Wamenperin Dorong Peningkatan TKDN

 Singgung Pembangunan Pabrik Mandiri PT Chery Motor Indonesia (industry) 🚗
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengapresiasi komitmen PT Chery Motor Indonesia dalam memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Selanjutnya, Wamenperin mendorong industri otomotif asal Tiongkok tersebut untuk terus meningkatkan TKDN secara bertahap.

“Untuk saat ini, TKDN Chery memang sudah di angka 40 persen. Namun, saya yakin ke depannya, Chery masih bisa meningkatkan TKDN sampai 60 persen,” kata Wamenperin saat mengunjungi pabrik manufaktur Chery Motor Indonesia di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025).

Wamenperin juga menyinggung mengenai peningkatan investasi berupa pembangunan pabrik mandiri. Sebab, saat ini Chery Motor Indonesia masih bekerja sama dengan PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk perakitan di dalam negeri, dengan kapasitas produksi mencapai 10.000 unit per tahun sejak 2022.

“Dengan pabrik mandiri, Chery tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas ekspansi pasar ekspornya ke luar ASEAN, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Faisol.

Dalam kunjungan ini, Wamenperin didampingi anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah, dan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Dodiet Prasetyo melihat dari dekat jalannya proses produksi dan perakitan berbagai varian merek Chery yang berlangsung di PT Handal Indonesia Motor.

Wamenperin juga sempat menjajal mobil listrik SUV (electric SUV) terbaru Chery iCAR 03 (J6) yang sudah mencatatkan TKDN 40 persen. Menurut Faisol, merek iCAR 03 secara khusus dan berbagai merek lainnya yang diproduksi Chery secara umum berpotensi untuk bersaing di pasar global.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memproduksi kendaraan berkualitas. Pada prinsipnya pemerintah mendorong agar industri otomotif terus mengalami peningkatan, baik melalui regulasi maupun insentif. Termasuk, insentif PPN DTP dan PPnBM DTP yang di antaranya diperuntukkan bagi mobil listrik," paparnya.

  🛺 Industry  

Baca Selanjutnya

Menhan Bahas Kerjasama Pertukaran Teknologi Militer Dengan Jepang

⚓ 👷(antara)

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahan Jepang Nakatani Gen membahas kerja sama di bidang pertukaran teknologi militer untuk memperkuat kekuatan masing-masing negara.

"Kita meningkatkan kerja sama peralatan militer sehingga nanti ada transfer of technology yang berfaedah untuk Indonesia dalam meningkatkan kekuatan pertahanan," kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas saat jumpa pers usai pertemuan dua tokoh tersebut berlangsung di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa.

Frega mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan melihat Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat. Kuatnya pertahanan militer Jepang disebabkan oleh teknologi pertahanan yang canggih.

Dengan program pertukaran teknologi ini, pihak Kemhan yakin akan mendapatkan banyak ilmu bidang teknologi militer dari Jepang yang dapat digunakan untuk memperkuat TNI.

Tidak hanya pertahanan dari segi fisik, pertukaran teknologi militer itu juga dapat memperkuat Indonesia dari serangan siber.

Pihak Nakatani sendiri, lanjut Frega, melihat pertahanan siber menjadi salah satu hal yang harus disikapi serius.

"Siber prinsipnya adalah disampaikan tadi oleh dua delegasi adalah tantangan global bersama," jelas Frega.

Meski demikian, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak tidak membahas kerja sama pembuatan kapal perang fregat kelas mogami. Padahal, sebelumnya beredar informasi kedua belah pihak akan bekerja sama dalam membangun kapal perang tersebut.

"Tadi yang dibahas adalah kerja sama bagaimana transfer teknologi pertahanan. Tadi yang saya monitor belum dibahas (pembahasan kapal fregat mogami)," katanya.

  👷 antara  

Baca Selanjutnya

PTDI Masih Tunggu Kontrak Pembelian Drone Anka Turki Efektif

Ilustrasi drone UCAV ANKA (TAI)

Transfer teknologi unmanned aerial vehicle (UAV) Anka dari Turkish Aerospace Industry (TAI) kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) masih menunggu kontrak kerja sama pengadaan drone tempur itu berlaku efektif. Kontrak dijalin antara Kementerian Pertahanan RI dan TAI, perusahaan pertahanan pelat merah di Turki.

“Kerja sama PTDI dengan TAI Turki ini akan efektif apabila kontrak pengadaan UAV Anka antara Baranahan (Badan Sarana Pertahanan) Kemhan dengan TAI Turki ini efektif,” kata Manajer Komunikasi Perusahaan & Hubungan Kelembagaan PTDI Adi Prastowo saat dihubungi pada Minggu, 5 Januari 2025.

Menurut Adi, kontrak yang telah diungkap sejak Juli 2023 itu hingga kini masih dalam proses pembiayaan. “Kontrak akan efektif kalau sudah ada pembayaran, itu sudah mulai dihitung. Sekarang sedang dalam proses garansi dari bank untuk pembiayaan,” kata dia.

Adi menambahkan, PTDI berperan menerima transfer teknologi dari TAI sebagai imbal balik (offset) dalam kontrak pembelian selusin Anka oleh Kementerian Pertahanan. Dalam proyeksi yang ada, offset dari program UAV Anka yang dikerjakan PTDI ada tiga bagian.

Pertama, membangun kemampuan PTDI melaksanakan Final Assembly Line dan Flight Line 6 unit UAV Anka. Kedua, membangun kemampuan PTDI dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian UAV Anka.

“Ketiga Transfer of Technology berupa training and pratical untuk engineer, pilot dan flight test engineer, serta data link PTDI dalam rangka membangun UAV Center, agar menjadi industri UAV yang mandiri, tidak lagi tergantung perusahaan asing lainnya,” tutur Adi.

Adi menyatakan, saat ini program offset tersebut tinggal menunggu kontrak pengadaan UAV Anka tersebut berlaku efektif. “Masih menunggu, kabarnya dalam waktu dekat,” kata dia.

  🛩 Tempo  

Baca Selanjutnya

Indonesia Resmi Jadi Anggota Baru BRICS

💥 Brasil mengumumkan Indonesia menjadi anggota resmi BRICS(tvOne)

Pemegang presidensi BRICS tahun ini, Brasil mengumumkan Indonesia kini telah menjadi anggota resmi organisasi tersebut.

Pemerintah Brasil pun memberikan selamat untuk Indonesia karena telah menjadi anggota terbaru dari BRICS.

Di dalam pernyataan persnya, Pemerintah Brasil menyebut Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan anggota BRICS lainnya.

"Indonesia yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global," tulis pernyataan itu.

Menurut Brasil, Indonesia sudah mendukung banyak isu prioritas selama presidensi Brasil sepanjang tahun 2025 ini.

Sebelumnya, bergabungnya Indonesia ke BRICS sudah disepakati pertama kali oleh para anggotanya dalam KTT yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan.

Hal itu terjadi pada Agustus 2023 lalu atau sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Setelah melaksanakan Pemilu 2024 dan Presiden Prabowo Subianto terpilih, maka Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bergabung di organisasi internasional itu.

Diketahui, anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia serta 35 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Anggota aslinya yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dan telah berdiri sejak 2009.

Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. (ant/iwh) 

  💥 tvOne  

Baca Selanjutnya

KSAL Sebut Fregat Merah Putih Akan Gantikan Kelas Ahmad Yani

💥 Bukan PPA(Dispenal)

Pembangunan dua unit fregat merah putih yang saat ini tengah dikerjakan oleh galangan kapal dalam negeri, PT PAL Indonesia, akan menggantikan operasional fregat kelas Van Speijk atau Ahmad Yani.

Sebelumnya, disebutkan pengadaan dua unit kapal patroli multiguna atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) dari Italia digadang-gadang untuk menggantikan fregat kelas Ahmad Yani di artileri persenjataan angkatan laut (arsenal) yang usianya tidak muda lagi.

“Apakah PPA ini menggantikan kelas Ahmad Yani?Belum, ya. Kelas Ahmad Yani ini sebagian masih kita gunakan, karena selain dari PPA Italia, kita juga akan memproduksi fregat dari PT PAL Indonesia, yaitu fregat merah putih,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Jakarta, Jumat (3/1).

Nantinya, lanjut Ali, kehadiran dua fregat merah putih produksi dalam negeri akan menggantikan fregat kelas Ahmad Yani secara bertahap, bukan sekaligus untuk di-nonaktifkan, karena dia menilai jumlah unit kapal perang eks Belanda itu masih cukup dalam menjaga perairan Indonesia.

“Kalau misalnya dua (fregat merah putih) datang, nanti dua (fregat Van Speijk) akan di-nonaktifkan. Jadi, ini dilaksanakan secara bertahap sehingga jumlahnya masih tetap bisa mencukupi dan menjaga perairan kita,” lanjutnya.

Mengutip dari berbagai sumber, dari ke-6 fregat kelas Ahmad Yani yang dimiliki oleh TNI AL, saat ini hanya tersisa 5 unit kapal yang masih beroperasi. Adapun satu kapal yang pensiun adalah KRI Slamet Riyadi-352 sementara lainnya tersisa KRI Ahmad Yani-351, KRI Yos Sudarso-353, KRI Oswald Siahaan-354, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, dan KRI Karel Satsuitubun-356.

“Kemudian, kelas Ahmad Yani juga sebenarnya ada beberapa yang masih tetap kita aktifkan, karena dia sebagai kapal pengangkut pesawat nirawak atau drone (UAV)yang kita miliki. Ada beberapa yang tetap kita pertahankan,” kata Ali.

Dalam doktrin perang di laut, keberadaan kapal perang jenis fregat sangat menentukan. Fregat tidak didedikasikan untuk pasukan pendarat dan berada di atas kelas korvet serta di bawah kelas destroyer.

Dengan ukurannya yang menengah dari sisi dimensi dan tonase, dia mampu menjadi pangkalan udara terapung, pijakan peluncuran peluru kendali permukaan dan bawah laut, penginderaan, intelijen (peluncuran tim pasukan khusus), dan pengamatan, hingga “jangkar” eksistensi angkatan laut di perairan. (at) 

  👷 IDM  

Baca Selanjutnya

TNI AL Akan Kembangkan Kombinasi Teknologi Kapal Hidro-Oseanografi dan Penyapu Ranjau

⚓ Kapal BHO 105 m produksi PT Palindo Marine tiba di galangan kapal Abeking & Rasmussen (Jerman) untuk jalani finishing. (Abeking & Rasmussen) ⚓

TNI AL berencana mengembangkan kombinasi teknologi sensor kapal hidro-oseanografi dan penyapu ranjau untuk membersihkan peninggalan ranjau era Perang Dunia II yang masih banyak berada di bawah perairan Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyebutkan potensi keberadaan ranjau-ranjau laut era Perang Dunia II yang disebar oleh Jepang dan Belanda saat masih menduduki wilayah Indonesia.

“Memang peninggalan ranjau-ranjau Perang Dunia II banyak sekali disebar oleh baik Jepang maupun oleh Belanda untuk mencegah pihak lawan saat itu,” kata Ali kepada awak media di Jakarta, Jumat (3/1).

Untuk itu maka kita akan laksanakan pemburuan atau penyapuan ranjau dan ini dibantu oleh Pushidros. Pusidros memiliki alat side-scan sonar, kemudian south bottom profile, magnetometer, ya banyaklah peralatan-peralatan sensor bawah air.

Dia mengakui jumlah armada kapal penyapu ranjau yang dimiliki oleh Indonesia masih terbatas. Saat ini, TNI AL baru kedatangan dua unit kapal penyapu ranjau terbaru buatan Jerman, yaitu KRI Pulau Fani-731 dan KRI Pulau Fanildo-732.

“Itu yang paling modern saat ini kita miliki dan yang dua lagi kapal Pulau Rengat-711 dan Pulau Rupat-712 sudah lama. Harapannya kita akan padukan antara kapal hidro-oseanografi dengan kapal ranjau. Jadi, mempunyai dua fungsi,” ungkap Ali.

Saat ini, lanjutnya, TNI AL tengah membangun kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) Ocean Going buatan galangan kapal dalam negeri PT Palindo Marine Batam bekerja sama dengan galangan kapal Jerman Abeking & Rasmussen yang bakal memperkuat armada TNI AL, pada akhir 2025.

“Kapalnya sekarang dibangun di Batam, kemudian dibawa ke Jerman, di sana nanti diisi peralatan, kemudian nanti dikembalikan lagi (ke Batam). Kalau makin banyak (pembangunan BHO) makin bagus,” kata Ali.

“Kita akan terus mengembangkan kemampuan sensor-sensor bawah air untuk kapal-kapal dan nanti penggunaannya bisa dipadukan antara hidro-oseanografi dengan penyapuan ranjau yang kini sudah bisa dilakukan secara tanpa awak (unmanned). Biasanya menggunakan USV dan menurunkan ROV,” sambungnya.

Sebelumnya, Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan (Lanal TBA) berhasil mengamankan bom peninggalan Perang Dunia II yang ditemukan oleh dua nelayan, Mikael Charles Hutabarat (41) dan Agus (44), di Sungai Silau, Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, Rabu (1/1). Benda mencurigakan tersebut segera dilaporkan ke pihak Lanal Tanjungbalai Asahan untuk pemeriksaan dan pengamanan.

“Bom silinder tipe 98 nomor 25, berat sekitar 30 kg, diduga merupakan sisa peninggalan Jepang yang sudah lama terkubur,” jelas Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Yoni melanjutkan, pascakoordinasi dengan Polres Tanjungbalai dan tim Jihandak Gegana Brimob Polda Sumut, bom berhasil diledakkan dengan aman di Pulau Beswesen, Kamis (2/1).

“Tindakan ini memastikan keselamatan masyarakat dari potensi bahaya benda bersejarah tersebut serta menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap peninggalan masa lalu yang berpotensi membahayakan,” terangnya. (at) 

  ⚓ IDM  

Baca Selanjutnya

PM Jepang Ajak Indonesia Kembali Kembangkan Kapal JMSDF Bersama

⚓ 👷Ilustrasi desain MHI Family, kapal perang Jepang (NavalNews)

PM Jepang yang akan tiba di Indonesia 10 Januari dan pertemuan pihak Indonesia mulai 11 Januari 2025 antara lain akan mengajak Indonesia kembali lagi membicarakan pengembangan kapal maritim pasukan bela diri Jepang (JMSDF) bersama-sama.

"Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menegaskan kembali niatnya untuk mengusulkan kepada Indonesia pengembangan bersama kapal Pasukan Bela Diri Maritim.

Kapal pengawal yang telah ditunjukkan kepada Indonesia saat pembicaraan dengan mantan Presiden Indonesia Jokowi di masa lalu," ungkap sumber politisi Indonesia kepada Tribunnews.com Selasa (31/12/2024).

Menteri Pertahanan Gen Nakatani akan mengunjungi Indonesia 5 Januari 2024 dan telah memberi tahu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tambahnya.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Beberapa pejabat pemerintah Jepang membuat pengumuman tersebut.

Selain kapal pengawal, pemerintah Indonesia memiliki minat yang besar pada kapal selam, dan telah membahas pengembangan bersama selama beberapa tahun.

Namun, di bawah pemerintahan Jokowi sebelumnya, negosiasi terhenti karena sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk relokasi ibu kota.

Pada bulan Oktober, mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mengetahui sejarah negosiasi, dilantik sebagai Presiden.

Menteri Nakatani akan mengunjungi Indonesia pada 5~8 Januari untuk mengkonfirmasi apakah ada niat untuk bernegosiasi dengan pemerintahan baru.

Perdana Menteri Ishiba juga dijadwalkan untuk berkunjung tak lama setelahnya, dan kunjungan Nakatani akan membuka jalan bagi pertemuan puncak kedua kepala negara nantinya.

Pedoman Operasional Tiga Prinsip Pengalihan Peralatan dan Peralatan Pertahanan membatasi ekspor produk jadi menjadi lima jenis: penyelamatan, transportasi, pengawasan, pengawasan, dan penyapuan ranjau.

Kapal pengawal dan kapal selam tidak termasuk dalam lima kategori, tidak mungkin untuk mengekspor produk jadi karena berada di bawah pedoman saat ini, dan proposal yang paling mungkin adalah melanjutkan transfer dalam bentuk pengembangan bersama.

"Indonesia tampaknya semakin waspada terhadap ekspansi sepihak China di Laut China Selatan. Prabowo mengunjungi Jepang beberapa waktu lalu tak lama setelah pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, dan mengkonfirmasi penguatan kerja sama keamanan dengan Perdana Menteri Kishida saat itu."

Jika pembangunan bersama terwujud, maka akan menjadi pilar utama penguatan kerja sama strategis di bidang keamanan maritim antara Indonesia dan Jepang.

Mengenai transfer peralatan ke luar negeri, pemerintah Australia mengusulkan pengembangan bersama berdasarkan kapal perusak "kelas Mogami", yang dapat dioperasikan oleh sekitar 90 orang, setengah dari kapal konvensional. Pemerintah Australia diperkirakan akan mempersempit proposal dari Jerman dan Jepang dan memilihnya pada paruh kedua dari 25 tahun kerjasama.

Untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama yang memiliki nilai yang sama dan untuk merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri, pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan untuk mempromosikan ekspor peralatan pertahanan melalui sektor publik dan swasta bersama dalam Strategi Keamanan Nasional yang direvisi pada tahun 2022.

  👷 Tribunnews  

Baca Selanjutnya

Kerjasama Beli Drone Tempur ANKA

 Kesempatan bangun teknologi UAV dalam negeri 
✈ Ilustrasi UCAV ANKA (TAI)

Dalam waktu 13 tahun sejak ANKA sukses menjalankan misi terbang pertamanya pada 2010, pesawat nirawak (UAV/drone) pertama yang didesain dan dibuat seluruhnya di Turki itu menjadi incaran negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Ketertarikan Indonesia terhadap ANKA mulai terlihat setidaknya sejak 2018 saat Kementerian Pertahanan RI pada 28 Juni membuka tender pengadaan sistem UAV untuk memperkuat kesiapan tempur tiga matra TNI. Turkish Aerospace turut berpartisipasi dalam tender itu menawarkan ANKA kepada Indonesia pada 24 Agustus 2018.

Kurang dari 3 bulan, Turkish Aerospace datang langsung ke Indonesia mengenalkan ANKA kepada masyarakat di Tanah Air dalam pameran alutsista Indo Defence Expo & Forum di Jakarta pada 7–10 November 2018. Replika ANKA dalam ukuran aslinya (full mock-up) dipamerkan selama 4 hari di Jakarta.

Meskipun demikian, pengadaan sistem UAV sempat tertunda karena pemilihan presiden (pilpres) pada 2019. Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk periode kedua, dan dia menunjuk kompetitornya saat pilpres, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI.

Di bawah kendali Prabowo, pengadaan sistem UAV kembali berproses. Tak lama setelah resmi menjabat, Prabowo dua kali melawat ke Turki dalam waktu yang tak begitu jauh, yaitu pada November 2019 dan Juli 2020. Dalam kunjungannya itu, Prabowo membahas kerja sama pembuatan drone dan tank bersama Kepala Badan Industri Pertahanan Turki (SSB) Prof. Ismail Demir. Prabowo juga mendatangi beberapa industri pertahanan Turki, termasuk di antaranya Turkish Aerospace.

Tindak lanjut pertemuan itu, Turkish Aerospace dan PT Dirgantara Indonesia meneken framework agreement dalam program Aerospace Engineering saat acara pembukaan Indo Defence Expo & Forum 2022 di Jakarta pada 2 November. Turkish Aerospace diwakili oleh Presiden & CEO Prof. Temet Kotil, sementara PT Dirgantara Indonesia oleh Direktur Utama Gita Amperiawan. Upacara penandatanganan dokumen kerja sama itu disaksikanoleh Menhan RI dan Kepala Badan Industri Pertahanan Turki.

Tiga bulan kemudian, Kementerian Pertahanan RI dan Turkish Aerospace lanjut bertemu di Jakarta pada 3 Februari 2023 untuk meneken kerja sama pembelian 12 unit ANKA yang disertai dengan beberapa program pelatihan, alih teknologi, dan dukungan untuk integrated logistic support (ILS), ground support & test equipment (GS&TE), flight simulator, infrastruktur hanggar, dan masa garansi selama 24 bulan/600 jam terbang.

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, pada akhir Juli 2023, menjelaskan kontrak pembelian 12 unit ANKA mencapai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun.

Menurut catatan Kemenhan, kontrak senilai 300 juta dolar AS ini sekarang masih dalam proses aktivasi di Kementerian Keuangan.

Rencananya, ANKA bakal dikirim ke Indonesia dalam waktu 32 bulan setelah kontrak efektif.

  Alih teknologi 
Infografis done MALE ANKA (TAI)

Dalam kontrak pembelian ANKA, Turkish Aerospace sepakat mendukung alih teknologi yang dilakukan, salah satunya melalui perakitan enam unit ANKA oleh PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

"Untuk kontrak pembelian dengan Indonesia, enam unit dirakit di Turki, dan enam unit lainnya di PT DI. Jadi tentunya ada alih teknologi di sini. Kami berencana mulai mengirim komponen-komponennya pada Agustus tahun ini," kata Presiden & CEO Turkish Aerospace Prof. Temet Kotil menjawab pertanyaan ANTARA saat sesi wawancara khusus di Istanbul, Turki, 27 Juli 2023.

ANTARA berkesempatan mengikuti sesi wawancara khusus dengan Presiden & CEO Turkish Aerospace Industries bersama tujuh media lainnya dari Indonesia dan Malaysia pada sela-sela acara International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 di Tüyap Fair Convention and Congress Center di Istanbul.

ANKA yang merupakan Medium Altitude Long Endurance (MALE) UAV mampu menjalankan berbagai fungsi sebagai drone tempur, di antaranya observasi (intelligence, surveillance, dan reconnaissance/ISR), deteksi dan identifikasi target, signal intelligence & electronic warfare, close air support mission, alat untuk mengawasi wilayah maritim dan perbatasan, communication relay, air-to-ground strike, dan dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata.

CEO Turkish Aerospace melanjutkan ANKA dapat terbang sampai 30 jam pada ketinggian di atas 30.000 kaki. Jangkauan line of sight (LOS) ANKA mencapai 250 kilometer lebih. ANKA juga dapat mengangkut beban (payload) sampai 350 kilogram lebih.

Konfigurasi perangkat dan senjata yang dapat dipasang di ANKA, di antaranya EO/IR SATCOM+Radio Relay, EO/IR+SATCOM+Laser Guided Smart Bombs and Missiles, EO/IR+SATCOM+SAR/ISAR/GMTI+AIS, dan EO/IR+COMINT/DF+ESM/ELINT.

Drone tempur buatan Turki itu memiliki bentangan sayap (wing span) 17,5 meter, panjang 8,6 meter, dan tinggi 3,25 meter.

Turkish Aerospace saat ini telah mengirim 36 lebih unit ANKA untuk Angkatan Udara Turki, Angkatan Laut Turki, Kementerian Dalam Negeri Turki, Direktorat Jenderal Kehutanan Turki, dan beberapa negara, seperti Tunisia dan Chad. Selain Indonesia, negara lain yang juga membeli ANKA, yaitu Kazakhstan, Malaysia, Kyrgyzstan, dan Angola.

Rencananya, 12 unit ANKA yang dibeli oleh Indonesia nanti akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara (6 unit), TNI Angkatan Laut (3 unit), dan TNI Angkatan Darat (3 unit).

  Manfaatkan kesempatan 
Drone MALE Elang Hitam yang belum tuntas (Bambang Haryanta)

Keberhasilan industri pertahanan Turki membuat drone tempurnya sendiri tentu sebuah pencapaian yang tidak mudah mengingat hanya beberapa negara yang membuat sendiri drone tempurnya, yaitu Amerika Serikat pada 2001, Uni Emirat Arab (UAE) pada 2002, Israel pada 2004, Inggris pada 2005, kemudian gabungan Italia, Yunani, Swedia, Swiss, Spanyol, dan Prancis pada 2006.

Dalam periode 2010, seterusnya ada Iran, Afrika Selatan, Turki, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Taiwan, Yordania, Korea Selatan, Jerman, Georgia, Jepang, India, Ukraina, Australia, Arab Saudi, Belarusia, dan Indonesia mulai memamerkan prototipe UAV dalam negeri yang disebut Elang Hitam pada 2019.

Riset pengembangan Elang Hitam sebetulnya berlangsung pada 2015 melibatkan konsorsium Kementerian Pertahanan RI, PT Dirgantara Indonesia, BPPT (sekarang melebur menjadi BRIN), TNI, ITB, dan LAPAN (saat ini juga melebur ke BRIN).

Walaupun demikian, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam rapat bersama DPR RI September 2022 menjelaskan proyek itu saat ini dialihkan dari yang mulanya untuk keperluan militer menjadi kebutuhan sipil. Pengalihan itu berdasarkan hasil evaluasi pada Juli hingga Desember 2021, termasuk terhadap hasil uji terbang Elang Hitam di Pangandaran yang belum berhasil.

“Dalam hal ini ada dua masalah, yaitu masalah teknis dan masalah kepemilikan teknologi,” kata Kepala BRIN, kala itu.

Terkait masalah teknis, Handoko menjelaskan belum ada pengujian yang memadai terhadap setiap komponen pesawat sesuai dengan tahapan dan standar yang ditetapkan. Padahal, tahapan itu semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum uji terbang perdana.

Kemudian terkait masalah kepemilikan teknologi, Handoko menjelaskan seluruh teknologi kunci Elang Hitam berasal dari luar negeri, khususnya mission system, kecuali platform-nya.

"Teknologi yang digunakan untuk mission system ini berasal dari salah satu perusahaan di Spanyol," kata dia.

Berkaca dari pengalaman itu, kerja sama untuk merakit enam unit ANKA di dalam negeri perlu dimanfaatkan oleh industri pertahanan Indonesia, terutama PT Dirgantara Indonesia.

Tentu tidak ada waktu instan untuk membangun UAV sendiri, terlebih saat infrastruktur dan komponen pendukung lainnya pun belum memadai. Industri pertahanan Turki, termasuk Turkish Aerospace, juga menempuh perjalanan yang tidak singkat sampai akhirnya membangun teknologi drone tempurnya sendiri.

Turkish Aerospace saat ini memiliki fasilitas pembuatan dan perakitan pesawat, pesawat tempur, teknologi dirgantara, dan satelit di Kahramankazan, Ankara, Turki, yang luasnya mencapai 700.000 meter persegi. Perusahaan itu juga memperkerjakan 6.000 lebih teknisi dan ahli. Namun, itu semua merupakan hasil dari konsistensi, ambisi, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Turki dalam 5 dasawarsa terakhir.

Indonesia sejatinya punya potensi mewujudkan industri pertahanan yang kapasitasnya mendekati Turkish Aerospace. Namun, itu semua hanya dapat terwujud manakala ada dukungan yang konsisten dan konkret, terutama dari sisi pembiayaan kepada industri pertahanan dalam negeri.

  ✈ antara  

Baca Selanjutnya

PTDI Siap Optimalkan Kapasitas Produksi Roket untuk TNI

➶ PTDI sebut sejumlah kontrak dan kolaborasiRoket buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). (Dok.PTDI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan 2025 sebagai momen untuk optimasi kapasitas produksi sistem senjata untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI. Salah satu produk yang disiapkan adalah sistem roket dengan berbagai platform berbekal lisensi dari Thales Belgium, bagian dari Thales Group.

Fasilitas produksi sistem roket PTDI tersebut berada di Kawasan Produksi (KP) III Tasikmalaya. Kawasan tersebut mempunyai kapasitas produksi roket 10 ribu unit per tahun dan Warhead 5 ribu unit per tahun. Termasuk dengan Firing Control System dan integrasinya.

“Tahun 2025 menjadi momentum bagi PTDI untuk membuktikan bahwa kami siap menyongsong masa depan yang lebih cerah," kata Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dikutip dari keterangannya dalam siaran pers PTDI, Senin, 30 Desember 2024. Menurutnya, PTDI siap memenuhi kebutuhan alat pertahanan keamanan yang dibutuhkan Indonesia tahun 2025-2029.

Gita juga menekankan cerahnya masa depan PTDI itu dengan menyebut kontrak-kontrak yang telah berhasil diperoleh tiga tahun ke belakang, serta berbagai kolaborasi strategis yang dijalin. "Tidak hanya dengan partner di dalam negeri, tapi juga dengan beberapa global key player di industri dirgantara.”

PTDI, Gita menambahkan, juga tetap mempertahankan fokusnya pada bidang kedirgantaraan dengan menyediakan produk pesawat yang berkualitas dan kompetitif, disertai inovasi teknologi terkini juga sekaligus mengupayakan pengembangan ekosistem dirgantara.

Progres pembuatan pesawat CN235 (N71) untuk TNI AL dan NC212i unit ke-7 TNI AU di hanggar Major Assembly PT Dirgantara Indonesia pada Desember 2024. (Dok. PTDI)
PTDI menandatangani dokumen Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan PT Yasa Artha Trimanunggal dan PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) pada 22 November 2024 lalu. Kerja sama tersebut untuk penyediaan 12 unit pesawat produksi PTDI. Dua di antaranya pesawat NC212 series untuk mendukung program ketahanan pangan nasional untuk mendukung distribusi pangan ke daerah terpencil melalui rute perintis yang sulit di akses di wilayah Indonesia timur.

Dua pesawat NC212i tersebut merupakan pesawat bekas yang sudah dioperasikan oleh operator sebelumnya dan akan dilakukan refurbish oleh PTDI. Pengoperasiannya ditujukan sebagai bridging moda transportasi logistik sebelum dikirimkan unit pertama pesawat N219.

Sementara saat ini PTDI sedang menyelesaikan produksi satu unit pesawat CN235-220 Militrary Transport pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AL, serta pesawat NC212i yang ke-7 dari 9 pesawat pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU. Pesawat untuk TNI AL saat ini akan memasuki fase pengerjaan Basic Airframe. Sementara pesawat untuk TNI AU ditargetkan rampung pada Februari 2025.

Disampaikan Gita apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan mitra strategis di sektor pemerintah, seperti Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan BRIN. "Kami harap keberadaan PTDI dapat mendorong kemajuan dan berdampak baik bagi kebangkitan industri dirgantara tanah air,” katanya.

  ➶ Tempo  

Baca Selanjutnya

LST Bintuni Adaptasi Meriam Baru

KRI Teluk Bintuni 520 dengan meriam Marlin 40 Naval Gun (Keris)

Beredar penampakan alutsista baru pada kapal LST (Landing Ship Tank) atau dikenal sebagai kapal pengangkut tank TNI AL.

Dari Fb Keris ditampilkan penampakan kapal LST KRI Teluk Bintuni (TBN) 520 telah dipersenjatai meriam baru dari Italia, Leonardo Marlin 40 Naval Gun.

Diketahui, KRI TBN 520 mulanya dipersenjatai meriam lawas eks KRI yang telah dipesiunkan dengan kaliber 40 mm.

Begitu pula dengan kapal LST Bintuni class lainnya, mayoritas dipersenjatai meriam bekas KRI yang telah dipesiunkan.

Apakah nantinya semua LST yang produk lokal akan menggunakan meriam yang sama, atau hanya ujicoba semata, karena dahulu pernah diberitakan bahwa kapal LST akan dipersenjatai meriam kaliber 40 produksi India.

  Leonardo Marlin 40 Naval Gun 
Meriam Leonardo 40 mm Marlin WS diketahui pertama kali digunakan TNI AL pada kapal korvet KRI Bung Karno. Dan KRI TBN merupakan kapal perang kedua yang menggunakan meriam sejenis dari Italia ini.

Dari situs resminya, Leonardo Marlin 40 mm dipersiapkan untuk menjalankan misi Anti-Surface Warfare (ASuW) dan Anti-Air Warfare (AAW).

Sebagai meriam canggih, Leonardo Marlin 40 mudah diintegrasikan dengan combat management system pada kapal. Secara umum, meriam ini dapat menembakan semua munisi jenis 40L70.

Marlin 40 punya desain yang futuristik, dilengkapi stealth shield untuk meminimalkan RCS (radar cross section).

Leonardo Marlin 40 dapat melakukan tembakan tunggal, tembakan dengan kecepatan 100 proyektil per menit dan tembakan 300 proyektil per menit. Bobot meriam tanpa munisi adalah 2.100 kg. Jarak tembak meriam efektif 4.500 meter.

  💥  Garuda Militer 

Baca Selanjutnya