(Kemhan) ★
Adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan adanya korupsi gila-gilaan di kementerian yang dibawahi kakaknya itu.
Hashim menceritakan, saat Prabowo baru dua bulan jadi menhan, kakaknya itu sudah disodori kontrak-kontrak pengadaan senjata senilai Rp 51 triliun. Meski begitu, lanjutnya, kontrak itu sangat sarat dengan korupsi.
"Itu gila-gilaan itu, sampai saya enggak percaya juga. Gila-gilaan mark up-nya. Ada satu kontrak, mark up-nya 1.250 persen," ungkap Hashim di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).
Sederhananya, mark up yaitu menaikkan harga yang melebihi harga pasar. Hashim pun mengatakan kaget bukan main sebab dirinya yang juga memeriksa kontrak-kontrak yang akan ditandatangani Prabowo itu.
"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya baru tahu dan Prabowo juga baru tahu korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya," jelas wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra itu.
Tak hanya itu, ada juga kontrak yang mark up-nya 600 persen dan 300 persen. Melihat kontrak yang sarat korupsi itu, ujar Hashim, Prabowo memilih tak menandatanganinya.
"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia [Prabowo] putuskan tidak ada teken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," ujarnya.
Setelah itu, Hashim mengatakan Prabowo curhat kepadanya bahwa banyak orang yang marah. Meski begitu, menurut Hashim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung tindakan Prabowo dan menginstruksikan terus memberantas korupsi di Kementerian Pertahanan.
"Kakak saya sudah selamatkan, untuk rakyat Indonesia, minimal Rp 15-20 triliun dari korupsi saudara-saudara. Saya saksi hidup. Itu hanya waktu itu saja," jelas Hashim.
Adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan adanya korupsi gila-gilaan di kementerian yang dibawahi kakaknya itu.
Hashim menceritakan, saat Prabowo baru dua bulan jadi menhan, kakaknya itu sudah disodori kontrak-kontrak pengadaan senjata senilai Rp 51 triliun. Meski begitu, lanjutnya, kontrak itu sangat sarat dengan korupsi.
"Itu gila-gilaan itu, sampai saya enggak percaya juga. Gila-gilaan mark up-nya. Ada satu kontrak, mark up-nya 1.250 persen," ungkap Hashim di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).
Sederhananya, mark up yaitu menaikkan harga yang melebihi harga pasar. Hashim pun mengatakan kaget bukan main sebab dirinya yang juga memeriksa kontrak-kontrak yang akan ditandatangani Prabowo itu.
"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya baru tahu dan Prabowo juga baru tahu korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya," jelas wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra itu.
Tak hanya itu, ada juga kontrak yang mark up-nya 600 persen dan 300 persen. Melihat kontrak yang sarat korupsi itu, ujar Hashim, Prabowo memilih tak menandatanganinya.
"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia [Prabowo] putuskan tidak ada teken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," ujarnya.
Setelah itu, Hashim mengatakan Prabowo curhat kepadanya bahwa banyak orang yang marah. Meski begitu, menurut Hashim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung tindakan Prabowo dan menginstruksikan terus memberantas korupsi di Kementerian Pertahanan.
"Kakak saya sudah selamatkan, untuk rakyat Indonesia, minimal Rp 15-20 triliun dari korupsi saudara-saudara. Saya saksi hidup. Itu hanya waktu itu saja," jelas Hashim.
★ Bisnis
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.