Bogor (ANTARA News) - Institut Pertanian Bogor diminta
semaksimal mungkin untuk mempersiapkan ahli-ahli silvikultur yang
handal.
"Usulan menanam kembali agar hutan kita lestari, budi daya bagaimana membangun hutan secara `well manage` menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli silvikultur," kata staf pengajar Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB Dr Ir Supriyanto melalui kantor Humas IPB, Minggu.
Menurut dia, hutan di Indonesia terbagi pada hutan negara dan hutan rakyat, di mana keduanya membutuhkan ahli silvikultur dimaksud.
Ia mengemukakan, mengapa Indonesia perlu banyak tenaga ahli silvikultur, karena tenaga mereka dibutuhkan untuk dapat membangun hutan-hutan di Indonesia dengan manajemen yang baik.
Supriyanto memberi contoh bahwa luas hutan negara yang mencapai 130 juta hektare, ternyata 43 juta hektare di antaranya belum terjamah.
Di samping itu, kata dia, praktik pembalakan liar (ilegal logging), juta telah mengakibatkan rusaknya hutan-hutan yang ada.
"Karena itulah ahli silvikultur sangat dibutuhkan," katanya.
Sementara itu, staf pengajar Fahutan IPB lainnya Dr Ir Ricky Avensora MScF mengatakan, pengembangan "integrated silvopastural" diyakini mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 30 persen per tahun, serta mampu pula merehabilitasi hutan ataupun lahan secara mudah dan mandiri.
"Dalam konteks teknis, jika saja ada satu kabupaten di provinsi yang kaya seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kalimantan Timur, dalam tiga tahun mau fokus menggunakan Rp500 juta/tahun dari anggaran belanja mereka untuk mengembangkan `integrated silvopastural` misalnya, akan mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 30 per tahun," katanya.
Dalam pandangan Ricky Avenzora, dengan pengembangan "integrated silvopastural" tersebut, maka secara matematis mudah dihitung dan diyakini bahwa pada akhir tahun ketiga di sebuah kabupaten tersebut, akan mampu mempunyai industri peternakan.
Ia mengemukakan, berbagai turunan industri hilirnya setidak-tidaknya mampu mengurangi 20 persen angka pengangguran, nyata ataupun terselubung, di kabupaten tersebut per tahun.
Selain itu, juga akan mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 30 per tahun serta mampu pula merehabilitasi hutan ataupun lahan secara mudah dan mandiri pada akhir tahun keenam.(A035/N005)
"Usulan menanam kembali agar hutan kita lestari, budi daya bagaimana membangun hutan secara `well manage` menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli silvikultur," kata staf pengajar Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB Dr Ir Supriyanto melalui kantor Humas IPB, Minggu.
Menurut dia, hutan di Indonesia terbagi pada hutan negara dan hutan rakyat, di mana keduanya membutuhkan ahli silvikultur dimaksud.
Ia mengemukakan, mengapa Indonesia perlu banyak tenaga ahli silvikultur, karena tenaga mereka dibutuhkan untuk dapat membangun hutan-hutan di Indonesia dengan manajemen yang baik.
Supriyanto memberi contoh bahwa luas hutan negara yang mencapai 130 juta hektare, ternyata 43 juta hektare di antaranya belum terjamah.
Di samping itu, kata dia, praktik pembalakan liar (ilegal logging), juta telah mengakibatkan rusaknya hutan-hutan yang ada.
"Karena itulah ahli silvikultur sangat dibutuhkan," katanya.
Sementara itu, staf pengajar Fahutan IPB lainnya Dr Ir Ricky Avensora MScF mengatakan, pengembangan "integrated silvopastural" diyakini mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 30 persen per tahun, serta mampu pula merehabilitasi hutan ataupun lahan secara mudah dan mandiri.
"Dalam konteks teknis, jika saja ada satu kabupaten di provinsi yang kaya seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kalimantan Timur, dalam tiga tahun mau fokus menggunakan Rp500 juta/tahun dari anggaran belanja mereka untuk mengembangkan `integrated silvopastural` misalnya, akan mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 30 per tahun," katanya.
Dalam pandangan Ricky Avenzora, dengan pengembangan "integrated silvopastural" tersebut, maka secara matematis mudah dihitung dan diyakini bahwa pada akhir tahun ketiga di sebuah kabupaten tersebut, akan mampu mempunyai industri peternakan.
Ia mengemukakan, berbagai turunan industri hilirnya setidak-tidaknya mampu mengurangi 20 persen angka pengangguran, nyata ataupun terselubung, di kabupaten tersebut per tahun.
Selain itu, juga akan mampu menekan laju kerusakan hutan hingga 30 per tahun serta mampu pula merehabilitasi hutan ataupun lahan secara mudah dan mandiri pada akhir tahun keenam.(A035/N005)
