Kekesalan Jokowi 'Meledak' di Labuan Bajo 
Jokowi Bertemu Bos BUMN [Laily Rachef Biro Pers Sekretariat Presiden] ★
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satu arahannya adalah, untuk tidak memanjakan BUMN yang sakit dengan penyertaan modal negara (PMN).
Jokowi mengatakan, sudah sejak 7 tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan untuk menggabungkan, mengkonsolidasikan, dan mereorganisasi BUMN yang dinilai saat itu sudah sangat terlalu banyak.
"Ada 108 (BUMN), sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah pondasi yang sangat baik dan diklasterkan itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang kita bangun adalah nilai-nilai, core value," jelas Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, seperti dikutip dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).
Tak hanya soal PMN, berikut sejumlah kekesalan Jokowi terhadap pengelolaan BUMN.
1. Sindir BUMN Pangan
Jokowi mengatakan ketahanan pangan penting di tengah terjadinya perubahan iklim, sehingga jika terjadi krisis pangan terjadi Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
Namun dia kesal dengan BUMN pangan RI. Indonesia memiliki tanah yang luas tapi perencanaan di perusahaan BUMN soal hal ini masih belum maksimal.
"Sudah diprediksi ada terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita karena punya tanah luas, tapi yang merancang ya jangan yang kecil-kecil lah. BUMN hanya buat kecil-kecilan," katanya.
"Udah buat kecil-kecil gak jadi lagi. Buat yang gede sekali, berpartner," tambahnya.
Dia menceritakan tujuh tahun lalu datang ke Merauke, memiliki hamparan daratan yang melimpah. Jika digabung wilayah Merauke, Mappi, dan Boven Digoel itu ada 4,2 juta hektar lahan datar.
"Namun kalau kita sendiri pertama butuh modal besar, kedua butuh teknologi. Kita gak punya kemampuan kesana makanya cari partner," katanya.
"Itu baru satu lokasi, belum lokasi lainnya yang memungkinkan membuat food estate, entah beras, jagung, singkong, dan lain-lain. tapi ya itu orientasinya jangan proyek saja. Dihitung lalu dikalkulasi," Katanya.
Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sudah membuka pintu untuk mendatangkan partner baru untuk industri pangan. Namun belum direspons baik oleh perusahaan.
"Saya sering malu udah buka-bukan pintu, tapi gak ada respon ke sana. Itu investasi memang ribuan triliun, tapi kalau mau gede kita harus berpikiran gede," katanya.
2. 'Disuntik' APBN Melulu
Jokowi menegaskan dia tidak ingin BUMN Indonesia manja. Ketika ada persoalan keuangan perusahaan langsung minta suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Suntikan tersebut diberikan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Nilainya juga tidak sedikit, sampai triliunan setiap tahunnya.
"Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.
BUMN, kata Jokowi harus berani menghadapi kompetisi dengan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. Sehingga bisa memberikan kontribusi besar buat negara. Bukan malah selalu meminta pertolongan negara.
"Berkompetisi gak berani, bersaing gak berani, mengambil risiko gak berani, bagaimana profesionalisme itu tidak dijalankan. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi," ujar Jokowi lagi.
Jokowi memerintahkan kepada Erick agar BUMN bisa secepatnya untuk bisa bersaing di dunia internasional.
"Sudah Pak Menteri [Erick Thohir], lupakan yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya. Yang penting ini," kata Jokowi menegaskan.
3. Sembrono Garap Proyek
Presiden Jokowi pun terlihat kesal dengan banyaknya BUMN yang tidak cermat dalam mengkalkulasi proyek. Akibatnya, BUMN sering merugi hingga akhirnya meminta uang dari negara melalui PMN.
"Jadi sekali lagi, tadi udah disampaikan pak menteri [Erick Thohir]. Berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini perusahaan negara, sosial impactnya dihitung juga," katanya.
"Dan yang paling penting, review terus keenomiannya, berhitung, kalkulasi. Sehingga kita tau pertumbuhan ke depan itu seperti apa," lanjutnya.
Secara khusus, Jokowi juga sudah memberi arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memanjakan BUMN yang sakit dengan PMN.
Jokowi mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi, yakni ketika sakit ditambahi PMN. Namun, ke depan Jokowi menyebut proteksi seperti itu tidak ada lagi.
"Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya. Dan diberitahu, ini IRR internal recovery returnnya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian," sebutnya.
BUMN harus mengkalkulasi proyek mana yang menjadi prioritas hingga layak untuk digarap. Jika tidak, maka tidak perlu memaksakan.
"Jangan pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang. Udah gak ketemu," Ujar Jokowi.
"Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan, kalau gak logis, dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkan. Karena sekarang transformasi bisnis, adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak," tegasnya.
4. Bikin Malu
Jokowi Bertemu Bos BUMN [Laily Rachef Biro Pers Sekretariat Presiden]
Presiden Jokowi pun geram karena begitu banyak kesempatan BUMN di Indonesia untuk diajak kerja sama oleh perusahaan multinasional, tapi ajakan kerja sama itu tidak disambut dengan baik.
"Kita sudah bukain pintu, gak ada respons apa-apa ya gimana. Kadang saya sering malu," ujar Jokowi.
Jokowi menceritakan, bagaimana Perdana Menteri India Narendra Modi datang langsung ke Indonesia untuk mengajak kerja sama perusahaan pelat merah di dalam negeri.
Bahkan, kata Jokowi, PM India tersebut sampai menanyakan dirinya hingga berulang kali untuk memastikan. Namun, tidak satu pun BUMN yang bergerak dibidang kesehatan meresponnya.
"India datang sendiri Perdana Menteri Narendra Modi. Di sini gak merespons, gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya, sudah mengirim tim ke sini, tidak ada tindak lanjut. Karena paling pas harus dari sana, murah. Obat-obat generik. Ini ada apa?," ujarnya.
"Yang penting lagi, bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku banyak sekali," kata Jokowi melanjutkan.
5. Ketinggalan Zaman
Jokowi mengungkapkan saat ini seluruh lini bisnis harus mulai beradaptasi pada model bisnis dan teknologinya, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Jokowi mengungkapkan saat ini beberapa BUMN telah beradaptasi dengan modal bisnis dan teknologi yang baru. Tapi, kata Jokowi di saat berbagai BUMN tersebut sudah berhasil beradaptasi, BUMN infrastruktur masih jalan di tempat.
"Adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, cepat adaptasi. Perbankan, bank-banknya sudah masuk ke sana, Telkom, Telkomsel. Yang lain belum. Maaf, yang BUMN infrastruktur, yang transportasi belum," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, cara paling cepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang harus didahulukan adalah beradaptasi. Setelah beradaptasi, cara yang paling cepat untuk mengembangkan model bisnis adalah dengan mengajak kerjasama perusahaan multinasional.
"Perusahaan global yang paling baik, ajak, pasti mau dengan kita. Kita sudah dinilai prospek ke depannya, 10-20 tahun akan datang kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia kok. Siapa yang gak mau, mau semua," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI ini juga meminta, setiap BUMN infrastruktur diberi penugasan seperti membangun jalan tol, untuk dihitung dengan seksama nilai keekonomiannya. Karena BUMN sebagai perusahaan negara, harus dihitung dampak sosialnya, sehingga negara memiliki perhitungan seperti apa pertumbuhannya ke depan.
"Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah. Saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan Tol. Tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya, dan diberitahu, ini IRR, internal recovery returnnya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian."
"Jangan pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek. Padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang. Udah gak ketemu," tegas Jokowi.
Secara lugas Jokowi meminta kepada para pimpinan BUMN untuk secara arif menghitung segala pembangunan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Budaya kuno yang dapat menghancurkan bisnis BUMN, diminta untuk ditinggalkan.
"Itu tugas saudara-saudara untuk menghitung kalau ada penugasan. Kalau tidak logis, dibuat logis dengan kalkulasi. Ini yang kultur-kultur yang dahulu, tinggalkan. Karena sekarang transformasi bisnis, adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak," ujarnya.
6. Birokratif
Jokowi juga mengingatkan agar proses perizinan investasi di tiap BUMN tidak berbelit-belit layaknya birokrat.
"Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet," tegas Jokowi.
Eks Wali Kota Solo ini mencontohkan seperti izin pembangkit listrik sangat banyak. Untuk pembangunan pembangkit listrik, kata Jokowi, dibutuhkan setidaknya 259 izin.
"Meskipun namanya beda-beda, ada izin rekomendasi, surat pernyataan, sama saja. Itu izin. Dan jumlahnya 259 izin. Kalau di bawa koper, mungkin 10 koper ada," jelasnya.
Bahkan, Jokowi pernah menerima keluhan bahwa dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk mendapatkan izin pembangkit listrik. Hal-hal seperti itu, kata dia, harus dipangkas.
"Siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Di kementerian berbelit, di daerah berbelit, masuk ke BUMNnya berbelit lagi. Lari semua," tegasnya.
Jokowi Bertemu Bos BUMN [Laily Rachef Biro Pers Sekretariat Presiden] ★Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satu arahannya adalah, untuk tidak memanjakan BUMN yang sakit dengan penyertaan modal negara (PMN).
Jokowi mengatakan, sudah sejak 7 tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan untuk menggabungkan, mengkonsolidasikan, dan mereorganisasi BUMN yang dinilai saat itu sudah sangat terlalu banyak.
"Ada 108 (BUMN), sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah pondasi yang sangat baik dan diklasterkan itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang kita bangun adalah nilai-nilai, core value," jelas Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, seperti dikutip dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).
Tak hanya soal PMN, berikut sejumlah kekesalan Jokowi terhadap pengelolaan BUMN.
1. Sindir BUMN Pangan
Jokowi mengatakan ketahanan pangan penting di tengah terjadinya perubahan iklim, sehingga jika terjadi krisis pangan terjadi Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
Namun dia kesal dengan BUMN pangan RI. Indonesia memiliki tanah yang luas tapi perencanaan di perusahaan BUMN soal hal ini masih belum maksimal.
"Sudah diprediksi ada terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita karena punya tanah luas, tapi yang merancang ya jangan yang kecil-kecil lah. BUMN hanya buat kecil-kecilan," katanya.
"Udah buat kecil-kecil gak jadi lagi. Buat yang gede sekali, berpartner," tambahnya.
Dia menceritakan tujuh tahun lalu datang ke Merauke, memiliki hamparan daratan yang melimpah. Jika digabung wilayah Merauke, Mappi, dan Boven Digoel itu ada 4,2 juta hektar lahan datar.
"Namun kalau kita sendiri pertama butuh modal besar, kedua butuh teknologi. Kita gak punya kemampuan kesana makanya cari partner," katanya.
"Itu baru satu lokasi, belum lokasi lainnya yang memungkinkan membuat food estate, entah beras, jagung, singkong, dan lain-lain. tapi ya itu orientasinya jangan proyek saja. Dihitung lalu dikalkulasi," Katanya.
Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sudah membuka pintu untuk mendatangkan partner baru untuk industri pangan. Namun belum direspons baik oleh perusahaan.
"Saya sering malu udah buka-bukan pintu, tapi gak ada respon ke sana. Itu investasi memang ribuan triliun, tapi kalau mau gede kita harus berpikiran gede," katanya.
2. 'Disuntik' APBN Melulu
Jokowi menegaskan dia tidak ingin BUMN Indonesia manja. Ketika ada persoalan keuangan perusahaan langsung minta suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Suntikan tersebut diberikan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Nilainya juga tidak sedikit, sampai triliunan setiap tahunnya.
"Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.
BUMN, kata Jokowi harus berani menghadapi kompetisi dengan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. Sehingga bisa memberikan kontribusi besar buat negara. Bukan malah selalu meminta pertolongan negara.
"Berkompetisi gak berani, bersaing gak berani, mengambil risiko gak berani, bagaimana profesionalisme itu tidak dijalankan. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi," ujar Jokowi lagi.
Jokowi memerintahkan kepada Erick agar BUMN bisa secepatnya untuk bisa bersaing di dunia internasional.
"Sudah Pak Menteri [Erick Thohir], lupakan yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya. Yang penting ini," kata Jokowi menegaskan.
3. Sembrono Garap Proyek
Presiden Jokowi pun terlihat kesal dengan banyaknya BUMN yang tidak cermat dalam mengkalkulasi proyek. Akibatnya, BUMN sering merugi hingga akhirnya meminta uang dari negara melalui PMN.
"Jadi sekali lagi, tadi udah disampaikan pak menteri [Erick Thohir]. Berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini perusahaan negara, sosial impactnya dihitung juga," katanya.
"Dan yang paling penting, review terus keenomiannya, berhitung, kalkulasi. Sehingga kita tau pertumbuhan ke depan itu seperti apa," lanjutnya.
Secara khusus, Jokowi juga sudah memberi arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memanjakan BUMN yang sakit dengan PMN.
Jokowi mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi, yakni ketika sakit ditambahi PMN. Namun, ke depan Jokowi menyebut proteksi seperti itu tidak ada lagi.
"Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya. Dan diberitahu, ini IRR internal recovery returnnya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian," sebutnya.
BUMN harus mengkalkulasi proyek mana yang menjadi prioritas hingga layak untuk digarap. Jika tidak, maka tidak perlu memaksakan.
"Jangan pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang. Udah gak ketemu," Ujar Jokowi.
"Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan, kalau gak logis, dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkan. Karena sekarang transformasi bisnis, adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak," tegasnya.
4. Bikin Malu
Jokowi Bertemu Bos BUMN [Laily Rachef Biro Pers Sekretariat Presiden]Presiden Jokowi pun geram karena begitu banyak kesempatan BUMN di Indonesia untuk diajak kerja sama oleh perusahaan multinasional, tapi ajakan kerja sama itu tidak disambut dengan baik.
"Kita sudah bukain pintu, gak ada respons apa-apa ya gimana. Kadang saya sering malu," ujar Jokowi.
Jokowi menceritakan, bagaimana Perdana Menteri India Narendra Modi datang langsung ke Indonesia untuk mengajak kerja sama perusahaan pelat merah di dalam negeri.
Bahkan, kata Jokowi, PM India tersebut sampai menanyakan dirinya hingga berulang kali untuk memastikan. Namun, tidak satu pun BUMN yang bergerak dibidang kesehatan meresponnya.
"India datang sendiri Perdana Menteri Narendra Modi. Di sini gak merespons, gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya, sudah mengirim tim ke sini, tidak ada tindak lanjut. Karena paling pas harus dari sana, murah. Obat-obat generik. Ini ada apa?," ujarnya.
"Yang penting lagi, bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku banyak sekali," kata Jokowi melanjutkan.
5. Ketinggalan Zaman
Jokowi mengungkapkan saat ini seluruh lini bisnis harus mulai beradaptasi pada model bisnis dan teknologinya, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Jokowi mengungkapkan saat ini beberapa BUMN telah beradaptasi dengan modal bisnis dan teknologi yang baru. Tapi, kata Jokowi di saat berbagai BUMN tersebut sudah berhasil beradaptasi, BUMN infrastruktur masih jalan di tempat.
"Adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, cepat adaptasi. Perbankan, bank-banknya sudah masuk ke sana, Telkom, Telkomsel. Yang lain belum. Maaf, yang BUMN infrastruktur, yang transportasi belum," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, cara paling cepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang harus didahulukan adalah beradaptasi. Setelah beradaptasi, cara yang paling cepat untuk mengembangkan model bisnis adalah dengan mengajak kerjasama perusahaan multinasional.
"Perusahaan global yang paling baik, ajak, pasti mau dengan kita. Kita sudah dinilai prospek ke depannya, 10-20 tahun akan datang kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia kok. Siapa yang gak mau, mau semua," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI ini juga meminta, setiap BUMN infrastruktur diberi penugasan seperti membangun jalan tol, untuk dihitung dengan seksama nilai keekonomiannya. Karena BUMN sebagai perusahaan negara, harus dihitung dampak sosialnya, sehingga negara memiliki perhitungan seperti apa pertumbuhannya ke depan.
"Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah. Saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan Tol. Tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya, dan diberitahu, ini IRR, internal recovery returnnya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian."
"Jangan pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek. Padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang. Udah gak ketemu," tegas Jokowi.
Secara lugas Jokowi meminta kepada para pimpinan BUMN untuk secara arif menghitung segala pembangunan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Budaya kuno yang dapat menghancurkan bisnis BUMN, diminta untuk ditinggalkan.
"Itu tugas saudara-saudara untuk menghitung kalau ada penugasan. Kalau tidak logis, dibuat logis dengan kalkulasi. Ini yang kultur-kultur yang dahulu, tinggalkan. Karena sekarang transformasi bisnis, adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak," ujarnya.
6. Birokratif
Jokowi juga mengingatkan agar proses perizinan investasi di tiap BUMN tidak berbelit-belit layaknya birokrat.
"Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet," tegas Jokowi.
Eks Wali Kota Solo ini mencontohkan seperti izin pembangkit listrik sangat banyak. Untuk pembangunan pembangkit listrik, kata Jokowi, dibutuhkan setidaknya 259 izin.
"Meskipun namanya beda-beda, ada izin rekomendasi, surat pernyataan, sama saja. Itu izin. Dan jumlahnya 259 izin. Kalau di bawa koper, mungkin 10 koper ada," jelasnya.
Bahkan, Jokowi pernah menerima keluhan bahwa dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk mendapatkan izin pembangkit listrik. Hal-hal seperti itu, kata dia, harus dipangkas.
"Siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Di kementerian berbelit, di daerah berbelit, masuk ke BUMNnya berbelit lagi. Lari semua," tegasnya.
⍟ CNBC
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.