blog-indonesia.com

N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

N 219

Pesawat karya anak bangsa, kerjasama BUMNIS diproduksi PT DI - Indonesia Teknologi

Drone LEN

Drone Bersenjata karya LEN - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KN Tanjung Datu 1101

KN Tanjung Datu 1101 Bakamla, kapal patroli 110m produksi PT Palindo

KRI I Gusti Ngurah Rai 332

PKR 10514 class, Kapal frigat produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KN 321 Pulau Nipah

KN Pulau Nipah 321 Bakamla, kapal 80 m produksi PT Citra Shipyard, Batam

KRI Bung Karno 369

KRI Bung Karno 369 produksi PT Karimun Anugrah Sejati

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Torani 860

Kapal patroli 40 m produksi beberapa galangan kapal di Indonesia, telah diproduksi diatas 10 unit - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

X18 Tank Boat Antasena

Tank Boat Antasena produk kerjasama PT Lundin dengan Pindad - Indonesia Teknologi

Sentry Gun UGCV

Kendaraan khusus tanpa awak dengan sistem robotik yang dirancang PT Ansa Solusitama Indonesia - Indonesia Teknologi

MT Harimau 105mm

Medium tank dengan kanon 105 mm produksi PT Pindad - Indonesia Teknologi

Badak FSV 90mm

Kendaraan tempur dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

MLRS Rhan 122B

Kendaraan militer multilaras sistem roket Rhan 122B produksi PT Delima Jaya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

MCCV

Mobile Command Control Vehicle (MCCV) kerjasama dengan PT PT Bhinneka Dwi Persada - Indonesia Teknologi

Ganilla 2.0

Kendaraan khusus dapur lapangan produksi PT Merpati Wahana Raya - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Maung 4x4

Kendaraan taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Turangga APC 4x4

Kendaraan militer taktis produksi PT Tugas Anda dengan chassis kendaraan Ford 550 - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

ILSV

Kendaraan taktis Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) produksi PT Jala Berikat Nusantara Perkasa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Selasa, 28 Oktober 2014

DRU Lampung Tertutup Soal Insiden Kebakaran KRI Teluk Bintuni

Smoga cepat teratasi KRI Teluk Bintuni mengalami insiden kebakaran, Minggu malam, meski sudah berhasil ditangani, hingga sore ini tak satupun petinggi PT DRU selaku pembuat kapal yang bersedia menceritakan kronologisnya | Dok

PT Daya Radar Utama (DRU) Lampung masih tertutup soal insiden kebakaran pada KRI Teluk Bintuni yang terjadi tadi malam. Pantauan langsung Saibumi.com di lokasi PT DRU Lampung di Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara KM 12 Srengsem, Panjang, Bandar Lampung, Senin 27 Oktober 2014.

"Maaf, tidak boleh masuk yah. Soalnya para pimpinan lagi keluar," langsung kata salah satu security begitu Saibumi.com parkir di depan pintu pagar utama. Waktu ditanya siapa saja para pimpinan PT DRU yang keluar, pemuda bertubuh gemuk itu terdiam sambil menghubungi seseorang via HT. "Maaf tetap nggak bisa masuk. Soalnya para pimpinannya lagi meeting!," katanya kembali memberi alasan berbeda.

Masih di areal depan pagar pintu masuk PT DRU, kembali Saibumi.com menghubungi para petinggi PT DRU lewat ponsel. Tapi hasil masih nihil. "Aduh, belum bisa omong apa-apa yah. Soalnya masih dalam investigasi secara internal dan eksternal. Jadi, tidak ada yang bisa diberi tahu. Tapi tadi perwira tinggi dari Kemenhan (Kementerian Pertahanan) sudah datang kok," kata Kepala Bagian Umum PT DRU Lampung Yahya singkat saat kebetulan bertemu di areal parkir PT DRU.

Langkahnya bergegas memasuki pintu pagar yang langsung tertutup rapat begitu kakinya menginjak halaman dalam PT DRU Lampung. Terlihat dari sisi pintu pagar, halaman depan dipenuhi oleh beragam kendaraan termasuk kendaraan Pomal.

"Bang, ijin ambil foto tampak depan yah," tanya Saibumi.com. "Aduh, jangan. Tidak boleh ambil foto yah, nanti kami yang kena marah," kata security itu lagi sambil tersenyum terpaksa.

Sebelumnya terjadi insiden kebakaran di KRI Teluk Bintuni. Informasi terbaru dari salah satu petugas pemadam disebutkan bahwa kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting listrik. "Katanya ada instalasi listrik yang bermasalah di kapal. Lagi dibenerin. Eh, korslet jadilah kebakaran. Lokasinya diruang atas yang banyak tombol dan ada kursi besarnya. Ada empat damkar yang diturunkan. Dua mobil dari BPBP pos pusat, satu mobil dari Bumi Waras dan satu mobil lagi dari Tanjung Karang Timur. Sampai sekitar jam 9-an asap masih tebal yah," papar petugas tersebut rinci.(*)

  ★ saibumi  

Hentikan Ego Sektoral

Tidak Ada Lagi Visi & Misi Menteri ... Suasana sidang kabinet perdana yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai pelantikan para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). MI/Panca SyurkaniSuasana sidang kabinet perdana yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai pelantikan para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). MI/Panca Syurkani

Presiden Joko `Jokowi` Widodo meminta seluruh anggota kabinet tak lagi memaparkan visi misi begitu berkantor di kementerian masing-masing. Jokowi meminta menteri langsung bekerja menjalankan visi misi utama presiden semasa kampanye.

"Tidak ada lagi visi dan misi menteri. Yang ada hanya program operasional menteri. Kita harus bekerja garis lurus," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet perdana di Kantor Presiden, Senin (27/10/2014).

Sidang Kabinet dihelat tak lama setelah Jokowi melantik seluruh anggota Kabinet Kerja. Hadir seluruh anggota kabinet serta Kapolri dan Panglima TNI.

Jokowi menegaskan, seluruh kementerian harus menghentikan ego sektoral ketika pemerintahan berjalan. Semua menteri harus memulai tradisi baru dengan menjalankan lintas-sektor dan lintas-kementerian.

"Sinergi tak hanya di Kemenko, namun bisa lintas Kemenko," ungkap Jokowi.

Meski bisa langsung bekerja, toh Jokowi meminta, seluruh menteri memerhatikan struktur kementerian, anggaran, dan organisasi sebelum memulai pekerjaan. Khusus untuk menteri yang mengalami perubahan, baik penggabungan maupun pemisahan, diminta langsung berkoordinasi dengan perangkat dirjen dan deputi yang ada selama ini.

"Sementara untuk kementerian baru, segera koordinasi dengan Setneg dan Kemenpan," tegas Jokowi.

Mengenai hambatan implementasi kebijakan yang selama ini menjadi sorotan publik, Jokowi memerintahkan seluruh menteri menemukan titik yang selama ini mengalami kebuntuan. "Lakukan totok nadi agar darahnya bisa mengalir deras. Lihat secara detail, identifikasi agar vitamin bisa dirasakan rakyat," tegasnya.

Sebagai catatan tambahan, Jokowi menyebutkan, pihaknya menempatkan Kemenpan atau Bappenas satu kelompok dengan Mensesneg. "Terutama untuk Bappenas yang bertugas untuk mengawal perencanaan visi misi presiden," katanya.


  ★ Metrotv  

Senin, 27 Oktober 2014

Bos BUMN Senjata yang Jadi Menteri ESDM Jokowi

//images.detik.com/content/2014/10/26/4/203613_sudirmansaid.jpgSudirman Said

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sudirman Said menjadi Menteri ESDM. Sebelum ditunjuk jadi menteri, Sudirman merupakan Direktur Utama PT Pindad (Persero).

Seperti diketahui, Pindad merupakan BUMN produsen berbagai jenis produk senjata. Pria kelahiran Brebes 16 April 1963 ini baru menjabat Dirut Pindad pada Juni 2014 lalu.

Dari berbagai sumber yang dilansir, Minggu (26/10/2014), Sudirman juga memiliki latar belakang keuangan. Dia juga pernah menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Pertamina menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno.

Selain itu Sudirman aktif memberantas korupsi dengan mendirikan ‎Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan pernah menjadi ketuanya.

Kemudian, Sudirman pernah menjabat Wakil Presiden Direktur PT Petrosea Tbk pada 6 Mei 2013. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai DirekturHuman Capital di Petrosea (2009-2010).

Selain itu, Beliau adalah Executive Director Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2013.

Tugas Menteri ESDM kabinet Jokowi-JK memang berat, karena Jokowi ingin menaikkan harga BBM subsidi yang kabarnya pada November 2014. Kemudian, Jokowi juga bertekad untuk memberantas mafia migas.(rrd/dnl)
Saya Aktif Gerakan Anti KorupsiDirektur Utama PT Pindad Sudirman Said hari ini diminta Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM. Ia mengaku selama ini aktif digerakan anti korupsi dan siap mendukung pemerintahan yang bersih.

"Saya saat ini masih di Pindad. Hari ini kita belum diperbolehkan bicara tentang program, Presiden Jokowi mempersilakan kalau rekan-rekan mau bertanya seputar riwayat pekerjaan," kata Sudirman ditemui di Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta dirinya untuk kerja keras dalam memimpin Kementerian ESDM. Belakangan ini kementerian ESDM menjadi sorotan publik terkait kasus korupsi yang menimap Mantan Menteri ESDM Jero Wacik dan Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Beliau menekankan bahwa sektor ini butuh kerja keras. Saya sehari-hari juga menghabiskan waktu untuk bekerja dan aktif diaktivitas anti korupsi dan clean governance. Jadi kemanapun saya pergi saya selalu membawa semangat tersebut," tutupnya.(rrd/hen)
Tanggapan Mantan Wamen//images.detik.com/content/2014/10/27/4/esdm.jpgDirektur Utama PT Pindad Sudirman Said diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM, ini tanggapan mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

"Kita optimis Pak Sudirman dapat pimpin Kementerian ESDM dengan baik, yang pasti saya mengucapkan selamat atas pengangkatan beliau sebagai Menteri ESDM dan selamat bekerja," kata Susilo kepada detikFinance, Senin (27/10/2014).

Susilo mengatakan, sebelum mengakhiri masa jabatannya, ia sudah menyusun dan menyiapkan program-program yang menjadi prioritas utama di Kementerian ESDM.

"Saya akan selalu siap mendukung beliau melaksanakan program-program ESDM yang sudah disiapkan dan akan diserahkan besok. Kita sudah inventarisir pekerjaan rumah bidang ESDM baik jangka panjang, menengah atau jangka panjang untuk beliau review, adjust sesuai dengan style beliau," tutupnya.(rrd/ang)


  ★ detik  

Industri Dalam Negeri Diutamakan

Menhan Ryamizard Ryacudu sudah punya pandangan soal penggunaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Dia menegaskan, industri pertahanan akan mengutamakan produksi dalam negeri.

"Industri dalam negeri harus diutamakan. Semua kita harus mandiri. Harus berdiri sendiri," jelas Ryamizard di halaman Istana Negara, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Ryamizard juga menegaskan, saat ini Alutsista yang digunakan pertahanan Indonesia dinilai sudah lumayan. Dia pun akan mengganti yang tidak layak pakai.

"Alutissta sudah bagus kita lihat dulu, saya harus profesional. Yang tidak bagus ya kita lihat bisa diapakan," tutup dia.(ndr/mad)
Munir Bilang Satu-satunya Jenderal yang Tak Terlibat HAM Ryamizard Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan dirinya bukan seorang pelanggar HAM. Bahkan dia mengutip kata-kata almarhum Munir aktivis HAM yang tewas dibunuh.

"Kamu tahu Munir, Munir bilang satu satunya jenderal yang tidak terlibat HAM cuma Jenderal Ryamizad," jelas Ryamizard di Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Ryamizard memang dikenal sebagai jenderal yang tegas. Tak heran kalau isu miring kerap dialamatkan pada dia. Tapi dia menjawab isu-isu itu.

"Saya nggak ada apa-apa, selama 35 tahun jadi tentara tidak ada saya melanggar HAM. Munir mengatakan seperti itu," jelas mantan KSAD ini.

"Begitu saya jadi kandidat menteri muncul deh isu-isu itu," tambah dia.


  ★ detik  

Minggu, 26 Oktober 2014

★ 7 Varian Panser Buatan PT. PINDAD Bandung

Anoa

P
T Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Varian panser generasi terbaru yang diluncurkan adalah tipe meriam 90mm dan amphibi buatan di pabrik Bandung, Jawa Barat. Untuk panser canon memakai persenjataan buatan Belgia sedangkan untuk paser amphibi menggandeng perusahaan asal Italia.

Harga per unit panser tipe meriam rencananya dipatok Rp 25-30 miliar per unit. Sedangkan varian amphibi dijual lebih murah.

Dalam situs resmi PT Pindad dikutip, Jumat (24/10/2014), Panser Anoa termasuk kategori produk PT Pindad jenis kendaraan khusus. PT Pindad (Persero) sejak tahun 1993, telah bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dalam upaya untuk mengembangkan teknologi fungsi kendaraan khusus, termasuk kendaraan anti-peluru untuk memenuhi permintaan pasar militer dan instansi.

Hingga saat ini Panser ANOA 6 X 6 yang telah di produksi mencapai kurang lebih 260 kendaraan dengan berbagai varian yang dibuat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Selain dua jenis Panser Anoa terbaru, Pindad sudah memproduksi beberapa jenis panser Anoa dengan berbagai fungsi dan tujuan, berikut jenisnya:
1. Anoa RCWS  Peralatan standart 
Winch 6 ton, Pioneer Set, Pemadam Kebakaran, Penyejuk Udara, Toolkit Pengemudi, Lampu-Peta, Jaring Kamuflase, Hydraulic Rear Rampdoor System, Smoke Grenade Dischargers cal. 66 mm; (3 right, 3 left)

 Fitur opsional 
Komunikasi (AM, FM Radio dan Intercom Set ; 2x12V-100 Amp baterai), GPS, NVG, Add -on Keramik lapis baja Armament ; RCWS-Cal 7,62 / 12,7 mm (Remote Control Weapon System). Senjata di bagian belakang Senapan Mesin Ringan 7,62 mm.
2. Anoa Recovery  Peralatan standart 
Winch 6 ton, Pioneer Set, Pemadam Kebakaran, Penyejuk Udara, Toolkit Pengemudi, Lampu-Peta, Jaring Kamuflase, Hydraulic Rear Rampdoor System, Smoke Grenade Dischargers cal. 66 mm; (3 right, 3 left)

 Fitur opsional 
Komunikasi (AM, FM Radio dan Intercom Set ; 2x12V-100 Amp baterai), GPS, NVG, Add -on Keramik lapis baja Armament ; RCWS-Cal 7,62 / 12,7 mm (Remote Control Weapon System). Senjata di bagian belakang Senapan Mesin Ringan 7,62 mm.
3. Anoa APC Armoured Personnel Carrier atau lebih dikenal dengan Anoa 6 x 6 APC.

 Peralatan standart 
Winch 6 ton, Pioneer Set, Pemadam Kebakaran, Penyejuk Udara, Toolkit Pengemudi, Lampu-Peta, Jaring Kamuflase, Hydraulic Rear Rampdoor System, Smoke Grenade Dischargers cal. 66 mm; (3 right, 3 left)

 Fitur opsional 
Komunikasi (AM, FM Radio dan Intercom Set ; 2x12V-100 Amp baterai) , GPS, NVG, Add -on Keramik lapis baja Armament ; RCWS-Cal 7,62 / 12,7 mm ( Remote Control Weapon System). Senjata di bagian belakang Senapan Mesin Ringan 7,62 mm.
4. Anoa Ambulance   Peralatan Standar 
Winch 6 ton, Pioneer Set, Pemadam Kebakaran, Penyejuk Udara, Toolkit Pengemudi, Lampu-Peta, Jaring Kamuflase, Hydraulic Rear Rampdoor System.

 Perlengkapan Medis 
First Aid Kit, 3 stretcher and 2 seat for 5 medics ; 1 Oxygen Regulator Unit 2x15 lt/200 bar; 2 Regulator Pressure; 1 Flowmeter; 1 Extra Regulator Unit 1x5 lt/200 bar Oxygen; Flowmeter, 3 Oxygen Supply Out Out; 1 Respirator Unit, and 1 Respirator Pump Unit; 1 Equipment Unit for First Aid; 1 Cabinet for 10 Infuse Botle, and 2x10 lt Jerrycan Water; 1 Tensimeter Unit; 1 Defibliator, 1 Presameter Unit; 1 Manual Resuscitator Unit; 1 Portable Resuscitator Unit; 1 Minot Surgery Kit; 1 Stethoscope, 1 Electro Cardiograph Unit; Electrical Suction (Ac/DC) Unit; 1 Halogen Examination Lamp, and 3x Socket 12 volt DC; Easy Cleaned Anti Slip Floor

 Fitur opsional 
Komunikasi (AM, FM Radio dan Intercom Set ; 2x12V-100 Amp baterai) , GPS, NVG, Fire Supression System; Add-on Ceramic Armoured.
5. Anoa Logistic   Perlengkapan Standar 
Winch 6 ton, Pioneer Set, Pemadam Kebakaran, Penyejuk Udara, Toolkit Pengemudi, Lampu-Peta, Jaring Kamuflase, Hydraulic Rear Rampdoor System.

Kargo Amunisi yaitu Ammunition Box, Ammunition Rack, Ammunition pay load 1,5 ton

Bahan Bakar, yaitu 2 ton Electrical Winch for Handling; Payload : Capacity of 1,600 litre in 8 pcs Full tank; 35 leife/minute fuel Pump capacity.
6. Anoa Ampibi [ARC]

Pindad berencana meluncurkan panser amphibi untuk pasukan kavaleri dan infanteri pada awal November 2014 di Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kelebihan panser ini, selain bisa beroperasi di darat juga bisa berjalan di atas air. Produk ini sebagai panser apmhibi pertama buatan dalam negeri, khususnya di pabrik PT Pindad, di Bandung, Jawa Barat.

"Amphibi jelas kemampuan masih speed 1-2 gelombang laut. Artinya baru cocok untuk kavaleri dan infanteri di daerah perbatasan yang ada sungainya," kata Direktur Produk Manufaktur PT Pindad Tri Hardjono kepada detikFinance Jumat (24/10/2014).

Tri menjelaskan panser Anoa versi amphibi dikembangkan melalui kerjasama dengan pihak Italia. Panser varian baru ini mampu membawa 10 personel dan 2 pengemudi.
7. Panser Anoa Canon Panser Anoa dilengkapi oleh senjata canon 90 mm. Teknologi Anoa canon ini mengadopsi teknologi panser Tarantula buatan Korea Selatan (Korsel) sedangkan teknologi persenjataan atau canon menggandeng Belgia.

"Ini kita dengan punya kemampuan teknologi Anoa. kita sudah bisa buat kerjasama dengan pemilik teknologi canon-nya (Belgia). Ini juga kelanjutan program Tarantula kerjasama dengan Korea Selatan," jelasnya.

Anoa versi canon mampu membawa 3 orang personil. Kemampuan manuver atau gerakan Anoa versi terbaru lebih gesit daripada versi lama.

Rencananya Anoa versi canon dan amphibi dipamerkan ke publik pada tanggal 5-9 November 2014 saat pagelaran Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. "Mau diluncurkan Indo Defence," ujarnya.

  ★ detik  

Sabtu, 25 Oktober 2014

Lion Akan Rombak Total Bandara Halim Perdanakusuma

Setelah memenangkan gugatan kasasi pengelolaan Bandara Halim PK pada bulan lalu, Maskapai Lion Air Grup bergerak cepat. Mereka akan merombak total bandara milik TNI Angkatan Udara tersebut. Tidak hanya terminal bandara yang akan dikembangkan, juga akan dibangun taxiway dan parallel taxiway serta akses menuju bandara tersebut. demikian diungkapkan Kepala Humas Lion Air, Edward Sirait hari ini, Selasa (14/10/2014).

Menurut pria yang akrab dipanggil Edo tersebut, Lion Grup sudah menganggarkan investasi sekitar Rp 5 triliun dan membentuk badan usaha Bandar udara bernama PT. Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

“Terminal akan kami kembangkan sehingga mampu menampung 11,5 juta pergerakan penumpang per tahun. Akan kami bangun 17 gate keberangkatan pesawat yang semuanya dilengkapi garbarata,” ujarnya.

Untuk sisi udara, rencananya akan dibangun satu lagi taxiway dan paralel taxiway untuk lebih mengoptimalkan kapasitas landas pacu. Sedangkan untuk akses jalan, akan dibangun underpass dari sekitar jalan tol Jagorawi simpang Halim (Jalan Halim PK). Dari ujung simpang Halim tersebut akan dibangun kantong parkir untuk mengantisipasi membludaknya tempat parkir di bandara. Selain itu juga akan dibangun monorail dari bandara menuju Dukuh Atas. “Dengan demikian akses ke bandara akan terkoneksi dengan moda transportasi lain seperti MRT, Trans Jakarta dan lainnya,” ujarnya lagi.

Nantinya bandara Halim Perdanakusuma akan menjadi bandara yang hanya melayani penerbangan maskapai full service.

Untuk semua pembangunan tersebut, Lion mengadakan beauty contest untuk kontraktor pengerjaannya. Salah satu perusahaan yang mengikuti beauty contest adalah PT Adhi Karya.

Menurut Direktur Utama PT Adhi Karya, Kiswodarmawan, jika dipercaya membangun, pihaknya akan menggunakan konsep design and build sehingga pembangunannya akan cepat. “Hanya sekitar 8-9 bulan saja sudah bisa dioperasikan,” ujarnya. Kiswodarmawan juga memberi garansi pada waktu pengerjaan, operasional bandara tidak akan terganggu.

Menurut Edo, pihaknya menginginkan perombakan tersebut bisa dilakukan secepatnya. “Bila proses administrasi dan dokumentasi selesai, bulan November seharusnya sudah bisa mulai membangun,” ujarnya lagi.

Saat ini Bandara Halim PK masih dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II. Di bandara ini beroperasi maskapai Citilink yang berkonsep LCC, maskapai carter dan sekolah penerbangan.(gatot r)

  ★ Angkasa  

Mimpi Visi Maritim Jokowi

Indonesia telah lama memunggungi laut. Memunggungi samudraJokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing.

Hari beranjak siang. Udara di pesisir pantai Bintaro, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanas. Namun, Muhamad Saleh (40) tetap bertahan, duduk di bibir pantai beralaskan pasir.

Ia hanya mengenakan kaus butut, celana yang tak lagi utuh dan berselempang sarung yang sudah tampak kusam.

Muhamad Saleh merupakan salah satu nelayan di Kampung Bugis, Ampenan. Siang itu, ia sedang melepas penat, setelah semalaman mengolah lautan mencari ikan. Ia sendirian, hanya ditemani secangkir kopi dan rokok di tangan, serta perahu tempel miliknya yang sudah tampak tua dimakan usia.

"Nelayan di sini yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," ujar Saleh membuka percakapan saat VIVAnews menemuinya Selasa, 21 Oktober 2014.

Ia mengeluh, karena hasil tangkapan ikan terus menurun. Nelayan tradisional macam dia hanya mengandalkan kebaikan alam dan keberuntungan.

Keluhan senada disampaikan Muslim (42), kolega Saleh sesama nelayan di Ampenan. Ia menilai, pemerintah tak serius memperhatikan nelayan. Para nelayan menjadi terkotak-kotak dan mengarah pada persaingan yang tak sehat dan rebutan lahan tangkapan.

Akibatnya, nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil macam dia akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran.

"Tidak seperti dulu bisa tiap hari dapat ikan, sekarang dapat sehari libur 2 sampai 5 hari, begitu seterusnya," ujarnya saat ditemui VIVAnews di tempat yang sama.

Kondisi itu diamini Idep (39). Nelayan asal Padang, Sumatera Barat ini mengatakan, pendapatannya sebagai nelayan seringkali tak mampu memenuhi biaya hidup sehari-hari. Padahal, ayah dua anak ini sudah menjadi nelayan sejak 20 tahun silam. Ia menghabiskan waktu 15 sampai 18 hari sekali melaut.

Namun, maksimal ia hanya bisa mendapatkan satu ton ikan. Kadang, hanya separuhnya. Sementara itu, biaya untuk sekali melaut mencapai Rp 9 juta. “Sering kami pulang hanya balik modal,” katanya kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

Idep melaut menggunakan kapal orang lain. Karenanya, hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal.

“Kami menjalankan kapal saja. Dapat tidak dapat ikan, itu tanggung jawab kami. Kalau dapat banyak, kami dapat uang. Kalau dapat sedikit, kami juga dapat sedikit, bahkan kadang tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Kondisi itu diperparah dengan sulitnya nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Soal sulitnya mendapatkan BBM juga dirasakan Bachril (40), nelayan asal Makassar, Sulawei Selatan.

Menurut dia, kebanyakan nelayan mengeluh terkait kebijakan pemerintah yang melarang membeli solar menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). BBM untuk nelayan jadi sangat terbatas dengan adanya larangan membeli solar menggunakan jeriken.

Lain lagi yang dikeluhkan Hendri, nelayan asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ia menyesalkan banyaknya kapal di atas 15 groos ton (GT) yang beroperasi sekitar tiga mil dari bibir pantai. Menurut dia, hal itu sangat merugikan nelayan yang melaut dengan kapal jukung. Sebab, yang panen ikan adalah kapal besar yang memiliki peralatan lebih memadai.

"Kondisi itu sering kami temui ketika musim ikan tiba. Mereka beroperasi saat malam hari dan aparat tak berbuat banyak," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Rabu 22 Oktober 2014.
Nelayan Tradisional Tetap Bertahan di JakartaNelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran. (Foto: VIVAnews/Frenando Randy)

 Kemiskinan Nelayan 

Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, nelayan Indonesia seharusnya bisa hidup sejahtera.

Namun, fakta berbicara lain. Jika memasuki kampung-kampung pesisir yang tercium adalah bau amis dengan pemandangan permukiman padat penduduk yang kumuh dan jorok. Kampung nelayan sangat identik dengan kemiskinan.

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan, sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dengan bobot perahu tak lebih dari 10 GT. Mereka adalah nelayan pantai dengan jangkauan tak lebih dari 12 mil dan hanya mengandalkan alam.

Sekretaris Jenderal SNI, Budi Laksana, mengatakan, sejumlah masalah seringkali dihadapi nelayan mulai dari cuaca, teknologi, ketersediaan bahan bakar, penjualan ikan hingga keamanan di laut. Tengkulak juga masih menjadi momok bagi nelayan. Hampir semua nelayan tradisional secara permodalan sangat tergantung pada tengkulak.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, nelayan miskin karena negara absen. Sejumlah program yang diniatkan guna mengatasi kemiskinan nelayan mentok pada oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta elite nelayan.

Ia mencontohkan kasus pengadaan seribu kapal untuk nelayan. Dana untuk program ini cukup besar yakni mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, program ini tak banyak membantu nelayan karena penerima kapal bukan nelayan.

Selain itu, speknya tak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, kapal bantuan pemerintah tersebut mangkrak karena tak digunakan. Tak hanya itu, investasi di sektor perikanan 95 persen dikuasai oleh asing. Maka tak heran jika nelayan nusantara masih berkubang kemiskinan.

Pakar kelautan Rohmin Dahuri mengatakan, kemiskinan nelayan terjadi karena tata niaga perikanan yang memojokkan nelayan. Hal ini membuat nelayan dan masyarakat pesisir semakin termarjinalkan. Bekal nelayan melaut tak seimbang dengan pendapatan.

“Mereka butuh BBM dan kebutuhan lain untuk melaut. Selama ini nelayan maju kena, mundur kena. Kalau minim ikan harganya mahal, kalau lagi panen melimpah harga tangkapan ikan nelayan murah karena daya serap warga setempat,” ujar mantan menteri kelautan dan perikanan ini kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

KKP membantah dianggap abai terhadap nelayan. Sekjen KKP Syarief Widjaja mengatakan, pihaknya telah membantu nelayan. Misalnya, pemerintah membantu proses kepemilikan tanah nelayan. KKP juga mengklaim telah membantu permodalan, peralatan tangkap, serta pendidikan dan kesehatan.

KKP juga mengatakan telah membangun seribu kapal nelayan guna membantu kelompok nelayan. Kredit usaha rakyat juga dikucurkan.

 Potensi Kelautan 

KKP menyatakan, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Potensi maritim Indonesia berupa 17.504 pulau, garis pantai 95.181 kilometer, dan luas laut 5,8 juta km2. Lalu, 80 persen industri dan 75 persen kota besar terletak di wilayah pesisir.

"Ada 60 cekungan migas yang 70 persennya ada di laut," ujar Sekjen KKP, Syarief Widjaja kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.

Tak hanya itu, cadangan migas Indonesia sebanyak 9,1 miliar barel juga ada di laut. Objek wisata laut dan wilayah pesisir juga ada. Indonesia juga dikenal sebagai marine mega biodiversity karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang.

Sementara itu, potensi perikanan laut tangkap sebanyak 6,5 juta ton per tahun, budidaya perikanan payau seluas 2,96 juta hektare, dan budi daya laut seluas 12,55 juta hektare per tahun.

Sayangnya, potensi itu belum tergarap optimal. Swasta maupun pemerintah belum banyak yang memaksimalkan potensi tersebut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi pengusaha saat akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Misalnya, tumpang tindihnya peraturan dan zonasi perikanan serta sulitnya mendapat suntikan modal dari perbankan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, pengusaha yang berkecimpung di sektor ini sangat kecil. Sebab, sektor ini berisiko tinggi meski perikanan membuahkan keuntungan yang tinggi.

"Industri ini penuh risiko. Perbankan takut investasi besar-besaran,” ujarnya kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.

Hal itu diamini Rohmin Dahuri. Ia mengatakan, pemanfaatan potensi kelautan terkendala anggaran dan pendanaan. Menurut dia, perbankan hanya memberikan pinjaman untuk sektor kelautan 0,2 persen. Dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kecil. Selain itu, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, itu penyebabnya. Kalau kami hitung baru 20 persen tingkat pemanfaatannya,” ujarnya.

 Visi Maritim Jokowi 

Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim.

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya.” Demikian, sebagian kutipan pidato Jokowi.

Sejumlah kalangan menyambut baik tekad dan janji Jokowi tersebut. Rohmin Dahuri misalnya. Menurut dia, komitmen Jokowi tersebut merupakan sesuatu yang dahsyat. Sebab, selama ini pembangunan Indonesia lebih fokus ke darat. Padahal 3/4 wilayah Indonesia adalah laut.

Rohmin mengatakan, Jokowi berusaha menghidupkan kembali Tri Sakti-nya Soekarno. Menurut dia, Soekarno pernah memperkuat maritim.

Namun, pada masa Orde Baru tak ada kementerian kelautan. Visi kelautan kembali bangkit era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berdirinya kementerian kelautan dan berlanjut hingga era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sayangnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian kelautan direduksi lagi. Menurut dia, hal itu berimplikasi pada kebijakan publik.

SNI berharap semangat Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya semangat atas petunjuk pengusaha. Poros maritim hanya dijadikan pencitraan dan menguntungkan pengusaha semata.

Sebab, sepanjang garis pantai dari Sabang sampai Merauke ada keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha pesisir dan lautan.

Untuk itu, Jokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Selain itu, harus ada alih teknologi kepada para nelayan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Dari sisi permodalan, nelayan juga harus dikuatkan. Perbaikan infrastruktur atau penambahan pelelangan ikan, SPBN, dan kuota BBM untuk nelayan juga harus ditambah. Selain itu, harus ada perlindungan di wilayah laut Indonesia termasuk mengakui zonasi wilayah tangkap nelayan.

Pakar hukum laut internasional, Hashim Djalal, menambahkan, luas laut di Tanah Air saat ini belum sebanding dengan pengamanannya. Hashim pernah menghitung kebutuhan untuk pengamanan wilayah laut itu.

“Butuh sekian ratus kapal dan sekian ratus prajurit, misalnya. Tapi, kan kita tidak punya sebanyak itu. Menurut saya, ini yang penting diperhatikan,” ujarnya.

Dari dulu sampai sekarang, dia selalu mengingatkan tentang kemampuan untuk memanfaatkan, mempertahankan, dan mengembangkan potensi kelautan yang ada. Tujuan akhirnya adalah pengembangan ekonomi kawasan maritim dapat mendorong perekonomian nasional.

Matahari semakin menyengat. Muhamad Saleh beranjak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 7 meter dari bibir pantai. Rumah yang tak seberapa besar dengan dinding yang sudah mulai retak serta sisa cat yang tak jelas lagi warnanya. Sementara itu, di depan rumah tampak tumpukan keranjang dan seperangkat alat untuk menjemur ikan.

Bagi Saleh, siapa pun presidennya, ia tetap harus bekerja seperti biasa. Presiden datang dan pergi. Namun, mereka tetap menggantungkan hidupnya di laut. Ia tak berharap uang dari pemerintah, namun alat untuk bekerja.

"Jangan berikan kami sumbangan berupa uang, tapi lebih baik barang atau fasilitas pelayaran berupa perahu, mesin, jala, dan BBM bersubsidi," ujarnya.(art)
Jaga Laut RI Pakai Apa?Pesawat Terbang Tanpa AwakMeski teknologi pemantauan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

 Teknologi maritim masih minim, sumber daya pun pas-pasan. 

"Jalesveva Jayamahe...di laut justru kita jaya." Semua hadirin di ruang sidang paripurna MPR bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Saat itu Jokowi menyampaikan pidato pertama beberapa saat setelah dilantik menjadi presiden baru Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Sebagai negara pemilik belasan ribu pulau, ironis sekali melihat pemerintah sekian puluh tahun tidak sungguh-sungguh menggarap potensi negeri ini sebagai kekuatan maritim.

Tidak mudah mewujudkan ambisi Jokowi. Teknologi di negeri ini masih sangat minim dan riset kelautan masih bisa dihitung dengan jari akibat kurang seriusnya perhatian pemerintah.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga baru saja dilantik, Iskandar Zulkarnain, menyatakan seharusnya porsi perhatian negara terhadap kelautan sudah ada sejak dulu. Komitmen Jokowi sulit untuk dilakukan jika riset dan teknologi dianggap tidak penting. Dalam beberapa tahun kemarin saja, dana yang digelontorkan untuk penelitian kelautan tergolong sangat terbatas.

"Penelitian di darat itu lebih mudah daripada di laut, kita berhadapan bukan hanya persoalan dengan perilaku alam, tapi juga kondisi tak berdaya seperti badai," ungkap Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kapal riset di setiap wilayah. Saat ini kapal riset yang dimiliki Indonesia tak sebanding dengan luas lautan yang ada.

Idealnya, kata Iskandar, dibutuhkan tiga hingga empat kapal riset per wilayah, baik Barat, Tengah, maupun Timur karena karakteristik kelautan yang berbeda-beda. Meski sekarang beberapa lembaga memiliki kapal sendiri, tidak semua diperuntukkan bagi riset.

Selain itu, kebanyakan kapal riset yang dimiliki berusia 16 tahun, tergolong tua. Idealnya, usia kapal riset maksimal 10-12 tahun.

"BPPT punya Baruna Jaya 1,2,3, LIPI punya Baruna Jaya 7,8. (Kementerian) ESDM punya Geomarin 2 buah, KKP ada beberapa, saya kurang tahu pasti. Sayangnya, tidak semua merupakan kapal riset murni, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing," ungkap Iskandar.

Hal ini diamini oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin. BPPT pada tahun 2010 juga memiliki Kapal Riset Baruna II yang sudah dipasangi perangkat seismik, yang kemudian menjadi kapal survei seismik pertama nasional yang memiliki kemampuan eksplorasi migas.

Walaupun bukan sebagai kapal yang paling canggih, tapi sudah bisa eksplorasi migas. Sayangnya, secara nasional kapal ini tidak dijadikan sebagai sebuah aset yang harus dimaksimalkan.

“Jadi ada tiga yang harus diperbaiki, yaitu pemanfaatan teknologi, menghilangkan kesenjangan antara litbang dan pemanfaatan, serta sumber daya manusia yang harus diperbaiki,” kata Ridwan.

Teknologi yang dimiliki oleh armada kapal riset Baruna Jaya tidaklah ketinggalan. Dengan upgrading Multi-beam EM 122 D di Baruna Jaya III, serta instalasi Multi-beam baru Elac SEABEAM 1050 D di Baruna Jaya IV mampu melakukan penjejakan atau pemetaan 3-D (3 Dimensi) secara terinci terhadap dasar laut dan obyek-obyek di laut dari kedalaman 4.5 m sampai ribuan meter.

Menurut dia, selain kapal riset, Indonesia juga membutuhkan kapal pengawas, baik di laut maupun di udara. Tidak heran jika dia menyarankan untuk memperkuat angkatan laut Indonesia, baik dengan memodernisasi kapal, menambah jumlahnya, sampai meningkatkan kemampuan personil dalam memanfaatkan teknologi kelautan.

“Dalam konteks yuridiksi, saya kira Indonesia harus memperkuat angkatan laut. Karena, wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan tidak mudah dijangkau, memerlukan teknologi pemantauan dan pengamanan yang handal. Saat ini, saya kira Indonesia belum sampai tahap maksimal sehingga perlu banyak dukungan pengamanan dan keselamatan laut yang kuat,” kata Ridwan.

 Teknologi Pemantau 

Untuk urusan perlengkapan teknologi kelautan yang dimiliki, BPPT, LIPI dan LAPAN telah memiliki banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Misalnya drone, satelit, radar, kapal selam, sampai aplikasi pelacak posisi ikan atau sumber alam kelautan lain. Sayangnya, ada beberapa fasilitas yang memiliki fungsi terbatas.

Misalnya, kata Ridwan, adalah drone atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Meski teknologi pemantauan menggunakan PUNA ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas, bahkan untuk menerbangkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, penggunaan PUNA atau pesawat patroli bisa dibarengi dengan pemanfaatan satelit.

“Satelit akan menjadi pelengkap untuk melakukan pemantauan laut Indonesia yang sedemikian luas. Satelit ini secara berkala yang memantau wilayah perairan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Jika suatu ketika ada kegiatan mencurigakan di atas laut kita, kapal patroli atau PUNA bisa dikirim untuk memeriksa. Satelit juga bisa memantau ilegal fishing. Dan untuk urusan ilegal fishing ini, harus diperkuat implementasi penegakan hukumnya,” ujar Ridwan.

Untuk PUNA, Lapan telah mengembangkan 5 jenis LSU 01,02,03,04, dan 05 dengan jarak terbang bervariasi, mulai dari 100 sampai 500 kilometer dan beberapa jam durasi terbang. Sedangkan BPPT mengembangkan juga PUNA Wulung bekerja sama dengan TNI AU.

Sedangkan perangkat pemantau lain, Indonesia juga memiliki radar, namun dengan jumlah yang masih minim. Menurut Ridwan, wahana yang digunakan untuk pemantauan bukan hanya yang berada di permukaan laut, tapi dalam konteks pengamanan wilayah dari penyusup asing, kita juga harus melihatnya dari dalam permukaan laut.

“BPPT mengembangkan Akustiktomografi, teknologi radar yang bisa dipasang di selat-selat Indonesia untuk melakukan pemantauan di bawah permukaan air.

Teknologi ini tidak hanya memantau kapal-kapal yang ada di atas permukaan laut, tapi juga kapal-kapal selam. Cara kerjanya mengirim sinyal dari suatu sumber dan diterima oleh sumber lain.

Ada peralatan yang bertugas mengirim sinyal dan ada peralatan yang menerima sinyal. Sinyal-sinyal ini yang kemudian akan terdeteksi dan menampilkan obyek-obyek yang ada di bawah air,” papar Ridwan.

Sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) juga telah menjadi perhatian penting BPPT dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan empat kapal riset Baruna Jaya milik BPPT, selama ini sudah terlaksana pemasangan buoy Tsunami di 9 lokasi perairan laut Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tsunami.

Sayangnya, tidak ada fasilitas pemantau untuk melindungi perangkat ini dari vandalisme yang mengakibatkan tidak berfungsinya early warning system. Tantangan ke depan untuk buoy tsunami Indonesia adalah optimalisasi efektivitas deteksi dan konfirmasi tsunami lokal/jarak dekat (near field tsunami)
Bantu Nelayan 

Selain pemantauan kedaulatan laut di Indonesia, penting juga mengeksplorasi keindahan dalam laut Indonesia. Dalam hal ini, Ridwan menjelaskan, jika BPPT telah melakukan penelitian sejak 2006 untuk membuat terowongan layang bawah air (submerge floating tunnel/SFT) untuk memberikan sensasi wisata maritim.

Dari sekian banyak tempat di Indonesia yang memenuhi prasyarat, Pulau Panggang dan Pulau Karya yang terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang paling cocok untuk dijadikan tempat perdana pemasangan SFT. Sayangnya, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk merealisasikan proyek ini, termasuk keseriusan pemerintah daerah.

BPPT dan Lapan, keduanya menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan membantu nelayan mendapat lebih banyak hasil tangkapan, termasuk menghentikan aksi ilegal fishing.

BPPT memiliki Sistem Informasi Knowledge-Based Fishing Ground (SIKBES-FG) merupakan aplikasi database estimasi hasil tangkapan ikan. Aplikasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan Knowledge-Based Expert Systems (KB-ES) yang diintegrasikan dengan sistem berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) untuk menentukan dan mengestimasi lokasi penangkapan ikan (fishing ground), khususnya ikan pelagis ekonomis.

BPPT sudah mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu nelayan untuk mengetahui posisi ikan. Upaya itu BPPT lakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dikerahkan oleh para nelayan.

Jadi, teknologi ini bisa menyediakan informasi berdasarkan karakteristik laut. Misalkan, potensi lokasi sumber makanan ikan berupa klorofil di wilayah tertentu.

Dengan teknologi ini kita bisa menginformasikan kepada nelayan bahwa hari ini dan beberapa hari kemudian di daerah ini berpotensi banyak ikannya. Jadi, para nelayan bisa langsung menuju ke posisi yang ikannya banyak tanpa harus mencari-cari tanpa hasil.

Sedangkan di LAPAN, teknologi yang dimiliki masuk ke dalam keantariksaan yang terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi, pemantauan dan navigasi. Kemudian, pemantauan satelit, aspek fisika dan biologi laut, suhu, kandungan klorofil dari ikan, bisa juga mengambil informasi terkait potensi tangkapan ikan dengan satelit, jadi tidak hanya sekedar mengarahkan.

Lapan menyebutnya zona potensi penangkapan ikan (ZPPI). Lapan memberikan ke nelayan terakit laporan pencarian ikan di wilayah itu, jadi produktifitasnya bisa ditingkatkan lagi.

Sekarang yang dikembangkan adalah teknologi antariksa dan aeronautika, untuk pengamanan laut. Selama ini kasus pencurian ikan dan kekayaan laut RI oleh pihak asing sulit terkontrol.

"Kapal laut tidak bisa menjelajahi wilayah indonesia dan itu bisa dibantu teknologi antariksa dan teknologi aeronotika, bisa dengan satelit tapi bisa dibantu dengan teknologi aeronautika pesawat yang mahal sekali tapi kalau pesawat kecil tanpa awak itu bisa, yang bisa diinformasikan kepada angkatan laut mengenai penangkapan ikan ilegal,” ungkap Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Ditambahkan Iskandar, fenomena yang terjadi sekarang, adalah peningkatan asam yang memicu kerusakan pada terumbu karang. Selama ini terumbu karang menjadi ekosistem bagi ikan.

Jika rusak maka ikan pergi ke lokasi lain yang terumbunya masih bagus. “Nelayan yang biasa mendapat ikan hanya dengan lokasi berapa mil, sekarang semakin jauh,” kata Iskandar.

 Pengetahuan Minim 

Indonesia, lanjut Iskandar, dipandang terlambat untuk menyadari rencana menjadikan negara ini sebagai poros maritim. Seharusnya sejak dulu sudah berkumandang karena nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut.

“Kita sangat sedikit pengetahuan akan laut, jadi agak lalai. Makanya orang mencuri begitu saja karena kita tidak terlalu memperhatikannya,” ujar dia.

Thomas dan Ridwan sepakat jika yang dibutuhkan Indonesia adalah modernisasi atau peningkatan alutsista serta teknologi pendukungnya. Namun LAPAN lebih mengutamakan teknologi alutsista khusus keantariksaan.

“Untuk tahap pertama, potensi sumber daya alam, pemantauan dan lainnya, kalau menggunakan teknologi konvesional dari kapal-kapal itu, memerlukan jumlah yang sangat banyak.

Menurut saya, pemantauan antariksa menjadi alternatif awal untuk bisa diperkuat dulu. Dengan teknologi antariksa ini pemantauannya bisa dilakukan secara sistematik, integratif, dan relatif murah.

Dari sana bisa menentukan skala prioritas, mana yang mau dikembangkan, atau wilayah mana yang berpotensi dikembangkan,” kata Thomas.(ren)

  ★ VIVAnews  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More