Kendaraan militer produksi PT Pindad ★
PT Pindad (Persero) baru berkontribusi sebesar lima hingga sepuluh persen untuk alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia. Persentase itu dihitung dari total alokasi keuangan pemerintah untuk sektor pertahanan.
"Dibandingkan dengan anggaran pertahanan, sudah sekitar lima sampai sepuluh persen. Itu bisa ditingkatkan lagi, tapi ada pekerjaan rumah bahwa industri pertahanan harus direvitalisasi dan direstrukturisasi," ujar Direktur Utama PT Pindad, Silmy Karim, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Silmy menuturkan data tersebut usai rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan petinggi perusahaan penyedia senjata dalam negeri. Rapat itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat, Jokowi berkata, pembangunan kekuatan pertahanan harus beriringan dengan rencana pengembangan industri pertahanan.
Menurut Silmy, pernyataan Jokowi itu pesan penting untuk merealisasikan kemandirian penyediaan alusista oleh perusahaan dalam negeri.
Silmy mengatakan, pada tahun 2015 perusahaannya meningkatkan kontrak kerja sama penjualan senjata hingga 79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun itu pula, kata dia, produktivitas PT Pindad naik hingga 122 persen.
Saat ini, Silmy mengklaim PT Pindad sudah mampu memproduksi seluruh komponen yang dibutuhkan perusahaannya untuk merakit senjata. Namun, menurutnya hal itu tidak berarti industri pertahanan Indonesia telah benar-benar mandiri.
"Tidak sampai di situ saja. Ada pengembangan teknologi yang masih dalam proses penguasaan. Presiden tadi bilang, pilih sektor mana yang yang perlu dibangkitkan lagi," ucapnya.
PT Pindad merupakan perusahaan pelat merah. BUMN ini mencanangkan tahun 2023 sebagai tenggat waktu mereka menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia.
Kini PT Pindad sedang bersiap mengakusisi sebuah perusahaan industri pertahanan luar negeri. Namun Silmy masih enggan mengemukakan korporasi tersebut. (rel)
PT Pindad (Persero) baru berkontribusi sebesar lima hingga sepuluh persen untuk alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia. Persentase itu dihitung dari total alokasi keuangan pemerintah untuk sektor pertahanan.
"Dibandingkan dengan anggaran pertahanan, sudah sekitar lima sampai sepuluh persen. Itu bisa ditingkatkan lagi, tapi ada pekerjaan rumah bahwa industri pertahanan harus direvitalisasi dan direstrukturisasi," ujar Direktur Utama PT Pindad, Silmy Karim, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Silmy menuturkan data tersebut usai rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan petinggi perusahaan penyedia senjata dalam negeri. Rapat itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat, Jokowi berkata, pembangunan kekuatan pertahanan harus beriringan dengan rencana pengembangan industri pertahanan.
Menurut Silmy, pernyataan Jokowi itu pesan penting untuk merealisasikan kemandirian penyediaan alusista oleh perusahaan dalam negeri.
Silmy mengatakan, pada tahun 2015 perusahaannya meningkatkan kontrak kerja sama penjualan senjata hingga 79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun itu pula, kata dia, produktivitas PT Pindad naik hingga 122 persen.
Saat ini, Silmy mengklaim PT Pindad sudah mampu memproduksi seluruh komponen yang dibutuhkan perusahaannya untuk merakit senjata. Namun, menurutnya hal itu tidak berarti industri pertahanan Indonesia telah benar-benar mandiri.
"Tidak sampai di situ saja. Ada pengembangan teknologi yang masih dalam proses penguasaan. Presiden tadi bilang, pilih sektor mana yang yang perlu dibangkitkan lagi," ucapnya.
PT Pindad merupakan perusahaan pelat merah. BUMN ini mencanangkan tahun 2023 sebagai tenggat waktu mereka menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia.
Kini PT Pindad sedang bersiap mengakusisi sebuah perusahaan industri pertahanan luar negeri. Namun Silmy masih enggan mengemukakan korporasi tersebut. (rel)
★ CNN
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.