Basarnas Ganti Nama Menjadi BNPP

Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden Basarnas akan berganti logo ☆

Badan Search and Rescue (SAR) Nasional (Basarnas) telah ganti nama menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). Perubahan itu dituangkan dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 83/2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada (6/9/2016) seperti dikutip dari Situs Setkab, Rabu (5/10/2016). Menurut Perpres ini, BNPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh kepala.

 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria serta persyaratan dan proses perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
b. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
f. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
g. Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
h. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
i. Melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Perpres ini menegaskan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNPP memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut perpres ini, BNPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

 Organisasi dan Eselonisasi 

 Menurut perpres ini, BNPP terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat utama;
c. Deputi bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kearsipan;
d. Deputi bidang tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
e. Deputi bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
f. Inspektorat; dan
g. Pusat (sebelumnya dalam Basarnas hanya ada dua deputi, yaitu deputi bidang operasi SAR, dan deputi bidang potensi SAR, red).

Sekretariat utama yang dipimpin oleh sekretaris utama, menurut perpres ini, terdiri atas paling banyak 4 biro. Sementara biro terdiri atas paling banyak 4 bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional, kecuali subbagian ketatausahaan pimpinan yang bisa terdiri atas sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.

Adapun deputi terdiri atas paling banyak 4 direktorat, dan masing-masing direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 4 subdirektorat. Masing-masing subdirektorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 3 Seksi.

Inspektorat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan dipimpin oleh Inspektur, terdiri atas 1 subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional Auditor.

Perpres ini juga menegaskan, di lingkungan BNPP dapat dibentuk paling banyak 3 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui sekretaris utama, dan dipimpin oleh kepala pusat.

"Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 bidang, serta 1 subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan," bunyi pasal 31 ayat (1) perpres itu. Sementara di ayat berikutnya disebutkan, bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 subbidang.

Selain itu, menurut perpres ini, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNPP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menurut perpres ini, kepala adalah jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi utama. Sedangkan sekretaris utama dan deputi adalah jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya ; kepala biro, direktur, kepala pusat, dan inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama; kepala bagian, kepala subdirektorat, kepala bidang adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administratror; dan kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

"Kepala diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan," bunyi pasal 44 ayat (1) perpres ini.

Sedangkan pejabat struktural eselon I atau jabatan pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala; pejabat struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh kepala, setelah melalui prosedur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pejabat struktural eselon III atau jabatan administrator ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh kepala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 45 perpres tersebut.

Menurut perpres ini, seluruh organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi BNPP berdasarkan ketentuan dalam perpres ini.

Demikian juga seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Basarnas tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi BNPP berdasarkan ketentuan dalam perpres ini.

"Pada saat perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 99/2007 tentang Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 48 perpres yang berlaku sejak diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada (7/9/2016) itu. (nwy/asp)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Wakil Dubes AS Puji Motor Listrik ITS

[Logo ITS]

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, memuji mobil dan motor listrik ITS saat mengunjungi dua dosen ITS yang menerima hibah penelitian Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER) di Rektorat ITS Surabaya, Selasa.

Kehadiran Brian McFeeters tidak hanya mengunjungi dosen tersebut, tapi dia juga menyempatkan diri berkunjung ke Bengkel Mobil Listrik Nasional (Molina) ITS untuk melihat mobil dan motor listrik ITS.

"Luar biasa, saya berharap teknologi Indonesia akan terus maju lewat ITS," katanya memberi pujian kepada Rektor ITS Prof Joni Hermana.

Bahkan, McFeeters juga mempunyai harapan agar motor/mobil listrik ITS itu dapat dikomersialkan. "Saya harus berfoto di sini (di depan motor dan mobil listrik), sehingga nanti jika motor ini laris di pasaran, saya punya kenangan pernah berfoto di sini," katanya berkelakar.

Ia berharap hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika ITS, termasuk penelitian dalam program PEER dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional yang lebih besar dan sekaligus dapat dikomersialkan.

Dua penelitian yang menerima Program PEER 2016 yakni penelitian tentang Proses Sidementasi Bengawan Solo oleh Dr Ria Asih A. Soemitro M.Eng dkk dan penelitian tentang Permodelan Cuaca Ekstrem oleh Dr Heri Kuswanto. Masing-masing menerima dana penelitian 200 ribu dollar AS.

Rektor ITS Prof Joni Hermana mengatakan, melalui program PEER, ITS ingin membangun jejaring penelitian dengan beberapa perguruan tinggi di Amerika, sekaligus mencari pengalaman berkolaborasi dalam sebuah penelitian.

"Kami berharap penelitian ini akan menghantarkan ITS untuk menuju world class university," katanya.

PEER adalah program hibah melalui proses seleksi yang memberikan dukungan kepada para ilmuwan dari 63 negara untuk mendapatkan dana penelitian yang menjawab berbagai prioritas pembangunan.

Di Indonesia, program ini meningkatkan manfaat penelitian bersama antara ilmuwan Amerika yang didanai oleh pemerintah dan para ilmuwan Indonesia untuk melakukan penelitian yang akan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

Lima siklus penerimaan proposal program PEER sebelumnya telah memberikan dana sekitar 2,6 juta dollar AS untuk peneliti Indonesia.

Pada tahun 2016, PEER memberikan dana untuk enam penelitian yang menjawab permasalahan mitigasi perubahan iklim, penyakit menular, dan pendidikan ilmu pengetahuan sehingga jumlah seluruh penelitian yang didanai di Indonesia menjadi 43 buah.

Amerika Serikat merasa gembira dapat mendukung kemitraan antara peneliti Amerika dan Indonesia yang menjawab tantangan penting di bidang kesehatan, lingkungan, dan lainnya.

"Penelitian bersama akan mencari solusi terobosan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk memajukan pencapaian tujuan pembangunan Indonesia," kata Brian McFeeters.

  ✈ Antara  

Baca Selanjutnya

Tak Ada Pertunjukan Alutsista pada Peringatan HUT TNI ke-71

SIGMA Diponegoro class TNI AL dalam acara parade HUT TNI lalu. ☆

Tentara Nasional Indonesia tidak akan menampilkan parade alat utama sistem persenjataan pada peringatan hari lahir ke-71 mereka pada 5 Oktober mendatang. Alasannya, tahun ini TNI tidak memiliki persenjataan baru.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, demonstrasi alutsista akan dilaksanakan pada perayaan HUT TNI tahun depan.

"Pada 2015 kami sudah tunjukkan semua alusista yang ada, yang terbaru. Sekarang belum ada yang baru, belum datang lagi. Tahun 2017 yang baru akan datang," ujarnya di Jakarta, Minggu (2/10).

Gatot mengatakan, tahun ini lembaganya memang tidak akan menggelar perayaan hari jadi TNI semeriah tahun lalu. Menurutnya, upacara hari lahir TNI bakal terlaksana secara sederhana namun tetap khidmat.

"Nanti tidak dilakukan besar-besaran, karena kondisi bangsa seperti ini. Indonesia sedang membangun," kata Gatot.

Tahun 2015, TNI memperingati hari ulang tahun mereka di Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten. Kala itu, seluruh alutsista terbaik dipertunjukkan ke publik.

TNI AU misalnya, melakukan demonstrasi operasi udara flypast, aerobatik, SAR tempur, dan penarikan banner.

Pada operasi itu, enam pesawat F-16 Fighting Falcon, enam Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta empat pesawat T-50i Golden Eagle mendemonstrasikan serangan udara strategis.

Sementara itu, Minggu malam kemarin, TNI dan Wayang Orang Indonesia Pusaka menggelar pagelaran seni wayang orang supra kolosal dalam rangka menyambut HUT TNI ke 71.

"Sesuai dengan visi Presiden, kami mewujudkan bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan," ujar Gatot.

Lakon yang diangkat adalah Satha Kurawa yang mengisahkan perselisihan keluarga Kurawa dari Kerajaan Hastinapura sebagai anak-anak Destarasta, dengan keluarga Pandawa dari Kerajaan Indraprasta, sebagai anak-anak Pandu Dewanata.

Perselisihan ini dipicu karena dendam, iri hati, dan keserakahan berlatar belakang wanita, harta, dan tahta. Konflik berujung pada perang saudara yang maha dahsyat dan dikenal dengan nama perang Bharatayudha di Padang Kurusetra.

"Perang itu yang menang maupun kalah akhirnya pasti menderita dan mengalami kerugian yang berkepanjangan," kata Gatot.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam pementasan wayang orang tersebut, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan mantan Wakil Presiden Boediono. (abm) 

  ☠ CNN  

Baca Selanjutnya

[Foto] Mengintip Gerakan Bawah Tanah Pekerja MRT

✈ Di Ibukota Jakarta

Sejumlah mandor dan arsitek proyek MRT Jakarta berdiskusi di depan bor raksasa di bawah tanah Ibu Kota.

Pembangunan tahap I untuk koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia akan terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.

MRT Jakarta akan menggunakan kereta rel listrik produksi Sumitomo Corporation, Jepang.

Pembangunan tahap II akan melanjutkan jalur MRT Selatan - Utara sepanjang 8,1 km, dari Bundaran HI sampai dengan Kampung Bandan.

Proses pembangunan tahap I proyek MRT Jakarta telah dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan diperkirakan selesai pada tahun 2018.

Setiap hari adalah malam bagi sebagian pekerja bawah tanah proyek MRT.

Jalur MRT Jakarta akan membentang sepanjang 110 km, yang terdiri dari Koridor Selatan–Utara (23,8 km) dan Koridor Timur–Barat (87 km).

Dengan pencahayaan seadanya, para pekerja proyek MRT tak hanya harus berpacu dengan waktu tetapi juga diintai sejumlah risiko.

Pembangunan tahap I dimulai dengan membangun jalur MRT sepanjang 15,7 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia.
  ✈ CNN  

Baca Selanjutnya

PT DI Memperkenalkan N245

N245 merupakan pengembangan lebih lanjut dari CN235 untuk menampung 50 penumpang, paling cocok untuk penerbangan komersial sebagai feeder-liner untuk pesawat jet atau untuk menghubungkan bandara kecil. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi CASR 25 Transport Category.

N245 adalah solusi untuk berbagai kondisi kebutuhan.

N245 merupakan pengembangan lebih lanjut dari CN235, perbedaan utama adalah pada mesin, T Tail Shape, dan ramp door yang dihilangkan.

Konfigurasi standar Dash8-300 memiliki kapasitas 50 kursi seperti N245, sementara ATR42-600 dapat membawa 48 penumpang dan CN235-220C mampu membawa 40 penumpang.

Flight Deck N245 mengadopsi kaca kokpit sistem teknologi canggih dengan kenyamanan yang tinggi untuk pilot dan co-pilot.

Oleh karena itu, akan menjamin keselamatan penerbangan dan efisiensi operasi.
  ☠ PT DI  

Baca Selanjutnya

PT Dirgantara Indonesia Menuju Kebangkrutan

Berpotensi Rugikan Negara Rp 8 MiliarCN235 Patmar produksi PT DI ☆

Center for Budget Analysis (CBA) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengevaluasi dan merekomendasikan agar Direktur PT. Dirgantara Indonesia, Agus Santoso segera mengundurkan diri.

Alasannya, agar aparat hukum leluasa menyelidiki adanya potensi kerugian negara di PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp 8 miliar dalam 24 kasus.

“Kalau aparat hukum tidak membuka penyelidikan atas banyak kasus, maka PT. DI menuju arah kebangkrutan,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (3/10).

Selain potensi kerugian negara sebesar Rp 8 miliar, lanjut Uchok, perusahaan BUMN plat merah ini juga bakal bangkrut, lantaran adanya kewajiban PT. DI yang harus membayar denda akibat keterlambatan dalam pekerjaan. Dimana, pada audit BPK tahun 2015 ditemukan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di TNI AL (Angkatan Laut).

“Denda yang harus dibayar oleh PT. DI sebesar Rp 3.357.999.942,” jelasnya.

Uchok menambahkan, tanda-tanda kebangkrutan lain, misalnya, pada tahun 2011, TNI AL memberikan pekerjaan pengadaan Helikopter Bell 412EF tahap II dengan nilai Rp 220 Miliar oleh PT. Dirgantara Indonesia. Dalam pekerjaan ini, PT. Dirgantara sudah dibayar Rp 212.415.954.199 atau 96 persen. Tetapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen.

“Uang negara mereka embat atau terima, tapi seperti males-malesan menyelesaikan pekerjaan tersebut,” ketusnya.

Kemudian, CBA juga mencatat kerugian negara dalam kasus baru. Yakni, saat TNI AU memesan helikopter Super Puma untuk memenuhi rencana strategis (renstra) pertahanan tahun 2009-2014. Tetapi realisasinya, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.

“Walau TNI AU hanya menerima sembilan Helikopter super puma dari 16 unit yang dipesan, tapi pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional. Dan sisa 7 unit lagi, dibiarkan saja oleh TNI AU,” ungkap Uchok.

Menurut Uchok, dari kasus-kasus diatas memperlihatkan bahwa manajemen PT. Dirgantara Indonesia kacau balau, atau amburadul. Uchok mengatakan, PT.Di bukan lagi perusahaan plat merah yang dipersiapkan sebagai perusahaan yang unggul untuk menyediakan alat-alat pertahanan.

“Tapi sekarang, sudah menjadi perusahaan plat merah yang mengecewakan dalam industri penerbangan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada mulanya PT. Dirgantara Indonesia (persero) didirikan dengan nama PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nurtanio). Pergantian nama dari PT.IPTN menjadi PT.DI berdasarkan akte yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Imas Tarwiah Soedrajat SH Nomor 26 tanggal 9 oktober 2000.

Dengan perubahaan nama perusahaan dari PT IPTN dengan PT DI ini, diharapkan perusahaan plat merah ini punya kinerja yang baik, dan daya saing tinggi di publik.

“Namun, hanya harap hanya mimpi. Kinerja PT. DI juga sangat lambat dan mengecewakan,” tandas Uchok. (Nailin) 

  ☠ Aktual  

Baca Selanjutnya

PAL Indonesia Luncurkan Kapal Tunda Ketiga

Pesanan TNI AL PAL INDONESIA melaksanakan peluncuran atau launching kapal tunda ketiga pesanan TNI AL di Shiplift, Divisi Kapal Perang PT PAL INDONESIA (Persero), Jumat pagi (30/09). Dihadiri oleh Kepala Dinas Pengadaan TNI AL, Sekretaris Dinas Pengadaan TNI AL, Sekretaris Dinas Kelaikan Material TNI AL, Pejabat Biro Klasifikasi Indonesia, serta Komisaris dan Direktur PT PAL INDONESIA (Persero).

Kapal tunda ketiga setelah KRI Galunggung dan KRI Anjasmoro yang telah diserahterimakan pada 2013 lalu. Pembangunan kapal tunda 2400 HP ini akan difungsikan untuk membantu dan mendukung TNI AL dalam menjaga dan mengamankan wilayah perairan NKRI khususnya sebagai kapal pandu dan pemadam kebakaran.

Selain untuk melengkapi armada milik TNI AL dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, pembangunan ini sebagai salah satu bentuk implementasi PT PAL INDONESIA (Persero) sebagai Lead Integrator dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dalam negeri.

Berkekuatan mesin 2×1200 HP dan berbeban tarikan 30 Ton, kapal ini memiliki kecepatan hingga 12 knots. Kapal dengan panjang 29 Meter dan lebar 9 meter ini mampu menampung hingga 8 ABK dan 2 Penumpang. Berkapasitas 7 tangki penampung, mampu berlayar selama 7 hari.

Rencananya kapal ini akan diserahterimakan kepada TNI AL pada Desember mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen kuat baik dari TNI AL maupun PT PAL INDONESIA (Persero). TNI AL berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan nasional dan PT PAL INDONESIA (Persero) berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista Matra Laut.

 Spesifikasi Kapal Tunda 2400 HP : 
♆ Panjang = 29 m
♆ Lebar = 9 m
♆ Draft = 3,5 m
♆ Ketahanan = 7 hari
♆ Mesin = 2 x 1200 HP
♆ Beban tarikan = 30 Ton
♆ Kapasitas Penumpang = 8 ABK + 2 Penumpang

  ♆ PAL Indonesia  

Baca Selanjutnya

Pesawat N219 Buatan PTDI Bakal Jadi Idola di Benua Afrika

✈ N219  [PTDI]

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) belum melakukan terbang perdana yang rencananya berlangsung di akhir tahun. Namun pesawat ini ternyata sudah diminati beberapa maskapai. Tak hanya lokal, minat juga datang dari perusahaan luar negeri.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menceritakan, usai dikeluarkannya N219 dari hanggar untuk dikenalkan kepada masyarakat, banyak perusahaan asal Benua Afrika yang siap untuk membeli pesawat itu.

Bahkan, ada salah satu perusahaan asal Nigeria yang menawarkan proses assembling dilakukan di negaranya. Ini sebagai tanda bahwa perusahaan itu siap membeli N219 dalam jumlah yang cukup banyak.

"Ada beberapa negara yang datang ke kami, mereka katakan kita kerjasama. Kalau kita mau mereka akan bikin komitmen bikin 100 pesawat nanti di negaranya, jadi assembly di sana, komponen semua dari sini. Banyak negara Afrika yang tertarik‎ pesawat kita. Nigeria salah satunya,"‎ papar Budi saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti dikutip Minggu (18/9/2016).

Ditambahkan Budi, dari pengakuan beberapa perusahaan asal Benua Afrika tersebut, banyak pesawat dengan tipe yang sama yang banyak digunakan di negaranya namun kini berusia uzur. Ini karena produsen pesawat tersebut sudah tidak memproduksinya lagi.

Untuk itu, mereka memburu N219 ini karena pesawat jenis ini akan menjadi idola baru‎ di langit-langit Afrika nantinya. Komitmen ini diakui Budi menjadi semangat tersendiri bagi PT DI untuk segera merampungkan produksi N219. "Jadi mereka melihat ini untuk masa depannya Afrika," tambah Budi.

‎Tak hanya perusahaan luar negeri, Budi mengaku juga telah disiapkan perjanjian jual beli dengan perusahaan dalam negeri. Perusahaan ini dikatakannya siap membeli 40-60 unit N219. Hanya saja Budi masih enggan menandatangani kontrak tersebut sebelum N219 terbang perdana.

Tak mau menyebutkan nama perusahaan itu, Budi hanya menjelaskan jika ini memiliki bisnis di penerbangan perintis.

"Buat saya itu 40-60 unit itu produksinya sekitar 3-4 tahun. Kan sekarang 12 unit per tahun, nanti akan naik jadi 24 unit pesawat per tahun. Jadi ini yang kita kerjakan," papar dia.

N219 sendiri saat ini masih dalam proses finalisasi administrasi sertifikat komponen yang sudah dikantongi. Ditargetkan Budi, pesawat tipe turbo proop ini akan terbang perdana pada akhir tahun 2016.

 Terbang Perdana Akhir Tahun 
‎Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) siap untuk terbang perdana akhir tahun ini. Saat ini, PTDI tengah menyelesaikan proses sertifikasi beberapa komponen yang digunakan di pesawat karya anak bangsa itu.

Direktur Utama PTDI Budi Santoso menjelaskan, sertifikasi sebenarnya sudah dimiliki seluruh komponen yang digunakan, hanya saja proses administrasinya yang sampai saat ini belum usai.

Budi mengaku, pesawat dengan tipe mesin turboprop ganda ini menggunakan teknologi dan mesin yang digunakan di beberapa jenis pesawat yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses produksi dan perawatannya.

"Seperti engine-nya kita gunakan seperti pesawat Susi Air tapi lebih besar, avioniknya juga sama. Ini gunanya supaya biaya pengembangan murah dan suku cadang banyak. Tak hanya itu, sertifikasi juga lebih mudah karena yang lain kan sudah dapat sertifikat," kata Budi saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (17/9/2016).

Rumitnya proses administrasi sertifikasi ini dikarenakan vendor-vendor yang ada lebih banyak di luar negeri. Sebab, bahan yang digunakan dalam pesawat tidak diproduksi di dalam negeri sehingga membutuhkan yang cukup panjang. Salah satu komponen yang proses administrasinya belum selesai yaitu kabel konektor.

Selain prosesnya yang panjang, biaya sertifikasi cukup mahal. Budi mencontohkan kabel konektor. Meski harganya‎ hanya US$ 5-US$ 10, namun biaya sertifikasinya mencapai ribuan dolar Amerika Serikat (AS).

Meski begitu, manajemen PTDI saat ini tengah berupaya mempercepat proses itu agar pesawat N219 bisa segera terbang perdana N219.

"Kita harapkan akhir tahun ini kita bisa terbang perdana. Sekarang kita juga sedang siapkan crew-nya, mulai dari pilot itu sendiri. Untuk pilot, kita sudah sekolahkan hingga ke Kanada," tegas Budi.

Setelah terbang perdana, untuk menjadikan N219 layak dikomersialkan, Budi mengaku masih ada proses uji coba yang harus dilewati. "Masih butuh waktu tes 1-2 tahun lagi sebelum dapa‎t sertifikat komersialnya," pungkas Budi.

 Dibanderol Rp 91 Miliar 
Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) siap untuk terbang perdana akhir tahun ini. Saat ini, PTDI tengah menyelesaikan proses sertifikasi beberapa komponen yang digunakan di pesawat karya anak bangsa itu.

Meski belum resmi diluncurkan, manajemen PTDI sudah memiliki perkiraan berapa harga jual pesawat ini nantinya.

Direktur Utama PTDI Budi Santoso menyebutkan harga jual pesawat N219 sekitar US$ 6 juta-7 juta atau setara dengan Rp 78 miliar-91 miliar (kurs Rp 13 ribu per dolar AS). Menurut Budi, harga ini sangat bersaing jika dibandingkan pesawat untuk sejenisnya.

"Pesawat ini dipasarkan itu antara harga US$ 6 juta-7 juta kalau sudah jadi. Tapi nanti juga tergantung konsumennya, biasanya nanti kita kasih diskon," kata Budi saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (17/9/2016).

Dengan harga tersebut, Budi menjamin sistem perawatannya sangatlah mudah. Hal ini karena engine (mesin) dan beberapa komponen yang digunakan di pesawat N219 sudah banyak digunakan di beberapa jenis pesawat yang sekarang sudah ada.

Budi menambahkan, sebagai pesawat penumpang, N219 harus mendapatkan sertifikat khusus sehingga bisa dikomersialkan. Untuk mendapatkannya, perseroan harus melakukan uji terbang selama 1-2 tahun, setelah pesawat tersebut dinyatakan layak terbang.

"Sudah banyak perusahaan yang menyatakan minatnya untuk beli pesawat ini, tapi saya tidak mau tanda tangan kontrak dulu sebelum N219 ini terbang perdana," papar Budi. (Yas/Ndw)

  ✈ Liputan 6  

Baca Selanjutnya

Indonesia-Iran Berpotensi Kembangkan Industri Pesawat Terbang

Ambassador of the Islamic Republic of Iran, Valiollah Mohammadi dan Vice President of the Institute for Political and International Studies, Sayed Rasoul Mousavi mengunjungi PTDI diterima oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan, Andi Alisjahbana. Rombongan diterima di Ruang Rapat Paripurna GPM Lantai 9 untuk mendengarkan paparan produk-produk PTDI kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas produksi PTDI. (PTDI)

Republik Indonesia dan Republik Islam Iran berpotensi mengembangkan kerja sama di bidang industri pesawat terbang sipil karena Iran saat ini mempunyai kebutuhan besar untuk memperbaharui armada penerbangan sipilnya.

Informasi dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat menyebutkan, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dapat menjajaki kerjasama dengan perusahaan penerbangan Iran, Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Pernyataan tersebut merupakan salah satu poin penting pembahasan bidang ekonomi dalam kunjungan delegasi Pemerintah Iran ke PTDI di Bandung pada 28 September 2016.

Kunjungan delegasi Iran itu merupakan rangkaian dari kegiatan "Policy Research Consultation" (PRC) ke-5 Indonesia-Iran, yakni antara BPPK Kemenlu RI dengan Institute for Political and International Studies (IPIS) Kemenlu Iran yang dilaksanakan di Museum Asia Afrika Bandung.

Delegasi Iran dalam kunjungan itu antara lain Dubes Iran untuk RI,Valiollah Mohammadi dan Wakil Presiden IPIS Dr Sayed Rasoul Mousavi. IPIS itu sendiri merupakan "Think Tank" Kementerian Luar Negeri Iran.

Sementara itu PRC merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan BPPK dan IPIS untuk bertukar pikiran dan informasi mengenai posisi dan arah kebijakan politik luar negeri masing-masing negara terkait isu-isu strategis bilateral, regional, maupun internasional.

Menurut BPPK Kemenlu RI, pasca implementasi "Joint Comprehensive Plan of Action" (JCPOA) pada 16 Januari 2016 yang diikuti pengangkatan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran, negara itu membutuhkan banyak pesawat penerbangan sipilnya.

Pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran secara bertahap dalam kerangka JCPOA itu juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama lebih erat dengan Iran, negara kaya sumber daya energi dengan populasi 80 juta jiwa.

Pembelian pesawat terbang besar-besaran oleh Iran ramai diberitakan media massa internasional. Iran dikabarkan melakukan kontrak pembelian 100 unit pesawat dari Boeing senilai USD 17 miliar pada September 2016, dan 118 unit pesawat dari Airbus senilai USD 25 miliar pada Januari 2016.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengijinkan transaksi pembelian tersebut secara bertahap. Selain itu, Iran juga sedang menjajaki pembelian pesawat terbang dari perusahaan Embraer Brasil.

Menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI, Andi Alisjahbana, PTDI yang telah mempunyai reputasi internasional juga mempunyai peluang emas untuk menjual produknya kepada Iran.

Pesawat baling-baling produksi PTDI sangat sesuai untuk digunakan dalam penerbangan domestik jarak dekat di Iran, sebagaimana digunakan dalam rute antar pulau di Indonesia.

Sejauh ini PTDI telah mengekspor produknya ke berbagai negara, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Turki, Uni Emirat Arab, Burkina Faso, Senegal, dan Venezuela. (A015/S025)

 ♖ Antara  

Baca Selanjutnya

Filipina Tertarik Kapal Rumah Sakit PT PAL

SSV dan Makasar Class merupakan pengembangan inovasi karya anak bangsa dari kapal rumah sakit Dr Suharso produksi Korea. [Berita Satu]

Setelah membeli dua kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) dari PT PAL Indonesia, pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemesanan ‘Medical Support Ship’ (kapal rumah sakit) dari galangan kapal PT PAL Indonesia.

Pada pameran Asian Defense & Security (ADAS) 2016 di Manila, Sekretaris Pertahanan Nasional Filipina, Delfin Lorenzana mengadakan diskusi dengan Brigjend Jan Pieter Ate dari delegasi ADAS Indonesia untuk produk pertahanan Indonesia.

“Sekretaris Pertahanan Nasional dan Kepala Angkatan Laut Filipina terkesan dengan kapal dukungan medis yang akan memberikan bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana (HADR),” ungkap Jan Pieter kepada The Jakarta Post pada hari Kamis.

Menurut Jan Pieter, sekretaris pertahanan Filipina telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap kapal 123 meter dan menghabiskan banyak waktu melihat mock-up kapal.

Dilaporkan bahwa Filipina juga telah memesan pesawat CN235-200 dan N212i buatan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2015.

Pameran ADAS 2016 berlangsung selama tiga hari sampai hari Jumat.

Menurut situs resminya, ADAS 2016 menarik peserta pameran dari seluruh dunia dan bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), Kantor Pertahanan Sipil (OCD) dan Penjaga Pantai Filipina (PCG). [Jakarta Post]

  ✈ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya