Saya Tak Mau Teken!
Ilustrasi FREMM Bergamini class [Fabio Trisorio] ●
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak menutup mata adanya potensi mark up atau penggelembungan anggaran pemerintah saat belanja alutsista. Dia berjanji tidak akan meloloskan oknum yang melakukan mark up anggaran gila-gilaan.
"Bisa terjadi pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu berpotensi untuk mark up, kita sudah tahu lah. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia, nggak usah munafik. Yang penting bagi saya, barang katakanlah X harganya, dan mark up-nya sampai 600%, bener nggak? Maaf mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan," kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
"Saya tidak mau loloskan dan lapor ke presiden dan itu nanti tanggung jawab saya ke presiden, rakyat, bersejarah, saya takut dikutuk generasi," tambahnya.
Banyak kontrak yang tidak diloloskan Prabowo. Dia menjelaskan sudah Menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan menggandeng Kejaksaan hingga BPK untuk mengawal kontrak di Kemenhan.
"Untuk menjaga kita tidak tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan dah coba mengundang Kejaksaan, BPKP, dan BPK untuk memeriksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," jelasnya.
Prabowo juga melakukan negosiasi langsung dengan produsen alutsista, supaya mengetahui detail kontrak pembelian itu.
"Saya banyak yang melakukan negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya berapa. Kalau mau beli alat ini harganya berapa," katanya.
Soal Belanja Rp 1.700 T, Jokowi Belum Setuju!
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan rencana kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) senilai Rp 1.769 triliun belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini karena Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Tahun 2020-2024 memang masih tahap proses.
Prabowo menjelaskan bahwa masalah pertahanan negara adalah hal yang bersifat sangat rahasia, agar terhindar dari kepentingan negara-negara lain, yang tidak suka dengan Indonesia.
"Ini adalah sifat manusia, bahwa manusia itu selalu akan merebut sumber daya, merebut kekayaan untuk survive, untuk hidup. Bangsa-bangsa, suku-suku, kelompok-kelompok dan akhirnya bangsa itu mau merebut. Masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif," jelas Prabowo saat ditanya oleh Deddy Corbuzier mengenai alasan tidak bicara kepada publik soal belanja alutsista yang mencapai Rp 1,7 triliun, dikutip dari Channel Youtube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
"Saya sebenarnya enggan bicara, tapi kita hidup di alam demokrasi, rakyat ingin tahu kondisinya, masa depannya, keselamatannya. Rakyat punya hak untuk tahu. Dilema, di lain pihak harus rahasia dan di lain pihak rakyat ingin tahu," kata Prabowo melanjutkan.
Menurut Prabowo, anggaran Rp 1.769 triliun adalah perencanaan Kemhan dalam kurun waktu 25 tahun, sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Sampai saat ini, Jokowi dan menteri kabinet lainnya juga belum menyepakati hal tersebut.
"Rp 1.700 triliun itu belum disetujui, masih digodok. Ini kan bernegara tidak gampang, bernegara itu ada proses, ada sistem, ada tata cara kelola. [...] Presiden pasti minta saran, bagaimana Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), bagaimana Bappenas, nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Jadi, itu belum disetujui," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa belanja alutsista tersebut bukan bertujuan untuk menginvasi negara-negara lain.
"Kita kan tidak niat untuk invasi siapapun. Indonesia nggak ada niat invasi ke luar. Itu yang saya tegaskan dimana-mana, dan itu disukai oleh tetangga-tetangga kita. [...] Kita membela diri kalau diserang. Mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah kembali. Tapi, kita nggak mau menjajah dan menyerang," jelas Prabowo.
"Kita punya satu senjata yang ampuh, senjata itu adalah perlawanan rakyat. Senjata kita adalah perang rakyat semesta. Jadi sebetulnya, pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Jadi di situ yang mereka hitung," kata Prabowo melanjutkan.
Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana itu mencuat setelah draf Perpres Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) tersebar ke publik.
Di Perpres yang masih digodok tersebut, ada rencana Indonesia mau membeli peralatan militer senilai setara Rp 1.769 triliun. Pengadaan itu disebut berasal dari pendanaan utang luar negeri.
Dalam draf Perpres tersebut, tertulis bahwa anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.
Berikut video wawancara bersama Prabowo :
Ilustrasi FREMM Bergamini class [Fabio Trisorio] ●Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak menutup mata adanya potensi mark up atau penggelembungan anggaran pemerintah saat belanja alutsista. Dia berjanji tidak akan meloloskan oknum yang melakukan mark up anggaran gila-gilaan.
"Bisa terjadi pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu berpotensi untuk mark up, kita sudah tahu lah. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia, nggak usah munafik. Yang penting bagi saya, barang katakanlah X harganya, dan mark up-nya sampai 600%, bener nggak? Maaf mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan," kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
"Saya tidak mau loloskan dan lapor ke presiden dan itu nanti tanggung jawab saya ke presiden, rakyat, bersejarah, saya takut dikutuk generasi," tambahnya.
Banyak kontrak yang tidak diloloskan Prabowo. Dia menjelaskan sudah Menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan menggandeng Kejaksaan hingga BPK untuk mengawal kontrak di Kemenhan.
"Untuk menjaga kita tidak tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan dah coba mengundang Kejaksaan, BPKP, dan BPK untuk memeriksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," jelasnya.
Prabowo juga melakukan negosiasi langsung dengan produsen alutsista, supaya mengetahui detail kontrak pembelian itu.
"Saya banyak yang melakukan negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya berapa. Kalau mau beli alat ini harganya berapa," katanya.
Soal Belanja Rp 1.700 T, Jokowi Belum Setuju!
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan rencana kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) senilai Rp 1.769 triliun belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini karena Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Tahun 2020-2024 memang masih tahap proses.
Prabowo menjelaskan bahwa masalah pertahanan negara adalah hal yang bersifat sangat rahasia, agar terhindar dari kepentingan negara-negara lain, yang tidak suka dengan Indonesia.
"Ini adalah sifat manusia, bahwa manusia itu selalu akan merebut sumber daya, merebut kekayaan untuk survive, untuk hidup. Bangsa-bangsa, suku-suku, kelompok-kelompok dan akhirnya bangsa itu mau merebut. Masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif," jelas Prabowo saat ditanya oleh Deddy Corbuzier mengenai alasan tidak bicara kepada publik soal belanja alutsista yang mencapai Rp 1,7 triliun, dikutip dari Channel Youtube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
"Saya sebenarnya enggan bicara, tapi kita hidup di alam demokrasi, rakyat ingin tahu kondisinya, masa depannya, keselamatannya. Rakyat punya hak untuk tahu. Dilema, di lain pihak harus rahasia dan di lain pihak rakyat ingin tahu," kata Prabowo melanjutkan.
Menurut Prabowo, anggaran Rp 1.769 triliun adalah perencanaan Kemhan dalam kurun waktu 25 tahun, sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Sampai saat ini, Jokowi dan menteri kabinet lainnya juga belum menyepakati hal tersebut.
"Rp 1.700 triliun itu belum disetujui, masih digodok. Ini kan bernegara tidak gampang, bernegara itu ada proses, ada sistem, ada tata cara kelola. [...] Presiden pasti minta saran, bagaimana Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), bagaimana Bappenas, nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Jadi, itu belum disetujui," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa belanja alutsista tersebut bukan bertujuan untuk menginvasi negara-negara lain.
"Kita kan tidak niat untuk invasi siapapun. Indonesia nggak ada niat invasi ke luar. Itu yang saya tegaskan dimana-mana, dan itu disukai oleh tetangga-tetangga kita. [...] Kita membela diri kalau diserang. Mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah kembali. Tapi, kita nggak mau menjajah dan menyerang," jelas Prabowo.
"Kita punya satu senjata yang ampuh, senjata itu adalah perlawanan rakyat. Senjata kita adalah perang rakyat semesta. Jadi sebetulnya, pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Jadi di situ yang mereka hitung," kata Prabowo melanjutkan.
Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana itu mencuat setelah draf Perpres Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) tersebar ke publik.
Di Perpres yang masih digodok tersebut, ada rencana Indonesia mau membeli peralatan militer senilai setara Rp 1.769 triliun. Pengadaan itu disebut berasal dari pendanaan utang luar negeri.
Dalam draf Perpres tersebut, tertulis bahwa anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.
Berikut video wawancara bersama Prabowo :
✪ CNBC
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.