Menperin harap industri galangan kapal nusantara seperti Batam

Kunker Menperin di Makassar Menteri Perindustrian Saleh Husin mendengarkan penjelasan Direktur Industri Alat Transportasi Darat selaku Komisari PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Soerjono mengenai proses produksi kapal disaksikan Dirut PT IKI Saiful Abdat Bandung Bismoro di Makassar, Senin, (3/8).(Kemenperin.go.id) ○

Menteri Perindustrian Saleh Husin menghendaki industri galangan kapal se-nusantara mampu berkembang seperti galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau.

"Secara total ada 250 galangan kapal se-Indonesia, sementara 105 di antaranya ada di Batam kemudian sisanya ada di daerah lain. Padahal Indonesia perlu banyak kapal produksi dalam negeri," kata Saleh Husin di PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Saleh Husin menjelaskan faktor yang menjadikan industri galangan kapal di Batam unggul karena adanya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dan PPN nol persen.

"Selama ini Batam berkembang karena mendapatkan fasilitas BMDTP dan PPN sehingga tidak kena potongan 5-22 persen atau rata-rata 17 persen," kata Menperin.

Sementara untuk galangan kapal di luar Batam harus merasakan PPN 10 persen sehingga kesulitan bersaing dengan Batam yang juga menjadi zona perdagangan bebas.

"Ketika yang di luar Batam mau ikut bersaing, mereka sudah kalah duluan dengan Batam," imbuh Menperin.

Untuk itu Kemenperin sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan untuk menyepakati pembebasan PPN bagi perusahaan galangan kapal di luar Batam.

"Pasar bebas ASEAN sebentar lagi sehingga perlu secepatnya (pembebasan PPN). Ini akan menjadi kegembiraan bagi industri kapal dalam negeri," katanya.

Selain itu, Menperin berharap PT IKI bisa memimpin industri galangan kapal untuk Indonesia Timur bahkan sampai ekspor.

"Untuk ekspor kenapa tidak? Namun untuk permulaan kami harap PT IKI bisa menguasai operasi di wilayah timur Indonesia," pungkas Saleh Husin. Indonesia masuki era terbaik industri galangan kapalKRI Kujang 642 produksi PT Palindo, Batam. Merupakan kapal cepat rudal andalan Armabar TNI AL [pr1v4t33r] ○

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan industri galangan kapal Indonesia akan memasuki era terbaiknya karena pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi poros maritim dunia dengan cara optimalisasi transportasi laut.

“Ini membuka optimisme kami, terutama rekan-rekan pengusaha galangan dan pekerjanya. Ini juga menegaskan bahwa saat ini merupakan era terbaik bagi industri perkapalan," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

"Artinya pemerintah bukan hanya berwacana memberikan keberpihakan, tapi lebih dari itu, Presiden berani mengambil langkah konkret mewajibkan pembelian kapal dari domestik,” imbuh Saleh Husin.

Menperin berada di Sulawesi Selatan mengunjungi sejumlah pusat industri dan salah satunya galangan kapal milik PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

Saleh Husin berpendapat perkapalan berperan penting dalam konektivitas antar wilayah Indonesia sehingga industri ini harus mampu menopang pengembangan armada kapal nasional baik melalui pembangunan kapal baru maupun jasa reparasi.

PT Industri Kapal Indonesia yang berdiri sejak 1977 sudah membuat kapal, reparasi kapal, alat apung dan produk jasa lain dalam rangka diversifikasi usaha.

Perusahaan ini memiliki dua unit produksi yaitu unit galangan Makassar dan Bitung, Sulawesi Utara. Beberapa kapal besar yang telah dibangun ialah KM Makassar yang merupakan kapal full container 4.180 DWT, Kapal Patroli KRI Andai TNI AL, Ferry Ro-Ro (600 GT), Kapal Perintis yang melayani angkutan barang dan penumpang (750 DWT).

“Lokasi dua unit galangan IKI juga strategis. Yang Makassar sebagai poros lalu lintas komoditas, logistik dan penumpang Indonesia barat-timur dan Bitung yang menghadap langsung samudera Pasifik,” ujar Menperin sembari menegaskan mendorong perusahaan ini lebih produktif.

Saleh Husin juga hadir dalam pencanangan Gerakan Peningkatan Ekspor Tiga Kali Lipat dan Sulawesi Selatan ber-SNI di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, Makassar.

Presiden RI Joko Widodo yang memimpin pencanangan gerakan ini secara langsung, kemudian melepas pengiriman 27 komoditas Sulawesi Selatan ke 24 negara dengan nilai ekspor mencapai Rp 1,21 trilliun.

  ★ antara  

Baca Selanjutnya

Ahli nuklir Indonesia diakui dunia

Institut Teknologi Bandung (ITB) (id.wikipedia.org) ○

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Intan Ahmad menuturkan kemampuan para ahli nuklir di Indonesia sudah diakui dunia.

"Beberapa ahli nuklir kita kelasnya sudah dunia, antara lain dari ITB itu ada Prof Zaki Suud. Beliau itu faham betul tentang reaktor nuklir I, II, hingga paling canggih," kata Intan Ahmad, di Aula Barat ITB Kota Bandung, Senin.

Menurut dia, satu pemikiran dari Prof Zaki Suud tentang energi nuklir yang cukup penting ialah nuklir itu sangat bermanfaat jika bisa mengelolanya dengan baik.

"Jadi menurut beliau (Prof Zaki Suud), nuklir itu bukan hanya untuk energi listrik saja tapi juga untuk kesehatan, pengobatan dan meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan," kata dia.

Ia menuturkan apabila dilihat dari segi kualitas sumber daya manusianya, pengembangan nuklir sebagai energi alternatif di Indonesia tidak ada masalah namun secara kuantitas memang harus lebih diperhatikan dan dikembangkan lagi.

"Dan sebenarnya kalau kita canangkan bahwa suatu saat di Indonesia beralir ke PLTN, itu akan kita desain sedemikian rupa sehingga kita punya SDM lebih banyak lagi jumlahnya," kata dia.

Selain itu, kata dia, dukungan institusi pendidikan tinggi di Indonesia terhadap pengembangan nuklir sebagai energi alternatif di tanah air sudah cukup bagus.

"Dulu itu di Institut Teknologi Bandung pernah ada atau membuka program studi Teknik Nuklir," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, respon masyarakat Indonesia terhadap pengembangan nuklir sebagai energi alternatif juga sudah jauh lebih baik.

Hal tersebut, menurut dia, terbukti dari respon masyarakat Indonesia di Pulau Jawa, Bali, Madura dan daerah lainnya yang mayoritas sudah mendukung pengembangan energi nuklir.

"Jadi secara umum masyarakat sudah memahami bahwa nuklir itu bisa dipergunakan sebagai energi alternatif," kata dia.

  ★ antara  

Baca Selanjutnya

Pembangkit Listrik 35.000 MW

Menteri ESDM Yakin Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Berjalan Pembangunan pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) menjadi program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 5 tahun ke depan. Kementerian ESDM yakin, proyek besar penyediaan listrik tersebut bukan sekadar impian belaka.

"Saya kira kami optimistis program ini akan berjalan," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Sudirman menyampaikan ini usai menjadi pembicara acara diskusi bertajuk 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita', di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).

Menurut Sudirman, megaproyek tersebut bakal menghadapi tantangan dalam perjalanannya selama jangka waktu lima tahun. Namun, kondisi tersebut bisa dituntaskan, dengan mencari solusi dan memperkuat koordinasi antarkementerian.

"Proyek besar selalu ada hambatan, tapi kita terus waspada dan lihat realitas ke bawah agar kita terus kreatif mencari solusi," kata Sudirman.

Pembangunan pembangkit 35 ribu MW bertujuan menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara lebih merata. Bagaimana progres proyek ini?

"Sudah 19 persen konstruksi, 70 persen proses pengadaan dan sisanya persiapan," ucap Sudirman. (bbn/dnl)Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Butuh Rp 1.100 Triliun Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dalam jangka waktu lima tahun. Investasi megaproyek tersebut membutuhkan biaya lebih dari seribu triliunan rupiah.

"Seluruhnya untuk 35 ribu (MW) plus 7 ribu (MW) ini akan memerlukan investasi Rp 1.100 triliun dalam lima tahun ke depan," ucap Menteri ESDM, Sudirman Said, usai acara diskusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, bertajuk 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Mengawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita', di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).

Sudirman menjelaskan, dana proyek ini bersumber dari negara dan pihak swasta. Sebagian besar biayanya, menurut dia, akan diperoleh dari investor swasta.

"Dari sisi pembangkit, 30 ribu (MW) itu dibangun swasta, sementara 5.000 (MW) dibangun PLN," ujar Sudirman.

Lebih lanjut, Sudirman menuturkan, untuk membangkitkan listrik 35 ribu MW tersebut membutuhkan berbagai jenis sumber energi. Dia memastikan sumber energinya didominasi penggunaan batu bara.

"Sumber energinya 50 persen akan disediakan oleh batu bara, 25 persen gas, 25 persen energi baru terbarukan seperti angin, matahari, air, biomassa dan geothermal," ucap Sudirman.

Pembangunan pembangkit 35.000 MW bertujuan menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara lebih merata. Sudirman optimistis, pemerintah bisa merealisasikan program tersebut. (bbn/dnl)Jurus Menteri ESDM Kebut Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Sejumlah jurus sudah disiapkan Kementerian ESDM untuk segera merealisasikan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam waktu 5 tahun. Megaproyek Rp 1.100 triliun ini, bertujuan menyediakan akses penerangan listrik bagi masyarakat Indonesia secara merata.

Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, langkah percepatan yang disiapkan dalam proyek ini menyangkut ragam yang antara lain penyediaan lahan, negosiasi harga, pengurusan izin, kinerja developer dan kontraktor, serta koordinasi lintas sektoral.

"Satu per satu solusi kan kita temukan. Misalnya dalam soal percepatan penunjukkan, kami sudah punya Permen (Peraturan Menteri) yang memungkinkan PLN itu menunjuk langsung pembangun pembangkit tenaga listrik yg punya kapasitas untuk ekspansi," ucap Sudirman, usai diskusi 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita' di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).

Soal negosiasi harga, Sudirman memiliki solusi yaitu menetapkan harga patokan tertinggi untuk IPP (independent power producer) dan excess power, seusai Permen ESDM No.3/2015. "Sehingga memudahkan PLN dalam menunjuk, jadi tak perlu lagi negosiasi lama-lama," katanya.

Untuk urusan finansial, Sudirman tidak punya kekhawatiran, karena minat investor swasta sangat besar. "Tapi memang kita belum menyeleksi. Kriterianya adalah para developer yang bersedia juga membangun kapasitas nasional, baik dari segi SDM maupun teknologi," tutur Sudirman.

Selain itu, proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini bisa cepat berjalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Maka solusinya dibentuklah Tim Nasional Lintas Kementerian.

"Kalau kita makin sering koordinasi dengan antar kementerian, saya kira semua masalah ini bisa kita atasi," ujar Sudirman. (bbn/dnl)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Pembangunan 35 Kota Baru

Rencana Pembangunan 35 Kota Baru di Era JokowiAda 35 Wilayah Pengembangan Strategis yang akan dibangun di era Pemerintaha‎n Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan, dari 35 WPS tersebut 9 di antaranya adalah WPS baru, yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di tanah air.

Pengembangan WPS, kata Hermanto, akan dibagi berdasarkan 3 kelompok pertumbuhan terpadu. "Pertama, adalah kawasan yang sudah terbangun terdiri dari 10 WPS, contohnya di utara Jawa, MBBPT (Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api) dan Kalimantan Timur," jelas dia saat berbincang dengan detikFinance, akhir pekan lalu.

Selanjutnya, sambung dia, adalah kelompok kawasan yang sedang berkembang terdiri dari 16 WPS, contohnya di Papua dan Palu (Sulawesi Tengah). "Ketiga adalah kelompok kawasan pertumbuhan baru sebanyak 9 WPS, contohnya pulau pulau terdepan, terluar dan perbatasan," sambungnya.

Untuk 9 WPS baru, lanjut dia, akan dibangun infrastruktur penunjang untuk melengkapi kebutuhan pembangunan kota baru sebagai pusat kegiatan industri dan ekonomi. Jadi 9 WPS tersebut adalah:

● Jayapura-Merauke
● Kupang-Atambua
● Pulau Lombok
● Tanjung-Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap
● Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari
● Labuan Bajo-Ende
● Pulau Sumbawa
● Temajuk-Sebatik
● Nabire-Enarotali-Wamena

"Untuk WPS baru seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa perlu dibuatkan infratruktur pendukung perkotaan, untuk mendukung pembangunan kota baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk kawasan lain yang sudah memiliki kota, tinggal mengoneksikan infrastruktur antar wilayahnya saja," pungkas dia. (dna/dnl)Bangun 35 Kota Baru, Pemerintah Tiru JepangKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), tengah menyiapkan 35 Kota Baru yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Konsep ini bisa dibilang terinspirasi dari keberhasilan Jepang.

Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengatakan, kunci keberhasilan pemerintah Jepang dalam mengembangkan pemerataan ekonomi ada pada konektivitas antar wilayahnya, sekaligus pemusatan kegiatan industri wilayah sesuai potensi wilayah itu sendiri.

"Kita bisa contoh Tokyo-Osaka di Jepang. Pemerintah Jepang fokus di konektivitasnya. Ada jalan, ada shinkansen, ada yang lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya dua wilayah ini bisa berkembang berbarengan. Pusat ekonomi di satu lokasi, pusat produksi di lokasi lainnya. Kemudian, wilayah-wilayah yang ada di sepanjang jalur kereta, dan jalan itu bisa ikut berkembang," ujarnya kepada detikFinance, Senin (3/8/2015).

Pemusatan kegiatan industri kawasan, lanjut dia, dimaksudkan untuk menghidarkan persaingan antar wilayah dan tumpang tindih pembangunan. Sehingga, masing-masing wilayah punya produk unggulan masing-masing. Hal ini lah yang menurutnya kurang diperhatikan Indonesia.

"Selama ini kita nggak pernah memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan kesesuaian potensi lokalnya. Akhirnya bangun kota yang nggak terkonsep, kawasan industri, pusat pangan, pusat bisnis numpuk di satu lokasi. Padahal, lokasi lain bisa dikembangkan satu kota baru yang pusat industrinya terfokus," tuturnya.

Pemusatan kegiatan industri sesuai potensi kawasan ini terbilang ampuh menjadikan Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia.

"Fokus utama pengembangan wilayah di Jepang disesuaikan dengan potensi wilayahnya seperti kawasan industri Tokyo, Nagoya dan Osaka serta satu kawasan Pariwisaita Kyoto. Masing-masing punya keunggulan produknya sendiri. Jadi tidak saling bersaing, justru saling melengkapi," tutur dia.

Pola pengembangan wilayah seperti ini juga berhasil diterapkan sejumlah negara seperi India dengan pengembangan Delhi-Mumbai, juga Boston-Washington di Amerika Serikat (AS).

"Indonesia juga akan menerapkan seperti itu. Konektivitasnya diperhatikan. Kalau konektivitas sudah lalu apa? Lalu infrastruktur wilayahnya. Infrastruktur wilayah dikembangkan sesuai dengan potensi lokalnya," tegas dia. (dna/ang)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

★ Proyek Gas Terintegrasi Terbesar di RI

Jokowi Akan Resmikan Proyek Gas Terintegrasi Terbesar di RI Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan meresmikan mega proyek terintegrasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) milik PT Pertamina. Ada empat proyek yang meliputi dari hulu hingga hilir migas yang sebagian sudah jadi dan sisanya pabrik amonia yang masih groundbreaking.

Lokasi ‎proyek berada di Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya di Kabupaten Banggai.‎ Ini merupakan proyek terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia yang digarap oleh perusahaan dalam negeri.

Dari informasi yang diterima detikFinance, Minggu (2/8/2015) Jokowi dijadwalkan datang sekitar pukul 13.00 WITA. Didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Selain itu, hadir juga Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Utama Medco Energi Lukman Mahfoedz beserta jajaran lainnya.

Adapun keempat proyek tersebut adalah,

★ Pertama Join Operating Body (JOB)‎ Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah (PTMS) yang mengelola satu Central Processing Plant (CPP) dengan kapasitas produksi total 310 MMSCFD.

★ Kedua, kilang LNG (Liquified Natural Gas) Donggi Senoro dengan kapasitas 2,1 MTPA‎ yang akan menerima pasokan dari JOB PMTS 250 mmscfd dan dari Matindok pengembangan proyek 85 MMCFD. Dari kilang ini akan berlangsung pengapalan perdana ke terminal regasifikasi Arun di Aceh.

★ Ketiga, adalah pabrik amonia yang dikelola oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Kapasitasnya mencapai 0,7 MTPA. Peletakan batu pertama atau groundbreaking akan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi.

★ Keempat, adalah lapangan GG berkapasitas produksi 31 MMCFD dan 150 barel kondensat per hari dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North Swest Java (PHE-ONWJ). (hen/hen)Pertamina dan Medco Sukses Bangun Kilang Tercepat Hasilkan LNG PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk yang tergabung dalam‎ Join Operating Body Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah ‎(JOB PMTS) berhasil mengembangkan kilang Donggi-Senoro LNG.‎

Waktu yang dibutuhkan untuk sampai tahap produksi pasca pembangunan kilang hingga menghasilkan gas alam cair (liquified natural gas/LNG), sangat singkat. Kilang LNG menghasilkan gas alam yang sudah diubah menjadi cair sehingga bisa diangkut kapal.

Director of Development Medco Energi Internasional Eka Satria menuturkan proses uji coba hingga menghasilkan gas alam cair hanya memakan waktu selama 10 hari. Dibandingkan proyek lainnya di dunia yang memakan waktu hingga setahun.

"Salah satu keberhasilan yang membanggakan pada proyek pengembangan gas Senoro ini juga terlihat pada masa commissioning (uji coba), yaitu masa antara selesai proyek hingga menghasilkan LNG, termasuk salah satu yang tercepat di dunia, hanya dalam waktu kurang dari 10 hari telah berhasil, sementara proyek kilang lainnya bisa membutuhkan waktu sampai setahun baru bisa memproduksi LNG," ujar Eka‎ di Central Processing Plant (CPP) Banggai, Minggu (2/8/2015).

Kegiatan eksplorasi migas dilakukan sejak 1998. Kemudian pada 2000 dilakukan pengembangan ketiga lapangan gas. Lima tahun kemudian pembangunan menggunakan skema hilir LNG untuk meningkatkan nilai keekonomian.

Pada 2009 disepakati penyaluran gas dengan Donggi Senoro LNG (DSLNG) untuk ‎memasok 250 mmscfd, penunjukan kontraktor EPC kepada konsorsium Tripatra-Samsung serta persetujuan penyaluran gas untuk PAU dan PLN. Di 2014, didapatkan produksi gas 310 MMSCFD.

Menurut Senior Plan & Control Project JOB Tomori, Herry Wijanto, pihaknya beroperasi selama kurang lebih 30 tahun hingga 2027. JOB Tomori beroperasi di Kabupaten Banggai dengan estimasi produksi gas yang akan dihasilkan sebanyak 310 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day).

Herry mengatakan pihaknya mengelola fasilitas Central Processing Plant (CPP) yang memproses gas dari pengembangan Blok Senoro-Toili.

"Dari produksi itu sebanyak 250 MMSCFD akan didistribusikan kepada DSLNG, kemudian saat pabrik pupuk Amoniak milik PT Panca Amara Utama siap berproduksi maka akan disuplai sebanyak 55 MMSCFD, termasuk juga akan mensuplai gas untuk kebutuhan PLN," ujar Herry pada kesempatan yang sama.

Kilang LNG Donggi Senoro merupakan proyek kilang LNG pertama yang dikembangkan dengan skema hilir yang memisahkan pengembangan gas di hulu dengan pembangunan kilang LNG di hilir.

Di bagian hulu, pengembangan gas dilakukan oleh JOB PMTS sebagai pengelola Blok Senoro Toili dan Pertamina EP MGDP sebagai pengelola Blok Matindok. Keduanya ditargetkan memasok gas ke kilang Donggi-Senoro LNG yang berkapasitas 2,1 MTPA.

Kilang DSLNG berlokasi di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulteng, sebagai proyek kilang LNG keempat di Indonesia.Pengiriman Pertama LNG Donggi Senoro Pakai Kapal 'Raksasa' Kilang LNG (Liquified Natural Gas) atau gas alam cair Donggi Senoro di Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) telah resmi produksi pada Juni 2015. Kegiatan pengiriman LNG perdana berlangsung hari ini ke Terminal Penerima dan Regasifikasi Gas di Arun, Aceh.

"Hari ini pengapalan pertama, akan dikirimkan ke Arun," kata Presiden Direktur Donggo Senoro LNG Gusrizal saat berbincang di kilang DSLNG, Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu (2/8/2015).

Gas yang dikirimkan‎ adalah sebanyak 125.000 meter kubik. Menggunakan kapal LNG Maleo yang punya panjang 272 meter dan lebar 47 meter, dengan bobot mati 66.892 dwt.

Menurut Gusrizal, ini adalah sebagai langkah pemenuhan kebutuhan gas untuk kebutuhan domestik khususnya industri di Aceh dan Medan.

"Volumenya 125.000 meter kubik," sebutnya.

Kilang LNG Donggi Senoro berkapasitas 2,1 million ton per annum (MTPA) dengan investasi senilai US$ 2,8 miliar. Investasi kilang tersebut telah mejadi kunci bagi upaya pengembangan dan monetisasi cadangan gas yang 30 tahun belum dikembangkan di Sulawesi Tengah.

"Investasi yang kita keluarkan adalah US$ 2,8 miliar hanya untuk kilang DSLNG,"‎ imbuhnya.

Kilang LNG Donggi Senoro yang dikelola oleh PT Donggi Senoro LNG tersebut merupakan kilang LNG yang dibangun dengan model hilir pertama di Indonesia, tidak membebani negara untuk investasinya dan memberikan multiplier efek yang tinggi bagi perekonomian nasional dan setempat.

Proyek ini merupakan proyek kilang LNG pertama di Indonesia yang melibatkan perusahaan-perusahaan Asia, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional Tbk, Mitsubishi Corporation, Korea Gas Corporation (KOGAS) tanpa melibatkan major oil and gas companies.

Rencananya pengiriman perdana ini akan diresmikan ‎langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bersamaan dengan peresmian beberapa proyek Pertamina terintegrasi dari hulu hingga hilir.

★ Pertama, Join Operating Body (JOB)‎ Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah (PTMS) yang mengelola satu Central Procesing Plant (CPP) dengan. Kapasitas produksi total 310 MMSCFD.

★ Kedua, kilang LNG (Liquified Natural Gas) Donggi Senoro dengan kapasitas 2,1 MTPA‎ yang akan menerima pasokan dari JOB PMTS 250 mmscfd dan dari Matindok pengembangan proyek 85 MMCFD. Dari kilang ini akan berlangsung pengapalan perdana ke terminal regasifikasi Arun.

★ Ketiga, adalah pabrik ammonia yang dikelola oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Kapasitasnya mencapai 0,7 MTPA. Peletakan batu pertama atau groundbreaking akan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi.

★ Keempat, adalah lapangan GG berkapasitas produksi 31 MMCFD dan 150 barrel kondensat per hari dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North Swest Java (PHE-ONWJ).Proyek Gas di Sulteng yang Diresmikan Jokowi Senilai US$ 5,6 Miliar Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meresmikan proyek terintegrasi sektor gas pertama dan terbesar di Indonesia. Proyek ini terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan total investasi sebesar US$ 5,6 miliar.

Ada empat proyek yang meliputi dari hulu hingga hilir migas yang sebagian sudah jadi dan sisanya pabrik amonia yang masih groundbreaking.

"Total investasi untuk seluruh proyek ini US$ 5,6 miliar," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat memberikan laporan kepada Presiden Jokowi di peresmian di kilang Donggi Senoro LNG, Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (2/8/2015).

‎Sudirman menuturkan,
★ Pertama, Join Operating Body (JOB)‎ Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah (PTMS) yang mengelola satu Central Processing Plant (CPP) dengan kapasitas produksi total 310 MMSCFD. Nilai investasinya adalah US$ 1,2 miliar.

★ Kedua, kilang LNG (Liquified Natural Gas) Donggi Senoro dengan kapasitas 2,1 MTPA‎ yang akan menerima pasokan dari JOB PMTS 250 mmscfd dan dari Matindok pengembangan proyek 85 MMCFD. Dari kilang ini akan berlangsung pengapalan perdana ke terminal regasifikasi Arun, hari ini.

"Total investasinya mencapai US$ 2,8 miliar‎," imbuhnya.

★ Ketiga, adalah pabrik ammonia yang dikelola oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Kapasitasnya mencapai 0,7 MTPA dengan nilai investasi US$ 800 juta.

"Terakhir dari lapangan GG berkapasitas produksi 31 MMCFD dan 150 barel kondensat per hari dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ). Investasinya US$ 150 juta,"‎ papar Sudirman. (mkl/hen)Kekayaan Alam Harus Diolah di RI Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan megas proyek gas terintegrasi Donggi Senoro di Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) senilai US$ 5,6 miliar. Jokowi menekankan sumber energi yang ada harus mampu dimaksimalkan di dalam negeri untuk mendorong industri lokal agar menciptakan nilai tambah.

"Kita negara yang besar dengan kekayaan alam dengan bahan mentah yang macamnya banyak sekali, ini lah yang harus dihilirsasi, ini harus ada pemikiran untuk reindustrialisasi besar-besaran," kata Jokowi saat meresmikan Mega Proyek Gas Integrasi Pertamina, Banggai, Sulteng, Minggu (2/8/2015).

Jokowi mengatakan hasil gas Donggi Senoro harus bisa dimanfaakan oleh industri dalam negeri. Gas alam yang diolah menjadi LNG di kilang Banggai Sulteng dipasok ke Aceh untuk keperluan industri dan pembangkit listrik PLN dan lainnya.

Jokowi mencontohkan proses nilai tambah sangat diperlukan Indonesia yang selama ini banyak menjual mentah sumber daya alam. Ia mencontohkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harus diolah di dalam negeri, termasuk sektor mineral.

"Untuk bisa menopang itu harus ada energi yang dibangun, energi yang dipakai, dari mana, salah satunya adalah yang diresmikan sekarang. Maka itu proyek terintegrasi harus dibangun, di semua daerah. Energi yang terintegrasi dengan industri. Ini akan berikan dampak besar bagi negara kita," kata Jokowi.

Ia mendorong para pemerintah daerah menyiapkan kawasan-kawasan industri baru skala besar dan terintegrasi dengan sumber energi.

"Kalau menyiapkan jangan tanggung-tanggung. Saya sudah sampaikan yang dulu-dulu itu disiapkan hanya 10 -15 hektar itu buat apa, nggak menarik, 1000-2000 hektar itu baru menarik. Itu investor besar pasti yang datang," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi meresmikan beberapa proyek Pertamina terintegrasi dari hulu hingga hilir. Acara ini dihadiri oleh jajaran Pertamina, Menteri ESDM, Medco dan lainnya.Jokowi Siap Jadi Beking Proyek Gas Donggi Senoro Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) disiapkan jadi kawasan terintegrasi sektor gas dari hulu hingga hilir termasuk pengembangan industri olahan. Presiden Jokowi siap menjadi 'beking' Menteri ESDM dan Pertamina untuk mengembangkan proyek Gas Donggi Senoro senilai US$ 5,6 miliar ini.

"Saya minta ‎kepada menteri ESDM, serta Pertamina dalam pengembangan proyek ini, betul-betul dikawal terintegrasi lapangannya, tidak hanya dalam laporannya terintegrasi. Hulu hilir, dari produsen gas pembangkit listrik maupun LNG," seru Jokowi saat meresmikan Mega Proyek Integrasi Pertamina, Minggu (2/8/2015).

Ia mengatakan para menteri dan direksi Pertamina tak perlu takut bila menghadapi hambatan. Jokowi siap pasang badan bagi para jajarannya bila menghadapi masalah yang lebih besar.

"Bila perlu back up politik dari presiden, silakan sampaikan ke saya. Malah kadang banyak proyek, dan investasi besar memerlukan dukungan politik di lapangan. Itu bagian saya. Kadang-kadang menteri kan juga ngeri," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun kembali bercerita soal pentingnya seorang menteri mendapat dukungan dari seorang presiden. Misalnya dalam kasus penenggelaman kapal pencuri ikan yang perlu waktu lama karena diduga ada beking 'orang besar' dalam kasus tersebut. Ia sempat memberi perintah sampai 4 kali ke jajaran di bawahnya.

"Ketiga saya panggil kenapa sih itu nggak ditenggelamkan. Kemudian baru cerita, pak ini bekingnya orang-orang besar. Kaget saya. ‎Lah beking Bu Menteri itu siapa? Saya memang orangnya kurus, tapi saya berikan dukungan 100%. Sekalai lagi saya perintahkan tenggelamkan. Baru ditenggelamkan," kata Jokowi disambut tawa.

Ia menegaskan bahwa jajarannya tak perlu takut bila menghadapi masalah, termasuk bila menghadapi persoalan beking membeking. "Itu orang pikir yang melakukan pasti bekingnya gede. Ya sangat gede. Bekingnya presiden. Kurang apalagi. Ini banyak di negara kita hal seperti itu. Tapi untuk kepentingan nasional, pasti saya lakukan," katanya.

Menurutnya dengan total produksi gas Donggi Senoro sebesar 415 mmscfd, Jokowi berharap proyek ini bisa terus memasok gas kebutuhan pembangkit listrik, pabrik amonia, kilang LNG dan lainnya.

"Proyek, Donggi Senoro ini merupakan yang pertama pengembangan kawasan hulu dan hilir, dulu digarap, hilirnya juga harus diteruskan. Dilakukan dengan skema baru. Dengan skema ini pemerintah nggak menanggung skema‎ cost recovery sekitar US$ 2,8 miliar. Sehingga pengembangan hulu bisa dioptimalkan," katanya. (hen/hen)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

[Foto] Penggenangan Waduk Jatigede Ditunda

Foto udara Waduk Jatigede yang belum tergenang air di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (1/8). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Penggenangan waduk yang direncanakan akan dilakukan pada 1 Agustus 2015 akhirnya ditunda karena proses pembayaran dana ganti rugi kepada warga yang bermukim di area genangan tersebut belum selesai yakni baru sekitar 3.000 bidang tanah yang sudah terbayar dari sekitar 11.000. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Warga melihat Waduk Jatigede yang belum tergenang air di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (1/8). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pengendara motor melintas di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (1/8). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

  ✈️ Antara  

Baca Selanjutnya

★ 3 Kapal Perang Milik Armabar Produksi Dalam Negeri

[Dok.Armabar] ○

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI A. Taufiq. R meresmikan tiga kapal perang KRI Surik-645, KRI Siwar-646 dan KRI Parang-647 KCR 40 di Demaga Yos Sudarso Mako Lantamal IV Batu Hitam Tanjungpinang. Tiga kapal itu diproduksi di dalam negeri.

Dalam siaran pers yang disampaikan Dispen Lantamal IV, Sabtu (1/8/2015), Pangarmabar Laksamana Muda TNI A Taufiq menyerahkan R kepada ketiga komandan KRI serta didampingi Komandan Satuan Kapal Cepat Armada Barat Kolonel Laut (P) Suwito.

"Ketiga Kapal Cepat Rudal (KCR-40) sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan wilayah barat yang kondisinya lautnya relatif dangkal serta mempunyai gugusan pulau yang banyak sehingga memiliki daya pukul hit and run, ketiga kapal juga memiliki persenjataan antara lain meriam Kaliber 20 mm, meriam 12,7 mm dan senjata andalan yaitu rudal C-705," jelas Taufiq.

Dikatakan pula bahwa ketiga Kapal Cepat Rudal (KCR-40) produksi PT. Palindo Marine Shipyard Batam hasil karya putra-putri bangsa Indonesia dan akan bergabung memperkuat Satuan Kapal Cepat (Satkat) Armada Barat yang berpangkalan di Mentigi Tanjung Uban Kepulauan Riau.

Beberapa waktu lalu ketiga kapal ini KRI Surik-645, KRI Siwar-646 dan KRI Parang-647 diluncurkan pada tanggal 12 September 2014. Tiga (3) kapal tersebut telah dikukuhkan dan diresmikan masuk ke jajaran TNI AL oleh Menteri Pertahanan, Prof. Dr. Purnomo Yusgiantoro pada tanggal 27 September 2014 di Batam.

"Kalian tumbuhkan kebanggaan karena anda merupakan prajurit pilihan yang dipercayakan untuk mengawaki alutsista ini," tambah Taufiq.

Di samping itu pula Pangarmabar menekankan agar alutsista dirawat sebaik-baiknya karena dibeli rakyat Indonesia dan dipercayakan kepada Angkatan Laut untuk mengoperasionalkanya.

"Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia," tutup Taufiq.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Polemik pemberian Soekarno award kepada pemimpin Korut

Rencana pemberian penghargaan Soekarno Award kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, seharusnya dilatari kepentingan agar Korea Utara dapat lebih membuka diri kepada dunia. Rencana pemberian penghargaan Soekarno Award kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, seharusnya dilatari kepentingan agar Korea Utara dapat lebih membuka diri kepada dunia. ★

Hal itu diutarakan peneliti LIPI, Adriana Elisabeth menanggapi pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri yang akan memberikan penghargaan tersebut.

"Yang perlu ditanyakan adalah niatnya, apakah penghargaan itu akan membuat Korea Utara akan menjadi lebih terbuka," kata peneliti LIPI Adriana Elisabeth kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (31/07) malam. Pada tahun 2001 lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kim Il-sung, bertepatan dengan peristiwa 100 tahun kelahiran Bung Karno. ★

Menurut Adriana, masalah utama Korut sekarang adalah sikap tertutup para pemimpinnya, sehingga dunia tidak mengetahui secara persis tuduhan PBB adanya pelanggaran HAM berat di negara tersebut.

"Korea Utara harus diberi hak jawab atas tuduhan itu, tetapi masalahnya Korut tertutup, sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sana," kata Adriana.

Sementara, pengamat politik FISIP UGM Arie Sujito mengatakan, rencana pemberian penghargaan kepada pemimpin Korut itu lebih sebagai "simbol" terhadap keberanian pemimpin Korut melawan negara-negara maju.

"Tetapi itu bukan berarti bahwa pada sisi-sisi yang lain itu semua terpenuhi, misalnya prinsip-prinsip penghormatan HAM," kata Arie.Soal pelanggaran HAM di Korut Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dia dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim" (neo-kolonialisme imperialisme) ★

Secara terpisah, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dia dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru".

Anak ketiga Presiden Sukarno ini menambahkan, penghargaan itu diberikan juga karena "komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia, kemanusiaan dan keadilan," kata Rachmawati kepada BBC Indonesia, Jumat (31/07) malam.

Ditanya apakah pihaknya tidak memasukkan laporan PBB tentang adanya dugaan pelanggaran HAM berat di Korut dalam kriteria penilaian calon penerima penghargaan, Rachmawati mengatakan tuduhan itu lebih merupakan "propaganda politik" pihak-pihak tertentu.

"Kami sudah berbicara dengan Duta besar Korut, bahwa sebetulnya tidak begitu. Itu propaganda pihak tertentu," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang situasi dunia yang sudah berubah jika dibandingkan ketika Presiden Sukarno masih berkuasa, Rachmawati mengatakan "substansinya belum berubah".

"Masih saja ada (negara) satu-sama lain masih ingin mendominasi, ingin memaksakan kehendaknya," katanya.

Rencananya, penghargaan itu akan diberikan melalui perwakilan pemerintah Korea Utara di Indonesia dalam waktu dekat.

Pada tahun 2001 lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kim Il-sung, bertepatan dengan peristiwa 100 tahun kelahiran Bung Karno.

  ♞ BBC  

Baca Selanjutnya

Saat Pertemuan Wapres JK dengan Presiden Erdogan

Wapres JK dan Presiden Erdogan bicarakan soal industri pertahanan.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jumat (31/7/2015). (Antara) ○

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia membuka hubungan ekonomi perdagangan di tingkat lebih tinggi dengan Turki.

Hal itu disampaikan Wapres saat menemui Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/8/2015).

"Ya tentu kami berbicara panjang lebar tentang mempererat kembali hubungan ekonomi, bagaimana kita membuka hubungan perdagangan yang lebih tingi lagi," kata Jusuf Kalla.

Kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi perdagangan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan mengenai komitmen investasi di antara kedua negara.

"Soal industri pertahanan juga, kemarin sudah dibicarakan dengan (Presiden) Joko Widodo tentang hal itu, tentu bagaimana komisi perdagangan itu kita sudah bicarakan, nanti akan ada realisasi 'joint industry'," jelasnya.

Turki merupakan mitra strategis Indonesia, di mana kedua negara mempunyai hubungan kerja sama ekonomi yang sangat baik. Perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai hampir 2,5 miliar dolar AS pada 2014.

Produk-produk ekspor dari Indonesia ke Turki antara lain karet alam, serat sintetis, kelapa sawit, sandal, dan sepatu. Sedangkan produk impor ke Indonesia dari Turki berupa tepung terigu dan produk listrik.

Nilai perdagangan bilateral kedua negara tersebut mengalami surplus hingga mencapai 415 juta dolar AS.

Selain hubungan kerja sama ekonomi, Indonesia dan Turki juga telah menjalin hubungan diplomatik yang berlangsung selama 65 tahun sejak 1950.

Presiden Erdogan melawat Indonesia sejak Jumat (30/7/2015), dan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo serta pimpinan DPR RI.

Agenda kunjungan kenegaraan Erdogan itu antara lain membicarakan hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi perdagangan, persenjataan dan penjagaan perdamaian. (*)Presiden Turki Belajar Menangani Konflik dari IndonesiaWakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dalam kunjungannya ke Indonesia Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan antara lain belajar penanganan konflik di Aceh untuk menyelesaikan seteru di negaranya.

"Kita juga bicara tentang bagaimana perdamaian masing-masing, seperti contoh bagaimana (penyelesaian konflik) Aceh. Dia (Erdogan) mempelajari bagaimana menyelesaikan konflik Aceh, sebagai bahan untuk penyelesaian konflik mereka di sana (Turki)," kata Wapres Kalla usai bertemu Presiden Erdogan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/8/2015) siang.

Ancaman penyebaran paham Islam radikal untuk membentuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) salah satunya masuk melalui Turki. Presiden Erdogan pun mengeluhkan banyaknya warga bersenjata yang hendak bergabung dengan kelompok ISIS melalui negaranya.

Turki adalah negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, sehingga banyak warga negara asing yang gagal masuk ke Suriah tertahan di Turki.

"Kita (Indonesia dan Turki) masing-masing menghadapi suatu gejala yang sama, yaitu ISIS. Tetapi memang lebih berat (kondisinya) di Turki daripada di sini (Indonesia)," kata Wapres.

Presiden Erdogan melawat Indonesia sejak Jumat (30/7/2015) dan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo serta pimpinan DPR RI. Agenda kunjungan kenegaraan Erdogan itu antara lain membicarakan hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi perdagangan, persenjataan dan perdamaian.

  ★ antara  

Baca Selanjutnya