Kembangkan Pesawat Tempur

PT DI Gandeng Korea Aerospace IndustriesIlustrasi KFX/IFX ☆

PT Dirgantara Indonesia menandatangani kerja sama dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Ltd. Kerjasama ini untuk mengembangkan kemampuan industri pesawat terbang di kedua negara.

Hadir di acara ini Menhan Ryamizard Ryacudu, Dubes Korsel Cho Tai-young dan perwakilan dari dua perusahaan itu. Dalam sambutannya Menhan mengatakan kerja sama ini telah melalui proses yag sangat panjang dan diharap bisa membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

"Perjanjian ini merupakan satu awal yang strategis antara kedua pihak industri pertahanan terutama pada PT DI agar dapat mengembangkan kemampuan produksi dan teknologi terutama bidang pesawat tempur yang di masa mendatang akan menjadi produk unggulan anak bangsa," ucap Ryamizard di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (4/12/2015).

Dia menjelaskan, kerjasama itu merupakan bussiness to bussiness. PT DI dengan KAI akan melaksanakan kerja sama yang meliputi fase produksi KFX/IFX termasuk maintenance/sustainability, modification dan upgrading. Selain itu kerja sama juga bisa dilakukan sesuai kapasitas dan kapabilitas kedua belah pihak.

"Dengan tingginya persaingan ekonomi global dewasa ini, perlu adanya sikap antisipasi dan komitmen kuat dari para pelaku industri strategis terutama PT DI agar tetap eksis dalam dunia internasional sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pesawat terbang," katanya.

"Besar harapan kita semua, melalui penandatanganan ini seluruh program dan kegiatan terkait dengan pembangunan dan penguasaan teknologi pesawat tempur dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu," tambah Ryamizard.

Ryamizard berharap dengan kerja sama ini, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa membuat pesawat sendiri. "Sudah sepantasnya kita untuk membuat pesawat terbang sendiri, sebenarnya kita sudah bisa, biarpun selama ini baru bisa merakit, tapi ke depan kita akan bisa membuat sendiri baik kapal selam, pesawat terbang dan pesawat tempur," katanya.

Di kesempatan yang sama, Dubes Korsel Cho Tai-young mengatakan Indonesia adalah sahabat Korea Selatan dan kerja sama ini merupakan kerja sama yang bisa menguntungkan satu sama lain.

"Kerja sama ini bukan merupakan kerja sama antara negara maju dan berkembang, tapi kerja sama antara negara sahabat, antara Korsel dan Indonesia," kata Cho. 

  ☠ detik  

Baca Selanjutnya

Wacana Pembelian Helikopter AW-101

Helikopter VVIP Tergantung Kajian BappenasAW-101 pilihan TNI AU ☆

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, rencana pembelian helikopter VVIP tetap melalui mekanisme kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum pengadaannya diputuskan di Kementerian Pertahanan melalui mekanisme Tim Evaluasi Pengadaan.

"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai rencana strategi TNI AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kami dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," kata Ryamizard di Jakarta, Rabu (2/12).

Namun, kata dia, “Sebagai pembantu Presiden, saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan, yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI, termasuk menyangkut keputusan pengadaan heli VVIP ini.”

Saat ini Kementerian Pertahanan masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.

"Kami berharap Bappenas segera memastikan finalisasi program dan kegiatan yang akan disetujui untuk 2016-2019. Kami sudah siap melakukan pengadaan," ujar Ryamizard.

Soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli, kata Ryamizard, tidak relevan diperdebatkan saat ini. Sebab pada akhirnya harus melewati proses Tim Evaluasi Pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.

"Namanya juga helikopter VVIP, ya akan digunakan siapa saja yang dikategorikan VVIP. Bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kami pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," kata Ryamizard.

 Jamin Transparan 

Mantan KSAD ini mengatakan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja. Ada kebutuhan heli serbu, heli angkut berat juga alutista lainnya.

Ryamizard meminta masyarakat tidak khawatir, sebab pengadaan alutista terbuka dan semua bisa berpartisipasi, termasuk ruang untuk industri dalam negeri atau luar negeri yang bersemangat melakukan transfer teknologinya ke depan.

“Kami kan tidak hidup di ruang hampa. Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Toh pengadaan ini masih tahun depan. Mudah-mudahan tidak berlarut di Bappenas pengesahannya dan segera diputuskan," kata Ryamizard.

Silang pendapat proses pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan kepala negara dan pejabat VVIP ini telah menimbulkan pro dan kontra antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi I DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.

Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi pihak PT DI berkukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama anak bangsa PT DI dengan Airbus.

 Diajak Membuat Helikopter VVIP, PT DI Tak Merespon  Pembelian helikopter VVIP AgustaWestland AW101 menjadi perdebatan. (Dok. Wikipedia/Fox52) ☆

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, mengatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia sudah pernah diajak berbicara mengenai pembuatan helikopter VVIP. Namun, perusahaan penerbangan plat merah itu tak merespons. "Semua sudah kami pertimbangkan, termasuk PT DI," kata Dwi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2015.

Menurut Dwi, sejak tahun 2010, TNI sudah mengkaji penambahan kekuatan, termasuk helikopter. Bahkan di tahun itu, TNI sudah memesan enam buah helikopter pengangkut jarak jauh berjenis Cougar pada PT DI. Namun, hingga saat ini pesanan itu tak kunjung rampung. "Padahal seharusnya Mei tahun ini sudah rampung. Coba tanya PT DI, benarkah pesawat itu dibikin."

Dwi mengatakan bahwa saat dikonfirmasi, PT DI mengaku belum bisa melengkapi dua komponen.

TNI AU juga membantah bahwa TNI tidak menggunakan produk dalam negeri. Beberapa produk nasional yang sudah digunakan oleh TNI, kata dia, antara lain Casa 212, CN 235, CN 295, serta Super Puma.

Kalaupun ada beberapa yang harus diimpor, Dwi mengatakan, itu karena PT DI memang belum bisa memproduksi, seperti helikopter jenis AW 101. "Selain itu juga F-16 dan Sukhoi, itu belum bisa produksi. Kalau bisa, tentu kami sudah pakai PT DI," katanya.

TNI Angkatan Udara membeli helikopter Agusta Westland AW 101 buatan Inggris. Helikopter yang akan didatangkan tahun depan tersebut bakal menggantikan Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia untuk menunjang mobilitas Presiden Joko Widodo.

Langkah itu menjadi perbincangan hangat di publik. Banyak pihak menyayangkan pembelian helikopter impor tersebut. Mereka menganggap bahwa sebenarnya PT DI mampu membuat heli dengan jenis serupa.

 AW101 Bukan Helikopter Kepresidenan  EC725 pesenan TNI AU ☆

TNI AU menegaskan helikopter jenis AW101 yang bakal dipesannya dari ‎perusahaan asal Italia, Agusta Westland tersebut tidak dikhususkan untuk helikopter kepresidenan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto menjelaskan, helikopter AW101 ini nantinya juga akan dipakai untuk pasukan TNI AU dalam melakukan berbagai misi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Ini helikopter angkut berat, kita butuh itu. Jadi anggota kita kalau keluar-masukkan logistik atau apa, tidak nunduk-nunduk. Ini untuk menunjang kekuatan TNI AU," kata Dwi di‎ Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Dwi menambahkan, 9 helikopter yang bakal didatangkan TNI AU itu nantinya akan dioperasikan oleh tiga skuadron. Yaitu skuadron 6, skuadron 8, dan skuadron 45 VVIP. Dengan begitu, tidak semua helikopter diperuntukkan untuk VVIP.

‎"Tidak (Kepresidenan), yang dimaksud untuk dukungan dan pengamanan VVIP kan tidak hanya Presiden, kita kan itu butuh untuk pasukan juga dalam pengamanan. Jadi jangan diartikan sempit," ujar Dwi.

TNI AU sebelumnya mengaku pembelian helikopter angkut berat VVIP Agusta Westland AW 101 sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian. Bahkan sudah mencoba menawarkan ke PT Dirgantara Indonesia (Persero).

‎Dwi mengungkapkan saat pihak TNI AU mengkaji rencana pembelian helikopter angkutan berat. Pihaknya sudah mempertimbangkan produk PT DI, hanya saja tidak ada respons.

"Kita semua sudah pertimbangkan, PT DI sudah diajak bicara tapi tidak ada respons, dan sudah sejak tahun 2010 kita memikirkan untuk meningkatkan kekuatan TNI AU‎," tegas Dwi.

Dwi menilai apa yang menjadi spesifikasi helikopter angkut berat belum bisa dibuat oleh PT DI, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa TNI AU memilih Agusta Westland untuk mendatangkan produknya ke Indonesia.

  Menhan Beri Lampu Hijau Pembelian Helikopter AW-101  AW-101 pilihan TNI AU ☆

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, seluruh pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI harus melalui Kementerian Pertahanan, termasuk rencana pembelian Helikopter VVIP AW-101 oleh TNI Angkatan Udara.

Ryamizard mengatakan, TNI AU telah mengusulkan pembelian helikopter kepresidenan yang diproduksi joint venture Inggris-Italia tersebut. Menurut dia, TNI AU paling paham kebutuhan maupun spesifikasi teknis dari helikopter VVIP itu.

"Saya lihat masuk akal tidak, saya tanya katanya harus menghadap Presiden, ya sudah," kata Ryamizad di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 2 Desember 2015.

Atas usulan tersebut, Ryamizard mengaku tidak menolaknya. Sebab, kata dia, pembelian helikopter AW 101 memang kebutuhan TNI AU. "Tidak, sudah berapa kali disarankan, ya tak apa-apa," ujar dia.

Ryamizard juga meminta agar masalah pembelian helikopter VVIP itu tidak terlalu dibesar-besarkan sehingga tidak menjadi polemik.

"Bukan oke-oke aja, nanti salah lagi loh. Tapi TNI AU sudah mengkaji, ya udah. Jangan digede-gedein, nanti berkelahi lagi tuh, saya tidak mau," ungkapnya.

Seperti diketahui, masalah rencana pembelian 'tunggangan' baru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan jenis AgustaWestland AW-101, menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang ingin menggantikan helikopter Inggris-Italia itu, dengan helikopter jenis Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia.

  ☠ CNN | Tempo | Liputan 6 | Vivanews   

Baca Selanjutnya

★ Lini Bisnis Elektronika Pertahanan

Radio VHF manpack LenVDR10-MP (Len, Dislitbangad) ☆

Len adalah salah satu BUMNIP (BUMN Industri Pertahanan) dengan spesialisasi produk-produk berbasis elektronika yang dikembangkan oleh para engineer handal dalam negeri. Merupakan pemain utama dalam industri pengembangan dan aplikasi peralatan elektronika untuk pertahanan di Indonesia.

Len telah berhasil mengembangkan peralatan tactical communication yang memiliki matriks hopping yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko penyadapan pihak lain. Selain itu produk unggulan CMS (Combat Management System) telah banyak digunakan oleh TNI AL dan diintegrasikan di KRI (Kapal Perang Indonesia) serta Kapal Sergap.

Selain itu kami juga sudah berhasil mendapatkan kontrak ekspor software kapal perang dari Thales Naderland untuk pertama kalinya pada bulan oktober 2013. Kerjasama tersebut berupa pekerjaan Pengembangan, Produksi dan Testing Integration software IFF (Identification Friend and Foe) serta software untuk EO Tracker, Decoy Launcher dan SAM.

Produk elektronika pertahanan lainnya antara lain :

☠ MMS (Mission Management System)
☠ Tactical Data Link
☠ Surveillence & Reconnaissance System
☠ Radio Base Station
☠ Crypto Device Solution (Voice & Data)
☠ Radar Nasional
☠ NAVINSYS Intercom System
☠ ATCS (Automatic Traffic Counting System)  

  ☠ LEN  

Baca Selanjutnya

Polemik Helikopter Kepresidenan

Helikopter AW-101 AgustaWestland pilihan TNI AU ★

Rencana TNI Angkatan Udara untuk mendatangkan helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland (AW)-101 sepertinya tak akan berjalan mulus. Bahkan, rencana tersebut terancam batal menyusul banyaknya kritikan yang datang bertubi-tubi.

Begitu banyaknya kritikan membuat pemerintah berencana membahas rencana pembelian helikopter VVIP buatan perusahaan Inggris dan Italia itu. Rencana pembahasan ini diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengantar Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu 29 November 2015.

"Anggaran TNI, tapi nanti kami bahas setelah Presiden pulang," kata Kalla saat dikonfirmasi mengenai dana pembelian helikopter super mahal tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengatakan hal serupa. Apakah memang helikopter Super Puma yang selama ini digunakan akan diganti, menurut Luhut, akan diputuskan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air.

Termasuk opsi, agar helikopter VVIP lebih baik menggunakan produksi dalam negeri, dalam hal ini buatan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Saya enggak mau berspekulasi (gunakan helikopter buatan PT DI), tapi kami akan lihat helikopter Presiden perlu diganti atau tidak. Nanti kami rapatin setelah Presiden pulang," kata Luhut.

Kritikan mengenai rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini memang datang bertubi-tubi sejak pertama kali dicetuskan TNI AU. Bahkan, saat beberapa kalangan berdalih faktor keamanan yang menjadi prioritas dari rencana pembelian helikopter super mewah ini.

Beberapa waktu lalu, TNI AU lewat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna begitu pede akan memboyong tiga helikopter AgustaWestland (AW)-101 dalam rencana strategis (renstra) 2015-2019 yang sudah dilayangkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan disampaikan pula ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi, ini hasil dari kajian satuan bawah dari Skuadron VVIP, kami kaji di Mabes. Akhirnya, saya putuskan untuk renstra 2015-2019 kami beli untuk memenuhi Skuadron VVIP," kata Agus kepada VIVA.co.id beberapa waktu lalu

 Tuai Kritikan H225M [Airbus] ★

Selain dana yang tak sedikit, pembelian helikopter jenis AgustaWestland (AW)-101 menuai banyak kritikan, karena berkaitan dengan helikopter yang bakal digusurnya yakni Super Puma yang selama 13 tahun telah menjadi kendaraan kepresidenan.

Ya, helikopter ini memang rakitan dari putra-putri terbaik bangsa yang berada di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), meski secara lisensi milik Prancis. Kondisi ini yang memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari politisi PDIP yang juga anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin.

"Siapa lagi yang mau menggunakan produk dalam negeri, kalau bangsa sendiri tidak mau menggunakannya," kata Hasanuddin.

Padahal, menurut dia, pembelian dari industri dirgantara lokal seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) akan memberikan keuntungan bagi negara dan juga PT DI. Dengan membeli dari PT DI, maka 30 persen dari uang rakyat itu akan kembali ke negara. "Setidaknya dalam bentuk pembelian bahan baku lokal dan 700 teknisi anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan ini," ujarnya.

Tubagus melanjutkan, dalam peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah wajib memaksimal produk industri pertahanan dalam negeri.

“Jenis ini, (Super Puma) juga bagus dan sudah dipakai oleh 32 kepala negara dan raja di dunia. Harganya US$ 35 juta, bandingkan dengan AgustaWestland AW101 yang mencapai harga US$ 55 juta,” tutur Tubagus.

Tak kalah terkejut, pengamat penerbangan, Alvin Lie, juga melayangkan kritikan. Terlebih, TNI AU sebagai pengguna, sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi. Apalagi, pemerintah maupun DPR juga sekadar merespons pembelian tersebut.

"Kali ini rencana peremajaan (helikopter) tidak ada sosialisasi. TNI AU mendadak membeli AW-101, ini kejutan bagi kami," kata Alvin Lie dalam perbincangan di program "Apa Kabar Pagi" tvOne, Jumat 27 November 2015.

Alvin menyayangkan, pembelian helikopter tersebut dilakukan di saat PT Dirgantara Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri Helikopter Super Puma, yang kualitasnya tidak kalah dengan AW-101 yang justru hanya dikendarai empat kepala negara saat ini.

"Ini berbeda ketika SBY beli Boeing untuk pesawat kepresidenan, karena PT DI tidak membuat itu," ujarnya.

Masih menurut Alvin, secara politik, rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini juga sebagai betuk mosi tidak percaya terhadap produk perusahaan yang dikelola pemerintah. Ironis memang.

Poin penting lain yang juga menjadi sorotan Alvin adalah catatan kelam India saat menjadikan AW-101 ini sebagai helikopter VVIP. Ternyata, pembelian unit helikopter super canggih ini diwarnai dengan skandal memalukan.

"Helikopter AW-101 ini pernah dibeli India untuk pesawat VVIP, namun pada 2013 terungkap bahwa pembelian itu terdapat skandal penyuapan," kata Alvin.

Skandal tersebut terungkap setelah parlemen India mempelajari proses pembelian 12 unit helikopter AW-101 dengan kontrak senilai US$ 540 juta. Sejumlah politisi dan pejabat militer India dituduh menerima suap dari AgustaWestland untuk memenangkan pengadaan 12 helikopter.

"Setelah dipelajari parlemen, ada unsur penyuapan. Pada 12 Februari 2013 direktur Mekanika, perusahaan induk Agusta dan CEO-nya ditangkap," ujarnya.

Setelah penangkapan petinggi AgustaWestland, giliran pejabat senior dan pejabat militer Angkatan Udara India diperiksa terkait skandal penyuapan dalam pengadaan 12 helikopter AW-101 itu. "Pada Januari 2014, pemerintah India membatalkan kontrak tersebut," papar Alvin.

Peristiwa ini, Alvin melanjutkan, diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia agar proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

 Nasionalisme Diuji Helikopter EC725 & SA332 pesenan TNI AU produksi PT DI [antara] ★

Sindiran juga diberikan politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi. Menurut Elnino, Presiden Jokowi seharusnya tetap menggunakan Super Puma dibanding helikopter AW-101, terlebih dikaitkan dengan nasionalisme yang selalu didengungkan sang Presiden.

"Saya yakin, Presiden RI Jokowi konsisten dan akan pakai Puma sebagaimana dulu pernah pakai mobil Esemka atas nama nasionalisme," kata Elnino, dalam siaran pers, Minggu 29 November 2015.

Saat menjadi wali kota Solo, Jokowi memang cukup populer dengan manuvernya menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinasnya. Hingga akhirnya, ia terpilih menjadi gubernur DKI dan menang di Pilpres 2014. Ironisnya, nasib Esemka kini tak jelas.

Sebagai Presiden, masih menurut Elnino, seharusnya memang melindungi produk-produk dalam negeri. Apalagi, untuk helikopter VVIP, anggota Komisi yang membidangi pertahanan keamanan ini, mengaku PT DI bisa memproduksi helikopter yang berkualitas dan teruji.

Kritikan yang tak kalah tajam datang dari anggota Komisi I DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha. Ia khawatir dengan rencana pembelian helikopter Kepresidenan yang baru ini akan menggunakan pinjaman luar negeri.

“Saya khawatir pembelian pesawat Italia itu menggunakan pinjaman luar negeri, pastilah itu berbentuk valas. Kalau itu pinjaman luar negeri, saya belum tahu ya karena belum dibahas di Komisi I. Pinjaman luar negeri itu membebani utang negara dan mengubah postur anggaran APBN 2016,” kata Tamliha.

Tamliha juga tidak yakin jika Presiden Jokowi nantinya akan memilih jenis AgustaWestland AW-101 sebagai helikopter barunya. Terlebih dengan komitmen Jokowi yang selalu mengedepankan hasil karya anak negeri.

"Saya tidak yakin Jokowi membutuhkan heli itu. Saya mendengar persis di KIH itu salah satu pointer penting. Waktu pertemuan KIH pertama dengan Pak Jokowi adalah dia akan memberdayakan hasil karya anak negeri ini, termasuk hasil dari PT Dirgantara Indonesia,” ungkapnya.

 Buatan Anak Bangsa Tak Kalah Helikopter EC725 TNI AU produksi PT DI [antara] ★

Banyak pihak mengatakan, helikopter buatan PT DI juga tidak kalah dengan jenis AW-101 yang diusulkan ingin dibeli pemerintah. Helikopter modern EC-725 Combat SAR produksi PT DI, memiliki teknologi canggih, tetapi lebih terjangkau harganya ketimbang heli dengan kelas serupa, Agusta Westland AW-101.

"Saya tidak ingin bicara harga pesawat orang lain. Tapi, untuk EC-725, satu unitnya 25 ribu sampai 26 ribu euro. Kalau mau dilengkapi jadi VVIP dengan berbagai kelengkapan, total maksimum 30 ribu sampai 35 ribu euro," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI, Budiman Saleh.

Budiman mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memperkenalkan EC-725. Menurut dia, belum ada pembicaraan serius dengan pemerintah, terkait pengadaan. "Kami cooling down dulu, karena proses tender ini belum terjadi," dia menambahkan.

Walau pemerintah tidak dilarang untuk membeli pesawat dari luar negeri, namun peraturan perundang-undangan mengenai industri pertahanan menyebutkan, pemerintah sudah seharusnya memelihara kemandirian industri dalam negeri.

"Undang-undang itu mengajarkan pentingnya kemandirian industri pertahanan dan sustainability industri pertahanan dalam negeri," lanjut Budiman.

Seperti diketahui, helikopter EC-725 Combat SAR disertai dengan teknologi-teknologi supermodern. Helikopter ini antipeluru, perahu karet, Forward Looking Infrared (FLIR) dan teknologi canggih lainnya. "Teknologi hampir sama (dengan AgustaWestland AW-101)," kata Direktur Produksi PT DI, Arie Wibowo.

Dan yang tak kalah penting, karena buatan lokal, maka perawatan dan suku cadang Super Puma lebih terjamin, berbeda dengan suku cadang AW-101 yang lebih mahal dalam status impor serta tidak ada jaminan tidak diembargo.

 Wapres Minta TNI AU Kaji Ulang Pembelian Helikopter VVIP Helikopr AW-101 [defence.pk] ★

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar rencana pembelian helikopter khusus VVIP untuk kepresidenan dikaji ulang. Hal tersebut perlu dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti skandal pembelian helikopter serupa di India.

Menurut JK, karena saat ini heli yang ada untuk VVIP sudah ada lima, dan relatif baru, dibeli tahun 2012.

"Untuk keperluan VVIP itu hanya ada dua, untuk Presiden dan Wapres. Dan, saat ini helikopter untuk itu sudah ada lima, dan relatif baru‎ dibeli tahun 2012. Jadi tidak benar jika ada yang menyebut, itu buatan tahun 50-an, salah besar itu yang menyebut," ujar Jusuf Kalla di sela Pelantikan Dewan Kehormatan dan Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur Periode 2015-2020 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin 30 November 2015.

Adapun laik dan tidaknya helikopter, lanjut JK, bisa dilihat dari dua hal, yakni lamanya jam terbang dan tahun pembuatan. Wapres meminta TNI Angkatan Udara memikirkan ulang, dan membuat kajian matang sebelum melakukan pembelian.

"Jangan berlebihan lah, Anda ingat skandal di India? Ada menteri, panglima dan dirut (direktur) masuk penjara, lantaran terlibat skandal pembelian helikopter," jelasnya.

JK juga mengingatkan bahwa uang yang dipakai untuk pembelian helikopter tersebut adalah uang rakyat. "Jangan berlebihan lah, ingat itu uang rakyat, kita harus berhati-hati, jangan sampai seperti di India, menteri, panglima, dan dirutnya masuk penjara," tegasnya.‎

Mantan Ketua Umum Golkar ini menambahkan, karena uang yang digunakan membeli helikopter adalah uang rakyat, maka setiap pembelian barang itu harus ada manfaat dan kegunaannya. Atas dasar itu, Wapres menghimbau semua pihak‎ untuk berhati-hati.

Sebelumnya diberitakan, TNI Angkatan Udara hampir dipastikan akan membeli helikopter jenis Agusta Westland AW-101, untuk menggantikan helikopter VVIP yang lama, Super Puma. Helikopter tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang kerja Presiden atau Wakil Presiden dan tamu-tamu VVIP. (one)

  ♆ Vivanews  

Baca Selanjutnya

[Foto] Melihat Perkembangan Terkini Produksi PAL Indonesia

PKR 10514Penampakan Hanggar PKR 10514 produksi PT PAL Indonesia [All foto carganico, ambalat dan om Kruk] ★

Melihat foto penampilan proses produksi PAL Indonesia, Kapal PKR 10514 terlihat telah berubah dengan warna abu2.

Berdasarkan info yang  berkembang di formil, Indonesia akan memesan menjadi 6 unit. Seperti berita terdahulu, PKR pertama dan kedua diproduksi bersama PT PAL Indonesia bersama Damen, Belanda.

Sedangkan unit ketiga sampai ke enam direncanakan akan di produksi di Surabaya dengan atensi dari Belanda.

Berikut ini foto perkembangan PKR 10514 pertama dan kedua diposkan carganico, antifamous bersama (C) ambalat :

Kubah Siluman Oto melara kaliber 76 mm siap dipasang di kapal PKR 10514 produksi PAL Indonesia [antifamous]

Ruang Bridge PKR pertama [carganico]

Penampakan depan PKR 10514 pertama [carganico]

Badan belakang PKR kedua dengan latar belakang kapal SSV pesanan Filipina [carganico]

Anjungan PKR kedua di Damen Vlissingen, siap dikirim ke Indonesia. [(C) ambalat]
  ♆ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

Jokowi Nekat Nyetop Freeport, Jatuh Dia

Transkrip Rekaman Jokowi disebut keras kepala [defence.pk] ★

Transkrip rekaman lengkap yang diduga pembicaraan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid ketika bertemu dengan pihak PT Freeport Indonesia beredar di media sosial. Dalam transkrip berupa infografis itu, salah satu petikan percakapannya mengenai kontrak Freeport yang diyakini para peserta pertemuan tak akan dihalangi oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau dia sampai nekat nyetop, jatuh dia," demikian salah satu petikan dalam transkrip itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said enggan mengomentari beredarnya transkrip rekaman tersebut. Ia menolak memberikan keterangan apakah isi percakapan itu sesuai dengan rekaman yang dia berikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Kita hormati proses yang sedang berlangsung di MKD," ujar Sudirman saat dihubungi Tempo, Senin, 30 November 2015.

Sebelumnya, MKD menyatakan bahwa rekaman yang diserahkan Sudirman berdurasi 11 menit 38 detik. MKD mempertanyakan rekaman utuh percakapan karena lama pertemuan Setya dan Freeport mencapai dua jam.

Said Didu, Staf Khusus Kementerian Energi, menolak mengomentari infografis ini. Ia mengaku baru mengetahui adanya infografis ini dari pemberitaan media. "Bisa saja itu ngarang seperti orang-orang ngarang tulisan di Kompasiana," kata Said merujuk pada kumpulan blog populer milik salah satu perusahaan media.

Tempo belum mendapatkan konfirmasi dari Setya dan Riza terkait dengan beredarnya infografis tersebut. Sebelumnya, Setya Novanto membantah telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden saat bertemu pihak Freeport.

  ♞ Tempo  

Baca Selanjutnya

Mekanik Asing Belajar soal Mercy Unimog ke Indonesia

Mercedes-Benz Unimog di pusat pelatihan Mercedes-Benz Indonesia di Ciputat, Tangerang Selatan. [Febri Ardani/KompasOtomotif] ♙

Kendati truk medium serba guna Mercedes-Benz Unimog tidak dijual ke konsumen private, Indonesia adalah lokasi terpilih buat pelatihan mekanik dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Utara yang mau mempelajarinya.

Eko Setiyodiwarno, Deputy Director Aftersales Training Department Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI), menjelaskan, fasilitas pusat pelatihan di Ciputat, Tangerang Selatan, yang berdiri sejak 1978 telah didaulat prinsipal pusat di Jerman sebagai Central of Competen untuk truk, bus, dan van. Truk medium Mercedes-Benz Unimog memiliki sistem gerak semua roda. Sasisnya banyak digunakan menjadi basis beragam karoseri. ♙

Mekanik yang mau belajar tentang truk datang ke Indonesia, apabila ingin menimba ilmu tentang mobil penumpang ke Singapura, dan perbaikan bodi ke Taiwan. “Kita ditunjuk memberikan training truk ke negara di sekitar kita. Bahkan di beberapa aktivitas tertentu, untuk Australia dan Papua Nugini, jelas Eko, Selasa (1/12/2015).

Selain mengundang mekanik datang untuk belajar, atas permintaan tertentu pelatih bersertifikat internasional Mercedes-Benz dari Indonesia juga dikirim ke luar negeri untuk memberikan materi pelatihan. Eko mengatakan metodenya ada dua, pelatih melatih pelatih atau pelatih melatih mekanik.

“Baru dua pekan lalu kita menyelesaikan paket program dengan Vietnam untuk pelatihan Unimog,” ungkap Eko.

Peserta Demonstrasi menggunakan Truk Unimog

Di dalam negeri, Mercedes-Benz Indonesia mengaku hanya menjual Unimog untuk membantu kepolisian dan militer. Bila masih ingat, tahun lalu Unimog 1300L milik massa pendukung Prabowo-Hatta diamankan di Polda Metro Jaya karena berusaha menerobos kawat berduri di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Polisi menggunakan Baracuda

Cerita lain tentang Unimog yaitu menjadi mobil “pengantar nyawa” duo Bali Nine dari Lapas Kerobokan menuju Bandar Udara Ngurah Rai, di Bali pada awal tahun ini. Mobil yang digunakan adalah Barracuda, tapi sebenarnya kendaraan taktis anti-peluru itu dirancang dengan sasis dan sistem gerak Unimog.

  ♙ Kompas  

Baca Selanjutnya

★ Len Kirim Radio VHF LenVDR10-MP untuk Seluruh Batalyon TNI

PT Len Industri (Persero) mengirimkan 734 unit alat komunikasi Radio VHF Manpack tipe LenVDR10-MP berikut perlengkapannya untuk TNI Angkatan Darat yang siap dioperasikan ke semua batalyon di Indonesia dari Aceh hingga Papua.

"Jadi alhamdulillah 734 unit Radio Manpack tipe LenVDR10-MP dan kita akan deliver bertahap. Hari ini sekitar 400 unit dan sisa sekian unit dikirim pada hari Rabu mendatang (2/12), sekaligus mulai pengetesan," kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Abraham Mose, di Bandung, Senin.

Pihaknya mengaku bangga bisa diberikan kesempatan pertama kalinya oleh TNI AD untuk membuat alat komunikasi radio VHF tersebut karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan alat komunikasi itu, TNI AD masih mengimpor dari Perancis.

Ia menuturkan pengerjaan kontrak pembuatan alat komunikasi Radio VHF LendVRDR10-MP itu membutuhkan waktu yang cukup singkat yakni sekitar tujuh bulan darii Mei hingga November 2015.

"Namun ada sedikit masalah dikontruksinya. Ini waktu yang relatif singkat, tapi alhamdulillah kita bisa komit dan untuk kami diberikan kesempatan sehingga hari ini bisa mengirimkan 734 unit secara bertahap," kata dia.

Seluruh software, brainware, desain/kontruksi dari alat komunikasi Radio VHF LenVDR10-MP tersebut dibuat di dalam negeri.

"Memang untuk komponen, ini problem nasional kalau bicara produk elektronik dari luar karena industrinya belum ada di Indonesia. Kurang lebih (50 persen komponen impor) dan nilai kontraknya relatif masih kecil yakni Rp 66 miliar," ujar dia.

Proses produksi radio udah menggunakan mesin Surface Mount Technology atau SMT yakni teknologi terkini yang digunakan untuk memasang komponen elektronik ke permukaan PCB.

Dengan adanya teknologi SMT, peralatan atau gadget elektronik saat ini sudah dapat didesain dengan ukuran yang lebih kecil karena mesin SMT memiliki kemampuan yang dapat memasangkan chip yang berukuran kecil hingga 0,4 mm x 0,2 mm (Chip SMD resistor 0402) dengan kecepatan sangat tinggi.

Selain itu, dalam kontrak juga terdapat ToT (Transfer of Technology) antara PT Len dengan TNI di mana Len akan melakukan transfer teknologi kepada Bengkel Pusat Perhubungan TNI AD, di bawah koordinasi Direktor Perhubungan Darat yakni tempat pemeliharaan semua perangkat komunikasi di TNI AD.

 Berkomunikasi Tanpa Terlacak  Radio VHF manpack LenVDR10-MP (Len, Dislitbangad) ★

Lebih Lanjut Abraham Mose mengatakan alkom Radio VHF LenVDR10-MP tersebut memiliki beberapa kelebihan seperti sistem komunikasi digitalnya didesain dan dibuat sendiri algoritmanya oleh Len dan diperkuat dengan sistem kemanan baik dari segi transec (transceiver security) dan comsec (communication security) yang telah dikembangkan sejak lama oleh para teknisi Len.

Ia menambahkan dari segi transec, LenVDR10-MP sudah menerapkan teknologi hopping 100 hop/second, artinya dalam satu detik komunikasi terjadi perubahan frekuensi 100 kali. "Iya itu (berkomunikasi tanpa terlacak) karena hoppingnya 100 hop per second jadi 100 kali hop dalam satu detik. Sedangkan dari segi comsec LenVDR10-MP ini telah menggunakan enkripsi daya berbasis AES 128," kata dia.

Sementara itu, Wakil Direktur Perhubungan TNI AD Kolonel Chb Sonny W Pondaag menambahkan pihaknya menyampaikan rasa terima kasih karena bisa bekerjasama dengan PT Len Industri (Persero) dalam pembuatan alat komunikasi Radio VHF LenVDR10-MP tersebut.

"Dan alkom radion ini sudah diuji coba di medan hutan karet, dan sudah cukup bagus dan membanggakan dan karena seperti yang dilaporkan tadi hoppingnya 100 hopping per detiknya," kata Sonny.

  ♆ Antara  

Baca Selanjutnya

PT Pertamina sedang membangun 10 unit tanker ukuran 17.500 ton

Dikerjakan 4 Galangan Kapal Dalam NegeriSalah satu kapal tanker milik PT Pertamina tengah dikerjakan oleh para pekerja galangan kapal PT Anggrek Hitam, Batam Kepulauan Riau, Minggu (29/11).

Saat ini PT Pertamina sedang membangun 10 unit tanker ukuran 17.500 ton dengan rincian dua unit di PT PAL Surabaya, dua unit di PT Anggrek Hitam, tiga unit di PT Multi Ocean Shipyard Tanjung Balai Karimun dan tiga unit di PT Daya Radar Utama Lamongan. (ANTARA FOTO/M N KANWA) 

  ☠ Antara  

Baca Selanjutnya