Tawaran pertukaran tahanan Australia janggal

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani)★

Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tawaran pertukaran tahanan yang diajukan oleh Pemerintah Australia sebagai suatu tawaran yang sangat janggal dalam sistem hukum internasional.

"Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila menerima tawaran tersebut," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menlu RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang ditahan di Negeri Kangguru itu karena kasus narkoba dengan dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba skala besar.

Hikmahanto menyebutkan tiga alasan yang membuat dia menilai tawaran pertukaran tahanan oleh pemerintah Australia itu sebagai hal janggal.

Pertama, kata dia, pertukaran tahanan atau tawanan (exchange of prisoners) hanya dilakukan ketika dua negara sedang dalam keadaan berperang dan masing-masing menawan tentara yang tertangkap.

"Indonesia dengan Australia jelas tidak dalam situasi perang. Tahanan yang adapun bukan ditangkap karena situasi perang melainkan karena melakukan kejahatan, baik di (wilayah hukum) Indonesia maupun Australia," ujar dia.

Alasan kedua, menurut dia, apabila tawaran yang dimaksud oleh Julie Bishop adalah pemindahan terpidana (transfer of sentenced person), hal itu pun tetap tidak dapat terealisasi karena antara Indonesia dengan Australia belum ada perjanjian pemindahan terpidana.

"Apalagi di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang pemindahan terpidana. Padahal, undang-undang ini perlu ada sebelum adanya Perjanjian Pemindahan Terpidana," jelas dia.

"Alasan ketiga, kalau pun ada perjanjian pemindahan terpidana maka ini tidak berlaku bagi terpidana mati," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata Hikmahanto, tawaran yang disampaikan oleh Menlu Australia itu sudah jelas harus ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Dia berpendapat, Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Australia melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana, dan sebaliknya Indonesia tentu berharap pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia dalam penegakan hukum terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri RI pun telah mengisyaratkan penolakan terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia, karena pertukaran tahanan tidak dikenal dalam sistem hukum dan undang-undang di Indonesia.

"Ibu Menlu (Retno LP Marsudi) menyampaikan (kepada Menlu Australia Julie Bishop) bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa direalisasikan," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir.

Arrmanatha membenarkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menghubungi Menlu RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan tawaran pertukaran tahanan.

Menurut dia, Menlu Retno menerima telepon dari Menlu Bishop pada Selasa (3/3) saat Menlu RI sedang melakukan kunjungan bilateral ke Selandia Baru.

Jubir Kemlu RI itu mengatakan pihaknya menganggap tawaran Menlu Australia itu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap warga negaranya.

Pemerintah Australia boleh mengerahkan berbagai upaya untuk melindungi warganya di Indonesia, namun hal itu harus dilakukan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik, kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Australia dikabarkan menawarkan pertukaran tahanan kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan dua warganya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali.

Kedua warga Australia itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang merupakan anggota kelompok "Bali Nine".

  ☠ Antara  

Baca Selanjutnya

Australia Sadap Indonesia Melalui Telkomsel

Snowden membocorkan dokumen rahasia, di mana Australia menyadap Indonesia melalui Telkomsel. Foto: Reuters★

Mata-mata Australia menyadap percakapan telepon selular dan data publik serta pejabat Indonesia melalui jaringan telepon selular terbesar, Telkomsel. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik bekas kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden.

Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan hari ini (5/3/2015) di Selandia Baru. Menurut dokumen rahasia Snowden, badan spionase elektronik Australia, yakni Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan.

Selain Indonesia, ASD dan GCSB juga melakuan spionase elektronik terhadap negara-negara kecil di kawasan Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Nauru, Samoa, Vanuatu, Kiribati, Kaledonia Baru, Tonga, dan Polinesia.

Masih menurut dokumen Snowden, Selandia Baru dan Australia menyadap satelit komunikasi satelit dan kabel telekomunikasi bawah laut. Mereka berbagi data panggilan telepon, email, pesan media sosial dan metadata. Data-data sadapan itu lantas dibagi bersama jaringan “Five Eyes” atau jaringan spionase “Lima Mata”.

Telkomsel jadi target ASD, menurut Snowden, karena jaringan telepon selular Indonesia itu melayani lebih dari 122 juta pelanggan.

Seorang perwira intelijen Selandia Baru yang bekerja di sebuah bursa di Canberra pada tahun 2009 ditempatkan di "bagian analisis jaringan infrastruktur “ ASD, di mana ia diberi tugas khusus untuk menyediakan data telekomunikasi selular Telkomsel Indonesia.

”Termasuk menyelidiki catatan panggilan telepon dan data yang dikirim melalui FTP (file transfer protocol) yang digunakan untuk mendukung transmisi lalu lintas telepon internasional dan domestik jarak jauh,” bunyi dokumen Snowden seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Kemudian pada 2012, ASD mencuri hampir 1,8 juta kunci utama dienkripsi, yang digunakan untuk melindungi komunikasi pribadi, dari jaringan Telkomsel. ASD juga menyadap panggilan data curah dari Indosat, operator telekomunikasi satelit domestik di Indonesia, termasuk data pejabat Indonesia di berbagai departemen pemerintah.(mas)

  ★ Sindonews  

Baca Selanjutnya

Hukuman Mati, Hipokrisi Indonesia dan Kuping Tipis Australia

Giliran WNI divonis mati, Indonesia meradang pula. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Parlemen di Brisbane. (15/11/2014) (REUTERS/David Gray)★

Kendaraan khusus baracuda dan rantis milik Brimobda Polda Bali akhirnya tiba di Lembaga Pemasyarakakatan Kerobokan, Denpasar, pada Rabu, 4 Maret 2015 sekitar pukul 04.29 WITA untuk menjemput terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Para napi lain langsung berteriak riuh rendah ketika kendaraan itu masuk ke dalam lapas.

Chan dan Sukumaran pun mulai meninggalkan lapas pukul 05.18 WITA. Mereka diantar menuju ke Bandara Ngurah Rai dengan dikawal ratusan petugas polisi. Pesawat charter Lion Air jenis ATR 72 telah menanti mereka di bandara.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali, Nyoman Putra Surya, menuturkan jelang eksekusi tidak sedikit pun ada raut takut terlihat dari wajah Chan dan Andrew. Keduanya tetap tersenyum sumringah walau ajal siap menjemput.

"Tadi, saat diajak masuk ruangan bertemu Kapolda, Wagub, dan pemimpin lainnya. Dia malah senyum-senyum," ujar Putra di Lapas Kerobokan pada Rabu pagi kemarin.

Dia menambahkan kedua pria asal Sydney itu terlihat siap menghadapi eksekusi mati. "Mereka begitu siap. Tidak ada ketakutan sama sekali. Itu yang saya lihat," imbuh dia.

Putra mengatakan tak ada perlakuan khusus kepada keduanya. Tangan Chan dan Sukumaran diborgol di depan. "Tak dipakaikan penutup kepala dan lainnya. Tidak ada perlakuan khusus," kata dia.

Chan dan Sukumaran akan bergabung dengan delapan terpidana mati lainnya yang juga akan diterbangkan ke Pulau Nusakambangan. Di sana, mereka akan menghadapi regu tembak untuk dieksekusi.

Namun, berita pemindahan ini menjadi mimpi buruk bagi Pemerintah Australia. Kekecewaan terlihat jelas dari raut wajah Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Tak mengherankan jika Bishop kecewa, lantaran lobi-lobinya selama ini ke Pemerintah Indonesia tidak digubris.

"Saya kecewa mendengar laporan Andrew dan Myuran telah dipindahkan dalam persiapan eksekusi mereka," ujar Bishop ketika diwawancarai Fairfax Media.

Dia semakin kecewa, karena informasi mengenai pemindahan dan hari eksekusinya tidak diinformasikan oleh otoritas Indonesia. Bagi Pemerintah Australia, sosok gembong narkoba sudah menjadi masa lalu.

Selama hampir 10 tahun tertunda pelaksanaan eksekusinya, Bishop mengatakan Chan dan Sukumaran telah menjadi orang yang berbeda.

"Dengan adanya fakta bahwa mereka telah menjadi individu yang berubah, sementara eksekusi tetap dijalankan, ini sungguh perbuatan keji," kata dia.

Respon kecewa juga diungkap oleh Perdana Menteri Tony Abbott. Saat diwawancarai oleh radio ABC, pemimpin Partai Liberal itu mengatakan jutaan penduduk Australia muak dengan perkembangan kabar mengenai eksekusi mati kedua warganya.

"Kami membenci kejahatan narkoba, tetapi kami juga benci hukuman mati yang kami pikir tak pantas dilakukan untuk negara seperti Indonesia," kata Abbott.

 Tidak Memburuk 

Ini merupakan ujian ke sekian kalinya bagi hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Hubungan diplomatik keduanya kembali tegang usai berhasil pulih akibat terbongkarnya skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia, ASIO, terhadap ponsel mantan Presiden SBY dan Ibu Ani Yudoyono.

Publik kemudian menduga hubungan kedua negara berpotensi kembali ke titik nadir akibat isu pelaksanaan hukuman mati. Namun, prediksi itu dimentahkan oleh Julie Bishop. Walaupun dia kecewa terhadap sikap Indonesia yang bergeming untuk melaksanakan eksekusi mati, Bishop tidak berniat menarik Duta Besar terpilih, Paul Grigson.

Harian Sydney Morning Herald (SMH) Rabu kemarin melansir, Bishop bercermin dari kasus serupa yang pernah terjadi di Singapura dan Malaysia. Di kedua negara itu, warga Negeri Kanguru juga dieksekusi akibat kasus narkoba.

"Dalam dua peristiwa sebelumnya yang berkaitan di Singapura dan Malaysia, tak ada penarikan diplomat. Namun, memang ada beberapa pertemuan dan inisiatif yang bisa ditunda hingga waktu yang tepat," ujar Bishop.

Kendati eksekusi tinggal menunggu hari, namun Bishop tidak putus harapan. Dia akan tetap mencoba untuk menghubungi para Menteri di Indonesia agar eksekusi mati dibatalkan.

Tony Abbott pun setali tiga uang. Sikapnya yang semula begitu agresif, terlihat mulai melunak jelang eksekusi mati. Abbott mengakui walaupun hubungan bilateral tetap terjalin, namun akan ada masa-masa sulit yang harus dilalui paska eksekusi.

Dia pun meminta warga Negeri Kanguru tidak melampiaskan kemarahan mereka akibat eksekusi Chan dan Sukumaran secara berlebihan.

"Saya harus mengatakan kemarahan bukan menjadi dasar yang baik untuk menentukan kebijakan nasional suatu negara dan kemarahan yang berkepanjangan juga tidak bisa dijadikan alasan yang baik untuk menentukan bagaimana Anda bertindak nanti," ungkap Abbott.

Dia pun mengakui, hubungan baik yang terjalin dengan Indonesia sangat penting bagi Negeri Kanguru. Apa pun yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan dengan Indonesia, lanjut Abbott harus dapat diatasi.

Menyikapi perubahan respons itu, pengajar dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Tirta Mursitama, menilai ada pelunakan sikap dari Pemerintah Australia jelang pelaksanaan eksekusi. Dia berpendapat Negeri Kanguru menyadari dunia tidak lantas akan kiamat jika dua orang ini dieksekusi.

"Australia semula kan berniat melakukan psy war dengan mengeluarkan semua jurus dan manuver yang mereka miliki. Tetapi, Indonesia tetap bergeming dan Australia menyadari pelaksanaan hukuman mati merupakan otoritas Pemerintah RI," ujar Tirta yang dihubungi VIVA.co.id melalui telepon pada Rabu, 4 Maret 2015.

Dia mengatakan jika melihat pola pikir Abbott, maka apa yang dilakukannya selama ini hanya untuk membela warganya. Abbott berpikir dengan cara demikian, maka negara lain bisa menghormati Australia.

Walaupun begitu, Tirta menolak cara-cara pendekatan yang digunakan Bishop dan Abbott yang semakin agresif, bahkan hingga mengungkit isu masa lalu seperti bantuan tsunami. Padahal, ketika bantuan tsunami diberikan tahun 2004 lalu, Abbott belum menduduki kursi PM.

Guru besar Hubungan Internasional itu juga melihat kecil kemungkinan isu eksekusi mati akan berpengaruh terhadap bidang kerjasama kedua negara. Pengusaha Australia sadar betul, ujar Tirta, segala konsekuensi yang harus ditanggung jika karena isu ini, maka kerjasama juga ikut bubar.

"Hubungan perdagangan dan bisnis kan merupakan sebuah komitmen panjang. Indonesia merupakan pasar besar khususnya untuk produk olahan berbahan dasar susu," kata Tirta.

Melihat fakta tersebut, Tirta menilai, jika pengusaha Australia tidak akan gegabah untuk memutus kontrak bisnis dengan pengusaha RI.

Dalam kesempatan itu, dia pun turut menyebut, hubungan kedua negara sejak awal memang tidak pernah mulus. Tercatat, dua Dubes RI yang pernah bertugas di Australia pernah dipanggil pulang ke Jakarta di saat sedang bertugas.

Kejadian pertama berlangsung pada 2006 lalu. Saat itu, Dubes Hamzah Thayeb dipanggil pulang sebagai bentuk protes atas pemberian visa tinggal sementara bagi 42 warga Papua yang mencari suaka. Selanjutnya, Dubes Nadjib Riphat Kesoema dipanggil pulang pada akhir 2013 lalu gara-gara skandal penyadapan ASIO dibocorkan oleh agen NSA, Edward J. Snowden.

Hubungan kedua negara yang pasang surut itu juga kerap tegang karena isu manusia pencari suaka. Pemerintah Indonesia geram karena sikap Australia yang mendorong perahu pencari suaka ke perairan RI. Sikap itu sering kali diprotes Indonesia karena dilakukan sepihak.

Menurut Tirta, jika kedua negara bisa melewati momen sulit usai eksekusi mati, Indonesia perlu mencari cara-cara baru terhadap hubungan ini.

 Opini Terbelah 

Di dalam negeri Australia pun, tidak sepenuhnya publik mereka menolak eksekusi mati. Pendapat tersebut bisa terlihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset, Roy Morgan pada pertengahan Januari lalu.

Mereka melakukan survei pada periode 23-27 Januari 2015 dan berhasil memperoleh 2.123 responden.

Laman The New Daily Australia melansir, mayoritas warga Negeri Kanguru berpikir gembong Bali Nine seharusnya dieksekusi mati. Sementara, total sebanyak 52 persen responden bahwa warga Australia yang divonis hukuman mati di negara lain karena menyelundupkan narkoba, harus segera dieksekusi.

Sebanyak 64 persen responden mengatakan Pemerintah Negeri Kanguru berhenti melakukan berbagai upaya supaya eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran batal terlaksana.

Pemerintah Australia geram terhadap hasil survei ini dan menyayangkan sikap pejabat Indonesia yang kerap mengutip hasilnya. Di mata Julie Bishop, hasil survei Roy Morgan justru dijadikan pembenaran bagi Indonesia untuk tetap melakukan eksekusi mati.

Hasil survei ini dibalas dengan riset yang dilakukan institusi lainnya. Kali ini organisasi New Lowy Institute pada pertengahan lalu turut merilis hasil survei versi mereka. Sebanyak 62 persen menolak eksekusi mati terhadap Chan dan Sukumaran.

Bahkan, sebanyak 69 persen warga Australia berdasarkan survei itu meyakini secara umum eksekusi mati tidak seharusnya digunakan sebagai sebuah hukuman untuk kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Lowy Institute, Michael Fullilove, mengatakan jelang eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran, sikap publik Australia dan oposisi kian jelas.

"Survei Lowy Institute merupakan pernyataan yang kuat dari publik Australia terhadao eksekusi Chan dan Sukumaran," kata Fullilove.

Namun, diduga kelompok pendukung Chan dan Sukumaran menyampaikan dukungan dalam bentuk ancaman. Gangguan itu dialami oleh Gedung KJRI Sydney pada Senin malam kemarin.

Menurut informasi pejabat KJRI bidang sosial dan budaya, Nicolas Manoppo kepada VIVA.co.id, pada Senin malam, pelaku membawa sekitar 10 balon berisi cairan berwarna merah menyerupai darah.

Sebagian dari balon itu diinjak-injak, sementara sisanya dilemparkan ke gedung KJRI. Kendati diplomat yang akrab disapa Nico itu menyebut cairan itu merupakan cat, sementara Konsul Jenderal RI di Sydney, Yayan GH Mulyana, menyebut cairan merah berasal dari pewarna.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), ujar Yayan, diduga pelaku merupakan wanita. Pengamanan di depan gedung KJRI diperketat dan mereka mengeluarkan imbauan kepada WNI di negara bagian New South Wales.

Kendati secara eksplisit belum diketahui apakah gangguan itu terkait penolakan eksekusi mati, namun aksi serupa juga pernah terjadi sebanyak dua kali. Aksi diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa sambil membawa poster bertuliskan "pengampunan bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran".

Yayan mengatakan kini operasional KJRI tetap berjalan seperti biasa walau sempat diganggu.

"Kami tetap memberikan pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran. Hari ini pun cukup ramai orang meminta pengurusan visa," kata Yayan yang dihubungi VIVA.co.id pada Rabu malam kemarin.

Terkait dengan gangguan di depan gedung KJRI, Tirta berpendapat hal tersebut masih dalam kategori wajar dan tidak perlu dilebih-lebihkan.

"Kedua negara merupakan negara demokrasi, sehingga penyampaian pendapat dipersilakan, asal dalam cara yang wajar. Jika ada pelanggaran, maka ada mekanisme tertentu yang berjalan," kata dia.

Yang terpenting, lanjut Tirta, para diplomat di KJRI Sydney bisa merespon dengan cara elegan.

 Tidak Bahagia 

Gencarnya pemberitaan mengenai pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia turut mengubah perspektif publik internasional. Mereka mengira Indonesia yang semula negara cinta damai, seolah melakukan pembunuhan massal dan diberitakan secara blak-blakan.

Publik internasional pun seolah menilai Indonesia tengah bertepuk tangan dan bahagia bisa mengeksekusi mati para bandar dan kurir narkoba. Namun, anggapan itu ditepis oleh Dubes Nadjib.

Stasiun berita ABC News Rabu kemarin melansir tidak mudah bagi Indonesia untuk melakukan eksekusi mati.

"Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kami pun tidak bahagia melakukan itu dan eksekusi dilakukan karena ada alasan yang kuat," tegas Nadjib dalam di acara pertemuan bisnis di Perth Rabu kemarin.

Mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belgia itu juga mengaku sedih dengan situasi di mana lebih dari 1.500 warga Indonesia meninggal akibat narkoba setiap bulan. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pun, kata Nadjib, tengah menjadi perbincangan.

"Berikan kami waktu dan ruang untuk mendiskusikan isu ini secara internal. Indonesia kini tenang melakukan diskusi dan masih terjadi perdebatan mengenai masalah ini," papar Nadjib.

Dia menambahkan hasil dari pembahasan mengenai hukuman mati akan terlihat di masa mendatang. Australia sendiri, lanjut Nadjib, baru bisa menghapus hukuman mati 80 tahun kemudian.

Sementara di mata Tirta, selama hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia untuk pelaku tindak kejahatan narkoba, maka aturan itu harus ditegakkan. Dengan bertindak tegas, ujar Tirta, Indonesia mengirimkan sinyal positif ke dunia negara ini tidak bisa dibeli.

Dia pun tidak mempermasalahkan adanya cap munafik yang menempel di Indonesia. Sebab, Pemerintah RI pun turut memohon pengampunan dari negara lain bagi WNI yang terancam hukuman mati di sana.

"Kalau suatu negara dicap hipokrit lalu kenapa? Yang namanya pemberian grasi merupakan kewenangan tiap kepala negara. Indonesia harus tegas menghukum siapa pun warga asing yang terbukti melakukan tindak kejahatan di teritori RI," kata dia.

Tirta menambahkan di dunia ini tidak hanya Indonesia saja yang masih memberlakukan hukuman mati. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat pun, ujar Tirta, juga masih memberlakukan hukuman mati.

Justru dari kasus ini, bisa menjadi tantangan dan pelajaran bagi para diplomat Indonesia untuk mengkomunikasikan hal ini kepada dunia. Selain itu, turut memberikan masukan berharga untuk revitalisasi diplomasi Indonesia.

"Selama ini diplomasi Indonesia kan terlihat low profile. Tetapi, para diplomat perlu bersikap asertif ketika kepentingan nasional RI diganggu," kata dia.

  ☠ Vivanews  

Baca Selanjutnya

Uji Terbang RX-3240

Roket Lapan RX 3240★

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penguasaan teknologi peroketan di Indonesia telah dilakukan rekayasa roket RX3240 sebagai dasar mendapatkan roket sonda dan roket dengan jangkauan 3 digit. Roket ini berdiameter 320 mm dg panjang propelan 4000 mm (RX 3240). Motor roket RX 3240 telah dua kali dilakukan uji statik dan didapatkan hasil yang baik dimana profil thrust dan pressure yang dihasilkan identik. Roket ini telah diuji terbang pada bulan Agustus 2014 dan diperoleh data jangkauan mencapai 64 km pada sudut elevasi 70 derajat. Selanjutnya berdasarkan hasil uji statik dan uji terbang tersebut, untuk validasi konsistensi rekayasa RX3240, akan dilakukan kembali uji terbang di stasiun peluncuran roket Pameungpeuk.

Uji Terbang dilaksanakan pada hari rabu, 19 Nopember 2014 di Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk, Garut. Tujuan dari uji terbang ini adalah untuk mengetahui apakah roket RX3240 mempunyai performa terbang yang sama dengan yang dilakukan pada uji terbang bulan Agustus 2014. Oleh karena itu uji terbang RX 3240 ini dilakukan dengan tanpa ada perubahan desain, struktur dan propelan yang digunakan. Roket RX 3240 yang diluncurkan diterbangkan dengan sudut kemiringan 70 derajat dan telah berhasil serta dapat memenuhi harapan. Rx 3240 merupakan jenis roket sonda untuk misi penelitian seperti untuk mengetahui parameter atmosfer, kelembaban temperatur.

  ☠ LAPAN  

Baca Selanjutnya

Diplomasi "Zero Enemy" Itu Mustahil

Ilustrasi KCR 60 TNI AL [Joko Sulistyo]★

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa jargon "one thousand friends, zero enemy" yang selama ini diusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan politik luar negeri mustahil dilaksanakan. Dalam berpolitik dengan negara lain, menurut Kalla, mustahil jika Indonesia selalu sependapat dengan negara lain.

Demikian pula dengan pelaksanaan eksekusi mati yang ditentang sejumlah negara lain. Indonesia dianggap Kalla tidak harus sependapat dengan negara lain.

"Enggak mungkin, tidak mungkin Anda sependapat semua dengan satu negara. Jadi kalau voting, netral terus?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Oleh karena itu, Kalla menilai jargon mengenai diplomasi luar negeri yang diusung SBY tersebut perlu dievaluasi.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pernah menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meninggalkan tafsir "one thousand friend, zero enemy" yang disuarakan pemerintahan SBY. Menurut Hikmahanto, tafsir tersebut tak bisa menjaga kedaulatan Indonesia.

Ia pun menilai Jokowi perlu menyampaikan tafsir baru mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukannya. Dalam tafsir baru yang dapat disebut sebagai "Doktrin Jokowi", lanjut Hikmahanto, politik luar negeri bebas aktif ditafsirkan sebagai "all nations are friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized" atau "semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan."

Pendapat serupa pernah disampaikan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma. Menurut dia, politik luar negeri Indonesia tak akan bisa mengambil sikap tegas bila tetap memakai jargon itu.

Rizal berpendapat bahwa pemerintah harus berkata tegas dan terus terang ketika keinginan Indonesia memang berlainan dengan negara mitranya. Namun, ujar dia, perbedaan itu nantinya bisa didiskusikan bersama untuk mendapatkan solusi terbaik.

  ☠ Kompas  

Baca Selanjutnya

Pesawat Tanpa Awak untuk Survei Kemaritiman

Pesawat nirawak sipil☠

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan tengah menyiapkan empat seri pesawat tanpa awak untuk menjalankan misi sistem surveilans kemaritiman, pemantauan, dan pemetaan perbatasan. Pengembangan dilakukan pada sistem komunikasi, pengendali, dan muatannya.

Menurut Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan Gunawan S Prabowo, Minggu (1/3/2015), di Jakarta, mulai 2015 hingga tiga tahun ke depan, empat pesawat tanpa awak (drone) yakni Lapan Surveillance Unmanned Aerial Vehicle atau LSU-02 hingga LSU-05 akan diintegrasikan pada sistem survei kemaritiman.

Program rancang bangun LSU dirintis di Lapan pada 2011, di Pusat Teknologi Penerbangan. Kini LSU-01 hingga LSU-03 dioperasikan. LSU-01 untuk survei kebencanaan. Adapun LSU-02 yang memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) untuk terbang pergi pulang sejauh 200 kilometer dipakai untuk pemotretan udara dan pemetaan.

Pesawat itu diprogram otomatis untuk terbang mandiri menuju Nusawiru berjarak tempuh 100 kilometer dan kembali ke landasan dua jam kemudian. Pesawat LSU 02 memiliki bentangan sayap 2,5 m dan panjang badan 2 meter. Pesawat UAV Lapan itu sudah dioperasikan untuk memotret kawah Gunung Merapi dan memantau banjir di DKI Jakarta pada Januari 2013. Teknologi itu juga bisa mendukung program ketahanan pangan dengan pemantauan sawah untuk estimasi produksi padi.

Wahana itu akan digunakan Direktorat Topografi TNI AD dan Badan Informasi Geospasial untuk pemantau dan pemetaan daerah perbatasan. Wahana dirancang untuk tinggal landas dan mendarat di kapal dan pernah diikutkan latihan gabungan TNI.

Pesawat nirawak LSU-03 dengan jangkauan 350 km bisa menjalankan misi surveilans dan perekaman video seketika (realtime). "Tipe LSU itu mampu mengangkat muatan hingga 10 kilogram atau dua kali LSU-02," kata Kepala Bidang Aerodinamika Lapan Agus Aribowo.

Wahana LSU-05 yang berbobot total 120 kg telah diujiterbang akhir 2014. Pesawat tanpa awak generasi terbaru itu mencapai 6 meter atau dua kali lebih panjang daripada LSU-02. Badan pesawat itu terbuat dari paduan bahan komposit lebih ringan. "Dengan berat ringan, muatannya lebih banyak," kata Agus.

Wahana itu akan dipasang sistem radar yang bisa memetakan daerah berawan. Tujuan lain adalah untuk survei geologi dan medan magnet bumi.(YUN)

  ☠ Kompas  

Baca Selanjutnya

☆ Inna lillahi, Sniper Legendaris Indonesia Tatang Koswara Tutup Usia

Alm Tatang Koswara ♔

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sniper legendaris Indonesia, Tatang Koswara (68) tutup usia.

Maut memang rahasia Tuhan. Sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (3/3/2015) detikcom masih sempat berbincang dengan Tatang Koswara.

"Sepertinya saya jantungnya terganggu nih Pak" ujar Tatang kepada detikcom.

Namun, sekitar 30 menit berselang, dia dikabarkan jatuh pingsan karena kemungkinan kena serangan jantung. Dia dilarikan ke RS Medistra, Jl HR Rasuna Said, Jaksel.

Setibanya di UGD, kondisi Tatang dinyatakan kritis. Beberapa menit kemudian dia menghembukan nafas terakhir.(mpr/fdn)

  ♔ detik  

Baca Selanjutnya

Badak putih lahir di Taman Safari Bogor

Ilustrasi - Badak putih (Ceratotherium simum) (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)★

Koleksi satwa di lembaga konservasi "ex-situ" (di luar habitat alami) satwa liar Taman Safari Indonesia, Cisarua, Kabupaten Bogor, bertambah dengan lahirnya seekor badak putih (Ceratotherium simum) jantan.

"Sebenarnya bayi badak putih jantan itu lahir normal pada Selasa, 10 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WIB, namun dengan alasan perawatan intensif baru kami sampaikan ke publik luas saat ini," kata Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua Jansen Manansang di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Didampingi Humas TSI Cisarua Yulius H Suprihardo, ia menjelaskan bahwa bayi itu merupakan anak dari pasangan badak putih Rimba dan Merdeka.

Badak kecil dengan berat kurang lebih 75kg itu merupakan kelahiran kedua di TSI setelah Merdeka yang lahir pada 15 Agustus 2003 silam.

Dengan kelahiran tersebut, saat ini TSI memiliki enam ekor badak putih, terdiri atas empat ekor jantan serta dua betina.

Ia mengatakan kelahiran satwa darat terbesar kedua setelah gajah di TSI --yang juga merupakan objek wisata nasional itu-- menjadi kebanggaan tersendiri bagi TSI.

Jansen Manansang berharap kebanggan tersebut bukan hanya milik "keeper" (perawat satwa) maupun tim medis TSI saja tetapi juga bagi dunia.

"Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga serta melestarikan spesies ini, mengingat keberadaan mereka yang makin hari semakin terdesak akibat perburuan liar," katanya.

Sementara itu, Yulius H Suprihardo menambahkan pemantauan tiada henti dilakukan sejak 14 September 2013 pada badak putih betina bernama Rimba (13 tahun) yang diketahui melakukan perkawinan dengan Merdeka yang juga lahir di TSI.

Dengan masa birahi selama sepekan, perkawinan tersebut berlangsung satu hari penuh, rata-rata terjadi setiap 30 menit.

Dua bulan setelah masa kawin mulailah dilakukan pengamatan siklus 30 hari.

Pemantauan dengan alat USG tersebut bukan hanya dilakukan oleh tim dari TSI seperti dokter hewan, staf riset dan konservasi, kurator, serta para "keeper" saja, namun juga melibatkan ahli, yakni drh. Agil dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selain itu di area kandang juga ditempatkan beberapa Close Circuit Television (CCTV) yang dimaksudkan untuk memantau keadaan badak putih tersebut, baik sebelum maupun sesudah kelahiran.

Kegiatan pemantauan ini dilakukan selama beberapa waktu oleh tim dari TSI.

Saat ini, bayi jantan tersebut masih ditempatkan di kandang karena harus menyusu pada induknya setiap 30 menit.

Untuk menambah nutrisi, "keeper" badak putih Poniran (40) menambahkan pakan berupa kacang-kacangan, wortel, dedaunan, pisang, serta biasanya diberikan rumput gajah sebanyak 100 kg per-harinya.

Pemantauan pun terus dilakukan dengan melibatkan lebih dari lima "keeper" yang melakukan penjagaan siang-malam secara bergiliran.

Poniran mengaku rasa lelahnya menunggu terbayar dengan kelahiran satu bayi satwa bekulit tebal itu.

Pria yang telah bekerja untuk TSI sejak tahun 1990 ini merasa senang menjadi saksi kelahiran bayi satwa yang sekarang keberadaannya makin terancam punah.

  ★ Antara  

Baca Selanjutnya

Dua Harimau Sumatera berhasil dikembalikan ke alam liar

Ilustrasi - Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae). (FOTO ANTARA/Eric Ireng)★

Dua ekor harimau sumatera (Panthera Tigris Sumaterae) telah berhasil dilepasliarkan, Selasa, setelah menjalani masa rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang terletak di dalam area konservasi alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Pelepasliaran dua harimau sumatera yang bernama Panti dan Petir, berlangsung cukup lancar dengan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Selain itu hadir pula Duta Besar Norwegia Stig Ingemar Traavik, Duta Besar Perancis Corrine Breuze dan Mantan Wakil Menteri Dino Patti Djalal.

Pelepasliaran dilakukan di dalam area konservasi alam seluas kurang lebih 50.000 hektar di TNBBS.

Panti yang sebelumnya pernah dilepasliarkan pada 2010 langsung melesat ke hutan tak lama setelah kandangnya dibuka. Hal ini berbeda dengan Petir.

Saat kandang dibuka, Petir berjalan perlahan sambil memantau. Ia lalu menuju ke sebuah pohon dan duduk di bawahnya. Kadang ia mengitari pohon lalu duduk lagi.

Ia bahkan tidak memperdulikan beberapa babi di sekitar yang sudah dipersiapkan.

Proses tersebut berlangsung sekitar 15 menit lalu Petir menghampiri babi didekatnya. Namun, ia hanya mendekatinya lalu memilih pergi ke hutan.

Panti dan Petir merupakan bagian dari sembilan Harimau Sumatera yang direhabilitasi di area Tiger Rescue Center TWNC yang satu persatu dilepasliarkan.

Dokter Hewan Taman Safari Bongot Huaso Mulia mengatakan pelepasliaran harimau berpengaruh besar bagi ekosistem hutan karena berperan menjaga rantai makanan di alam liar.

"Ketika harimau kembali ke alam liar, rantai makanan tidak terputus. Hewan-hewan herbivora sebagai mangsa utamanya terseleksi serta mempengaruhi rumput dan yang terkecil," kata Drh Bongot.

Pelepasliaran ini merupakan pelepasliaran ketiga. Panti merupakan ibu dari Petir yang pernah dilepasliarkan pada tahun 2010.

Panti adalah salah satu dari lima Harimau Sumatera asal Aceh yang ditranslokasi untuk kemudian kondisinya di bawah pengawasan ahli-ahli dan dokter satwa dari Taman Safari Indonesia di dalam area Tiger Rescue Center TWNC.

Pada awal Oktober 2011, Panti terlihat lagi di sekitar PRS TWNC dengan kondisi kaki terluka di bagian telapak kakinya. Tim Keeper TWNC menangkap Panti untuk segera dirawat lukanya.

Setelah sekitar tiga minggu dalam perawatan ternyata Panti sedang hamil dan pada tanggal 26 Oktober 2011 Panti melahirkan tiga ekor anak harimau Bintang, Topan, dan Petir oleh Ibu Ani Bambang Yudhoyono.

Petir merupakan salah satu anak Panti yang kondisinya sudah siap dilepasliarkan. Diusia tiga tahun tiga bulan, pertumbuhan Petir jauh lebih pesat dan sehat dibandingkan dua saudaranya dengan bobot saat ini sekitar 120 kg.

Pelepasliaran pertama dilakukan pada 22 Juli 2008 setelah menjalani rehabilitasi hampir satu bulan. Pangeran dan Agam dilepasliar ke alam bebas untuk melanjutkan hidupnya.

Kemudian, pada 22 Januari 2010, TWNC kembali melepasliar dua ekor Harimau Sumatera, Panti dan Buyung.

TNWC mulai aktif melakukan konservasi flora dan fauna sejak 2007 yang dipercaya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sebagian area konservasi alam seluas kurang lebih 50.000 hektare di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Untuk pelepasliaran kali ini, TWNC yang berada di bawah naungan Yayasan Artha Graha Peduli itu menghabiskan total dana sebesar 11 miliar.

  ★ Antara  

Baca Selanjutnya

Menperin Tantang Pindad Produksi Alat Berat

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menantang BUMN PT Pindad (Persero) yang selama ini memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), membuat alat berat. Selama ini alat berat mencakup antara lain excavator, forklift, crane, wheel loader, bulldozer, dump truck, dan lainnya.

Ia beralasan industri pertahanan seperti PT Pindad seharusnya bisa berkembang lebih jauh. Ia mengatakan PT Pindad, memiliki kemampuan ganda yaitu manufaktur produk hankam dan manufaktur industri.

"Pindad punya teknologi dan peralatan produksi. Jika bisa produksi alat berat maka akan ada peralihan pembelian dari pihak luar ke Pindad sebagai industri dalam negeri," kata Saleh Husin saat berkunjung ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/2/2015).

Menurutnya, tantangan ini bisa jadi peluang bagi Pindad. Saleh mengusulkan Pindad bisa bekerja sama dengan mitra luar negeri dalam produksi alat berat dan kemudian meningkatkan porsi produksi yang lebih besar.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago berharap Pindad bisa memproduksi generator dan produk industri lainnya.

"Jika Pindad bisa bikin bagian dari pembangkit seperti turbin atau boiler untuk kapasitas 5-10 MW, maka ini bisa jadi kesempatan emas," ujarnya.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya