Ilustrasi helikopter produksi PTDI (dispenau) ⍟
Kamboja menyatakan ketertarikannya untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia, seperti senjata ringan dan helikopter. Hal ini disampaikan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Kamboja untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomatik.
Retno bersama Deputi PM/Menteri Luar Negeri Kamboja, Sok Chenda Sophea memimpin pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) antara Indonesia dan Kamboja, yang dilakukan di Phnom Penh. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara itu membahas lima kerja sama di berbagai bidang, seperti pertahanan dan keamanan, sosial budaya dan pariwisata, ekonomi, serta isu dan kawasan global.
Untuk kerja sama pertahanan dan keamanan, Retno mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan yang sudah lama terjalin, termasuk kerja sama industri pertahanan.
"Dalam hal ini, Kamboja menyampaikan ketertarikan untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan," kata Retno dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (22/8/2024).
Untuk itu, dia mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia, seperti ke PT Pindad dan PTDI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum yang akan digelar pada November mendatang. Selain itu, Retno menjelaskan kedua negara itu juga membahas isu tindak pidana perdagangan orang atau, terutama menyangkut kejahatan online scamming yang kian meningkat. Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, ada sebanyak 842 kasus online scamming yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kamboja kepada Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, di dalam pertemuan saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif," jelasnya.
Kemudian Retno menyebut pihak Indonesia tertarik untuk investasi di industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja.
Selain itu, kedua negara itu juga mendorong penguatan kerja sama konektivitas. Keduanya sepakat mendorong joint feasibility studies untuk pelayaran langsung serta pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru.
"Saya apresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir US$ 1 miliar dan angka ini tentu masih dapat ditingkatkan," terangnya. (ara/ara)
Kamboja menyatakan ketertarikannya untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia, seperti senjata ringan dan helikopter. Hal ini disampaikan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Kamboja untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomatik.
Retno bersama Deputi PM/Menteri Luar Negeri Kamboja, Sok Chenda Sophea memimpin pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) antara Indonesia dan Kamboja, yang dilakukan di Phnom Penh. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara itu membahas lima kerja sama di berbagai bidang, seperti pertahanan dan keamanan, sosial budaya dan pariwisata, ekonomi, serta isu dan kawasan global.
Untuk kerja sama pertahanan dan keamanan, Retno mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan yang sudah lama terjalin, termasuk kerja sama industri pertahanan.
"Dalam hal ini, Kamboja menyampaikan ketertarikan untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan," kata Retno dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (22/8/2024).
Untuk itu, dia mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia, seperti ke PT Pindad dan PTDI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum yang akan digelar pada November mendatang. Selain itu, Retno menjelaskan kedua negara itu juga membahas isu tindak pidana perdagangan orang atau, terutama menyangkut kejahatan online scamming yang kian meningkat. Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, ada sebanyak 842 kasus online scamming yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kamboja kepada Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, di dalam pertemuan saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif," jelasnya.
Kemudian Retno menyebut pihak Indonesia tertarik untuk investasi di industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja.
Selain itu, kedua negara itu juga mendorong penguatan kerja sama konektivitas. Keduanya sepakat mendorong joint feasibility studies untuk pelayaran langsung serta pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru.
"Saya apresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir US$ 1 miliar dan angka ini tentu masih dapat ditingkatkan," terangnya. (ara/ara)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.