Rencana Pembangunan 35 Kota Baru di Era Jokowi
Ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis yang akan dibangun di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan, dari 35 WPS tersebut 9 di antaranya adalah WPS baru, yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di tanah air.
Pengembangan WPS, kata Hermanto, akan dibagi berdasarkan 3 kelompok pertumbuhan terpadu. "Pertama, adalah kawasan yang sudah terbangun terdiri dari 10 WPS, contohnya di utara Jawa, MBBPT (Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api) dan Kalimantan Timur," jelas dia saat berbincang dengan detikFinance, akhir pekan lalu.
Selanjutnya, sambung dia, adalah kelompok kawasan yang sedang berkembang terdiri dari 16 WPS, contohnya di Papua dan Palu (Sulawesi Tengah). "Ketiga adalah kelompok kawasan pertumbuhan baru sebanyak 9 WPS, contohnya pulau pulau terdepan, terluar dan perbatasan," sambungnya.
Untuk 9 WPS baru, lanjut dia, akan dibangun infrastruktur penunjang untuk melengkapi kebutuhan pembangunan kota baru sebagai pusat kegiatan industri dan ekonomi. Jadi 9 WPS tersebut adalah:
● Jayapura-Merauke
● Kupang-Atambua
● Pulau Lombok
● Tanjung-Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap
● Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari
● Labuan Bajo-Ende
● Pulau Sumbawa
● Temajuk-Sebatik
● Nabire-Enarotali-Wamena
"Untuk WPS baru seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa perlu dibuatkan infratruktur pendukung perkotaan, untuk mendukung pembangunan kota baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk kawasan lain yang sudah memiliki kota, tinggal mengoneksikan infrastruktur antar wilayahnya saja," pungkas dia. (dna/dnl)Bangun 35 Kota Baru, Pemerintah Tiru Jepang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), tengah menyiapkan 35 Kota Baru yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Konsep ini bisa dibilang terinspirasi dari keberhasilan Jepang.
Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengatakan, kunci keberhasilan pemerintah Jepang dalam mengembangkan pemerataan ekonomi ada pada konektivitas antar wilayahnya, sekaligus pemusatan kegiatan industri wilayah sesuai potensi wilayah itu sendiri.
"Kita bisa contoh Tokyo-Osaka di Jepang. Pemerintah Jepang fokus di konektivitasnya. Ada jalan, ada shinkansen, ada yang lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya dua wilayah ini bisa berkembang berbarengan. Pusat ekonomi di satu lokasi, pusat produksi di lokasi lainnya. Kemudian, wilayah-wilayah yang ada di sepanjang jalur kereta, dan jalan itu bisa ikut berkembang," ujarnya kepada detikFinance, Senin (3/8/2015).
Pemusatan kegiatan industri kawasan, lanjut dia, dimaksudkan untuk menghidarkan persaingan antar wilayah dan tumpang tindih pembangunan. Sehingga, masing-masing wilayah punya produk unggulan masing-masing. Hal ini lah yang menurutnya kurang diperhatikan Indonesia.
"Selama ini kita nggak pernah memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan kesesuaian potensi lokalnya. Akhirnya bangun kota yang nggak terkonsep, kawasan industri, pusat pangan, pusat bisnis numpuk di satu lokasi. Padahal, lokasi lain bisa dikembangkan satu kota baru yang pusat industrinya terfokus," tuturnya.
Pemusatan kegiatan industri sesuai potensi kawasan ini terbilang ampuh menjadikan Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia.
"Fokus utama pengembangan wilayah di Jepang disesuaikan dengan potensi wilayahnya seperti kawasan industri Tokyo, Nagoya dan Osaka serta satu kawasan Pariwisaita Kyoto. Masing-masing punya keunggulan produknya sendiri. Jadi tidak saling bersaing, justru saling melengkapi," tutur dia.
Pola pengembangan wilayah seperti ini juga berhasil diterapkan sejumlah negara seperi India dengan pengembangan Delhi-Mumbai, juga Boston-Washington di Amerika Serikat (AS).
"Indonesia juga akan menerapkan seperti itu. Konektivitasnya diperhatikan. Kalau konektivitas sudah lalu apa? Lalu infrastruktur wilayahnya. Infrastruktur wilayah dikembangkan sesuai dengan potensi lokalnya," tegas dia. (dna/ang)
Ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis yang akan dibangun di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan, dari 35 WPS tersebut 9 di antaranya adalah WPS baru, yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di tanah air.Pengembangan WPS, kata Hermanto, akan dibagi berdasarkan 3 kelompok pertumbuhan terpadu. "Pertama, adalah kawasan yang sudah terbangun terdiri dari 10 WPS, contohnya di utara Jawa, MBBPT (Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api) dan Kalimantan Timur," jelas dia saat berbincang dengan detikFinance, akhir pekan lalu.
Selanjutnya, sambung dia, adalah kelompok kawasan yang sedang berkembang terdiri dari 16 WPS, contohnya di Papua dan Palu (Sulawesi Tengah). "Ketiga adalah kelompok kawasan pertumbuhan baru sebanyak 9 WPS, contohnya pulau pulau terdepan, terluar dan perbatasan," sambungnya.
Untuk 9 WPS baru, lanjut dia, akan dibangun infrastruktur penunjang untuk melengkapi kebutuhan pembangunan kota baru sebagai pusat kegiatan industri dan ekonomi. Jadi 9 WPS tersebut adalah:
● Jayapura-Merauke
● Kupang-Atambua
● Pulau Lombok
● Tanjung-Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap
● Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari
● Labuan Bajo-Ende
● Pulau Sumbawa
● Temajuk-Sebatik
● Nabire-Enarotali-Wamena
"Untuk WPS baru seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa perlu dibuatkan infratruktur pendukung perkotaan, untuk mendukung pembangunan kota baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk kawasan lain yang sudah memiliki kota, tinggal mengoneksikan infrastruktur antar wilayahnya saja," pungkas dia. (dna/dnl)Bangun 35 Kota Baru, Pemerintah Tiru Jepang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), tengah menyiapkan 35 Kota Baru yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Konsep ini bisa dibilang terinspirasi dari keberhasilan Jepang.Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengatakan, kunci keberhasilan pemerintah Jepang dalam mengembangkan pemerataan ekonomi ada pada konektivitas antar wilayahnya, sekaligus pemusatan kegiatan industri wilayah sesuai potensi wilayah itu sendiri.
"Kita bisa contoh Tokyo-Osaka di Jepang. Pemerintah Jepang fokus di konektivitasnya. Ada jalan, ada shinkansen, ada yang lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya dua wilayah ini bisa berkembang berbarengan. Pusat ekonomi di satu lokasi, pusat produksi di lokasi lainnya. Kemudian, wilayah-wilayah yang ada di sepanjang jalur kereta, dan jalan itu bisa ikut berkembang," ujarnya kepada detikFinance, Senin (3/8/2015).
Pemusatan kegiatan industri kawasan, lanjut dia, dimaksudkan untuk menghidarkan persaingan antar wilayah dan tumpang tindih pembangunan. Sehingga, masing-masing wilayah punya produk unggulan masing-masing. Hal ini lah yang menurutnya kurang diperhatikan Indonesia.
"Selama ini kita nggak pernah memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan kesesuaian potensi lokalnya. Akhirnya bangun kota yang nggak terkonsep, kawasan industri, pusat pangan, pusat bisnis numpuk di satu lokasi. Padahal, lokasi lain bisa dikembangkan satu kota baru yang pusat industrinya terfokus," tuturnya.
Pemusatan kegiatan industri sesuai potensi kawasan ini terbilang ampuh menjadikan Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia.
"Fokus utama pengembangan wilayah di Jepang disesuaikan dengan potensi wilayahnya seperti kawasan industri Tokyo, Nagoya dan Osaka serta satu kawasan Pariwisaita Kyoto. Masing-masing punya keunggulan produknya sendiri. Jadi tidak saling bersaing, justru saling melengkapi," tutur dia.
Pola pengembangan wilayah seperti ini juga berhasil diterapkan sejumlah negara seperi India dengan pengembangan Delhi-Mumbai, juga Boston-Washington di Amerika Serikat (AS).
"Indonesia juga akan menerapkan seperti itu. Konektivitasnya diperhatikan. Kalau konektivitas sudah lalu apa? Lalu infrastruktur wilayahnya. Infrastruktur wilayah dikembangkan sesuai dengan potensi lokalnya," tegas dia. (dna/ang)
★ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.