Kemhan Serahkan Kembali KRI Teluk Kupang-519 ke TNI AL

Usai Perbaikan Intensif(Kemhan)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) secara resmi menyerahkan kembali KRI Teluk Kupang-519 (KRI TKP-519) kepada TNI Angkatan Laut usai menjalani perbaikan platform secara intensif. Acara serah terima dipimpin oleh Sekretaris Badan Logistik Pertahanan (Ses Baloghan) Kemhan, Laksamana Muda TNI Mochamad Taufiq Hidayat, yang mewakili Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, di Dermaga Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dalam sambutan Kabaloghan Kemhan yang dibacakan oleh Ses Baloghan, mengapresiasi sinergi antara Kemhan, TNI AL, industri pertahanan dalam negeri, dan PT Tesco Indomaritim. Perbaikan yang dilakukan mencakup sektor vital, mulai dari sistem bangunan kapal, pendorong, kelistrikan, keselamatan, hingga akomodasi prajurit. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memastikan alutsista Indonesia selalu dalam kondisi prima.

“Kami berharap hasil perbaikan ini dapat mengembalikan performa KRI TKP-519 ke kondisi optimal, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis TNI AL dan memperkuat postur pertahanan laut Indonesia di berbagai medan penugasan,” ujar Ses Baloghan dalam sambutan Kabaloghan Kemhan.

Lebih lanjut, Kemhan berpesan kepada seluruh Anak Buah Kapal (ABK) KRI TKP-519 untuk senantiasa merawat kapal ini agar memiliki usia pakai yang panjang dan selalu siap tempur menjaga kedaulatan NKRI. Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan langsung (ship tour) oleh jajaran pejabat Kemhan dan TNI AL ke berbagai sektor kapal untuk memverifikasi hasil perbaikan. Dengan kembalinya KRI TKP-519 ke jajaran armada, diharapkan semangat Jalesveva Jayamahe semakin kokoh di lautan Nusantara. 

  👷 Kemhan  

Baca Selanjutnya

BMKG Kembangkan Radar Cuaca Canggih BRAJA WX-1

  Deteksi Cepat & Fleksibel Daerah yang Belum Terjangkau Radar Cuaca Braja WX-1 BMKG (Medcom)

Peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sangat vital dalam mendiseminasikan informasi cuaca. Ini sebagai mitigasi menghadapi bencana.

Dilansir dari laman lpdp.kemenkeu.go.id, BMKG telah mengoperasikan 192 stasiun pengamatan dan 41 radar cuaca, namun menghadapi tantangan besar karena kondisi geografis. Kekurangan perangkat radar ini menyebabkan keterbatasan jangkauan.

Jaringan radar statis yang ada belum mampu mencakup seluruh wilayah. Hal ini menyisakan area 'blankspot' yang tidak termonitor, terutama di daerah dengan topografi kompleks dan pulau-pulau terpencil.

Puluhan radar BMKG sebagian besar diproduksi di luar negeri, yang mengakibatkan waktu pemeliharaan dan perbaikan menjadi lama. BMKG membutuhkan solusi inovatif dari ketergantungan impor, berupa radar berjangkauan pendek dan bersifat portable yang dapat digunakan untuk mendeteksi cuaca ekstrem secara cepat dan fleksibel di daerah yang belum terjangkau.

Sejak September 2020, melalui pendanaan Riset Inovatif dan Produktif (RISPRO), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkontrak dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendanai riset terkait Pengembangan Teknologi Radar Cuaca Non-Polarimetrik yang diberi nama BRAJA WX-1. Nilai pendanaan riset selama tiga tahun adalah Rp 4,1 miliar dan masih berstatus on going.

Riset BRAJA WX-1 diketuai oleh Erwin Eka Syahputra Makmur dari BMKG dengan menggandeng industri teknologi dalam negeri, PT Dua Empat Tujuh (Solusi247). Ini sekaligus salah satu mata rantai dalam rangkaian riset berkelanjutan mengenai radar cuaca yang telah dilakukan oleh tim peneliti sejak tahun 2015 dan masih akan terus disempurnakan.

Kebutuhan jumlah radar cuaca berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041 idealnya ada penambahan sebanyak 40 radar cuaca dual polarization yang terdiri dari 20 X-Band, 15 C Band dan 5 S-Band.

BRAJA WX-1 adalah jenis radar yang beroperasi pada frekuensi X band yang dapat dipasang secara portable maupun fix. Daya pancarnya adalah 30 watt dengan konsumsi daya rendah yaitu kurang dari 600 watt.

Proses produksi sepenuhnya dibangun oleh tenaga anak bangsa yang telah berpengalaman dengan riset sejak 2005. Radar ini memiliki beberapa karakteristik dan aplikasi spesifik yang membuatnya berguna dalam berbagai situasi cuaca. Sederet keunggulan dari radar BRAJA WX-1 karya anak bangsa ini meliputi:

  1. Resolusi Tinggi  
Karena panjang gelombangnya yang lebih pendek dibandingkan dengan radar S band atau C band, radar X band dapat memberikan resolusi yang lebih tinggi. Ini memungkinkan deteksi detail yang lebih kecil dalam formasi cuaca, seperti partikel hujan dan struktur badai yang lebih halus.

  2. Penggunaan dalam Area Terbatas  
Radar X band sangat efektif dalam pemantauan cuaca pada skala lokal atau dalam area terbatas. Mereka sering digunakan di bandara, kota besar, atau wilayah yang memerlukan pemantauan cuaca dengan detail tinggi.

  3. Deteksi Presipitasi  
Radar X band sangat sensitif terhadap presipitasi, seperti hujan, salju, dan hujan es. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan deteksi dan analisis presipitasi yang presisi.

  4. Mobilitas dan Fleksibilitas  
Karena ukurannya yang relatif lebih kecil, radar X band dapat dipasang pada kendaraan atau struktur bergerak lainnya. Ini memungkinkan penggunaan yang fleksibel dalam situasi darurat atau untuk studi cuaca di lokasi yang berbeda.

  5. Penggunaan dalam Penelitian  
Radar X band sering digunakan dalam penelitian meteorologi untuk mempelajari proses mikrofisika awan dan presipitasi. Keakuratan dan resolusi tinggi dari radar ini memberikan data yang sangat berharga untuk analisis ilmiah.

  6. Keterbatasan dalam Penetrasi Hujan  
Meskipun radar X band memiliki banyak keunggulan, mereka juga memiliki keterbatasan. Gelombang mikro dengan panjang gelombang lebih pendek cenderung lebih mudah diserap dan terhambat oleh presipitasi berat. Ini dapat mengurangi kemampuan radar untuk menembus hujan deras dan memberikan data di belakang area hujan yang sangat intens.

Sederet inovasi kecanggihan BRAJA WX-1 diharapkan menjadi solusi strategis untuk memperkuat jaringan pemantauan cuaca BMKG, mengurangi ketergantungan pada produk asing, dan menyediakan informasi peringatan dini yang lebih cepat dan akurat, terutama di daerah yang paling membutuhkan. Hal itu untuk meningkatkan ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, jangkauan yang optimal untuk blankspot, serta fitur nowcasting untuk prakiraan cuaca jangka pendek yang canggih.

Kehadiran Radar Cuaca Non-Polarimetrik buatan anak bangsa ini diharapkan dapat menjadi game changer dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi di seluruh pelosok Indonesia.

  💥  Medcom  

Baca Selanjutnya

Tiga Kartu Indonesia di Industri Semikonduktor

  Indonesia punya tiga kartu. Namun, kartu tidak akan menang dengan sendirinya tanpa punya tangan yang memainkannya secara disiplin. (Kompas)

Namanya USS John Finn, kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dua hari lepas, kapal kelas Arleigh-Burke berusia satu dasawarsa ini melenggang tenang di Selat Taiwan. Manuver Angkatan Laut Amerika Serikat yang membuat armada Teater Timur China mendadak bersiaga penuh tersebut mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan kedaulatan Taiwan.

Taiwan telah lama menjadi kawasan sengketa. Akan tetapi, semenjak seperempat abad terakhir, negara pulau ini beranjak menjadi sedemikian penting bagi dunia, atau bahkan terlampau penting, karena satu alasan.

Rujukan industri menyebutkan, 92 persen kapasitas manufaktur semikonduktor paling maju berada di Taiwan, dengan porsi besar pada cip logika yang berukuran di bawah 12 nanometer. Artinya sederhana: banyak produk yang kita gunakan sehari-hari, dari ponsel hingga server AI, dari kulkas sampai mobil, dari panel surya hingga alat medis, pada akhir hari harus ”menunggu” Taiwan. Dunia punya ribuan pusat manufaktur elektronik, tetapi jika suplai semikonduktor tersendat, seluruhnya akan terhenti. Kasus ini hanyalah satu anekdot dari kenyataan betapa terfragmentasinya value-chain industri semikonduktor.

Dalam kehidupan modern, semikonduktor menduduki posisi sama pentingnya dengan air, listrik, dan gas. Wabah pandemi Covid-19 menjadi genta yang membangunkan dunia ihwal masalah ini. Gangguan pada rantai pasok semikonduktor pada periode pandemi telah menyebabkan 169 sektor industri macet dan gangguan ekonomi global. Sesuatu yang belakangan terlambat disadari oleh banyak negara.

Semikonduktor buatan Nexperia
Perkara geopolitik bukan lagi melulu soal guns and steel. Pada dekade ini, geopolitik juga mewujud dalam bentuk semikonduktor, dalam bentuk wafer silikon, mesin litografi, kekayaan intelektual desain IC, hingga kapasitas manufaktur foundries. Dinamika ini membuka mata negara-negara di dunia, membuat para pemimpin dunia bergerak cepat, bahkan setengah panik, untuk berlomba-lomba mengamankan posisi di rantai pasok semikonduktor.

Dan lahirlah satu pertanyaan yang mengganggu: ketika dunia bergulat ke dalam chip race, apakah Indonesia siap berkompetisi di era baru ini?

Dalam pandangan saya, posisi Indonesia terasa paradoksal. Secara jujur, Indonesia jauh tertinggal. Beberapa negara tetangga mengawali pembangunan industri semikonduktor semenjak dasawarsa 1980-an, atau bahkan 1970-an. Kita baru mulai bicara serius kala dunia sudah masuk babak ”cip sebagai senjata ekonomi dan geopolitik”.

Akan tetapi, keterlambatan ini justru membuka peluang, bersambut dengan kekacauan industri baru-baru ini, yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Chaos is always a ladder. Keterlambatan memberikan satu keuntungan bagi Indonesia: peta jalan sudah separuh terbuka dan kita tinggal memilih lewat lintasan yang mana, tanpa harus mengulangi seluruh tahapan yang mahal dan makan waktu seperti yang telah dijalani oleh negara-negara pendahulu kita.

Dengan satu catatan besar: Indonesia tidak punya waktu untuk memilih jalan yang salah.

Saya melihat ada tiga kartu yang dapat dimainkan Indonesia di pertempuran ini, untuk bersaing dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Pertama, ketersediaan mineral dan bahan baku (sektor hulu+1). Semikonduktor bukan sebatas silikon. Industri ini berhulu dari rantai material yang lebar, selain silika, terdapat pula komposisi germanium, galium, paladium, mineral jarang (REE), hingga timah. Kandungan mineral-mineral strategis di bumi Indonesia mampu menopang industri elektronika dan semikonduktor. Dengan kata lain, Indonesia punya kartu untuk mengikat investasi semikonduktor sebagai perpanjangan dari industrialisasi sektor-sektor yang baru tumbuh, seperti mobil listrik (EV) dan panel surya (PV), bukan sebagai industri yang berdiri sendirian.

Dengan penyusunan paket yang tepat, investor dapat melihat Indonesia bukan sebatas penyedia kawasan pabrik ATP yang reliabel, seperti Malaysia, tetapi juga sebagai suatu ekosistem permintaan (demand) dan pasokan (supply) yang saling mengunci.

Kedua, kedekatan geografis Batam dan Singapura. Hal ini terdengar klise sampai kita menyadari bagaimana industri semikonduktor bekerja di lapangan. Untuk fasilitas ATP (assembly, testing, and packaging), misalnya, kecepatan logistik, akses terhadap vendor, kedekatan pusat bisnis, dan kepastian rantai pasok sangat menentukan kepantasan suatu kawasan ATP.

Posisi Batam (bersama Rempang dan Galang) yang menempel Singapura menjadi nilai lebih dibandingkan sentra-sentra ATP lain Asia Tenggara. Batam mampu mengawali langkah di industri semikonduktor dengan cara memosisikan diri sebagai satelit Singapura dengan biaya terjangkau, didukung tenaga terampil, dan ruang ekspansi yang jauh lebih longgar.

Infografik Laba Industri Semikonduktor 2021
Ketiga, demand-pull dan kekuatan market-making (hilir). Banyak negara, seperti Malaysia dan Filipina, menawarkan tax holiday, tetapi hanya sedikit yang sanggup menciptakan pasar domestik yang mampu mengunci volume. Indonesia saat ini sedang membangun cepat (ramp-up) industri-industri yang dapat menjadi demand generator industri semikonduktor. Sebut saja proyek mobil nasional, pabrik-pabrik mobil listrik di Subang dan Karawang, pabrik panel surya di Batang dan Kendal, hingga pabrik elektronik di Batam dan Cikarang.

Industri-industri itu mampu menjadi offtaker apabila diarahkan secara strategis, terutama untuk mengunci investasi tahap awal industri semikonduktor Indonesia yang realistis, yaitu ATP (sektor hilir-1). Investor semikonduktor cenderung alergi terhadap ketidakpastian, demand yang terencana mampu menjadi magnet yang tidak tergantikan.

Tiga kartu ini apabila dimainkan dengan benar akan merangkai satu kesatuan value-chain yang jelas bagi Indonesia. Andaikata bekas CEO AMD Jerry Sanders pernah mengatakan bahwa pria sejati harus punya foundries (real men have fabs), saya cenderung melihat itu sebagai kompetisi yang tidak seharusnya menyeret Indonesia. Indonesia tidak perlu terobsesi untuk membangun advanced-node foundries pada tahap ini, karena itu sama nekatnya dengan merencanakan misi ke Mars tanpa pernah punya pengalaman industri antariksa.

Sebaliknya, Indonesia perlu masuk secara cepat-bertahap: hilirisasi mineral terutama polisilika (hulu+1), prioritas di investasi ATP (hilir-1), persiapan sumber daya manusia, pembentukan ekosistem desain IC, dan kemudian memuncakinya di industri manufaktur mature-node untuk melengkapi seluruh peta jalan.

Komitmen ini butuh pemantapan pola pikir. Pertama, bahwa semikonduktor adalah isu kedaulatan dan bukan sebatas proyek industri. Kedua, bahwa kita harus memilih jalan yang mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki republik ini dan bukan melangkah buta masuk ke pertempuran global. Ketiga, bahwa kita harus bergerak sekarang. Karena jendela kesempatan sedang terbuka dan tidak untuk waktu lama, ketika negara-negara dan perusahaan-perusahaan sedang menata ulang peta produksi, berjuang mereduksi ketergantungan geopolitik, dan mencari kawasan industri alternatif.

Indonesia punya tiga kartu. Namun, kartu tidak akan menang dengan sendirinya tanpa punya tangan yang memainkannya secara disiplin.

Apabila kita kehilangan momentum ini, barangkali republik ini tidak akan pernah bersua kesempatan yang sama lagi untuk selama-lamanya. Dan sewaktu kapal-kapal perang berikutnya melintas di Selat Taiwan, kita hanya akan menjadi penonton yang cemas tanpa posisi tawar di percaturan semikonduktor global.

  💥  Kompas  

Baca Selanjutnya

Obsesi Indonesia yang Berisiko pada Pesawat Tempur Generasi Kelima

Pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (TAI)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan minat untuk memperoleh pesawat tempur generasi kelima. Di atas kertas, platform tersebut menjanjikan lompatan signifikan dalam kekuatan udara melalui kemampuan siluman, sensor canggih, dan kemampuan tempur jarak jauh (BVR).

Namun, terlepas dari daya tariknya, pesawat tempur generasi kelima saat ini tidak menjawab kebutuhan operasional Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) yang paling mendesak. Daripada mengejar sistem yang sangat kompleks ini terlalu dini, Indonesia akan lebih baik memprioritaskan pesawat tempur generasi 4.5 yang sudah matang dan mengembangkan kemampuan peperangan berbasis jaringan (NCW) yang kuat.

Aspirasi Indonesia untuk mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima bukanlah hal baru. Pada tahun 2020, Jakarta meminta pembelian F-35 dari Amerika Serikat, yang akhirnya ditolak.

Baru-baru ini, pada Juli 2025, Indonesia membeli 48 unit pesawat tempur Kaan buatan Turki. Langkah-langkah ini mencerminkan keinginan untuk tetap relevan secara teknologi di kawasan di mana kekuatan udara canggih semakin penting untuk pencegahan.

Namun, pesawat tempur generasi kelima bukanlah solusi yang berdiri sendiri; Efektivitasnya bergantung pada ekosistem pendukung yang matang, suatu bidang di mana Indonesia saat ini menghadapi kekurangan. Daya tarik utama pesawat tempur generasi kelima terletak pada kemampuan pengamatan yang rendah dan dominasi informasi.

Karakteristik silumannya mengurangi kemampuan deteksi dan mempersempit jendela keterlibatan musuh, sementara fusi sensor mengintegrasikan data onboard dan offboard ke dalam gambaran medan pertempuran yang terpadu. Hal ini memungkinkan paradigma pertempuran generasi kelima yang terkenal: lihat dulu, putuskan dulu, tembak dulu, dan lepaskan diri dulu. Kualitas-kualitas ini membuat pesawat tersebut berharga untuk menembus pertahanan udara musuh yang padat.

Namun, keuntungan ini hanya terwujud ketika pesawat tempur tersebut beroperasi sebagai simpul dalam jaringan yang lebih luas. Mereka dirancang untuk berfungsi bersama pesawat peringatan dini dan kontrol udara (AEW&C), platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR), sensor berbasis permukaan, dan pesawat tempur lainnya, semuanya terhubung melalui tautan data. Tanpa jaringan ini, sebagian besar keunggulan teoritis pesawat tempur generasi kelima akan hilang.

  Pendukung fundamental yang dibutuhkan  
Saat ini, TNI AU kekurangan banyak pendukung fundamental yang dibutuhkan untuk mendukung operasi generasi kelima. Kapasitas pengisian bahan bakar udara Indonesia masih terbatas, hanya terdiri dari satu pesawat KC-130B yang sudah tua dan satu pesawat A400M. Hal ini sangat membatasi operasi udara berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia yang luas.

Lebih kritis lagi, Indonesia kekurangan pesawat AEW&C (Airborne Early Warning and Control) khusus yang menyediakan cakupan radar jarak jauh dan manajemen pertempuran udara. Di Asia Tenggara, hanya Singapura dan Thailand yang saat ini memiliki kemampuan tersebut, sedangkan Indonesia terus bergantung terutama pada intersepsi yang dikendalikan dari darat (GCI), yang memiliki cakupan terbatas.

Mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima tanpa AEW&C, tautan data taktis yang andal, dan komando-dan-kendali terintegrasi tidak akan secara signifikan meningkatkan efektivitas tempur TNI AU. Sebaliknya, hal itu berisiko mengubah platform yang mahal menjadi aset terisolasi dengan kesadaran situasional yang terbatas, yang justru melemahkan keunggulan yang membenarkan akuisisinya.

Pengalaman operasional baru-baru ini semakin memperkuat keutamaan jaringan dibandingkan generasi platform. Selama bentrokan India-Pakistan pada pertengahan tahun 2025, Angkatan Udara Pakistan memanfaatkan jaringan terintegrasi radar berbasis darat dan pesawat AEW&C Erieye yang terhubung melalui sistem tautan data buatan dalam negeri.

Akibatnya, pesawat tempur J-10CE Angkatan Udara Pakistan—yang diklasifikasikan sebagai pesawat generasi 4.5—mampu menyerang pesawat tempur Angkatan Udara India pada jarak BVR melebihi 200 kilometer. Episode ini menunjukkan bahwa keunggulan informasi dan kesadaran situasional, bukan hanya siluman, sangat menentukan dalam pertempuran udara modern.

Pesawat tempur generasi 4.5 modern dirancang secara eksplisit untuk lingkungan jaringan seperti itu, menekankan penggabungan data, konektivitas, dan interoperabilitas. Rafale F4, misalnya, secara signifikan meningkatkan kemampuan jaringan, memungkinkan pesawat untuk memanfaatkan data dari platform AEW&C, aset ISR, sensor permukaan, dan pesawat tempur lainnya.

Ketika diintegrasikan ke dalam kerangka kerja NCW yang matang, pesawat tersebut tetap sangat mematikan. Mereka dapat melakukan pertempuran udara BVR, misi pertahanan udara, dan serangan presisi jarak jauh tanpa memasuki wilayah udara yang dijaga ketat.

  Misi utama TNI AU  
Set kemampuan ini selaras dengan kebutuhan operasional Indonesia. Misi utama TNI AU adalah pengawasan dan pertahanan wilayah udara Indonesia, tugas yang didominasi oleh operasi patroli, defensive counter-air, dan denial udara dan laut.

Misi-misi ini tidak memerlukan penetrasi siluman ke wilayah musuh, ceruk di mana pesawat tempur generasi kelima menawarkan keunggulannya. Sedangkan armada pesawat tempur generasi 4.5 yang cukup besar, didukung oleh pesawat AEW&C, pengisian bahan bakar di udara, dan jaringan terintegrasi, dapat memberikan pertahanan udara yang kredibel di seluruh kepulauan.

Kekhawatiran bahwa penundaan akuisisi generasi kelima akan membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangganya di kawasan ini mengabaikan masalah yang lebih mendasar. Dalam hal kematangan NCW (National Combat Weapons), Indonesia sudah jauh tertinggal dari Singapura dan Australia. Memperoleh pesawat tempur generasi kelima tanpa terlebih dahulu mengatasi kesenjangan struktural ini tidak akan banyak membantu untuk menutup kesenjangan kemampuan tersebut.

Kendala keuangan semakin memperkuat logika ini. Antara tahun 2025 dan 2029, Indonesia telah mengalokasikan sekitar USD 28 miliar pinjaman luar negeri untuk modernisasi pertahanan, yang akan dibagi antara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Upaya untuk secara bersamaan memperoleh pesawat tempur generasi kelima, pesawat AEW&C, pesawat tanker, tautan data, dan infrastruktur pendukung berisiko menyebarkan sumber daya terlalu tipis dan mengurangi efektivitas secara keseluruhan.

Kematangan teknologi juga penting. Pesawat tempur generasi 4.5 kontemporer adalah sistem yang mudah dipahami, berisiko rendah, dan telah disempurnakan melalui puluhan tahun penggunaan operasional. Sebaliknya, Kaan Turki masih dalam pengembangan, dengan rencana masuk layanan pada tahun 2030-an.

Mengingat kompleksitas program generasi kelima, penundaan dan kekurangan kemampuan adalah hal biasa bahkan di antara kekuatan kedirgantaraan yang mapan, yang menimbulkan risiko tinggi bagi sumber daya Indonesia yang terbatas.

Oleh karena itu, kebutuhan kekuatan udara Indonesia yang paling mendesak bukanlah pesawat tempur generasi kelima, tetapi arsitektur NCW yang koheren dan tangguh.

Investasi awal pada pesawat tempur generasi 4.5, pesawat AEW&C, aset pengisian bahan bakar, tautan data, dan pertahanan udara terintegrasi akan menghasilkan peningkatan efektivitas tempur secara langsung.

Hanya setelah fondasi ini kokoh, Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya untuk pesawat tempur generasi kelima, memastikan pesawat tersebut masuk layanan sebagai bagian dari sistem tempur udara modern yang sesungguhnya, bukan sebagai simbol ambisi yang terisolasi.

  ✈ Bisnis Update 

Baca Selanjutnya

Kontrak 48 Jet KAAN Indonesia Rp 251 Triliun

Pakai Mesin TF35000 bebas ITAR Pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (TAI)

CEO Turkish Aerospace Industries (TAI/TUSAS) Mehmet Demiroglu menjelaskan tentang penting mengenai proyek Pesawat Tempur Nasional (MMU) KAAN dalam saluran Youtube SAHA Istanbul. Demiroglu menyatakan, prototipe uji pertama KAAN dalam konfigurasi sebenarnya, yang disebut P1, direncanakan melakukan penerbangan perdananya pada akhir April, Mei, atau paling lambat Juni 2026.

Dia menekankan, jet tempur generasi 5 itu mewakili titik balik strategis bagi Turki. "Kami memproduksi total tiga prototipe. P0 adalah pesawat uji teknik dan telah melakukan dua penerbangan. Sekarang, dengan P1, kami memulai uji penerbangan dalam konfigurasi sebenarnya. Pesawat kami akan terbang pada akhir April, Mei, atau paling lambat Juni," ucap Demiroglu dikutip dari Aerohaber.

Dia menjelaskan, aktivitas pengujian KAAN berjalan secara paralel. Menurut Demiroglu, prototipe P2 akan melakukan penerbangan pertama pada akhir 2026 dan prototipe P3 dijadwalkan pada akhir 2026 atau awal 2027.

Dia menggarisbawahi, setiap prototipe menjalani setidaknya dua sampai tiga bulan pengujian darat intensif sebelum penerbangan. Demiroglu menekankan, tidak ada penerbangan yang dilakukan sebelum validasi sistem selesai.

Demiroglu mencatat, mesin F110, yang juga digunakan pada jet F-16, akan diutamakan untuk penerbangan uji Blok 10 KAAN. Dia menambahkan, permintaan Turki kepada Kongres Amerika Serikat (AS) untuk 80 mesin untuk produksi serial belum disetujui.

Demiroglu menyatakan, pengujian akan terus dilakukan menggunakan 10 mesin F110 yang dipasok dari AS. Dia pun menyebut, tujuan jangka panjangnya adalah mesin turbofan TF35000 buatan dalam negeri yang sedang dikembangkan oleh TEI, digunakan untuk KAAN.

Menurut Demiroglu, teknologi mesin adalah salah satu bidang yang paling menantang dalam industri pertahanan. Dia merangkum peta jalan untuk TF35000 yang dikembangkan.

"Untuk TF35000, proses pengujian dan produksi akan dimulai pada tahun 2031. Tujuan kami adalah menyelesaikan mesin pada tahun 2032 dan menyelesaikan sebagian besar integrasi pada tahun yang sama," kata Demiroglu.

Fakta bahwa Demiroglu adalah seorang insinyur mekanik yang sebelumnya bekerja di BMC Power dan TEI membuat penilaiannya tentang pengembangan mesin menjadi lebih penting. Demiroglu menjelaskan, mesin TF35000 direncanakan akan digunakan pada versi KAAN yang akan diekspor ke Indonesia.

Dia membagikan detail proyek penjualan 48 unit jet KAAN ke Indonesia. Di antaranya, total nilai proyek 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 251,8 triliun. Demiroglu mengungkapkan, fase pertama kontrak ditandatangani di IDEF, Istanbul pada pertengahan 2025 dan fase kedua diteken pada 2026.

Demiroglu menerangkan, pihak Indonesia meminta mesin bebas ITAR, yang berarti mesin sepenuhnya buatan dalam negeri tanpa batasan ekspor. Dia mencatat bahwa pekerjaan terus berlanjut sesuai dengan persyaratan.

"Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa proyek KAAN telah memasuki fase kritis dalam hal pengujian penerbangan, pengembangan mesin, dan potensi ekspor. Penerbangan prototipe konfigurasi nyata pertama dianggap sebagai salah satu tonggak terpenting dalam tujuan Turki untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-5," jelas Demiroglu.

  ✈ Republika 

Baca Selanjutnya

Republikorp dan ASELSAN Perkuat Kerja Sama Pertahanan lewat Perjanjian Alih Teknologi

  Untuk sistem komunikasi aman HYBRA DMR Kesepakatan alih teknologi alat komunikasi (Republikorps)

PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), anak perusahaan Republikorp, secara resmi meresmikan Technology Cooperation Agreement terkait Alih Teknologi (Transfer of Technology/ToT) untuk HYBRA Digital Mobile Radio (DMR) dari ASELSAN.

Penandatanganan ini berlangsung pada ajang Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (DIMDEX) 2026, menandai langkah operasional penting bagi joint venture Republikorp–ASELSAN yang baru dibentuk.

Perjanjian ini memulai kerangka komprehensif untuk alih teknologi bertahap, technical knowledge sharing, serta advanced training. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mendukung produksi lokal tactical communication systems di Indonesia yang memenuhi standar kualitas internasional yang ketat.

Norman Joesoef, Founder Republikorp, menyoroti dua arti strategis utama dari perjanjian ini, yaitu memperkuat hubungan diplomatik industri serta meningkatkan kapabilitas intelijen nasional (termasuk kebutuhan secure communications dan enkripsi).

“Kolaborasi dengan ASELSAN ini merupakan kelanjutan dari kerja sama teknologi Indonesia yang telah terjalin lama dengan Türkiye, namun sekaligus menandai era baru dengan tingkat lokalisasi yang lebih tinggi dan alih teknologi yang lebih substansial,” ujar Norman Joesoef.

Ilustrasi Alkom Aselsan (Aselsan)
“Kami secara khusus memprioritaskan HYBRA DMR karena tantangan modern membutuhkan solusi modern. Sebagai sistem highly portable dan secure communications, HYBRA DMR akan membekali komunitas intelijen militer kami dengan kelincahan operasional serta enkripsi krusial agar dapat beroperasi efektif di lingkungan yang kompleks.”

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari peluncuran PT Republik-Aselsan Indonesia, sebuah perusahaan patungan yang diumumkan pada 9 September 2025 di DSEI, London.

Perjanjian pendirian ditandatangani oleh Norman Joesoef dan Ahmet Akyol, President & CEO ASELSAN, yang menjadi landasan untuk integrasi industri yang lebih mendalam.

Kemitraan ini mendukung peta jalan strategis Indonesia menuju kemandirian industri pertahanan, memastikan infrastruktur pertahanan kritikal berlabel “Made in Indonesia.”

Secara bersamaan, kemitraan ini juga memberikan ASELSAN akses strategis jangka panjang ke pasar pertahanan Asia Tenggara.

PT Republik Aselsan Indonesia diproyeksikan menjadi regional hub untuk advanced defense communication systems, memproduksi solusi high-tech yang melayani kebutuhan keamanan nasional Indonesia dan kawasan ASEAN secara lebih luas.

  🤝  Republikorp  

Baca Selanjutnya

Industri Pertahanan Dalam Negeri Jadi Solusi Atasi Potensi Embargo Alutsista di Tengah Dinamika Geopolitik

Ranpur Harimau, hasil kerjasama Pindad - FNSS (Pindad)

Kondisi geopolitk belakangan ini terus memanas. Perseteruan antar negara itu perlu diantisipasi dengan terus memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Untuk mencegah potensi embargo alutsista di tengah-tengah situasi saat ini, industri pertahanan (inhan) dalam negeri bisa menjadi solusi.

Menurut Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) Zaenal, kemandirian inhan dalam negeri bisa mengurangi ketergantungan impor alutsista dari luar negeri. Hal itu menjadi sangat penting untuk memastikan supply chain pertahanan tetap stabil di tengah dinamika geopolitik dan potensi embargo.

Zaenal mengingatkan kembali, pada 1995-2005 Indonesia sudah pernah merasakan embargo senjata yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).

Akibatnya pemerintah mau tidak mau harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan suku cadangnya. Dia tidak ingin hal serupa terulang.

”Kemandirian industri pertahanan karenanya menjadi prasyarat sistem pertahanan yang kuat dan maju. Keuntungan lainnya adalah dampak positif bagi perekonomian dan penguasaan teknologi dalam negeri,” ungkap dia dalam keterangan resmi pada Rabu (21/1).

Presiden Prabowo Subianto, kata Zaenal, pernah menekankan pentingnya kemandirian inhan dalam negeri. Hal itu disampaikan secara terbuka oleh Prabowo saat masih bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan). Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista, melainkan juga demi pergerakan ekonomi.

”Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk produk dalam negeri akan berputar kembali di ekonomi nasional dan mendorong inovasi teknologi lokal,” ujarnya.

KRI BPD 322, hasil kerjasama Babcock - PAL. (Deni)
Tidak hanya itu, kemampuan memproduksi alutsista sendiri bisa menciptakan deterrent effect bagi negara lain. Negara dengan inhan yang maju dinilai lebih tangguh karena mampu memasok kebutuhan militernya sendiri tanpa khawatir terhadap akses alutsista dari luar negeri.

”Itu meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Zaenal menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi payung utama yang mengatur pengelolaan inhan nasional. UU tersebut mengamanatkan kewajiban pelibatan produksi dalam negeri dalam setiap pengadaan alutsista.

Bahkan pada 2020, pemerintah membuka kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam unhan lewat UU Cipta Kerja. Melalui regulasi tersebut, perusahaan swasta nasional bisa memperoleh perizinan sebagai industri pertahanan dan memproduksi alutsista dan komponennya.

Sehingga inhan BUMN dan inhan swasta bisa berkolaborasi. Sebab, kapasitas inhan BUMN belum memadai untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, kerja sama antara inhan pelat merah dengan inhan swasta terus berjalan. Sehingga pemenuhan kebutuhan inhan ditopang oleh BUMN dan swasta.

”Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat itu, ekosistem industri pertahanan nasional memiliki dasar untuk tumbuh, mulai dari tahap penelitian dan pengembangan hingga produksi dan pemasaran alutsista,” jelasnya.

Saat ini, masih kata Zaenal, PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat, MAGNUM. Mereka juga memproduksi senapan serbu seri SS yang terdiri atas SS1, SS2, sampai SS3 yang kini digunakan oleh TNI maupun Polri.

SS series, produksi Pindad (Pindad)
Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk kebutuhan perawatan alutsista juga menunjukkan sudah menunjukkan kemajuan. Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal, dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi BUMN dan swasta.

Contohnya, PT NKRI sebagai perusahaan swasta nasional yang sudah memperoleh lisensi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, suku cadang presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis atau rantis.

Dia menyebutkan bahwa pabrik PT NKRI di Bandung, Jawa Barat (Jabar) saat ini menjadi pemasok selongsong peluru, proyektil, hingga parts mekanik bagi kebutuhan industri pertahanan nasional. Selain itu ada, PT Republik Defensindo (Republik Defence) yang memproduksi kendaraan khusus militer.

”Kehadiran perusahaan-perusahaan swasta itu menambah kapasitas produksi dalam negeri, terutama di lini komponen dan suku cadang yang mendukung kemandirian pemeliharaan alutsista,” pungkasnya.

Semengtara, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, melalui kebijakan industri pertahanan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI dengan kemampuan industri dalam negeri. Ini dilakukan agar pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi nasional.

"Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Khairul.

Tantangan utama industri pertahanan Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa kemandirian tidak berhenti pada tingkat perakitan. UU Industri Pertahanan secara eksplisit mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri serta peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.

  👷  Jawa Pos  

Baca Selanjutnya

Indonesia Memperoleh Dua Kapal Frigat Arrowhead 140 Tambahan

  Memperluas Pakta Kekuatan Maritim Inggris-Indonesia  
Fregat Merah Putih KRI BPD 322 (FMI fb)

Perjanjian lisensi baru antara Babcock International dan Indonesia memperkuat modernisasi angkatan laut Jakarta dalam strategi maritim Indo-Pasifik senilai £4 miliar yang berpusat pada proyeksi kekuatan perairan biru, kedaulatan industri pertahanan, dan diversifikasi aliansi jangka panjang.

(DEFENCE SECURITY ASIA) — Babcock International telah mengumumkan perjanjian baru yang memberikan lisensi kepada Indonesia untuk dua kapal frigat Arrowhead 140 tambahan, sebuah perkembangan yang menandai titik balik penting dalam keseimbangan kekuatan maritim Asia Tenggara yang berkembang dan secara tegas menanamkan dorongan modernisasi angkatan laut Jakarta dalam kontes geostrategis Indo-Pasifik yang lebih luas yang semakin ditentukan oleh proyeksi kekuatan perairan terbuka, kedaulatan industri pertahanan, dan diversifikasi aliansi yang terencana.

Perjanjian ini merupakan tonggak pelaksanaan nyata pertama di bawah Program Kemitraan Maritim senilai £ 4 miliar yang ambisius, yang bernilai sekitar US$ 5,08 miliar, yang secara resmi ditandatangani antara Inggris dan Indonesia pada November 2025, menerjemahkan niat strategis menjadi hasil industri dan angkatan laut yang konkret dengan implikasi regional jangka panjang.

Bobot strategis dari perkembangan ini digarisbawahi oleh pernyataan CEO Babcock, David Lockwood, bahwa, “Pesanan kerja pertama ini, dalam kerangka kerja penting ini, menandakan pentingnya kecepatan dan kemajuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan transformasi maritim Presiden Prabowo Subianto dan mendukung keberhasilan yang semakin meningkat dari desain ekspor Arrowhead 140 kami,” sebuah pernyataan yang menempatkan tempo operasional dan niat politik di pusat kalibrasi ulang angkatan laut Indonesia.

Sama pentingnya adalah kerangka institusional Babcock tentang kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan yang “dibangun di atas dua lisensi Arrowhead 140 yang diekspor pada tahun 2021 dan mengikuti peluncuran fregat kelas Merah Putih pertama di Indonesia baru-baru ini, yang mendukung momentum yang semakin meningkat dalam fregat kami.” menyoroti keberlanjutan daripada pengadaan episodik sebagai ciri khas program tersebut.

Penekanan Presiden Prabowo Subianto yang sudah lama pada kedaulatan maritim, yang berakar pada kewajiban Indonesia untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif yang melebihi enam juta kilometer persegi, mengubah fregat-fregat ini dari sekadar tambahan armada menjadi instrumen proyeksi kekuatan nasional, perlindungan sumber daya, dan kredibilitas pencegahan di koridor maritim yang diperebutkan.

“Saya bertemu dengan CEO Babcock. Kami senang untuk melanjutkan kemitraan maritim ini. Saya pikir ini sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Ini adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi maritim kita.”

Pemilihan Arrowhead 140 mencerminkan konvergensi yang diperhitungkan antara keterjangkauan, modularitas, dan skalabilitas tempur, memungkinkan Indonesia untuk mengejar ambisi angkatan laut tanpa mengorbankan otonomi industri, disiplin fiskal, atau jalur peningkatan di masa depan dalam era doktrin peperangan angkatan laut yang berkembang pesat.

Dengan memusatkan konstruksi di PT PAL dengan ketentuan transfer teknologi yang ekstensif, program ini secara bersamaan memajukan doktrin Kekuatan Esensial Minimum Indonesia sekaligus membentuk kembali ekosistem industri pertahanan domestik menjadi perusahaan yang lebih tangguh, mampu mengekspor, dan otonom secara strategis.

Secara keseluruhan, perjanjian ini menandakan bahwa modernisasi angkatan laut Indonesia bukan lagi sekadar aspirasi atau bertahap, tetapi secara struktural tertanam dalam strategi transformasi maritim jangka panjang yang dirancang untuk memposisikan kembali negara kepulauan ini sebagai aktor angkatan laut Indo-Pasifik yang menentukan.

Dua fregat Arrowhead 140 saat ini sedang dibangun di galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia di bawah program Merah Putih Angkatan Laut Indonesia.

Pada 18 Desember 2025, lambung pertama secara resmi diberi nama dan diluncurkan, menandai tonggak penting dalam program tersebut.

Kapal ini adalah kapal utama dari kelas dua fregat yang sedang dibangun oleh PT PAL Indonesia berdasarkan desain Arrowhead 140 yang dikembangkan oleh Babcock.

Pembangunan KRI Balaputradewa dimulai dengan upacara pemotongan baja pada Desember 2022, diikuti dengan peletakan lunas pada Agustus 2023.

  Dari Konsep Ekspor menjadi Jangkar Industri Strategis 
Perjalanan Arrowhead 140 di Indonesia dimulai pada September 2021 ketika Babcock mendapatkan kontrak desain ekspor pertamanya, menetapkan preseden yang mengubah platform dari konsep fregat serbaguna Eropa menjadi arsitektur angkatan laut yang kompetitif secara global yang disesuaikan untuk kekuatan maritim yang sedang berkembang.

Perjanjian lisensi yang ditandatangani dengan PT PAL di pameran Defence and Security Equipment International memungkinkan Indonesia tidak hanya untuk memperoleh lambung kapal, tetapi juga untuk menginternalisasi kompetensi konstruksi fregat canggih yang sebelumnya terkonsentrasi dalam ekosistem pembuatan kapal Eropa.

Deklarasi CEO Babcock, David Lockwood, pada saat itu bahwa, “Hari ini adalah momen yang sangat menggembirakan bagi Babcock dan fregat kami."

“Program ekspor yang berkelanjutan, seiring dengan penandatanganan lisensi desain dengan PAL untuk dua fregat baru bagi Angkatan Laut Indonesia,” mencerminkan signifikansi ganda komersial dan strategis dari transfer kemampuan pembuatan kapal yang berdaulat daripada mengekspor kapal perang jadi.

Berasal dari kelas Iver Huitfeldt Denmark dan disempurnakan sebagai dasar untuk kelas Type 31 Inspiration Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Arrowhead 140 mengintegrasikan kemampuan bertahan hidup, kapasitas muatan, dan keterjangkauan siklus hidup ke dalam satu platform yang dioptimalkan untuk interoperabilitas koalisi dan kustomisasi nasional.

Penetapan desain oleh Indonesia sebagai kelas Merah Putih mengangkat fregat-fregat tersebut menjadi simbol identitas nasional, memperkuat narasi politik bahwa modernisasi angkatan laut dan kemandirian industri merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Peluncuran KRI Balaputradewa (322) pada 18 Desember 2025 menandai masuknya Indonesia ke dalam kelompok terbatas negara-negara yang mampu membangun fregat multi-peran besar secara domestik, sebuah tonggak sejarah dengan signifikansi strategis dan industri yang abadi.

Penekanan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada “kedaulatan maritim dan kemandirian industri” selama upacara peluncuran mengartikulasikan peran program tersebut sebagai pilar fundamental postur pertahanan jangka panjang Indonesia, bukan sebagai inisiatif pengadaan yang terpisah.

Dengan menanamkan target kandungan lokal yang tinggi yang konsisten dengan doktrin Kekuatan Esensial Minimum, program ini mengoperasionalkan ambisi Indonesia untuk mengubah pengeluaran pertahanan menjadi kemampuan industri yang berkelanjutan, bukan ketergantungan asing yang berulang.

  Perjanjian Baru & Arsitektur Program Kemitraan Maritim 
Peluncuran FMP KRI BPD 322 (PAL)
Perjanjian yang diumumkan pada 21 Januari 2026 meresmikan penjualan dua lisensi desain Arrowhead 140 tambahan, memperluas kekuatan fregat masa depan Indonesia dari sepasang kapal awal menjadi kemampuan tingkat skuadron yang koheren yang dirancang untuk kehadiran maritim yang berkelanjutan.

Ekspansi ini berada dalam Program Kemitraan Maritim yang lebih luas, kerangka kerja senilai £ 4 miliar yang bernilai sekitar US$ 5,08 miliar, yang mencakup konstruksi angkatan laut, infrastruktur maritim, perikanan. dukungan, dan kerja sama industri jangka panjang.

Surat Pernyataan Niat yang ditandatangani antara Babcock dan perwakilan pemerintahan Presiden Prabowo menandakan keselarasan politik di tingkat tertinggi, memastikan keberlanjutan program di luar siklus pemilihan dan inersia birokrasi.

Dengan berkomitmen pada pembangunan lokal di PT PAL, perjanjian tersebut mengkonsolidasikan transfer teknologi, pengembangan tenaga kerja, dan lokalisasi rantai pasokan sebagai pilar yang tidak dapat dinegosiasikan dari strategi angkatan laut Indonesia.

Integrasi sistem rudal, sensor, dan manajemen tempur Turki mencerminkan strategi diversifikasi Indonesia yang disengaja, mengurangi paparan terhadap persyaratan politik sambil memaksimalkan efektivitas biaya dan fleksibilitas peningkatan.

Arsitektur multi-vendor ini mencerminkan tren pengadaan pertahanan Asia yang lebih luas, di mana integrasi modular menggantikan ketergantungan pemasok monolitik sebagai model manajemen risiko yang lebih disukai.

Dari perspektif Babcock, kesepakatan tersebut mempertahankan pekerjaan desain dan rekayasa bernilai tinggi di Rosyth, melestarikan lapangan kerja terampil sambil memperkuat status Arrowhead 140 sebagai ekspor pertahanan unggulan Inggris.

Secara finansial, analis menilai bahwa dua fregat tambahan tersebut Nilai total program dapat melebihi US$ 1 miliar, setelah integrasi sistem, pelatihan, dan dukungan siklus hidup sepenuhnya diperhitungkan.

  Arsitektur Tempur & Jangkauan Operasional Kapal 
Dengan bobot sekitar 6.000 ton dan panjang 140 meter, Arrowhead 140 memberi Indonesia bentuk lambung yang dioptimalkan untuk daya tahan, kemampuan berlayar, dan fleksibilitas multi-misi di lingkungan pesisir dan perairan lepas.

Arsitektur propulsi CODAD, yang digerakkan oleh empat mesin diesel MTU, memberikan kecepatan mendekati 28 knot dan jangkauan 9.000 mil laut pada kecepatan jelajah, memungkinkan patroli berkelanjutan di seluruh geografi kepulauan Indonesia yang tersebar.

Daya tahan tersebut secara langsung menjawab realitas operasional dalam menjaga lebih dari 17.000 pulau, jalur komunikasi laut yang penting, dan infrastruktur energi lepas pantai yang tersebar di jarak maritim yang luas.

Arsitektur senjata modular kelas Merah Putih memungkinkan konfigurasi persenjataan yang disesuaikan, termasuk Meriam utama 76 mm, sistem peluncuran vertikal untuk rudal permukaan-ke-udara, dan opsi rudal anti-kapal canggih seperti Atmaca atau Exocet.

Kemampuan perang anti-kapal selam diperkuat melalui sonar yang terpasang di lambung kapal, helikopter yang ditempatkan di kapal seperti AS565 Panther atau Seahawk, dan sistem torpedo yang dirancang untuk melawan ancaman bawah laut yang semakin canggih.

Sensor canggih, termasuk radar AESA modern dan sistem manajemen tempur berbasis jaringan, menempatkan fregat sebagai pusat kesadaran domain maritim yang mampu berintegrasi dengan gugus tugas gabungan dan koalisi.

Dibandingkan dengan fregat kelas Sigma Indonesia yang sudah ada, Arrowhead 140 menawarkan margin muatan yang lebih unggul, kapasitas pembangkit listrik, dan potensi pertumbuhan di masa depan.

Kemampuan adaptasi ini memastikan relevansi terhadap ancaman yang terus berkembang, termasuk sistem tak berawak, rudal hipersonik, dan operasi maritim terdistribusi yang mendefinisikan peperangan laut kontemporer.

  Signifikansi Geostrategis 
Frigat Merah Putih KRI BPD 322 (Deni)
Keputusan Indonesia untuk memperluas armada Arrowhead 140 terjadi di tengah persaingan strategis yang semakin intensif di Laut Cina Selatan, di mana klaim yang tumpang tindih dan paksaan di zona abu-abu semakin menguji stabilitas regional.

Peningkatan kemampuan fregat memperkuat kemampuan Indonesia untuk melakukan operasi kehadiran berkelanjutan, menegakkan hak kedaulatan, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi arsitektur keamanan maritim regional.

Program ini meningkatkan interoperabilitas dengan mitra seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, memperkuat otonomi strategis Indonesia sekaligus memperdalam kerja sama pertahanan.

Bagi Inggris Raya, kesepakatan ini merupakan contoh diplomasi pertahanan pasca-Brexit, yang memanfaatkan ekspor angkatan laut untuk mempertahankan pengaruh di seluruh Indo-Pasifik tanpa penempatan pasukan permanen.

Keberhasilan ekspor Arrowhead 140 juga mengimbangi penetrasi pasar pertahanan Tiongkok yang semakin meningkat, khususnya di mana Beijing mempromosikan platform seperti Tipe 054A sebagai alternatif yang hemat biaya.

Pendekatan pengadaan seimbang Indonesia memungkinkan negara ini untuk melakukan modernisasi tanpa berpihak secara eksklusif pada satu blok kekuatan tertentu.

Program ini juga memperkuat pengaruh Jakarta di forum multilateral, di mana kemampuan angkatan laut yang kredibel diterjemahkan menjadi bobot diplomatik.

Secara kolektif, dinamika ini memposisikan kembali Indonesia sebagai kekuatan maritim yang stabil, bukan sebagai negara pantai pinggiran.

 Risiko Industri, Keberlanjutan Fiskal & Jalan ke Depan 
Terlepas dari janjinya, program Arrowhead 140 menghadapi tantangan struktural, termasuk volatilitas rantai pasokan global, kendala tenaga kerja terampil, dan integrasi sistem yang kompleks di berbagai vendor internasional.

Anggaran pertahanan Indonesia, yang berada di kisaran 0,8 persen dari PDB, harus menyelaraskan ekspansi angkatan laut dengan prioritas modernisasi angkatan udara dan darat yang saling bersaing.

Pinjaman luar negeri awal sebesar US$ 1,1 miliar, menggarisbawahi intensitas keuangan pengadaan angkatan laut canggih.

Kemampuan PT PAL untuk meningkatkan produksi sambil mempertahankan kualitas akan menentukan apakah Indonesia muncul sebagai pusat pembuatan kapal regional atau menghadapi hambatan pengiriman.

Keberlanjutan lingkungan dan efisiensi siklus hidup juga menjadi pertimbangan yang muncul karena angkatan laut menghadapi tuntutan operasional yang didorong oleh iklim.

Ekspansi di masa depan menjadi enam atau delapan fregat di bawah fase Minimum Essential Force selanjutnya akan memperkuat transisi Indonesia menuju armada laut lepas yang seimbang.

Kolaborasi trilateral yang melibatkan Inggris, Indonesia, dan Turki dapat lebih mempercepat inovasi dalam sistem peperangan angkatan laut jaringan dan hibrida.

Pada akhirnya, program Arrowhead 140 bukan hanya tentang jumlah kapal, tetapi lebih tentang transformasi kelembagaan.

Seperti yang diamati David Lockwood, perjanjian tersebut mencerminkan “laju dan kemajuan yang dibutuhkan” untuk mewujudkan transformasi maritim, menempatkan Indonesia di garis depan tatanan angkatan laut Asia Tenggara yang terus berkembang. (DSA)

  🤝  DSA  

Baca Selanjutnya