Indonesia Resmi Jadi Anggota Baru BRICS

💥 Brasil mengumumkan Indonesia menjadi anggota resmi BRICS(tvOne)

Pemegang presidensi BRICS tahun ini, Brasil mengumumkan Indonesia kini telah menjadi anggota resmi organisasi tersebut.

Pemerintah Brasil pun memberikan selamat untuk Indonesia karena telah menjadi anggota terbaru dari BRICS.

Di dalam pernyataan persnya, Pemerintah Brasil menyebut Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan anggota BRICS lainnya.

"Indonesia yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global," tulis pernyataan itu.

Menurut Brasil, Indonesia sudah mendukung banyak isu prioritas selama presidensi Brasil sepanjang tahun 2025 ini.

Sebelumnya, bergabungnya Indonesia ke BRICS sudah disepakati pertama kali oleh para anggotanya dalam KTT yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan.

Hal itu terjadi pada Agustus 2023 lalu atau sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Setelah melaksanakan Pemilu 2024 dan Presiden Prabowo Subianto terpilih, maka Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bergabung di organisasi internasional itu.

Diketahui, anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia serta 35 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Anggota aslinya yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dan telah berdiri sejak 2009.

Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. (ant/iwh) 

  💥 tvOne  

Baca Selanjutnya

KSAL Sebut Fregat Merah Putih Akan Gantikan Kelas Ahmad Yani

💥 Bukan PPA(Dispenal)

Pembangunan dua unit fregat merah putih yang saat ini tengah dikerjakan oleh galangan kapal dalam negeri, PT PAL Indonesia, akan menggantikan operasional fregat kelas Van Speijk atau Ahmad Yani.

Sebelumnya, disebutkan pengadaan dua unit kapal patroli multiguna atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) dari Italia digadang-gadang untuk menggantikan fregat kelas Ahmad Yani di artileri persenjataan angkatan laut (arsenal) yang usianya tidak muda lagi.

“Apakah PPA ini menggantikan kelas Ahmad Yani?Belum, ya. Kelas Ahmad Yani ini sebagian masih kita gunakan, karena selain dari PPA Italia, kita juga akan memproduksi fregat dari PT PAL Indonesia, yaitu fregat merah putih,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Jakarta, Jumat (3/1).

Nantinya, lanjut Ali, kehadiran dua fregat merah putih produksi dalam negeri akan menggantikan fregat kelas Ahmad Yani secara bertahap, bukan sekaligus untuk di-nonaktifkan, karena dia menilai jumlah unit kapal perang eks Belanda itu masih cukup dalam menjaga perairan Indonesia.

“Kalau misalnya dua (fregat merah putih) datang, nanti dua (fregat Van Speijk) akan di-nonaktifkan. Jadi, ini dilaksanakan secara bertahap sehingga jumlahnya masih tetap bisa mencukupi dan menjaga perairan kita,” lanjutnya.

Mengutip dari berbagai sumber, dari ke-6 fregat kelas Ahmad Yani yang dimiliki oleh TNI AL, saat ini hanya tersisa 5 unit kapal yang masih beroperasi. Adapun satu kapal yang pensiun adalah KRI Slamet Riyadi-352 sementara lainnya tersisa KRI Ahmad Yani-351, KRI Yos Sudarso-353, KRI Oswald Siahaan-354, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, dan KRI Karel Satsuitubun-356.

“Kemudian, kelas Ahmad Yani juga sebenarnya ada beberapa yang masih tetap kita aktifkan, karena dia sebagai kapal pengangkut pesawat nirawak atau drone (UAV)yang kita miliki. Ada beberapa yang tetap kita pertahankan,” kata Ali.

Dalam doktrin perang di laut, keberadaan kapal perang jenis fregat sangat menentukan. Fregat tidak didedikasikan untuk pasukan pendarat dan berada di atas kelas korvet serta di bawah kelas destroyer.

Dengan ukurannya yang menengah dari sisi dimensi dan tonase, dia mampu menjadi pangkalan udara terapung, pijakan peluncuran peluru kendali permukaan dan bawah laut, penginderaan, intelijen (peluncuran tim pasukan khusus), dan pengamatan, hingga “jangkar” eksistensi angkatan laut di perairan. (at) 

  👷 IDM  

Baca Selanjutnya

TNI AL Akan Kembangkan Kombinasi Teknologi Kapal Hidro-Oseanografi dan Penyapu Ranjau

⚓ Kapal BHO 105 m produksi PT Palindo Marine tiba di galangan kapal Abeking & Rasmussen (Jerman) untuk jalani finishing. (Abeking & Rasmussen) ⚓

TNI AL berencana mengembangkan kombinasi teknologi sensor kapal hidro-oseanografi dan penyapu ranjau untuk membersihkan peninggalan ranjau era Perang Dunia II yang masih banyak berada di bawah perairan Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyebutkan potensi keberadaan ranjau-ranjau laut era Perang Dunia II yang disebar oleh Jepang dan Belanda saat masih menduduki wilayah Indonesia.

“Memang peninggalan ranjau-ranjau Perang Dunia II banyak sekali disebar oleh baik Jepang maupun oleh Belanda untuk mencegah pihak lawan saat itu,” kata Ali kepada awak media di Jakarta, Jumat (3/1).

Untuk itu maka kita akan laksanakan pemburuan atau penyapuan ranjau dan ini dibantu oleh Pushidros. Pusidros memiliki alat side-scan sonar, kemudian south bottom profile, magnetometer, ya banyaklah peralatan-peralatan sensor bawah air.

Dia mengakui jumlah armada kapal penyapu ranjau yang dimiliki oleh Indonesia masih terbatas. Saat ini, TNI AL baru kedatangan dua unit kapal penyapu ranjau terbaru buatan Jerman, yaitu KRI Pulau Fani-731 dan KRI Pulau Fanildo-732.

“Itu yang paling modern saat ini kita miliki dan yang dua lagi kapal Pulau Rengat-711 dan Pulau Rupat-712 sudah lama. Harapannya kita akan padukan antara kapal hidro-oseanografi dengan kapal ranjau. Jadi, mempunyai dua fungsi,” ungkap Ali.

Saat ini, lanjutnya, TNI AL tengah membangun kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) Ocean Going buatan galangan kapal dalam negeri PT Palindo Marine Batam bekerja sama dengan galangan kapal Jerman Abeking & Rasmussen yang bakal memperkuat armada TNI AL, pada akhir 2025.

“Kapalnya sekarang dibangun di Batam, kemudian dibawa ke Jerman, di sana nanti diisi peralatan, kemudian nanti dikembalikan lagi (ke Batam). Kalau makin banyak (pembangunan BHO) makin bagus,” kata Ali.

“Kita akan terus mengembangkan kemampuan sensor-sensor bawah air untuk kapal-kapal dan nanti penggunaannya bisa dipadukan antara hidro-oseanografi dengan penyapuan ranjau yang kini sudah bisa dilakukan secara tanpa awak (unmanned). Biasanya menggunakan USV dan menurunkan ROV,” sambungnya.

Sebelumnya, Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan (Lanal TBA) berhasil mengamankan bom peninggalan Perang Dunia II yang ditemukan oleh dua nelayan, Mikael Charles Hutabarat (41) dan Agus (44), di Sungai Silau, Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, Rabu (1/1). Benda mencurigakan tersebut segera dilaporkan ke pihak Lanal Tanjungbalai Asahan untuk pemeriksaan dan pengamanan.

“Bom silinder tipe 98 nomor 25, berat sekitar 30 kg, diduga merupakan sisa peninggalan Jepang yang sudah lama terkubur,” jelas Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Yoni melanjutkan, pascakoordinasi dengan Polres Tanjungbalai dan tim Jihandak Gegana Brimob Polda Sumut, bom berhasil diledakkan dengan aman di Pulau Beswesen, Kamis (2/1).

“Tindakan ini memastikan keselamatan masyarakat dari potensi bahaya benda bersejarah tersebut serta menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap peninggalan masa lalu yang berpotensi membahayakan,” terangnya. (at) 

  ⚓ IDM  

Baca Selanjutnya

PM Jepang Ajak Indonesia Kembali Kembangkan Kapal JMSDF Bersama

⚓ 👷Ilustrasi desain MHI Family, kapal perang Jepang (NavalNews)

PM Jepang yang akan tiba di Indonesia 10 Januari dan pertemuan pihak Indonesia mulai 11 Januari 2025 antara lain akan mengajak Indonesia kembali lagi membicarakan pengembangan kapal maritim pasukan bela diri Jepang (JMSDF) bersama-sama.

"Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menegaskan kembali niatnya untuk mengusulkan kepada Indonesia pengembangan bersama kapal Pasukan Bela Diri Maritim.

Kapal pengawal yang telah ditunjukkan kepada Indonesia saat pembicaraan dengan mantan Presiden Indonesia Jokowi di masa lalu," ungkap sumber politisi Indonesia kepada Tribunnews.com Selasa (31/12/2024).

Menteri Pertahanan Gen Nakatani akan mengunjungi Indonesia 5 Januari 2024 dan telah memberi tahu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tambahnya.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Beberapa pejabat pemerintah Jepang membuat pengumuman tersebut.

Selain kapal pengawal, pemerintah Indonesia memiliki minat yang besar pada kapal selam, dan telah membahas pengembangan bersama selama beberapa tahun.

Namun, di bawah pemerintahan Jokowi sebelumnya, negosiasi terhenti karena sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk relokasi ibu kota.

Pada bulan Oktober, mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mengetahui sejarah negosiasi, dilantik sebagai Presiden.

Menteri Nakatani akan mengunjungi Indonesia pada 5~8 Januari untuk mengkonfirmasi apakah ada niat untuk bernegosiasi dengan pemerintahan baru.

Perdana Menteri Ishiba juga dijadwalkan untuk berkunjung tak lama setelahnya, dan kunjungan Nakatani akan membuka jalan bagi pertemuan puncak kedua kepala negara nantinya.

Pedoman Operasional Tiga Prinsip Pengalihan Peralatan dan Peralatan Pertahanan membatasi ekspor produk jadi menjadi lima jenis: penyelamatan, transportasi, pengawasan, pengawasan, dan penyapuan ranjau.

Kapal pengawal dan kapal selam tidak termasuk dalam lima kategori, tidak mungkin untuk mengekspor produk jadi karena berada di bawah pedoman saat ini, dan proposal yang paling mungkin adalah melanjutkan transfer dalam bentuk pengembangan bersama.

"Indonesia tampaknya semakin waspada terhadap ekspansi sepihak China di Laut China Selatan. Prabowo mengunjungi Jepang beberapa waktu lalu tak lama setelah pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, dan mengkonfirmasi penguatan kerja sama keamanan dengan Perdana Menteri Kishida saat itu."

Jika pembangunan bersama terwujud, maka akan menjadi pilar utama penguatan kerja sama strategis di bidang keamanan maritim antara Indonesia dan Jepang.

Mengenai transfer peralatan ke luar negeri, pemerintah Australia mengusulkan pengembangan bersama berdasarkan kapal perusak "kelas Mogami", yang dapat dioperasikan oleh sekitar 90 orang, setengah dari kapal konvensional. Pemerintah Australia diperkirakan akan mempersempit proposal dari Jerman dan Jepang dan memilihnya pada paruh kedua dari 25 tahun kerjasama.

Untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama yang memiliki nilai yang sama dan untuk merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri, pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan untuk mempromosikan ekspor peralatan pertahanan melalui sektor publik dan swasta bersama dalam Strategi Keamanan Nasional yang direvisi pada tahun 2022.

  👷 Tribunnews  

Baca Selanjutnya

Kerjasama Beli Drone Tempur ANKA

 Kesempatan bangun teknologi UAV dalam negeri 
✈ Ilustrasi UCAV ANKA (TAI)

Dalam waktu 13 tahun sejak ANKA sukses menjalankan misi terbang pertamanya pada 2010, pesawat nirawak (UAV/drone) pertama yang didesain dan dibuat seluruhnya di Turki itu menjadi incaran negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Ketertarikan Indonesia terhadap ANKA mulai terlihat setidaknya sejak 2018 saat Kementerian Pertahanan RI pada 28 Juni membuka tender pengadaan sistem UAV untuk memperkuat kesiapan tempur tiga matra TNI. Turkish Aerospace turut berpartisipasi dalam tender itu menawarkan ANKA kepada Indonesia pada 24 Agustus 2018.

Kurang dari 3 bulan, Turkish Aerospace datang langsung ke Indonesia mengenalkan ANKA kepada masyarakat di Tanah Air dalam pameran alutsista Indo Defence Expo & Forum di Jakarta pada 7–10 November 2018. Replika ANKA dalam ukuran aslinya (full mock-up) dipamerkan selama 4 hari di Jakarta.

Meskipun demikian, pengadaan sistem UAV sempat tertunda karena pemilihan presiden (pilpres) pada 2019. Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk periode kedua, dan dia menunjuk kompetitornya saat pilpres, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI.

Di bawah kendali Prabowo, pengadaan sistem UAV kembali berproses. Tak lama setelah resmi menjabat, Prabowo dua kali melawat ke Turki dalam waktu yang tak begitu jauh, yaitu pada November 2019 dan Juli 2020. Dalam kunjungannya itu, Prabowo membahas kerja sama pembuatan drone dan tank bersama Kepala Badan Industri Pertahanan Turki (SSB) Prof. Ismail Demir. Prabowo juga mendatangi beberapa industri pertahanan Turki, termasuk di antaranya Turkish Aerospace.

Tindak lanjut pertemuan itu, Turkish Aerospace dan PT Dirgantara Indonesia meneken framework agreement dalam program Aerospace Engineering saat acara pembukaan Indo Defence Expo & Forum 2022 di Jakarta pada 2 November. Turkish Aerospace diwakili oleh Presiden & CEO Prof. Temet Kotil, sementara PT Dirgantara Indonesia oleh Direktur Utama Gita Amperiawan. Upacara penandatanganan dokumen kerja sama itu disaksikanoleh Menhan RI dan Kepala Badan Industri Pertahanan Turki.

Tiga bulan kemudian, Kementerian Pertahanan RI dan Turkish Aerospace lanjut bertemu di Jakarta pada 3 Februari 2023 untuk meneken kerja sama pembelian 12 unit ANKA yang disertai dengan beberapa program pelatihan, alih teknologi, dan dukungan untuk integrated logistic support (ILS), ground support & test equipment (GS&TE), flight simulator, infrastruktur hanggar, dan masa garansi selama 24 bulan/600 jam terbang.

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, pada akhir Juli 2023, menjelaskan kontrak pembelian 12 unit ANKA mencapai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun.

Menurut catatan Kemenhan, kontrak senilai 300 juta dolar AS ini sekarang masih dalam proses aktivasi di Kementerian Keuangan.

Rencananya, ANKA bakal dikirim ke Indonesia dalam waktu 32 bulan setelah kontrak efektif.

  Alih teknologi 
Infografis done MALE ANKA (TAI)

Dalam kontrak pembelian ANKA, Turkish Aerospace sepakat mendukung alih teknologi yang dilakukan, salah satunya melalui perakitan enam unit ANKA oleh PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

"Untuk kontrak pembelian dengan Indonesia, enam unit dirakit di Turki, dan enam unit lainnya di PT DI. Jadi tentunya ada alih teknologi di sini. Kami berencana mulai mengirim komponen-komponennya pada Agustus tahun ini," kata Presiden & CEO Turkish Aerospace Prof. Temet Kotil menjawab pertanyaan ANTARA saat sesi wawancara khusus di Istanbul, Turki, 27 Juli 2023.

ANTARA berkesempatan mengikuti sesi wawancara khusus dengan Presiden & CEO Turkish Aerospace Industries bersama tujuh media lainnya dari Indonesia dan Malaysia pada sela-sela acara International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 di Tüyap Fair Convention and Congress Center di Istanbul.

ANKA yang merupakan Medium Altitude Long Endurance (MALE) UAV mampu menjalankan berbagai fungsi sebagai drone tempur, di antaranya observasi (intelligence, surveillance, dan reconnaissance/ISR), deteksi dan identifikasi target, signal intelligence & electronic warfare, close air support mission, alat untuk mengawasi wilayah maritim dan perbatasan, communication relay, air-to-ground strike, dan dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata.

CEO Turkish Aerospace melanjutkan ANKA dapat terbang sampai 30 jam pada ketinggian di atas 30.000 kaki. Jangkauan line of sight (LOS) ANKA mencapai 250 kilometer lebih. ANKA juga dapat mengangkut beban (payload) sampai 350 kilogram lebih.

Konfigurasi perangkat dan senjata yang dapat dipasang di ANKA, di antaranya EO/IR SATCOM+Radio Relay, EO/IR+SATCOM+Laser Guided Smart Bombs and Missiles, EO/IR+SATCOM+SAR/ISAR/GMTI+AIS, dan EO/IR+COMINT/DF+ESM/ELINT.

Drone tempur buatan Turki itu memiliki bentangan sayap (wing span) 17,5 meter, panjang 8,6 meter, dan tinggi 3,25 meter.

Turkish Aerospace saat ini telah mengirim 36 lebih unit ANKA untuk Angkatan Udara Turki, Angkatan Laut Turki, Kementerian Dalam Negeri Turki, Direktorat Jenderal Kehutanan Turki, dan beberapa negara, seperti Tunisia dan Chad. Selain Indonesia, negara lain yang juga membeli ANKA, yaitu Kazakhstan, Malaysia, Kyrgyzstan, dan Angola.

Rencananya, 12 unit ANKA yang dibeli oleh Indonesia nanti akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara (6 unit), TNI Angkatan Laut (3 unit), dan TNI Angkatan Darat (3 unit).

  Manfaatkan kesempatan 
Drone MALE Elang Hitam yang belum tuntas (Bambang Haryanta)

Keberhasilan industri pertahanan Turki membuat drone tempurnya sendiri tentu sebuah pencapaian yang tidak mudah mengingat hanya beberapa negara yang membuat sendiri drone tempurnya, yaitu Amerika Serikat pada 2001, Uni Emirat Arab (UAE) pada 2002, Israel pada 2004, Inggris pada 2005, kemudian gabungan Italia, Yunani, Swedia, Swiss, Spanyol, dan Prancis pada 2006.

Dalam periode 2010, seterusnya ada Iran, Afrika Selatan, Turki, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Taiwan, Yordania, Korea Selatan, Jerman, Georgia, Jepang, India, Ukraina, Australia, Arab Saudi, Belarusia, dan Indonesia mulai memamerkan prototipe UAV dalam negeri yang disebut Elang Hitam pada 2019.

Riset pengembangan Elang Hitam sebetulnya berlangsung pada 2015 melibatkan konsorsium Kementerian Pertahanan RI, PT Dirgantara Indonesia, BPPT (sekarang melebur menjadi BRIN), TNI, ITB, dan LAPAN (saat ini juga melebur ke BRIN).

Walaupun demikian, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam rapat bersama DPR RI September 2022 menjelaskan proyek itu saat ini dialihkan dari yang mulanya untuk keperluan militer menjadi kebutuhan sipil. Pengalihan itu berdasarkan hasil evaluasi pada Juli hingga Desember 2021, termasuk terhadap hasil uji terbang Elang Hitam di Pangandaran yang belum berhasil.

“Dalam hal ini ada dua masalah, yaitu masalah teknis dan masalah kepemilikan teknologi,” kata Kepala BRIN, kala itu.

Terkait masalah teknis, Handoko menjelaskan belum ada pengujian yang memadai terhadap setiap komponen pesawat sesuai dengan tahapan dan standar yang ditetapkan. Padahal, tahapan itu semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum uji terbang perdana.

Kemudian terkait masalah kepemilikan teknologi, Handoko menjelaskan seluruh teknologi kunci Elang Hitam berasal dari luar negeri, khususnya mission system, kecuali platform-nya.

"Teknologi yang digunakan untuk mission system ini berasal dari salah satu perusahaan di Spanyol," kata dia.

Berkaca dari pengalaman itu, kerja sama untuk merakit enam unit ANKA di dalam negeri perlu dimanfaatkan oleh industri pertahanan Indonesia, terutama PT Dirgantara Indonesia.

Tentu tidak ada waktu instan untuk membangun UAV sendiri, terlebih saat infrastruktur dan komponen pendukung lainnya pun belum memadai. Industri pertahanan Turki, termasuk Turkish Aerospace, juga menempuh perjalanan yang tidak singkat sampai akhirnya membangun teknologi drone tempurnya sendiri.

Turkish Aerospace saat ini memiliki fasilitas pembuatan dan perakitan pesawat, pesawat tempur, teknologi dirgantara, dan satelit di Kahramankazan, Ankara, Turki, yang luasnya mencapai 700.000 meter persegi. Perusahaan itu juga memperkerjakan 6.000 lebih teknisi dan ahli. Namun, itu semua merupakan hasil dari konsistensi, ambisi, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Turki dalam 5 dasawarsa terakhir.

Indonesia sejatinya punya potensi mewujudkan industri pertahanan yang kapasitasnya mendekati Turkish Aerospace. Namun, itu semua hanya dapat terwujud manakala ada dukungan yang konsisten dan konkret, terutama dari sisi pembiayaan kepada industri pertahanan dalam negeri.

  ✈ antara  

Baca Selanjutnya

PTDI Siap Optimalkan Kapasitas Produksi Roket untuk TNI

➶ PTDI sebut sejumlah kontrak dan kolaborasiRoket buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). (Dok.PTDI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan 2025 sebagai momen untuk optimasi kapasitas produksi sistem senjata untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI. Salah satu produk yang disiapkan adalah sistem roket dengan berbagai platform berbekal lisensi dari Thales Belgium, bagian dari Thales Group.

Fasilitas produksi sistem roket PTDI tersebut berada di Kawasan Produksi (KP) III Tasikmalaya. Kawasan tersebut mempunyai kapasitas produksi roket 10 ribu unit per tahun dan Warhead 5 ribu unit per tahun. Termasuk dengan Firing Control System dan integrasinya.

“Tahun 2025 menjadi momentum bagi PTDI untuk membuktikan bahwa kami siap menyongsong masa depan yang lebih cerah," kata Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dikutip dari keterangannya dalam siaran pers PTDI, Senin, 30 Desember 2024. Menurutnya, PTDI siap memenuhi kebutuhan alat pertahanan keamanan yang dibutuhkan Indonesia tahun 2025-2029.

Gita juga menekankan cerahnya masa depan PTDI itu dengan menyebut kontrak-kontrak yang telah berhasil diperoleh tiga tahun ke belakang, serta berbagai kolaborasi strategis yang dijalin. "Tidak hanya dengan partner di dalam negeri, tapi juga dengan beberapa global key player di industri dirgantara.”

PTDI, Gita menambahkan, juga tetap mempertahankan fokusnya pada bidang kedirgantaraan dengan menyediakan produk pesawat yang berkualitas dan kompetitif, disertai inovasi teknologi terkini juga sekaligus mengupayakan pengembangan ekosistem dirgantara.

Progres pembuatan pesawat CN235 (N71) untuk TNI AL dan NC212i unit ke-7 TNI AU di hanggar Major Assembly PT Dirgantara Indonesia pada Desember 2024. (Dok. PTDI)
PTDI menandatangani dokumen Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan PT Yasa Artha Trimanunggal dan PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) pada 22 November 2024 lalu. Kerja sama tersebut untuk penyediaan 12 unit pesawat produksi PTDI. Dua di antaranya pesawat NC212 series untuk mendukung program ketahanan pangan nasional untuk mendukung distribusi pangan ke daerah terpencil melalui rute perintis yang sulit di akses di wilayah Indonesia timur.

Dua pesawat NC212i tersebut merupakan pesawat bekas yang sudah dioperasikan oleh operator sebelumnya dan akan dilakukan refurbish oleh PTDI. Pengoperasiannya ditujukan sebagai bridging moda transportasi logistik sebelum dikirimkan unit pertama pesawat N219.

Sementara saat ini PTDI sedang menyelesaikan produksi satu unit pesawat CN235-220 Militrary Transport pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AL, serta pesawat NC212i yang ke-7 dari 9 pesawat pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU. Pesawat untuk TNI AL saat ini akan memasuki fase pengerjaan Basic Airframe. Sementara pesawat untuk TNI AU ditargetkan rampung pada Februari 2025.

Disampaikan Gita apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan mitra strategis di sektor pemerintah, seperti Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan BRIN. "Kami harap keberadaan PTDI dapat mendorong kemajuan dan berdampak baik bagi kebangkitan industri dirgantara tanah air,” katanya.

  ➶ Tempo  

Baca Selanjutnya

LST Bintuni Adaptasi Meriam Baru

KRI Teluk Bintuni 520 dengan meriam Marlin 40 Naval Gun (Keris)

Beredar penampakan alutsista baru pada kapal LST (Landing Ship Tank) atau dikenal sebagai kapal pengangkut tank TNI AL.

Dari Fb Keris ditampilkan penampakan kapal LST KRI Teluk Bintuni (TBN) 520 telah dipersenjatai meriam baru dari Italia, Leonardo Marlin 40 Naval Gun.

Diketahui, KRI TBN 520 mulanya dipersenjatai meriam lawas eks KRI yang telah dipesiunkan dengan kaliber 40 mm.

Begitu pula dengan kapal LST Bintuni class lainnya, mayoritas dipersenjatai meriam bekas KRI yang telah dipesiunkan.

Apakah nantinya semua LST yang produk lokal akan menggunakan meriam yang sama, atau hanya ujicoba semata, karena dahulu pernah diberitakan bahwa kapal LST akan dipersenjatai meriam kaliber 40 produksi India.

  Leonardo Marlin 40 Naval Gun 
Meriam Leonardo 40 mm Marlin WS diketahui pertama kali digunakan TNI AL pada kapal korvet KRI Bung Karno. Dan KRI TBN merupakan kapal perang kedua yang menggunakan meriam sejenis dari Italia ini.

Dari situs resminya, Leonardo Marlin 40 mm dipersiapkan untuk menjalankan misi Anti-Surface Warfare (ASuW) dan Anti-Air Warfare (AAW).

Sebagai meriam canggih, Leonardo Marlin 40 mudah diintegrasikan dengan combat management system pada kapal. Secara umum, meriam ini dapat menembakan semua munisi jenis 40L70.

Marlin 40 punya desain yang futuristik, dilengkapi stealth shield untuk meminimalkan RCS (radar cross section).

Leonardo Marlin 40 dapat melakukan tembakan tunggal, tembakan dengan kecepatan 100 proyektil per menit dan tembakan 300 proyektil per menit. Bobot meriam tanpa munisi adalah 2.100 kg. Jarak tembak meriam efektif 4.500 meter.

  💥  Garuda Militer 

Baca Selanjutnya

TNI AU Akan Kerahkan "Drone" ANKA Untuk Jaga Kawasan Natuna

✈ Ilustrasi UCAV ANKA (TAI)

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

"Angkatan Udara dalam waktu dekat akan mendapatkan PTTA, pesawat terbang tanpa awak Anka buatan Turki. Kita akan tempatkan di Natuna, untuk mengawasi Laut Natuna Utara," kata Tonny di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Tonny menjelaskan drone dari Turki itu merupakan barang baru yang dibeli Kementerian Pertahanan dan akan datang dalam waktu dekat.

Tonny melanjutkan, kehadiran drone buatan Turki itu akan menggantikan posisi drone CH4 buatan China yang saat ini masih dipakai menjaga kawasan yang berbatasan dengan Laut China Selatan tersebut.

Walau digantikan, Tonny memastikan kualitas drone buatan Turki tidak akan jauh berbeda dengan drone yang telah digunakan TNI AU.

Tidak hanya menyediakan drone, TNI AU juga akan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih untuk mengawaki drone tersebut.

"Sekarang sudah ada, Skuadron Pendidikan 103 yang berada di Tasikmalaya. Nanti pesawat (drone) yang ada di Pontianak akan kita pindahkan ke Tasikmalaya menjadi pesawat latih," jelas dia.

Dengan adanya drone baru dan awak dengan kemampuan teknis tinggi, Tonny yakin pihaknya akan semakin maksimal dalam mengawasi wilayah perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan.

  ✈ antara  

Baca Selanjutnya

KSAU Sebut TNI AU Akan Kedatangan Jet Tempur dan Drone

✈ Pada 2025T50i TNI AU [TNI AU]

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan kedatangan beberapa unit pesawat tempur T-50 buatan Korean Aerospace Industries (KAI) tahun 2025.

"Saya sudah melihat sendiri ke KAI, Korea Airspace Industry, bagus sekali dan ini sudah kita gunakan juga pesawat ini, dan kita akan mendapatkan lagi mulai dari kedatangannya di tahun 2025-2026," kata Tonny saat membuka acara forum diskusi bertajuk "Sambung Rasa" dengan para pemimpin redaksi media massa di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Dalam sambutannya, Tonny tidak menjelaskan berapa unit pesawat yang akan datang pada masa waktu 2025-2026 nanti.

Tonny juga tidak menjelaskan secara rinci nilai kontrak pembelian pesawat tempur itu. Dia hanya menjelaskan pesawat tersebut dihadirkan untuk ditempatkan di beberapa skuadron demi memperkuat pertahanan udara Indonesia.

Lebih lanjut, tidak hanya pesawat tempur T-50, Tonny mengatakan TNI AU juga akan kedatangan beberapa unit pesawat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Beberapa unit yang akan datang di antaranya jet tempur jenis Rafale dari Dassault Aviation Prancis pada 2026.

Kementerian Pertahan tercatat telah membeli 42 unit jet tempur pabrikan Prancis itu setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

Selain itu, TNI AU juga akan kedatangan pesawat tanpa awak Anka sebanyak 12 unit yang dibeli dari Turkish Aerospace tahun ini.

Dalam kontrak kerja sama yang telah diteken Kementerian Pertahanan tahun ini, dijelaskan enam pesawat akan dirakit di Indonesia sedangkan sisanya dikirim selama 32 bulan setelah kontrak berlaku.

Dengan adanya penambahan alat utama sistem senjata itu, Tonny berharap pertahanan udara Indonesia semakin kuat.

 Telah membeli T-50 
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah meneken kontrak pembelian pesawat T-50 pada 2021 lalu. Pesawat tersebut dibeli dengan nilai kontrak sebesar 240 juta dolar AS untuk digunakan sebagai pesawat latih para penerbang tempur TNI AU.

Jika berdasarkan kontrak yang disetujui antara Kemhan dan KAI kala itu, pengiriman pesawat dilakukan secara bertahap mulai 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024.

Pembelian tersebut bukanlah yang pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Di tahun 2011 pemerintah juga telah membeli 16 unit pesawat tempur asal negeri ginseng itu dengan nilai kontrak sebesar 400 juta dolar AS.

  ✈ antara  

Baca Selanjutnya

RI Siap Pasarkan BBM Campuran 40% Minyak Sawit

 Mulai dipasarkan 1 Januari 2025. 
Tes bahan bakar B40 ke mobil saat uji coba dan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar biodiesel campuran minyak sawit 40% (B40) di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu, (27/7/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) 💡

Pemerintah berupaya menyiapkan implementasi program bahan bakar campuran biodiesel 40% (B40) pada tahun 2025 mendatang. Hal ini sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam mencapai ketahanan energi sekaligus mendukung Indonesia hijau dan berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menetapkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional.

"Hari ini (27/12/2024) kami dengan tim turun mengecek kesiapan implementasi B40 yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Menteri ESDM telah menetapkan keputusan terkait implementasi ini, dan kami sudah melihat sendiri kesiapan dari sisi industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati," ujar Yuliot dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (29/12/2024).

Menurut Yuliot, kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 secara nasional diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka ini mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.

Kementerian ESDM tentu terbuka terhadap masukan dari berbagai badan usaha dalam memastikan kelancaran implementasi B40 di seluruh penjuru Indonesia. Tantangan utama dalam penerapan B40 tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, melainkan juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia.

"Kami mengharapkan masukan dari Pertamina Patra Niaga maupun badan usaha lain terkait tantangan implementasi B40. Misalnya, wilayah seperti Dumai yang relatif panas, atau daerah dataran tinggi dengan suhu lebih dingin, apakah ada impact yang perlu disiapkan baik oleh Pertamina maupun badan usaha BBM yang akan melaksanakan mandatori B40," ujar Yuliot.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan dua kilang utama untuk mendukung produksi B40, yakni Refinery Unit III Plaju di Palembang dan Refinery Unit VII Kasim di Papua. Selain itu, pencampuran bahan bakar solar dengan bahan bakar nabati akan dilakukan oleh anak usaha, yakni PT Pertamina Patra Niaga.

"Pada dasarnya, kilang kami rata-rata memproduksi bahan bakar B0, dan Insyaallah siap untuk memproduksi B40. Kilang yang akan memproduksi B40 adalah RU III Plaju dan RU VII Kasim, sementara blending-nya dilakukan oleh Patra Niaga," ujar Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Didik Bahagia.

Selain B40, Pertamina juga telah berhasil memproduksi bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan campuran 2,4% bahan bakar berbasis sawit. Produksi ini dilakukan di Green Refinery Kilang Cilacap melalui metode co-processing.

"Kapasitas pengolahan bioavtur saat ini mencapai 9.000 barel per hari (bph), dengan bahan baku dari produk turunan kelapa sawit, yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO). Uji coba telah dilakukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 untuk rute Jakarta-Solo pulang pergi," tandas Didik. (haa/haa)

  💡 CNBC  

Baca Selanjutnya