Garap Harta Karun Energi
"PLN gandeng PGE garap PLTP ulubelu lampung dan PLTP lahendong sulawesi utara". [Doc PLN] ☆
Indonesia dianugerahi "harta karun" Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa panas bumi dengan sumber daya mencapai 23.965,5 mega watt (MW), terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS) yang memiliki sumber daya sebesar 30.000 MW.
Namun sayangnya, hingga tahun 2020 pemanfaatan panas bumi di Indonesia masih minim, yakni baru 2.130,7 MW atau hanya 8,9% dari total sumber daya yang ada.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi, pemerintah bakal mengandalkan sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang panas bumi (geothermal).
Saat ini ada tiga BUMN dan anak usaha BUMN di bidang panas bumi di antaranya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).
Seperti diketahui, ketiganya pun kini tengah direncanakan untuk bergabung menjadi Holding BUMN Geothermal.
"Sinergi dengan BUMN yang saat ini ada tiga anak BUMN di sektor panas bumi, Pertamina, Geo Dipa, dan PLN dibutuhkan. Ini kita coba sinkronkan pelaksanaannya, sehingga mudah-mudahan bisa percepat pengembangan EBT ke depan," ungkapnya dalam diskusi Indonesian Geothermal Power Forum, Jumat (21/05/2021).
Ke depan, menurutnya Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang ada saat ini juga perlu dikembangkan, tidak hanya WKP baru. Pasalnya, WKP yang ada saat ini memiliki potensi panas bumi sebesar 10 mega watt (MW) sampai 15 MW per wilayahnya. Jika dioptimalkan, maka menurutnya bisa mencapai 250 MW.
"WKP-WKP existimg perlu juga dikembangkan karena potensi 10-15 mega watt juga cukup banyak, dikumpul-kumpul bisa 250 mega watt juga," ungkapnya.
Namun demikian, dia mengakui masih ada sejumlah kendala dalam pengembangan panas bumi saat ini, terutama dari sisi harga. Harga listrik panas bumi di kontrak-kontrak saat ini menurutnya masih tinggi di level belasan sen dolar per kWh. Demi menekan harga ini, maka pemerintah juga akan turut melakukan pengeboran eksplorasi panas bumi.
"Dengan adanya program pemerintah ikut ngebor panas bumi, diharapkan government drilling bisa turunkan risiko, sehingga harga listrik oleh pengembang bisa lebih rendah, syukur-syukur single digit di bawah 10 sen dolar per kWh," harapnya.
Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto mengatakan, panas bumi bisa menjadi tulang punggung (backbone) ketahanan energi Indonesia. Bahkan, imbuhnya, juga bisa dikembangkan lebih lanjut.
"Kalau kita lihat wilayah kerja kita bisa bangun green hydrogen belt dan ini adalah masa depan carbon neutral untuk Indonesia, ini kontribusi juga yang bisa kita berikan," paparnya dalam acara yang sama. (wia)
"PLN gandeng PGE garap PLTP ulubelu lampung dan PLTP lahendong sulawesi utara". [Doc PLN] ☆Indonesia dianugerahi "harta karun" Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa panas bumi dengan sumber daya mencapai 23.965,5 mega watt (MW), terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS) yang memiliki sumber daya sebesar 30.000 MW.
Namun sayangnya, hingga tahun 2020 pemanfaatan panas bumi di Indonesia masih minim, yakni baru 2.130,7 MW atau hanya 8,9% dari total sumber daya yang ada.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi, pemerintah bakal mengandalkan sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang panas bumi (geothermal).
Saat ini ada tiga BUMN dan anak usaha BUMN di bidang panas bumi di antaranya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).
Seperti diketahui, ketiganya pun kini tengah direncanakan untuk bergabung menjadi Holding BUMN Geothermal.
"Sinergi dengan BUMN yang saat ini ada tiga anak BUMN di sektor panas bumi, Pertamina, Geo Dipa, dan PLN dibutuhkan. Ini kita coba sinkronkan pelaksanaannya, sehingga mudah-mudahan bisa percepat pengembangan EBT ke depan," ungkapnya dalam diskusi Indonesian Geothermal Power Forum, Jumat (21/05/2021).
Ke depan, menurutnya Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang ada saat ini juga perlu dikembangkan, tidak hanya WKP baru. Pasalnya, WKP yang ada saat ini memiliki potensi panas bumi sebesar 10 mega watt (MW) sampai 15 MW per wilayahnya. Jika dioptimalkan, maka menurutnya bisa mencapai 250 MW.
"WKP-WKP existimg perlu juga dikembangkan karena potensi 10-15 mega watt juga cukup banyak, dikumpul-kumpul bisa 250 mega watt juga," ungkapnya.
Namun demikian, dia mengakui masih ada sejumlah kendala dalam pengembangan panas bumi saat ini, terutama dari sisi harga. Harga listrik panas bumi di kontrak-kontrak saat ini menurutnya masih tinggi di level belasan sen dolar per kWh. Demi menekan harga ini, maka pemerintah juga akan turut melakukan pengeboran eksplorasi panas bumi.
"Dengan adanya program pemerintah ikut ngebor panas bumi, diharapkan government drilling bisa turunkan risiko, sehingga harga listrik oleh pengembang bisa lebih rendah, syukur-syukur single digit di bawah 10 sen dolar per kWh," harapnya.
Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto mengatakan, panas bumi bisa menjadi tulang punggung (backbone) ketahanan energi Indonesia. Bahkan, imbuhnya, juga bisa dikembangkan lebih lanjut.
"Kalau kita lihat wilayah kerja kita bisa bangun green hydrogen belt dan ini adalah masa depan carbon neutral untuk Indonesia, ini kontribusi juga yang bisa kita berikan," paparnya dalam acara yang sama. (wia)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.