Sebar Data Kepala BSSN sambil Sindir Anggaran 
Bjorka [ist] ♔
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjadi korban penyebaran data pribadi alias doxing teranyar Bjorka. Ia juga diserang isu anggaran yang naik pasca-rangkaian kebocoran data dalam tiga bulan terakhir.
Dalam utasnya di Telegram dan forum hacker BreachForums, Kamis (29/9) pukul 11.32 WIB, Bjorka mengunggah foto Hinsa yang sedang berseragam tentara dengan tiga bintang di pundaknya.
Selain itu, dia menyertakan tangkapan layar berita CNNIndonesia bertajuk "Anggaran BSSN Naik Jadi Rp 624 M, 'Berkah' Bjorka?" dalam versi terjemahan ke Bahasa Inggris.
"let's ask this old man what the money will be used for," kicau Bjorka dalam thread itu. (Mari kita tanya orang tua ini uangnya akan dipakai apa, red)
Pembocor data yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu juga mengunggah screenshot data pribadi Hinsa. Isinya, nomor telepon, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status vaksin, hingga kendaraan.
Unggahan bocoran data ini merupakan yang ketiga setelah ia menghilang lebih dari sepekan. Postingan perdananya terjadi kemarin saat mengunggah foto Menkominfo Johnny G Plate, dan juga komentar singkat di utas pengguna Breached lainnya.
Juru Bicara BSSN Ariandi Putra belum merespons klarifikasi dari CNNIndonesia.com soal masalah ini.
Baru 14 persen
Besaran rancangan anggaran BSSN tahun 2023 itu sendiri disepakati dalam Rapat Kerja Komisi I DPR. di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).
"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.
Komisi I DPR selanjutnya akan menyampaikan persetujuan anggaran yang naik sekitar Rp 70 miliar dibanding tahun sebelumnya itu ke Badan Anggaran DPR.
Dalam rapat tersebut, dikutip dari situs BSSN, Hinsa mengatakan anggaran tersebut sebenarnya baru mencapai 14 persen dari Rencana Strategis pihaknya.
"Walau hanya terpenuhi 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis sebesar Rp 4.528.174.619.000,00 kami tetap mengoptimalkan dukungan anggaran yang disetujui tersebut," aku Hinsa.
Mantan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih itu mengatakan dana itu akan dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 470.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp 217.224.610.000.
1. Program dukungan manajemen
Hinsa merinci program dukungan manajemen meliputi operasional pegawai sebesar Rp 248.800.596.000; operasional perkantoran Rp 111.836.179.000,00 seperti listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain;
Belanja non-operasional Rp 46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi.
2. Keamanan siber
Hinsa menyampaikan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BSSN tahun 2023 untuk lima kegiatan dialokasikan sebesar Rp 12.296.385.000.
Pertama, pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan pemerintah daerah sebesar Rp 2.236.574.000,00 dengan target output 225 orang untuk pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola tim tanggap insiden siber.
Kedua, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) K/L dan pemerintah daerah Rp 1.067.750.000 dengan output 100 orang SDM tersertifikasi.
Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp. 1.591.051.000,00.
Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp 4.894.770.000,00 output 31 instansi.
Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp 2.506.330.000.
3. Program Prioritas
Hinsa juga menyebut "BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000".
Anggaran tersebut, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. Pertama, perumusan regulasi keamanan siber dan sandi Rp12.583.490.000; kedua, penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi Rp128.505.008.000;
Ketiga, peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital Rp17.647.791.000; keempat, pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan sandi Rp46.191.930.000. (can/arh)
BSSN 'Sudah Pakai Anak-anak Muda dari Luar'
Nama Bjorka disensor di BreachForums. (Foto: Tangkapan layar twitter @bjorkanesian)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah pakai anak-anak muda dari luar untuk melindungi ruang siber.
"Saya dengar BSSN juga menggunakan anak-anak muda dari luar, saya kira udah benar. Sumber daya manusia BSSN itu harus betul-betul yang bagus," ujar Luhut dalam podcast BSSN, Kamis (29/9).
Lebih lanjut ia menjelaskan potensi anak muda di Indonesia dalam hal ekosistem digital. Menurutnya, sudah banyak anak muda yang hebat dan menciptakan produk teknologi sendiri.
Ia menceritakan perjalanan bertemu dengan anak muda di Bali pada akhir Agustus lalu. Katanya, anak muda itu diajak duduk bersama dan Luhut menawarkan 'Kalian mau apa? apa yang pemerintah harus lakukan?' tanya dia.
Sebagai informasi hacker di dalam negeri banyak yang sudah malang melintang di kancah nasional. Sebagian dari mereka merupakan anak muda. Seperti pelaku peretasan situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) pada Agustus 2021.
Dua anak remaja bernama ZYY dan Lutfifake membuat situs tersebut menampilkan layar hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih atau biasa dikenal dengan metode peretasan defacing.
Tak hanya situs Setkab, ZYY alias BS dilaporkan juga telah meretas sebanyak 650 website di dalam maupun luar negeri.
Keduanya disangkakan dengan perkara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Selain itu ada pula Teguh Aprianto. Ia dikenal sebagai sosok yang kerap membongkar lemahnya situs pemerintahan atau dikenal sebagai white hat (topi putih).
Saat ini Teguh juga aktif memberikan pandangan terhadap kebocoran data dan peretasan yang terjadi di Indonesia.
Beberapa ocehan di Twitter @Secgron pun kerap sampai ke sebagian telinga pejabat pemerintahan karena dianggap vokal perihal keamanan siber. (can/fea)
Bjorka [ist] ♔Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjadi korban penyebaran data pribadi alias doxing teranyar Bjorka. Ia juga diserang isu anggaran yang naik pasca-rangkaian kebocoran data dalam tiga bulan terakhir.
Dalam utasnya di Telegram dan forum hacker BreachForums, Kamis (29/9) pukul 11.32 WIB, Bjorka mengunggah foto Hinsa yang sedang berseragam tentara dengan tiga bintang di pundaknya.
Selain itu, dia menyertakan tangkapan layar berita CNNIndonesia bertajuk "Anggaran BSSN Naik Jadi Rp 624 M, 'Berkah' Bjorka?" dalam versi terjemahan ke Bahasa Inggris.
"let's ask this old man what the money will be used for," kicau Bjorka dalam thread itu. (Mari kita tanya orang tua ini uangnya akan dipakai apa, red)
Pembocor data yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu juga mengunggah screenshot data pribadi Hinsa. Isinya, nomor telepon, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status vaksin, hingga kendaraan.
Unggahan bocoran data ini merupakan yang ketiga setelah ia menghilang lebih dari sepekan. Postingan perdananya terjadi kemarin saat mengunggah foto Menkominfo Johnny G Plate, dan juga komentar singkat di utas pengguna Breached lainnya.
Juru Bicara BSSN Ariandi Putra belum merespons klarifikasi dari CNNIndonesia.com soal masalah ini.
Baru 14 persen
Besaran rancangan anggaran BSSN tahun 2023 itu sendiri disepakati dalam Rapat Kerja Komisi I DPR. di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).
"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.
Komisi I DPR selanjutnya akan menyampaikan persetujuan anggaran yang naik sekitar Rp 70 miliar dibanding tahun sebelumnya itu ke Badan Anggaran DPR.
Dalam rapat tersebut, dikutip dari situs BSSN, Hinsa mengatakan anggaran tersebut sebenarnya baru mencapai 14 persen dari Rencana Strategis pihaknya.
"Walau hanya terpenuhi 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis sebesar Rp 4.528.174.619.000,00 kami tetap mengoptimalkan dukungan anggaran yang disetujui tersebut," aku Hinsa.
Mantan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih itu mengatakan dana itu akan dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 470.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp 217.224.610.000.
1. Program dukungan manajemen
Hinsa merinci program dukungan manajemen meliputi operasional pegawai sebesar Rp 248.800.596.000; operasional perkantoran Rp 111.836.179.000,00 seperti listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain;
Belanja non-operasional Rp 46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi.
2. Keamanan siber
Hinsa menyampaikan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BSSN tahun 2023 untuk lima kegiatan dialokasikan sebesar Rp 12.296.385.000.
Pertama, pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan pemerintah daerah sebesar Rp 2.236.574.000,00 dengan target output 225 orang untuk pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola tim tanggap insiden siber.
Kedua, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) K/L dan pemerintah daerah Rp 1.067.750.000 dengan output 100 orang SDM tersertifikasi.
Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp. 1.591.051.000,00.
Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp 4.894.770.000,00 output 31 instansi.
Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp 2.506.330.000.
3. Program Prioritas
Hinsa juga menyebut "BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000".
Anggaran tersebut, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. Pertama, perumusan regulasi keamanan siber dan sandi Rp12.583.490.000; kedua, penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi Rp128.505.008.000;
Ketiga, peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital Rp17.647.791.000; keempat, pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan sandi Rp46.191.930.000. (can/arh)
BSSN 'Sudah Pakai Anak-anak Muda dari Luar'
Nama Bjorka disensor di BreachForums. (Foto: Tangkapan layar twitter @bjorkanesian)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah pakai anak-anak muda dari luar untuk melindungi ruang siber.
"Saya dengar BSSN juga menggunakan anak-anak muda dari luar, saya kira udah benar. Sumber daya manusia BSSN itu harus betul-betul yang bagus," ujar Luhut dalam podcast BSSN, Kamis (29/9).
Lebih lanjut ia menjelaskan potensi anak muda di Indonesia dalam hal ekosistem digital. Menurutnya, sudah banyak anak muda yang hebat dan menciptakan produk teknologi sendiri.
Ia menceritakan perjalanan bertemu dengan anak muda di Bali pada akhir Agustus lalu. Katanya, anak muda itu diajak duduk bersama dan Luhut menawarkan 'Kalian mau apa? apa yang pemerintah harus lakukan?' tanya dia.
Sebagai informasi hacker di dalam negeri banyak yang sudah malang melintang di kancah nasional. Sebagian dari mereka merupakan anak muda. Seperti pelaku peretasan situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) pada Agustus 2021.
Dua anak remaja bernama ZYY dan Lutfifake membuat situs tersebut menampilkan layar hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih atau biasa dikenal dengan metode peretasan defacing.
Tak hanya situs Setkab, ZYY alias BS dilaporkan juga telah meretas sebanyak 650 website di dalam maupun luar negeri.
Keduanya disangkakan dengan perkara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Selain itu ada pula Teguh Aprianto. Ia dikenal sebagai sosok yang kerap membongkar lemahnya situs pemerintahan atau dikenal sebagai white hat (topi putih).
Saat ini Teguh juga aktif memberikan pandangan terhadap kebocoran data dan peretasan yang terjadi di Indonesia.
Beberapa ocehan di Twitter @Secgron pun kerap sampai ke sebagian telinga pejabat pemerintahan karena dianggap vokal perihal keamanan siber. (can/fea)
♔ CNN
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.