kesepakatan sudah dicapai antara negara yang punya hubungan rahasia dan kemudian dilanggar maka jangan heran kalau kemudian Anda tidak bisa memasuki Palestina," kata dia.
Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi melantik Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina di KBRI Ibu Kota Amman, Yordania, Minggu (13/3) sore waktu setempat. Awalnya Menlu berencana terbang langsung ke Kota Ramallah, Tepi Barat, demi melantik sosok Maha Abu-Shusheh, wanita tokoh masyarakat Palestina yang telah resmi menjadi perwakilan diplomatik RI.
Namun, beberapa jam sebelum helikopter berangkat, Israel yang menguasai jalur udara antara Yordania-Ramallah tidak menerbitkan izin melintas (over flight) bagi rombongan pemerintah RI maupun Angkatan Udara Yordania yang sedianya mengawal Menlu Retno.
Pelantikan Konsul Kehormatan RI di Yordania (Kemlu) Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely dalam rapat di Knesset (parlemen) hari ini mengatakan alasan Negeri Bintang Daud itu melarang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Ramallah beberapa hari lalu adalah karena kesepakatan rahasia antara Israel dan Indonesia telah dilanggar.
Menurut perjanjian sebelumnya, ketika pejabat Israel diam-diam mengunjungi Jakarta, kedua pihak sudah sepakat bahwa Menlu Retno juga akan mengunjungi Yerusalem dan bertemu pejabat Israel.
Jika kesepakatan itu diwujudkan maka Menlu Retno akan menjadi menteri luar negeri Indonesia pertama yang melawat ke wilayah Israel.
Saat anggota parlemen dari fraksi Arab Ahmad Tibi menanyakan perihal pelarangan itu, Hotovely mengatakan, Direktur Kementerian Luar Negeri untuk Wilayah Asia, Mark Sofer mengunjungi Jakarta beberapa hari sebelum Menlu Retno akan ke Ramallah untuk membahas soal kunjungan itu.
"Sudah ada kesepakatan jelas bahwa Marsudi akan mengunjungi Ramallah, termasuk ke Israel dan menemui pejabat senior di Yerusalem," kata Hotovely, seperti dilansir koran Haaretz, Rabu (16/3). Namun kemudian Hotovely mengatakan Menlu Retno melanggar kesepakatan itu dengan membatalkan kunjungan ke Yerusalem.
"Dia paham telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Israel," ujar Hotovely. "Meski Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan kita, Israel tetap menghormati rakyat Indonesia dan para pemimpinnya. Kami terus menjaga hubungan dengan Indonesia dalam berbagai masalah dan berusaha meningkatkan hubungan terus-menerus."
Menurut Hotovely, Israel sudah menetapkan aturan demikian bagi pejabat mana pun yang akan mengunjungi Palestina harus juga melawat ke Israel. Aturan ini berlaku bagi semua negara, baik yang punya hubungan diplomatik atau tidak.
"Indonesia tanpa pengecualian dalam hal ini," kata dia. "Setiap pejabat senior internasional harus melalui Yerusalem."
Tibi kemudian merespon penjelasan Hotovely itu dengan mengatakan kebijakan semacam itu membuktikan Israel adalah penjajah yang mengatur siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari Palestina.
"Mengapa harus ikut campur. Ini adalah negara yang sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Tibi merujuk kepada Palestina.
Hotovely kemudian tetap berkukuh Menlu Retno jelas-jelas telah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sebelum dia berkunjung ke Ramallah.
"Ketika kesepakatan sudah dicapai antara negara yang punya hubungan rahasia dan kemudian dilanggar maka jangan heran kalau kemudian Anda tidak bisa memasuki Palestina," kata dia.
Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi melantik Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina di KBRI Ibu Kota Amman, Yordania, Minggu (13/3) sore waktu setempat. Awalnya Menlu berencana terbang langsung ke Kota Ramallah, Tepi Barat, demi melantik sosok Maha Abu-Shusheh, wanita tokoh masyarakat Palestina yang telah resmi menjadi perwakilan diplomatik RI.
Namun, beberapa jam sebelum helikopter berangkat, Israel yang menguasai jalur udara antara Yordania-Ramallah tidak menerbitkan izin melintas (over flight) bagi rombongan pemerintah RI maupun Angkatan Udara Yordania yang sedianya mengawal Menlu Retno.
♞ merdeka
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.