FBI Tangkap Penadah Data Rahasia Hasil Curian Bjorka dari Indonesia

 💻BreachForums akun yang memfasilitasi hacker untuk menjual data curiannya termasuk Bjorka. (FOTO/ TGW) ☆

Agen khusus Amerika Serikat FBI menangkap seorang pria yang diyakini pemilik akun Pompompurin, juga pendiri dan admin forum hacker BreachForums. Hacker ini adalah jaringan peretas yang memfasilitasi aksi Bjorka di Indonesia.

Seperti dilansir dari Engadget, Senin (20/3/2023), ia digugat atas pasal kejahatan konspirasi mengajak individu untuk menjual akses tak resmi terhadap sebuah perangkat.

Pria tersebut mengaku bernama Conor Brian Fitzpatrick, pemilik akun pomponpurin, pemilik BreachForums. Conor ditangkap pada 15 Maret 2023 oleh tim penyidik di rumahnya di Peekskill, New York. Conor adalah lulusan SMA Peekskill tahun 2021.

Saat ini Fitzpatrick dilepas dengan tebusan obligasi tanpa jaminan senilai USD 300 ribu (atau sekitar Rp 4,6 miliar) oleh orang tuanya dan akan dihadirkan dalam pengadilan Districk Court of The Eastern District of Virginia pada Jumat, 24 Maret 2023 nanti.

Meskipun Fitzpatrick sudah ditangkap, BreachForums masih dapat diakses dan kumpulan data dari 888 perusahaan dan organisasi tersedia untuk diunduh.

Dalam sebuah unggahannya admin mengatakan akan tetap mengoperasikan situs yang menjadi "rumah" bagi para hacker pencuri data, termasuk Bjorka. Admin mengaku mempunyai akses penuh pada infrastruktur situs.

Salah satu administrator forum, dengan nama alias Baphomet, mengaku bertanggung jawab mengambil alih forum agar tetap berjalan dan melindunginya agar tidak disita pihak berwenang.

Pompompurin adalah pemain lama dalam kejahatan siber yang meretas data-data perusahaan dan menjual ataupun membocorkannya lewat forum dan media sosial.

Sebelumnya diketahui hacker Bjorka sempat menjajakan 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan. Data BPJS Ketenagakerjaan tersebut diunggah di BreachForums pada Minggu (12/3/2023).

File sebesar 5 GB itu berisi 19.564.922 data anggota yang meliputi NIK, nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja dan lain-lain.

Selasa (14/3/2023), setelah ditantang oleh warganet Indonesia untuk membuka data ASN Pajak, Bjorka juga membuka data yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo di grup Telegram. (wbs) 

  🖥 sindonews  

Baca Selanjutnya

Indonesia Dikabarkan Pesan 2000 IFAR-22 Bullpup

 Senapan Serbu Kaliber 5,56mm Bikinan Batam 
(Twitter @defenceview_id) ★

TNI AD di beritakan telah memesan senjata serbu IFAR-22 Bullpup bikinan PT Republik Armamen (member of Republikkorps) di Batam.

Dari twitter @defenceview_id mempublikasikan bahwa TNI AD telah memesan 2000 unit sejata IFAR-22 Bullpup.

Senapan serbu ini dipamerkan pada Indo Defence 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 2-5 November.

Dari media Ulasan, stan perusahaan swasta yakni PT Republik Armamen memajang senapan serbu dengan sistem Bullpup yang bernama IFAR-22.

IFAR merupakan kependekan dari Indonesian Future Assault Rifle.

Senapan serbu umumnya biasa diproduksi perusahaan sekelas PT Pindad Indonesia di Bandung, karena produknya sudah mendunia, dan memenuhi kebutuhan pertahanan bagi TNI dan Polri.

Senapan serbu IFAR-22 'Bullpup' bikinan Republik Armamen Batam, Kepri. ★

PT Republik Armamen merancang senapan serbu IFAR-22 di dalam negeri, bahkan materi senjata ini sepenuhnya berasal dari dalam negeri.

Hanya saja, komponen laras yang masih didatangkan dari luar perusahaan, yaitu dari PT Pindad Indonesia yang murni sebagai industri pertahanan dalam negeri plat merah.

IFAR-22 sejatinya melibatkan peran PT Pindad Indonesia. Selain memasok komponen laras, PT Pindad juga berpartisipasi pada tahap pengujian IFAR-22.

Selain laras yang mengadopsi komponen milik senapan serbu PT Pindad Indonesia jenis SS-2, magazine amunisi IFAR-22 juga dipasok oleh Pindad.

Senapan serbu IFAR-22 dilengkapi picatiny rail, yang memanjang di atas larasnya. Sehingga memudahkan untuk pemasangan alat bidik tambahan. Sejauh ini, IFAR-22 telah diuji tembak hingga 4.000 kali untuk mengukur kekuatan larasnya.

IFAR-22 dirancang ramah untuk penembak jitu kidal, pasalnya lubang untuk pembuangan selongsong dapat diatur ke arah sisi kiri. Secara desain, IFAR-22 seperti senapan Bullpup bikinan luar negeri.

Senapan serbu IFAR-22 dipamerkan oleh model. (istimewa)

  Spesifikasi senapa serbu IFAR-22 : 

• Sistem operasi: gas piston
• Kaliber: 5,56 x 45 mm
• Jarak efektif: 400 meter
• Kecepatan tembak: 600–800 proyektil per menit
• Berat kosong: 3,6 kg (menggunakan laras 16 inci) dan 3,7 kg (menggunakan laras 20 inci).
• Panjang senjata: 698 mm (menggunakan laras 16 inchi) dan 780 mm (menggunakan laras 20 inchi).
• Mode penembakan: safe, single dan auto.

  ★ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

Amerika dan Indonesia Bermitra di Bidang Energi Bersih

Dengan Nuklir Reaktor Modular KecilAmerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. (dokumen Kedutaan Besar Amerika di Jakarta) ☆

Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis, di mana Amerika akan membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. Kemitraan ini, guna mendukung keseriusan Indonesia dalam menggunakan teknologi reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) untuk memenuhi tujuan keamanan energi dan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim, dan Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Ann Ganzer, dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) secara resmi mengumumkan Memorandum of Agreement dan hibah afiliasi, serta penandatanganan kontrak sebagai hasil akhir di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII).

Perjanjian tersebut diharapkan bisa memajukan tujuan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dan akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dalam penggunaan teknologi energi bersih nuklir yang canggih, aman, dan terjamin sehingga mendukung target Net Zero Emissions di Indonesia pada 2060.

Di bawah perjanjian ini, USTDA telah memberikan hibah kepada PLN Indonesia Power untuk membantu menilai kelayakan teknis dan ekonomi pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan, yang berlokasi di Kalimantan Barat. Hal ini akan mencakup rencana pemilihan lokasi, rancangan pembangkit listrik dan sistem interkoneksi, penilaian dampak lingkungan dan sosial awal, penilaian risiko, perkiraan biaya, dan tinjauan peraturan.

Selain itu, kerja sama ini akan mencakup pendanaan baru bernilai USD 1 juta (Rp 15 miliar) untuk pembangunan kapasitas Indonesia berdasarkan kemitraan yang sudah berjalan di bawah Program Infrastruktur Dasar Kementerian Luar Negeri Amerika untuk Penggunaan Teknologi SMR yang Bertanggung Jawab (FIRST). Hal ini mencakup dukungan di berbagai bidang seperti pengembangan tenaga kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, regulasi, dan perizinan.

"Pengumuman hari ini tentang kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir reaktor modular kecil,” kata Duta Besar Kim.

Indonesia Power memilih NuScale Power OVS, LLC (NuScale) yang berbasis di Oregon untuk melakukan pendampingan dalam kemitraan dengan anak perusahaan Fluor Corporation yang berbasis di Texas dan JGC Corporation di Jepang. Fasilitas dengan 462 megawatt yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi SMR NuScale dan memajukan transisi energi bersih di Indonesia.

Proyek ini juga diharapkan bisa mendorong iklim dan akses energi bersih di berbagai tempat penting di dunia dan memiliki potensi - sebagai bagian dari proyek lanjutan demi menciptakan ribuan lapangan kerja, membuka jalan bagi proyek SMR tambahan di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik, menerapkan standar tertinggi untuk keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir. 

  💡 Tempo  

Baca Selanjutnya

Jokowi Minta TNI-Polri Pakai Produk Dalam Negeri

♞ Pengamat : Kualitasnya Tak Kalah dengan Luar NegeriRantis Maung V3 merupakan pioner penggunaan produk dalam negeri, karena akan dipesan ribuan unit untuk TNI (Pindad) ★

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran TNI-Polri agar mendukung pembelian produk dalam negeri. Khususnya terkait pengadaan keperluan prajurit mulai dari seragam hingga senjata.

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. "Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa TNI-Polri sudah harus memulai menggunakan dan percaya produk dalam negeri," ujarnya, Jumat (17/3/2023).

Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut beberapa perusahaan dalam negeri yang mampu menghasilkan berbagai produk militer berkualitas.

"Kita punya PT. Sri Rejeki (Sritex) dan berbagai pabrik tekstil di Indonesia yang terkenal sudah mampu membuat seragam NATO dan tentara luar negeri. Mengapa kita harus ambil tekstil impor yang tentu harganya pun lebih tinggi dengan kualitas yang belum tentu lebih baik. Demikian juga sepatu dan produk militer lain juga sudah dapat diproduksi di sini," ucapnya.

Menurut Nuning, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah metode presisi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya serta sistem perpajakannya.

"Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ekspor alutsista ke mancanegara dapat ditempuh melalui dua strategi keunggulan, yakni Strategi Keunggulan Komparatif dan Strategi Keunggulan Kompetitif," katanya.

Pengamat militer dan intelijen ini menjelaskan, Strategi Keunggulan Komparatif lebih mengutamakan kapasitas produk-produk yang mampu bersaing dengan kualitas yang sama sementara harga bisa lebih murah.

"Contohnya munisi ringan untuk peluru kaliber 5,56 mm atau 7,62 mm yang dipakai militer seluruh dunia. PT. Pindad harus memiliki kompetensi SDM yang dapat bekerja dengan teknologi pabrik yang lebih autonomus. Militer seluruh dunia harus banyak membeli produk PT. Pindad karena lebih murah dan kualitas tinggi terbukti dari seringnya digunakan TNI AD menjadi juara AASAM dan AARM.

Untuk Strategi Keunggulan Kompetitif, kata Nuning, lebih mengutamakan kapasitas produk-produk yang memang hanya diproduksi oleh pabrik alutsista di Indonesia. Contohnya, Helikopter NBell versi Naval/Maritime buatan PTDI yang dirancang khusus beroperasi di atas geladak kapal-kapal perang.

Rantis Polri dibeli dari Korea Selatan, padahal Pindad mampu memproduksinya (ist)

PTDI harus memiliki kompetensi SDM yang mampu senantiasa kreatif dan inovatif merancang platform yang tepat untuk helikopter yang tahan korosi.

"Kita juga perlu mengingat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan DPR, turut mengatur mengenai industri sektor pertahanan dan keamanan. Salah satunya soal pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista)," kata Nuning.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah, salah satunya Pasal 11. Bunyi pasal tersebut dalam draft UU Cipta Kerja yang baru disahkan antara lain:

Industri alutsista merupakan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen baku, dan bahan baku menjadi alat utama.

Dalam UU 16/2012 sebelumnya dinyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama.

Selain Pasal 11, ketentuan lain yang diubah yakni Pasal 52. Dalam UU Cipta Kerja yang baru menyatakan kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh BUMN dan atau swasta yang mendapat persetujuan dari menteri pertahanan.

Kemudian, kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Sementara dalam UU 16/2012 dinyatakan kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Kemudian kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan BUMN, paling rendah 51% modalnya dimiliki oleh negara. (cip)

  ♞ sindonews  

Baca Selanjutnya

[Video] Seragam Militer Anti Inframerah Produksi Indonesia

 Liputan CNN 

Sebuah seragam tempur dapat menentukan hidup atau matinya seorang prajurit. Karena itu, seragam tempur dibuat dengan corak menyerupai medan sekelilingnya.

Namun teknologi deteksi infra merah dan panas tubuh, membuat seragam konvensional menjadi usang. Karena itulah kini dikembangkan seragam tempur yang tak bisa dideteksi perangkat infra merah atau panas tubuh.

  Berikut video dari Youtube : 

  ★ Youtube  

Baca Selanjutnya

TNI AU Akan Mengoperasikan 2 Helikopter Caracal Baru

 Pada Akhir 2023 Ilustrasi (dispenau) ★

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah mengatakan bahwa TNI AU akan mengoperasikan 2 helikopter H225M Caracal pada akhir tahun 2023. Saat ini, helikopter tersebut tengah dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Saat ditemui usai acara soft launching KSAU Award 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023), Indan mengaku TNI AU akan menerima 5 pesawat Hercules yang sebelumnya ditinjau Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ia pun mengaku TNI AU tengah menunggu penyelesaian perakitan helikopter H225M Caracal.

"Ini di dalam proses sudah ada di dalam negeri lagi proses perakitan helikopter H22M caracal. Itu helikopter sudah tiba di sini sedang diproses finishing di PT DI," kata Indan, Kamis.

Indan menuturkan, setidaknya ada 2 helikopter Caracal yang tengah dibangun (build) oleh PT DI. Helikopter tersebut, kata Indan, diperkirakan selesai dirakit pada 2-3 bulan mendatang. Ia mengaku helikopter-helikopter itu diperkirakan beroperasi pada akhir 2023.

"Iya, kemungkinan akhir tahun ini," kata Indan.

Selain itu, TNI AU juga kedatangan radar pertahanan udara baru. Ia mengaku radar tersebut akan segera selesai.

“Terus ada radar pertahanan udara, radar medium itu juga sudah tiba dalam proses penyiapan untuk bisa digelar lah," kata Indan.

Sebagai catatan, Caracal adalah salah satu helikopter yang masuk dalam minimum essential force (MEF) Indonesia tahap kedua. Dikutip dari laman resmi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Kementerian Pertahanan melakukan kontrak pengadaan sebanyak 8 helikopter H225M Caracal dengan konfigurasi angkut berat hingga sarana dan prasarana pendukung.

Dalam rilis tersebut juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan seharusnya menyediakan jumlah helikopter Caracal sebanyak satu skuadron (12 pesawat), tetapi baru bisa mengadakan 8.

  ⍟ Tirto  

Baca Selanjutnya

RI Tinggalkan Visa & Mastercard

Pengusaha Setuju!Kartu kredit (AP/Keith Srakocic) 💰

Kalangan penerbit kartu kredit di Indonesia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin kartu kredit pemerintah diterbitkan oleh penerbit lokal, bukan yang berasal dari luar negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, seharusnya pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah saja yang memanfaatkan penerbit lokal, melainkan juga kartu kredit masyarakat.

"Jadi bukan hanya kartu kredit pemerintah tapi saya rasa juga kartu kreditnya harusnya nanti suatu saat kita punya yang lokal," kata Steve kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/3/2023).

Para penerbit kartu kredit yang berasal dari kalangan perbankan pun menurutnya juga akan mendukung langkah ini. Sebab, kartu kredit terbitan luar negeri tentu memiliki risiko dari aspek keamanan, sebagaimana yang disampaikan Jokowi terkait sanksi AS ke Rusia saat berkonflik dengan Ukraina.

"Saya rasa semua pelaku bisnis kartu kredit baik itu perbankan, itu saya rasa enggak ada yang tidak setuju apa bila diadakan domestik credit card," ujar Steve.

Kendati begitu, Steve menekankan, layanan penerbitan kartu kredit ini merupakan mekanisme pasar. Artinya, jika kartu kredit lokal yang didorong pemerintah tidak mampu bersaing dengan penerbit kartu kredit internasional, bukan tidak mungkin risiko akan banyak ditanggung masyarakat.

Misalnya, dari sisi keamanan data hingga beban biaya bunga yang bisa lebih besar bila tak ada yang menggunakan. Oleh sebab itu, ia menyarankan supaya layanan kartu kredit domestik harus terus bisa dikembangkan mengikuti perkembangan zaman.

"Sebagai contoh kalau sekarang masyarakat gunakan kartu kredit kan bukan hanya untuk face to face, misal bisa ke toko, bisa e commerce, atau bisa internasional transaksi dan contact less misalkan, jangan sampai ketika kita beralih ke lokal hal-hal seperti ini hilang," ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) atau BNI pun sangat mendukung rencana ini dan tengah mempersiapkannya. Sebab, pengembangan kartu kredit yang menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), disebut dapat memperkuat sistem pembayaran nasional.

"Saat ini kami telah melakukan berbagai persiapan terkait hal tersebut baik dari sisi kesiapan infrastruktur maupun mekanisme kerjasama dengan lembaga switching, serta ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) maupun PTEN sebagai penyelenggara Transaksi Elektronik Nasional, yang sebelumnya dilakukan oleh principal Internasional," ujar Direktur IT dan Operasi BNI Toto Prasetio kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan bahwa kartu kredit GPN BNI diharapkan dapat diterbitkan pada kuartal I/2023. Tahap awal penerbitan kartu kredit GPN ini akan digunakan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui produk Kartu Kredit Pemerintah Domestik.

"Penggunaan Kartu tersebut akan mengoptimalkan anggaran pemerintah yang berasal dari Uang Persediaan yang selama ini masih dalam bentuk uang tunai," terang Toto.

Adapun KKP merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Nantinya, KKP akan diterbitkan oleh tiga bank himbara, yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri. KKP ini nantinya dapat digunakan di 20 juta merchant di dalam dan luar negeri.

  Untung RI Tak Gunakan Visa & Mastercard  Infografis keuntungan menggunakan GPN (Indonesia Baik)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia bisa mandiri dalam penerbitan kartu kredit dan tidak bergantung pada layanan Visa ataupun Mastercard demi kepentingan keamanan nasional.

Namun, ternyata, penerbitan atau prinsipal kartu kredit lokal ternyata juga bisa menekan biaya transaksi hingga bunga, asalkan layanan yang diberikan bisa terstandarisasi dan mengimbangi layanan Visa dan Mastercard.

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, sebetulnya belum ada bukti kongkrit layanan kartu kredit domestik bisa menekan biaya-biaya. Ia berkaca pada layanan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk kartu debit.

Menurut Bank Indonesia, sebagai pihak yang mengembangkan GPN, menggunakan Visa atau Master Card harus memperoleh merchant discount rate (MDR) sebesar 3,5%, sedangkan menggunakan GPN bisa turun menjadi 1%. Tapi, menurut Steve ini keliru.

"Ini yang perlu dikaji, sering kali ada kesalahpahaman sekarang ini sebagai contoh merchant discount rate, itu misalnya biaya yang dipotong oleh bank kepada merchant," kata Steve kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/3/2023).

Steve menjelaskan, besaran MDR dari Visa atau Mastercard itu memang ada biaya untuk membayar layanan ke prinsipal asing. Namun, besarannya itu sudah memperhitungan skala ekonomi karena cakupan global, sedangkan GPN masih sebatas cakupan domestik dengan layanan terbatas dan belum sampai pada digital seperti untuk e-commerce dan contact less.

"Jadi, biaya itu bukan semata-mata ke principle asing, enggak, itu adalah biaya antar bank kita, jadi kita perlu kita lihat ini. Apakah economic of scale kita bisa menurunkan cost itu? karena cost itu salah satu yang kita kejar supaya turun," ujar Steve.

Maka dari itu, ia mengatakan, supaya komponen biaya di kartu kredit bisa turun maka penggunanya harus banyak. Oleh sebab itu, selain mendorong adanya prinsipal domestik dalam menerbitkan kartu kredit ia berpendapat Presiden Jokowi juga harus mendorong literasinya supaya penggunanya banyak.

"Balik lagi, ini ayam sama telur, kalau enggak ada yang pakai costnya jadi besar. Jadi saya rasa perlu planning lah jangan, harus kepala dingin, jangan nafsu tapi tujuannya benar (kartu kredit domestik), sangat betul," tegas Steve.

Dari sisi keamanan pun, ia menekankan, sebetulnya tak menjamin, prinsipal kartu kredit domestik lebih baik ketimbang internasional. Sebab, belum ada pembuktian standarnya serupa dengan keamanan yang dibuat prinsipal asing.

Meskipun, Presiden Joko Widodo menekankan kartu kredit domestik bertujuan supaya belanja pemerintah dan masyarakat tidak diketahui pihak asing, serta tak rentan dimanfaatkan sebagai instrumen sanksi seperti yang dialami Rusia saat berkonflik dengan Ukraina.

"Dari sisi keamanan itu kan sebetulnya siapa yang pegang data. Kalau kita anggap orang asing yang pegang data, enggak aman, wajar, karena itu bukan keluarga kita, takut mereka diintervensi pemerintahnya," ujar Steve.

"Tapi apabila kita lokal, orang-orang yang pegang data, standarnya tidak bisa mengikuti standar dunia misalkan ya sama aja bahaya juga. Jadi ini bukan hal yang saya mau orang lokal bikin, boleh orang lokal bikin, taruh aja datanya di lemari, ya enggak mungkin," kata Steve.

  Pengganti Visa & Mastercard Dirancang BI  Ilustrasi Gerbang Pembayaran Nasional pada kartu bank (faspay)
Mimpi Presiden Joko Widodo enggan bergantung pada layanan Visa dan Mastercard untuk kartu kredit pemerintah masih tersandung kesiapan domestik, terutama karena prinsipal atau penerbit lokal belum ada yang mampu menggantikan posisi mereka.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, sebetulnya Indonesia sudah memiliki Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Namun, layanan masih terbatas pada debit, belum sampai kartu kredit.

"GPN tinggal dikembangkan saja ke fasilitas kartu kredit bank domestik. Di China ada Union Pay sebagai alternatif visa dan master card. Problemnya persiapan infrastruktur pembayaran, dan keamanan digital," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/3/2023).

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta menambahkan, persoalan layanan GPN yang tak kunjung berkembang mancakupi kartu kredit karena dalam hal pengembangan kartu debit saja terbilang mandek.

Ia menegaskan, layanan kartu debit GPN masih cukup banyak kekurangan bila dibandingkan layanan kartu debit Visa dan Mastercard. Mulai dari penggunaannya yang tak kunjung sampai pada tahapan digital, seperti untuk transaksi e-commerce.

"Kenapa tidak dikembangkan? orang kalau mau GPN besar zamannya e-commerce pasti dia juga bisa transaksi e-commerce, kedua contact less belum bisa, ini sebagai contoh," tuturnya.

Padahal, Steve berpendapat, untuk kartu kredit yang ada saat ini, termasuk yang disediakan Visa dan Mastercard bukan lagi hanya untuk layanan transaksi langsung atau face to face, seperti di toko-toko, melainkan sudah masuk tahap pembayaran di e-commerce, berlaku secara internasional, serta tak perlu lagi kontak fisik.

Oleh sebab itu, ia menganggap, ketika Presiden Jokowi menginginkan supaya layanan kartu kredit pemerintah tidak bergantung dari Visa dan Mastercard seharusnya sistem dan infrastrukturnya sudah disiapkan sejak lama dan tidak terburu-buru digunakan sebelum mampu bersaing.

"Jangan sampai ini terjadi, kalau menurut saya sedikit banyak harusnya par dengan pemain pemain asing. Bisa enggak Indonesia, bisa saya rasa, negara-negara lain juga bisa," tegasnya.

Dengan perkembangan layanan penerbit kartu kredit saat ini, mulai dari negara-negara maju seperti Visa dan Mastercard, serta China melalui Union Pay, seharusnya Indonesia kata dia sudah punya prinsipal kartu kredit sendiri, karena tinggal mencontoh pengembangan mereka.

"Paling gampang kan nyontoh, bukan hal sesuatu yang kita harus pikirkan dari nol. Jangan sampai kita kalah, kalau kita kalah nanti asal ada kartu debit, asal ada kartu kredit lokal, tapi nanti penggunaannya enggak memenuhi kebutuhan masyarakat, buat apa," tegas dia.

Layanan kartu kredit pemerintah yang masih bergantung pada Visa dan Mastercard telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sendiri. Dia menginginkan ke depan kartu kredit pemerintah menggunakan layanan penerbit dalam negeri.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

"Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah," jelasnya.

Maka dari itu, Indonesia harus mandiri dari sisi sistem pembayaran. "Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," tegas Jokowi. (mij/mij) 

  💰 CNBC  

Baca Selanjutnya

Finalisasi Kontrak Pengadaan Munisi 60 mm Mortir dan Roket R-Han 122

➶ Akan digunakan TNI ALRhan produksi Pindad 🚀

Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 13.30 WIB s.d. selesai bertempat di ruang rapat Kabaranahan Gd. A.H. Nasution Kemhan telah diselenggarakan rapat finalisasi Kontrak Pengadaan Munisi 60 mm Mortir dan Roket R-Han 122.

Rapat dipimpin oleh Kol Laut (T) A.T. Sitindao, Pengelola Pengadan B/J Madya Pus Alpahan Baranahan, dihadiri perwakilan PT. PINDAD, Itjen, Puslaik, Pus BMM, Biro Hukum, Mabes Al dan Roturdang setjen Kemhan.

Rapat membahas tentang kontrak yang telah disepakati pada pembahasan sebelum (mencocokan kembalil) terkait hal2 yang di tawarkan oleh Penyedia (penjual PT.PINDAD) dengan User (Pengguna) dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

  🚀 Kemhan  

Baca Selanjutnya

Sekilas Desain Baru KCR 60 PAL Indonesia

⚓ Dipamerkan perdana di Manila Desain baru Fast Attack Craft 60. (PAL Indonesia) ⚓

PAL Indonesia menampilkan desain kapal baru perdana, salah satunya Fast Attack Craft 60 meter, pada pameran eksebisi Philippine Marine 2022, di Manila.

Fast Attack Craft 60 meter merupakan desain terbaru PAL dari kapal tipe KCR.

Dari brosurnya, kapal ini akan dibekali senjata utama kaliber 57 mm, dan menggunakan tiang kapal model baru menganut sistem enclosed mast.

Kapal KCR  ini nantinya dilengkapi sistem ESM, Surveillance Radar & IFF, juga dibekali senjata bantuan kaliber 12,7mm pada kedua sisi kapal, dan akan dilengkapi rudal surface to surface missile (SSM).

Desain baru KCR 60 PAL Indonesia. (PAL Indonesia)

KCR dengan panjang 60 meter di desain untuk misi anti air warfare, anti surface warfare, electronic warfare dan naval gun fire support.

Dengan lebar kapal 8,6 meter, mempunyai bobot 400 ton, mampu diawaki 32 orang awak.

Menariknya, kapal ini didesain mampu berlayar dengan kecepatan penuh 40 knots, sedangkan untuk criusing speed 20 knots. Jarak jelajah kapal adalah 1920Nm.
 

  👷 Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

Kodam III Siliwangi Kembangkan Inovasi BIOS 44 DC

Membuat pupuk-pupuk dengan bakteri mikrobaPupuk BIOS 44 DC Buatan Kodam III Siliwangi (Media Prabowo Subianto) ☆

Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo mengatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sangat mengapresiasi inovasi ciptaan Kodam III/Siliwangi yaitu BIOS 44 DC.

Hal ini dia sampaikan usai menerima kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Kodam III Siliwangi, Jumat, 17 Maret 2023.

“Saat kunjungan tersebut Menhan Prabowo sangat antusias mengamati dan mendengarkan penjelasan terkait inovasi BIOS 44 DC. Menurut Menhan, teknologi BIOS 44 DC dapat menjawab keluhan para petani tentang persoalan pupuk,” kata Pangdam III/Siliwangi Kunto Arief Wibowo.

Menhan mengatakan BIOS 44 DC bisa diproduksi menjadi pupuk-pupuk dengan bakteri mikroba yang sangat efisien dan produktif, sangat murah, ini sangat membanggakan.

“Menhan juga berencana akan mengembangkan pupuk BIOS – 44 DC hasil inovasi teknologi terapan Kodam III/ Siliwangi, untuk mengatasi masalah pertanian dan bakal menguji coba pupuk BIOS 44 DC itu di lahan sekitar 20 hektar di sejumlah daerah. Jika berhasil, selanjutnya akan dipaparkan ke Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian dan Menristek,” ungkapnya.

BIOS 44 DC merupakan cairan dari jenis perpaduan beberapa mikroorganisme yang disatukan.

Cairan tersebut, berfungsi memperkecil hingga menutupi rongga-rongga yang ada lahan gambut dalam tempo tertentu.

BIOS 44 DC memiliki kemampuan menetralisir kadar asam air, peningkatan produktivitas hasil perkebunan dan pertanian serta membuat lahan eks tambang menjadi layak ditanami.

Bahkan teknologi ini mampu membuat air kolam pemeliharaan ikan tetap bersih tanpa harus mengganti rutin dan hasil budidaya ikannya pun meningkat.

Penggunaan Bios 44 DC, dapat menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani dan peternak hingga 30 persen.

Dari sisi kandungan bahan, Bios 44 DC dipastikan aman karena mudah terurai. Pemanfaatan Bios 44 DC pada sektor pertanian ini juga aman untuk kesehatan. *** 

  💡 Pikiran Rakyat  

Baca Selanjutnya