Setelah Jabodetabek, 3 Kota Ini Akan Punya LRT
Pemerintah saat ini sedang mengembangkan angkutan massal berbasis rel ringan (Light Rail Transit/LRT) di wilayah Jabodetabek. Selain itu, LRT juga akan dibangun di 3 kota besar lainnya yakni Surabaya, Bandung, dan Palembang.
Untuk Surabaya, Jawa Timur, awalnya mau dibangun monorel tapi kemudian diganti dengan LRT untuk koridor Barat-Timur. LRT ini membentang dari Lidah Kulon-Keputih sepanjang 24 kilometer.
"Surabaya ganti monorel ke LRT rute Timur Barat," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko saat diskusi LRT di Balitbang, Kemenhub, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Selain LRT, Surabaya akan dilengkapi tram. Program reaktivasi tram nantinya membentang jalur Utara-Selatan yakni dari Perak-Wonokromo sepanjang 17,14 km.
LRT juga akan dibangun di Bandung. Ibukota Jawa Barat ini akan dilengkapi 2 koridor LRT, yakni koridor 1 membentang dari Babakan Siliwangi-Leuwi Panjang sepanjang 10,15 km dan koridor 2 membentang dari Cimindi-Gede Bage sepanjang 20,04 km.
"Kalau Bandung masih debatable LRT atau monorel. Tapi kami usul LRT," ujarnya.
Terakhir pengembangan LRT di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). LRT ini akan menghubungkan Bandara Mahmud Badaruddin II hingga OPI.
"Perpres LRT Palembang sudah keluar dan ditunjuk BUMN lain, bukan Adhi Karya. Targetnya selesai sebelum ASIAN Games pada pertengahan 2018," ujarnya. (feb/rrd)Proyek LRT Jadi 'Jualan' Pilkada Para Kepala Daerah
Sampai-sampai, LRT jadi bahan 'jualan' para calon kepala daerah jelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Padahal, daerah-daerah tersebut belum membutuhkan pengembangan LRT.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Perkeretaapian Djoko Setijowarno, saat diskusi LRT di Balitbang, Kemenhub, Jakarta, Senin (12/10/2015).
"LRT sekarang (jualan) untuk kampanye," kata Djoko.
Ia menyebut ada suatu daerah yang kepala daerahnya ingin ada pengembangan LRT. Di sisi lain, daerah tersebut masih defisit listrik sehingga tidak cukup mendukung operasional LRT.
Kepala Dinas Perhubungan di daerah, tidak bisa menolak permintaan kepala daerah meskipun proyek LRT dinilai belum relevan dibangun di daerah pengusul.
"Iming-iming BRT (Bus Rapid Transit) nggak mau dikasih. Pak Wali bilang gini (LRT) kepala dinas nggak berani. Terus DPRD bilang ada aspirsi masyarakat, padahal listrik nggak punya (defisit)," ujarnya.
Bahkan yang uniknya lagi, beberapa daerah pengusul justru menolak bantuan bus (Bus Rapid Transit/BRT) bantuan Kemenhub. Padahal, bus masih relevan untuk transportasi umum di daerah-daerah.
Kondisi ini tak terlepas karena banyak daerah tidak punya rencana pengembangan transportasi.
"Kota-kota belum punya masterplan angkutan umum. Banyak belum punya, jangan sampai hanya tambal sulam," ujarnya.
Hal ini dibenarkan oleh Kapuslitbang Darat Kemenhub, Sigit Irvansyah. Irvansyah menyebut pihaknya sampai bingung karena Pemda memilih membangun LRT daripada menerima bus bantuan.
Bila Pemda menerima bantuan, persoalan lain timbul pada tahun ke-2 pasca pengoperasian.
"Rupayanya nggak mau dikasih bus. Ada juga, mereka mau terima tapi tahun kedua bingung nggak punya duit untuk subsidi. Karena kita punya SPM (standar pelayanan minimum) dan tarif harus murah. Kota punya BRT ke LRT. Itu perlu tahapan, ada kota aglomerasi (terpusat), yakni kota kecil yang harus digabungkan," ujarnya. (feb/hen)
★ detik
12 jam yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.