🛰 
Satelit Artemis (ESA)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M D menyebutkan, pemerintah akan tetap melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur untuk kepentingan pertahanan negara."
Selama proses penyelesaian kontrak-kontrak dengan berbagai pihak, Pemerintah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di sidang International Telecommunication Union (ITU)," kata Mahfud dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Kemudian mendapat perpanjangan lagi dari ITU sampai tahun 2024 yang akan datang, dengancatatan harus ada kepastian, bahwa tahun 2024 slot orbit tersebut sudah benar-benar terisi dengan satelit.
Oleh karena itu, kata Mahfud, dalam waktu dekat Menkominfo Johnny G Plate diundang lagi ke ITU untuk memastikan, bahwa Indonesia masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut.
"Jadi, kita membawa masalah ini ke ranah hukum melalui pembahasan yang mendalam dan berkali-kali, sampai tiba saatnya kami berhenti membahas secara berputar-putar tanpa ujung, dan meminta BPKP melakukan audit. Hasilnya, memang harus dibawa ke ranah hukum," kata Mahfud.
Saat ini, kata Mahfud, pemerintah tengah mengagendakan upaya baru, untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur di depan sidang ITU.
"Kami sedang mengagendakan upaya untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur di depan sidang ITU," tuturnya.
Diketahui, pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016 diduga terjadi pelanggaran hukum karena merugikan keuangan negara.
Pemerintah pun meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) terkait pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kemhan tersebut.
Satelit Artemis (ESA) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M D menyebutkan, pemerintah akan tetap melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur untuk kepentingan pertahanan negara."
Selama proses penyelesaian kontrak-kontrak dengan berbagai pihak, Pemerintah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di sidang International Telecommunication Union (ITU)," kata Mahfud dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Kemudian mendapat perpanjangan lagi dari ITU sampai tahun 2024 yang akan datang, dengancatatan harus ada kepastian, bahwa tahun 2024 slot orbit tersebut sudah benar-benar terisi dengan satelit.
Oleh karena itu, kata Mahfud, dalam waktu dekat Menkominfo Johnny G Plate diundang lagi ke ITU untuk memastikan, bahwa Indonesia masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut.
"Jadi, kita membawa masalah ini ke ranah hukum melalui pembahasan yang mendalam dan berkali-kali, sampai tiba saatnya kami berhenti membahas secara berputar-putar tanpa ujung, dan meminta BPKP melakukan audit. Hasilnya, memang harus dibawa ke ranah hukum," kata Mahfud.
Saat ini, kata Mahfud, pemerintah tengah mengagendakan upaya baru, untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur di depan sidang ITU.
"Kami sedang mengagendakan upaya untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur di depan sidang ITU," tuturnya.
Diketahui, pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016 diduga terjadi pelanggaran hukum karena merugikan keuangan negara.
Pemerintah pun meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) terkait pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kemhan tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.