Menlu RI dan Prancis Lakukan Pertemuan Bilateral

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean Marc Ayrault memberi keterangan pers usai melakukan pertemuan di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, Selasa (28/2/2017). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) ★

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Marc Ayrault di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa.

"Saya baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Prancis Jean Marc Ayrault. Tadi pagi, Menlu Prancis juga telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Jokowi," kata Menlu Retno Marsudi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu selain membahas isu-isu kawasan dan global yang menjadi perhatian kedua negara, juga membahas persiapan kunjungan Presiden Prancis Francois Hollande ke Indonesia dalam waktu dekat.

Dalam kunjungan kerja Menlu Ayrault ke Indonesia, pemerintah kedua negara menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), yaitu pembaruan MoU untuk pendidikan dan pelatihan diplomatik antara Menlu RI dan Menlu Prancis serta MoU Kerja sama kegiatan antariksa antara Kepala Lembaga Antariksa Prancis (CNES) dan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) RI.

"Kerja sama kegiatan diplomatik dan keantariksaan ini akan menambah bobot hubungan kerja sama yang sudah terjalin baik selama ini," ujar Menlu Retno.

Salah satu topik yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan kedua menlu adalah kerja sama ekonomi, khususnya di sektor investasi, perdagangan, ekonomi kreatif, akses produk kelapa sawit Indonesia, lisensi FLEG-T produk kayu Indonesia.

Selanjutnya, kedua menlu membahas kerja sama maritim RI dan Prancis, yakni proyek kerja sama pembangunan imfrastruktur ruang oseanografi (Infrastructure Development of Space Oceanography/INDESO).

Selain itu, Menlu RI dan Menlu Prancis membahas kerja sama di bidang kontra terorisme, pendidikan, pariwisata, pembangunan kota melalui program "smart cities".

"Kami juga membahas upaya mempercepat penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia-Uni Eropa," ucap Menlu RI.

Nilai perdagangan bilateral RI dan Prancis pada tahun 2016 mencapai 2,34 miliar dolar AS. Total realisasi investasi Prancis pada periode 2010--2015 mencapai 730,08 juta dolar AS.

  ♞ Antara  

Baca Selanjutnya

Usai N-219 Terbang Perdana, PTDI Luncurkan N-245

Pesawat N-245 kapasitas 50 penumpang Ilustrasi N245 ★

PT Dirgantara Indonesia atau PTDI berencana membuat pesawat baru berkapasitas kurang lebih 50 penumpang. Pesawat N-245 itu akan dikerjakan oleh PTDI dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan, dengan model yang hampir sama dengan pesawat N-235.

Direktur Utama PTDI, Budi Santoso mengatakan, institusinya saat ini mulai merencanakan proyek pengerjaan pesawat yang dilengkapi teknologi Short Take-Off and Landing (STOL) atau mampu tinggal landas dan mendarat di landasan pendek, yakni 800 meter.

"Hanya 25 persen baru lainnya enggak. Kami akan ambil sayap pesawat N-235, yang dipakai N-295. Engine pakai N-295 tapi dikurangi. Dari N-235 lebih panjang 1,8 meter. Perubahan penting di bagian belakang pesawat," ungkap Budi di PTDI, Bandung, Jawa Barat, Senin 27 Februari 2017.

Budi menerangkan, PTDI tak ingin bersaing dengan perusahaan pesawat raksasa dunia seperti Airbus dan Boeing. Karena itu yang disasar adalah pasar pesawat dengan kapasitas 50 penumpang.

"Kami tak ingin kompetisi pada kelas pesawat dengan kapasitas 70 penumpang. Tapi kami ingin 50 penumpang, dengan kabin bagasi yang cukup. Kebiasaan orang Indonesia kan tentengannya banyak," kata Budi.

Rencananya pesawat itu akan diperkenalkan kepada publik, usai pesawat N-219 terbang perdana pada pertengahan 2017.

"Jadi perjalanan darat di atas enam jam. Pakai pesawat ini bisa ditempuh di bawah satu jam. Kalau kita bisa dapat 20 persen dari market, bisa lebih dari untung. Indonesia kan butuh banyak pesawat," ujar Budi.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menegaskan akan mendukung rencana proyek dari PTDI tersebut. Kemenristekdikti akan mendukung dari sektor riset pesawat dan juga ketersediaan anggarannya.

"Di dalam teknologi riset itu tak boleh berhenti. Kalau itu berhenti, kita hanya andalkan N-219. Padahal kalau mau kita sukses harus bisa tingkatkan kapasitas 19 penumpang menjadi 50 penumpang. Saya dukung sekali," ungkap Nasir.

Ia berujar, akan meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar anggaran yang ada tak dipotong lagi seperti tahun lalu. "Jangan ada pemangkasan anggaran. Ini yang merepotkan para peneliti," ujar dia.

Meski demikian, kata Nasir, paling krusial adalah sumber daya manusia (SDM) dari PTDI dan juga para peneliti yang ada. Sebab, SDM, peneliti yang ada mayoritas usianya di atas 50 tahun.

"Harus ada alih teknologi kepada yang junior. Pengembangan SDM harus dilakukan dengan baik. Pengembangan teknologi ke depan tak boleh terputus," kata Nasir. (art)

  ★ Vivanews  

Baca Selanjutnya

Menristekdikti Tinjau Progres Sertifikasi Pesawat N219

N219 PTDI ☆

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meninjau progres sertifikasi yang salah satunya adalah pengujian struktur sayap (wing static test) pesawat N219 di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat.

"Kami ingin tahu perkembangan pesawat N219. Apresiasi harus diberikan kepada PTDI, LAPAN, Kementerian Perhubungan, bahkan sertifikasinya juga dilakukan oleh anak bangsa," kata Nasir, Senin.

Ia berharap akhir April 2017 benar-benar dapat dilakukan terbang perdana untuk prototipe pertama pesawat N219.

Nasir menegaskan pengembangan pesawat secara mandiri akan terus didorong untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Harapannya, pengembangan juga dapat dilakukan untuk pesawat-pesawat kargo dengan ukuran pas untuk antarpulau.

"Konsentrasi penuh dulu untuk menyelesaikan yang satu ini. Perlu juga dipikirkan soal pricing, proses produksi harus diperhitungkan dengan baik," ujar Nasir, menyinggung pentingnya faktor harga.

Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengatakan bahwa pesawat yang dikembangkan bersama LAPAN ini segera memasuki tahap uji purwarupa (test prototipe) pertama.

Dalam proses uji struktur sayap, menurut dia, diberi batasan beban mencapai 100 persen, bahkan hingga terakhir (ultimate) atau dipatahkan untuk melihat kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh sayap pesawat.

"Banyak kendala teknis yang dihadapi, namun wajar untuk pengembangan pesawat baru," katanya.

Ia pun mengemukakan,sejumlah pengujian harus dilakukan sehingga PTDI telah membangun beberapa laboratorium, antara lain untuk avionic, sistem tenaga listrik, hidrolik dan simulator pesawat N219.

"Selain untuk uji pesawat ini bisa untuk lakukan tes teknologi apapun yang memang membutuhkan uji-uji tersebut. Kita harap proses sertifikasi berjalan lancar, dan N219 menjadi langkah awal masuk ke komersial, sehingga bisa masuk pasar 2018," ujarnya.

Sebelumnya, menurut dia, berbagai pengujian sudah dilakukan, seperti uji kelistrikan di landasan, uji kebocoran dan uji kebersihan untuk tangki bahan bakar. Selain itu, PTDI telah menguji gigi mesin saat turun mendarat dan uji sistem kelistrikan.

Proses badan pesawat secara mendasar dan sistem instalasi dasar untuk purwarupa pertama pesawat N219 saat ini masih berjalan yang akan dilanjutkan dengan berbagai macam uji fungsi untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik.

Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan pengembangan pesawat N219 sudah memasuki tahap akhir dan diharapkan segera bisa terbang perdana pada pertengahan 2017.

"Ini langkah penting industri penerbangan Indonesia, dan bagi LAPAN ini sudah sesuai dengan semangat pertama lembaga kami didirikan, yakni bisa membangun pesawat untuk Indonesia," ujarnya.

Thomas berharap setelah pengembangan pesawat N219 akan dapat terus berlanjut ke N245 dan N270.

Pesawat N219 merupakan pesawat penumpang dengan kapasitas 19 penumpang dengan dua mesin turbo berbaling-baling (turbo propeller) yang mengacu kepada regulasi CASR Part 23. Ide dan desain dari pesawat dikembangkan oleh PTDI dengan pengembangan program dilakukan bersama dengan LAPAN. 

  ☠ Antara  

Baca Selanjutnya

[Foto] SSV Kedua Filipina

Produksi PT PALBerikut ini penampakan kapal pesanan Filipina yang sedang dalam penyelesaian di Surabaya. Terlihat interior kapal sudah hampir tuntas. Foto ini diposkan papacita@def.pk dari alaricdefence.

  ☠ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

Indonesia's State Owned Manufacturing Enterprises Aim To Go Global

SSV Produksi PT PAL ☆

Indonesian economy is facing two intertwined problems: declining export share and declining manufacturing share. The exports-to-GDP ratio decreased from 34 percent in 2005 to 21 percent in 2015, the lowest since 1986. Over the same period, the manufacturing share of GDP declined from 27 percent to 21 percent, the lowest since 1988. These challenges have led the government under President Joko “Jokowi” Widodo to emphasize the importance of “production-driven economy” and exports of manufactured goods.

In this regard, Indonesia’s state-owned enterprises (SOEs) in high value added manufacturing sectors have recently shown impressive progress.In March 2016, railway company Industri Kereta Api (INKA) exported 15 train cars, the first batch of 150 train cars ordered by Bangladesh Railways; marking the first time INKA had exported passenger trains to a foreign country.

In May, the ship manufacturer PAL Indonesia completed its first warship export by delivering a strategic sealift vessel to the Philippines’ defense department; PAL is currently building a second warship for the same client.

In recent years, the state-owned weapons manufacturer Pindad has signed contracts with a range of countries including Laos, Nigeria, the Philippines, Thailand, and the United Arab Emirates. An airplane producer, Dirgantara Indonesia (DI), expanded its exports of multi-purpose aircrafts, called CN-235s, to Thailand and Senegal at the end of 2016.

According to these SOEs’business plans, the internationalization strategy has just begun. INKA aims to enter Egypt, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, and Thailand, and PAL Indonesia plans to penetrate Southeast Asia and the Middle East. Fueled by around 200 letters of intent for purchase from domestic and foreign airlines, DI is expected to start commercially manufacturing homegrown 19-seat commuter planes, called N-219s, in 2017.

Pindad is considering foreign direct investment and cross-border acquisitions and is already strengthening international partnerships to expand its global footprint.

The government provided Rp 7.7 trillion from the budget to the aforementioned SOEs from 2011 to 2016. The government made its first major investment in state-owned manufacturing firms since the Asian financial crisis in 2011–2012 to rekindle industrialization amid declining commodity prices. The second government investment was made in 2015–2016 as the government emphasized the importance of strengthening SOEs’global competitiveness.

The Indonesia Export Financing Agency, or Indonesia Eximbank, is also playing an important role in supporting SOEs’global activities. In 2015, Indonesia Eximbank was assigned a special mandate to support industrial upgrading and long-term export expansion through the National Interest Account (NIA) scheme.

Indonesia Eximbank’s provision of Rp 270 billion in export financing under this program contributed to INKA winning the international tender in Bangladesh. The government has also expressed the possibility of DI using the NIA scheme when exporting its airplanes in the future.

Moreover, the government’s economic diplomacy as one of Jokowi’s foreign policy priorities is helping SOEs to expand overseas. The government has instructed SOEs to prioritize entering non-traditional markets and using those markets as testbeds or stepping stones for implementing a wider globalization strategy. To support SOEs, the government has been actively searching for and engaging with developing economies that may currently be small but have long-term growth potential. Jokowi himself has enthusiastically promoted INKA’s products to Sri Lanka’s president and prime minister. 

  ☠ The Jakarta Post  

Baca Selanjutnya

Jangan Batalkan Pembelian dari PT DI

Helikopter tempur EC 725 Cougar buatan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, yang sudah lengkap dan siap diterbangkan [Kompas]

Polemik pembelian helikopter Agusta Westland 101 diharapkan tak membuat pemerintah membatalkan kontrak pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar buatan PT Dirgantara Indonesia. Pembatalan akan merugikan dan mencoreng nama baik PT DI di dunia industri penerbangan internasional.

Permintaan ini mengemuka dalam kunjungan Tim Komite Kebijakan Industri Penerbangan (KKIP) ke PT DI di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/2). Kunjungan tim KKIP itu ingin meninjau secara langsung kemampuan PT DI memproduksi EC 725 Cougar.

"Jangan sampai karena polemik AW101 ini mengganggu proses bisnis PT DI. PT DI sudah belanja untuk produksi hingga pemeliharaan, jangan sampai dibuat rugi," kata Ketua Pelaksana KKIP Laksamana (Purn) Sumardjono.

Sebelumnya, pemerintah dan PT DI menyepakati pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar. Dua unit sudah dikirim 25 November 2016. Empat unit lainnya sudah rampung meski belum ada keputusan kapan pengiriman akan dilakukan. Sementara 10 unit lagi masih dalam proses pembuatan.

Sumardjono berpendapat, heli EC 725 Cougar buatan PT DI sebenarnya punya kemampuan setara dengan AgustaWesland 101 (AW 101). Dengan demikian, apabila spesifikasi di antara kedua heli itu tidak terlalu jauh, sebaiknya TNI AU tidak membeli AW 101. "Kita perlu mendukung dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujar Sumardjono.

Kepala Bidang Transfer of Technology & Ofset KKIP Rachmad Lubis juga mengingatkan Kementerian Pertahanan bahwa pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar itu sesuai dengan rencana strategis pertahanan.

Helikopter AW 101 TNI AU [cliphistory]

EC 725 Cougar merupakan helikopter kapasitas dua mesin yang mampu mengangkut beban hingga 11 ton dengan kemampuan jelajah jarak jauh. Heli ini memiliki kapasitas ruang yang mampu mengakomodasi berbagai pengaturan tempat duduk hingga 29 anggota pasukan ditambah 2 orang sebagai pilot dan kopilot.

Kepala Divisi Rekayasa Manufaktur Direktorat Produksi PT DI Mukhamad Robiawan mengemukakan, EC 725 Cougar unggul dibandingkan AW101 dalam beberapa spesifikasi. Dalam hal pendaratan darurat di perairan, sistem pelampung Cougar dapat mengembang sebelum heli mendarat di air. Berbeda dengan AW 101 yang sistem pelampungnya baru akan terbuka setelah badan heli menghantam air.

"Selain itu, untuk kedap suara di dalam kabin, Cougar relatif lebih bagus," lanjut Robiawan.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh mengemukakan, harga jual EC 725 Cougar sekitar 30 juta euro atau lebih kurang Rp 420 miliar. Harga tersebut relatif lebih murah dibandingkan heli AW 101 yang diperkirakan seharga 55 juta dollar AS atau Rp 761 miliar (Kompas, 28/12/2016).

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI Andi Alisjahbana menyebutkan, apabila PT DI diminta untuk memproduksi helikopter AW 101, hal itu memerlukan investasi besar, mulai dari sarana produksi hingga kemampuan dasar manusia.

  ★ Kompas  

Baca Selanjutnya

PT Dirgantara Indonesia mampu produksi helikopter sendiri?

Ini penjelasannyaArsip - Teknisi menyelesaikan proses produksi Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11/2015). (ANTARA FOTO/Novrian Arbi) ☆

PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinilai sangat mampu mendesain dan memproduksi helikopter sendiri untuk mewujudkan kemandirian pertahanan nasional.

"Bukan suatu hal yang tidak mungkin, dengan dukungan penuh pemerintah terhadap industri pertahanan, PTDI siap memproduksi helikopter sendiri," kata Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Jumat.

Demikian diungkapkan Harry, menjawab pertanyaan sejumlah kalangan terkait kemampuan perusahaan tersebut mengembangkan sendiri helikopter.

PT DI yang merupakan ikon industri kedirgantaraan Indonesia, sejauh ini sudah banyak mendisain pesawat dan merakit pesawat pesanan beberapa negara di dunia.

Pesawat jenis CN 235 dan CN 295, dua pesawat itu merupakan desain asli anak bangsa yang dalam produksinya bekerjasama dengan Airbus. Bahkan, saat ini PT DI tengah merancang jenis pesawat baru yaitu CN 245. Hanya saja, hingga kini, PT DI belum bisa mendesain jenis pesawat seperti helikopter.

Menurut Harry sesungguhnya sudah banyak helikopter yang terbang perdana dari pabrik PT DI di Bandung.

Hanya saja helikopter ini merupakan desain dari beberapa produsen helikopter dan kemudian PT DI hanya merakitnya.

"Helikopter-helikopter itu tidak desain PT DI, tapi kita hanya manufacturing atau merakit kemudian menerbangkan," katanya.

Ia mengakui tidak mudahnya PT DI mendesain helikopter, dikarenakan pesawat jenis ini banyak memiliki varian. Berbagai produsen helikopter seperti Bell, Eurocopter sudah memiliki banyak varian, sehingga pasar yang harus dihadapi juga sangat kompleks.

Namun Harry memastikan PT DI sudah bekerjasama dengan beberapa produsen helikopter tersebut untuk bisa merakit di Bandung. Dengan begitu, beberapa pasar di ASEAN bisa menjadi lahan PT DI mengingat akan lebih efisien.

Mengenai kualitas produk helikopter yang dirakit PT DI, diklaim Harry juga sama dengan yang dirakit di pabrik masing-masing.

Dia mengemukakan kualitas helikopter jenis EC-725 Cougar tidak kalah jika dibandingkan dengan jenis AW-101.

"Jadi tetap, PT DI dalam memproduksi pesawat sekarang disesuaikan dengan Rencana Strategis Hankam," ujar Harry.

Dengan begitu, bukan suatu hal yang tidak mungkin dengan dukungan penuh pemerintah PT DI mampu mendesain dan memproduksi helikopter sendiri. 

  ♜ Antara  

Baca Selanjutnya

Mabes TNI Tanda Tangani Kontrak Rp 1,4 Triliun

KRI Lepu Dan KRI Torani sudah dipersenjatai MARLIN WS 25mm/30mm Light Naval Weapon System (Instagram/def,pk)

Markas Besar TNI menandatangani 62 kontrak barang dan jasa Tahun 2017 senilai Rp 1,410 triliun. Sebagian besar anggaran untuk Badan Perbekalan (Babek) TNI.

Penandatanganan kontrak secara kolektif antara para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Mabes TNI dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini disaksikan oleh Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Kasum TNI menegaskan, selama ini penyerapan anggaran masih belum maksimal karena dinilai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di lingkup TNI. "Suksesnya pembangunan nasional dimulai dari pelaksanaan kegiatan perencanaan yang baik dan untungnya diikuti dengan realisasi anggaran maupun kegiatan sesuai dengan program pelaksanaan secara disiplin. Namun, hal ini sering sekali terjadi bahwa 'penyerapan' masih ada kekurangan dan keterlambatan di dalam pelakanaan, sehingga diharapkan harus sesuai keinginan organisasi ataupun aturan-aturan yang berlaku," katanya menegaskan.

Penandatanganan kontrak secara kolektif ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Panglima TNI kepada para kepala staf angkatan dan kasum TNI tentang perintah melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan anggaran TA 2017. Kebijakan tersebut terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa sebagai realisasi dari Dipa yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Kasum TNI menyampaikan, berdasarkan instruksi Presiden RI diharapkan seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan kinerjanya, bukan hanya penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa, tapi kemajuan administrasi dan kemajuan fisik harus berjalan seirama.

"Oleh karena itu, diharapkan untuk anggaran tahun 2017, harus lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yakni anggaran tahun 2016, agar tercapai aktivitas yang efisieni serta realisasi anggaran, khususnya percepatan proses barang dan jasa," harapnya.

Kontrak yang ditandatangani tiga satker berjumlah 62 kontrak, yakni Bais TNI (tiga kontrak) tentang pengadaan intelegence satelite monitoring remot. Babek TNI (54 kontrak) antara lain pengadaan kendaraan taktis (rantis), suku cadang rantis, non-alutsista/senjata, munisi kaliber kecil, amunisi khusus, material khusus, munisi kaliber besar, senjata dan non-alut alpalsus.

Selanjutnya, Satkomlek TNI (lima kontrak) tentang pengadaan Alkom Pam VVIP Kodam IV/Dip, pengadaan Surveillance dan monitoring system kegiatan energy storange system, kegiatan pemantau siang malam kelengkapan Kalimantan, kegiatan Smart monitor system software kelengkapan klaster Kalimantan, dan kegiatan klaster perbatasan Kalimantan.

Penandatanganan kontrak ini diharapkan dapat berlangsung secara konsisten, sehingga dari waktu ke waktu daya serap anggaran TNI dapat meningkat secara signifikan. "Dan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan," kata Didit.

 ♖ Republika  

Baca Selanjutnya

Gaet Abu Dhabi, PT PAL Penetrasi Pasar Global

Kapal SSV Filipina buatan PT PAL [def.pk]

PT PAL Indonesia, perusahaan galangan kapal terkemuka Indonesia, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Abu Dhabi Ship Building (ADSB), perusahaan penyedia konstruksi dan layanan perbaikan untuk kapal angkatan laut, militer, dan komersial di Timur Tengah.

MoU itu ditandatangani kedua perusahaan disela Naval Defence Exhibition and Conference (NAVDEX) 2017, bagian dari International Defence Exhibition and Conference (IDEX) yang diadakan di Abu Dhabi dari tanggal 19 hingga 23 Februari ini.

Kedua perusahaan akan berkolaborasi dan menggabungkan kemampuan dan sumber daya untuk menciptakan peluang dalam bisnis galangan kapal, pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan armada laut untuk Indonesia dan Uni Emirat Arab pada produk unggulan seperti Fast Patrol Boat, Strategic Sealift Vessel dan Light Frigate, demikian keterangan KBRI Abu Dhabi yang diterima Antara London, Selasa (21/2).

CEO dari Abu Dhabi Ship Building, Dr Khaled Al Mazrouei mengatakan Abu Dhabi merasa bangga mampu berperan pada penataan jaringan global dari mitra strategis dari berbagai negara.

"Kemitraan kami dengan PT PAL merupakan salah satu pilihan yang cermat atas keahlian, pengetahuan dan reputasi mereka pada kapal angkatan laut, militer dan komersial. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut untuk pelayanan yang lebih baik pada pelanggan kami dimasa depan dan untuk kemajuan hubungan bilateral antara UEA dan Indonesia," ujar Dr Khaled Al Mazrouei.

Sementara itu Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin mengatakan bahwa hal ini merupakan strategi perusahaan untuk memperluas pengembangan bisnis di pasar internasional. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat jaringan global dan memperluas sinergi dengan mitra strategis global.

"Dengan adanya kesamaan dalam portofolio bisnis di bidang industri pertahanan, kemitraan dengan Abu Dhabi Ship Building diyakini akan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan di kedua belah pihak," ujarnya.

Dubes RI Husin Bagis mengatakan sesuai dengan misi KBRI untuk meningkatkan nilai dagang antara Indonesia dan UEA, ekspor produk-produk teknologi pertahanan yang sudah ternama di dunia, kompetitif dan unggul adalah salah satu cara untuk mencapai hal tersebut.

"Selain itu, saya merasa hubungan yang semakin erat antara Jakarta dan Abu Dhabi jelas terlihat dari perdagangan produk-produk teknologi pertahanan," lanjut Duta Besar RI Husin Bagis.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia dan IGG-PEA menandatangani joint agreement di bidang pemasaran global. Sebagai implementasi dari strategi untuk meningkatkan jaringan global, PT PAL Indonesia ingin membangun kemitraan dan menjadi bagian dari IGG, penyedia sistem pertahanan dan keamanan yang unggul untuk lebih dari 80 negara, termasuk Amerika Serikat.

  ⚓️ Kontan  

Baca Selanjutnya

PT Pindad and Timoney Sign Contract At IDEX

⚓️ For Badak 6x6 Mobility System Upgrade Badak IFV Pindad [Defence.pk]

At IDEX today, PT Pindad and Timoney announced that they have signed a contract to upgrade the Badak 6x6 with a customised Timoney modular driveline, transfer case and steering system.

The Badak is a 6x6 vehicle fitted with a CMI Defence two-man turret to provide direct fire support for deployed troops. It has a monocoque hull and is fitted with an independent suspension system.

The vehicle has a novel powerpack packaging solution that enables internal space to be maximised and has a special front mounted transfer box inputted to the first axle. This provides the vehicle with greater space to house the turret system. Timoney has designed a bespoke driveline packaging solution to meet this requirement.

"The engineering requirements of the PT Pindad Badak has capitalised on our 50 years' experience of developing mobility solutions," said Shane O'Neill, Chief Executive of Timoney.

"The design brings together our modular approach to meeting customer requirements together with our driveline expertise and we have also designed a new steering system and transfer box to provide PT Pindad with the ultimate solution to meet their mobility requirements," added O'Neill.

Timoney driveline solutions are based on modular designs which can be customised to suit individual vehicle needs. They can be matched with Timoney's transfer cases and steering systems or be part of a complete under the hull mobility solution.

Timoney Technology is a global leader in the fields of vehicle driveline technology and are specialists in the area of independent suspensions; steering systems; specialist drive solutions; transfer cases; vehicle systems engineering; vehicle dynamics, whole body vibration analysis, complete vehicle design and turnkey solutions. Based in Navan, Co. Meath, Ireland and celebrating 50 years in business, the company has exported solutions to over 40 countries either directly or through its partners.

  ⚓️ Timoneygroup  

Baca Selanjutnya

Koarmatim Uji Tempur Kapal Perang PAL

KRI REM 331 [Damen]

Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menguji tempur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Raden Eddy Martadinata 331, yang merupakan armada perang terbaru hasil produksi industri galangan kapal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PAL Indonesia.

Uji tempur berlangsung di Dermaga Madura Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa, dengan menekankan latihan peperangan pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) di atas KRI Raden Eddy Martadinata 331.

"Prajurit KRI Raden Eddy Martadinata 331 merupakan unsur terbaru milik TNI Angkatan Laut," terang Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI I.N.G. Ariawan, di sela latihan.

Ariawan menjelaskan, KRI Raden Eddy Martadinata 331 merupakan kapal perang jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514.

"KRI Raden Eddy Martadinata 331 merupakan salah satu kapal perang jenis PKR pesanan Kementerian Pertahanan RI yang pembuatannya dipercayakan kepada PT PAL Indonesia," ujarnya.

Dalam pembuatannya, PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Dutch Shipbuilder Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) asal Belanda.

"Hari ini kita lakukan uji tempur, dengan melakukan latihan pengendalian peperangan yang dilaksanakan dari Pusat Informasi Tempur (PIT) KRI Raden Eddy Martadinata 331," terang Ariawan.

Kolonel Laut (P) Agam Endrasmono dipercaya sebagai pengendali peperangan dalam latihan tempur di atas KRI Raden Eddy Martadinata 331, dengan materi latihan peperangan udara dan peperangan atas air.

Tampak sejumlah perwira turut menyaksikan jalannya latihan tempur KRI Raden Eddy Martadinata, di antaranya Irarmatim Kolonel Laut (T) Amrein, Asrena Pangarmatim Kolonel Laut (P) Rony Saleh, Asintel Pangarmatim Kolonel Laut (P) Arif Sumartono, dan Komandan Kolatarmatim Kolonel Laut (P) Octavianus Budi Susanto.

Ariawan mengaku puas dengan pelaksanaan latihan tempur pada armada kapal terbaru buatan PT PAL itu. Dia berpesan kepada seluruh prajurit KRI Raden Eddy Martadinata agar merawat kapal dengan baik.

"Kepada seluruh prajurit KRI Raden Eddy Martadinata 331 agar lebih meningkatkan latihan dan profesionalisme. Gali potensi diri untuk memberikan kemampuan terbaik guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

  ⚓️ Antara  

Baca Selanjutnya

LAPAN Gandeng Airbus Defence and Space Kembangkan Satelit SAR

Pihak Airbus Defence and Space, Steffen, saat memaparkan teknologi Future Low-cost Platform kepada LAPAN

Untuk mendukung teknologi penerbangan dan antariksa yang maju dan mandiri, Indonesia tidak bisa terus menerus mengandalkan pembelian satelit asing. Untuk semakin meningkatkan kemampuan Iptek penerbangan dan antariksa, LAPAN selalu terbuka dengan alih teknologi agar kemandirian di bidang penerbangan dan antariksa dapat terwujud.

LAPAN sebelumnya telah meluncurkan satelit mikro karya anak bangsa yaitu LAPAN-A2/LAPAN-Orari dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB. Keunggulan satelit tersebut adalah sebagai wahana pemantauan bumi, deteksi kapal dengan sensor AIS, radio amatir (LAPAN-A2/LAPAN-Orari), dan pemantauan lahan pertanian (LAPAN-A3/LAPAN-IPB).

Implementasinya, Senin (20/02), bertempat di Ruang Antariksa Kantor LAPAN Pusat, Jakarta, Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menerima kunjungan Airbus Defence dalam upaya mengembangkan Satelit SAR. Pada kesempatan ini, Kepala LAPAN didampingi Sekretaris Utama, I.L. Arisdiyo dan Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Dr. Rika Andiarti.

Sedangkan Pihak Airbus Defence and Space, Prof. Steffen Kuntz didampingi perwakilan Airbus Indonesia, Eka Meiryawan. Steffen mengutarakan maksudnya terkait teknologi Future Low-cost Platform, yang bersinergi dalam pengembangan mikro satelit.

Dalam kesempatan ini, hadir juga para peneliti dari Pusat Teknologi Satelit LAPAN dan perwakilan dari BBSDLP Kementerian Pertanian (Kementan). Kementan sebagai stakeholder teknologi penginderaan jauh LAPAN mengharapkan pengembangan teknologi satelit dapat menggantikan teknologi radar untuk memantau lahan pertanian, bila memang hasilnya lebih akurat dan terjangkau. LAPAN terus berusaha teknologi SAR dapat ditanamkan dalam satelit mikro eksperimen LAPAN.

Sekretaris Utama LAPAN menyampaikan keinginan alih teknologi tersebut dapat ditempuh para peneliti LAPAN dengan pendidikan non-gelar. Sehingga proses belajar cepat dan kemandirian bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi penerbangan dan antariksa dapat segera terwujud.

  ⚓️ LAPAN  

Baca Selanjutnya

Yordania Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Kerajaan Yordania yang merupakan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania Faisal bin Al Hussein. Pertemuan yang baik di sela-sela pameran internasional pertahanan IDEX 2017, Minggu (19/2) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tersebut digunakan kedua belah pihak untuk membicarakan hal – hal terkait upaya peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Yordania.

Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania mengatakan, hubungan kerjasama pertahanan kedua negara memiliki sejarah yang sangat panjang dan hingga saat ini Yordania berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperkokoh kerjasama tersebut.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa Yordania akan selalu terbuka untuk memperluas kerjasama pertahanan dengan Indonesia termasuk di bidang pertukaran siswa, pendidikan dan pelatihan, kunjungan antar pejabat dan juga potensi kerjasama industri pertahanan.

“Kami menyampaikan komitmen kami untuk menindaklajuti potensi kerjasama pertahanan kedua negara. Pertemuan ini diharapkan sebagai awal kedua negara untuk memperkokoh kerjasama di bidang pertahanan secara konkrit”, ungkapnya.

Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Yordania yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ketua Asosiasi Industri Pertahanan Yordania menyampaikan, pada level kerjasama industri pertahanan diharapkan dapat dilaksanakan koordinasi lebih teknis antara industri pertahanan dari kedua negara. Karena, Pemerintah Yordania pada dasarnya ingin kedua negara meningkatkan kerjasama kearah yang lebih konkrit.

Selain potensi kerjasama di bidang industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan serta kunjungan antar pejabat pertahanan, Yordania juga menawarkan kerjasama dalam pertukaran pengalaman terkait penanganan dan ansitipasi paham-paham ekstrimis dan radikalis.

Menurutnya, sebagai sama-sama negara Islam yang bersaudara dan melihat potensi ancaman saat ini, maka perlunya bersama-sama melindungi dan menjaga inti kemurnian dari ajaran Islam yang sebenarnya dari ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan atau menyimpang seperti paham radikalis.

“Tidak hanya kerjasama di bidang industri pertahanan yang penting perlu kita tingkatkan, tetapi juga kerjasama dalam level militer dan intelijen antar kedua negara, sehingga hanya dengan persatuan dan kerjasama itulah kita dapat mengatasi potensi ancaman saat ini”, jelasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Menhan RI juga mengatakan hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Yordania memiliki sejarah yang cukup panjang, untuk itu diharapkan terus dapat dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang. (BDI)

  ★ Kemhan  

Baca Selanjutnya