Mesin Pengolah Sampah Inovasi Pangdam III/Siliwangi

 Kini Diburu Para Pelaku Usaha(Dispenad) ☆

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo lakukan peninjauan Kawasan Pengolahan Plastik di Jl. Pasir Panjang No. 122 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang, Kab. Bandung, Selasa (4/4/2023).

Kawasan Pengolahan Plastik merupakan kawasan yang mendaur ulang limbah plastik yang selama ini menjadi suatu permasalahan yang kerap membuat kumuh suatu lingkungan.

Grup Amerta Cakra Lestari (Rekanan PT Nawasena Bumi Abadi dan Puskop Kartika Siliwangi) dalam pengolahan limbah plastik memanfaatkan inovasi Kodam III/Slw yang pernah dilaunching oleh Pangdam III/Slw di Kab. Bandung Jawa Barat yang dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan sejumlah pemangku kepentingan.

Direktur Operasional Amerta Cakra Lestari Surya Suhendy mengatakan spesifikasi mesin pencucian daur ulang limbah plastik 1 unit mesin rajang basah,1 unit bak rendam plastik sebelum dicuci,1 set mesin cuci plastik hak cipta,1 unit spinner dan 1 unit mesin pengering.

Mesin pencucian daur ulang limbah plastik merupakan inovasi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo beserta tim Bapak Indra sudah ada patent hak cipta, mesin ini menggunakan desinfektan yang dapat dinetralisir sehingga tidak mencemari lingkungan.

Selama ini pencucian plastik menggunakan media sabun/detergen yang tidak dapat dinetralisir sehingga dapat mencemari lingkungan. Sementara dengan Mesin pencucian daur ulang limbah plastik ini menggunakan desinfektan yang dapat membunuh bakteri, fungi, virus serta dapat menetralisir air pencucian, air pencucian tersebut walaupun diisi ikan tetap hidup seperti biasa.

Plastik hasil olahan mesin tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bijih plastik dengan kapasitas pencucian 500 kg per jam.

Selain meninjau kawasan pengolahan limbah plastik, Pangdam juga meninjau pemanfaatan mesin pengolah limbah sampah menjadi briket (mesin pencetak briket) di Kp. Ciburahol Desa Rajamandala Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

Masih dikatakan Surya mesin pencetak briket digunakan untuk mencetak sampah yang telah dicacah/dipotong dengan sistem press sehingga bisa digunakan untuk menjadi bahan bakar baru.

Dijelaskannya juga, sebelum limbah sampah dimasukan kedalam mesin pencetak briket terlebih dahulu limbah sampah tersebut diolah oleh Mesin Pencacah. Mesin pencacah ini dengan kapasitas 1 unit mesin pencacah mampu mengolah sampah 1.5 ton per jam.

Hasil cacahan dari mesin pengolah sampah ini dimasukkan kedalam mesin pengolah briket dengan terlebih dahulu sampah rumah tangga yang sudah dicacah dengan mesin pencacah, ditambah aditif dan perekat dari singkong selanjutnya dicetak menjadi briket bahan bakar sebagai co-firing (pendamping) batubara sehingga dapat menjadi solusi menindak lanjuti permasalahan sampah rumah tangga yang selama ini belum bisa diselesaikan. Briket bahan bakar tersebut setelah digunakan tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Panas yang dihasilkan dari pembakaran briket dapat mencapai suhu 900 derajat celcius.

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam III/Slw atas inovasi mesin pengolah sampah sehingga dengan kehadiran mesin ini, selain meningkatkan usaha saya dalam mengelola limbah plastik maupun limbah lainnya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga perekonomian masyarakat meningkat,” sambungnya.

Surya berharap Pangdam III/Slw terus melakukan inovasi-inovasi terutama inovasi teknologi terapan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Pangdam III/Slw, Asrendam, Asops, Aster Kasdam III/Slw, Kazidam, Kapendam, Dandenmadam III/Slw, serta Dandim 0618/Kota Bandung. (Dispenad) 

  💡 TNI AD  

Baca Selanjutnya

Fregat Baru Jadi pada 2025 atau 2026

⚓️ Ungkap Panglima TNI AH 140 Babcock (Babcock)

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa dua kapal fregat desainan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock), Inggris, baru akan memperkuat TNI Angkatan Laut (AL) pada 2025 atau 2026.

“Nanti jadinya 2025, kalau enggak 2026, karena bangun fregat ini kan butuh 4-5 tahun,” ujar Yudo Margono usai acara kegiatan layanan zakat Baznas bersama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2023).

Saat ini, kata Yudo, dua kapal fregat itu sedang dirancang di PT PAL Indonesia, BUMN yang memproduksi alutsista dari matra laut.

“Fregat panjangnya 140 meter ini nanti. Kalau fregat kita yang sekarang 105 meter, nah ini 140 meter, sehingga butuh waktu yang agak lama,” kata Yudo Margono.

Pengerjaan kapal tersebut dilakukan setelah PT PAL Indonesia dengan menandatangani licence agreement dengan Babcock sebagai penyedia desain kapal.

“Untuk pengadaan dua unit kapal fregat Kementerian Pertahanan RI,” demikian informasi dari Kepala Departemen Hubungan Masyarakat PT PAL Indonesia Utario Esna Putra dalam keterangannya, 16 September 2021.

Penandatanganan perjanjian itu dilaksanakan oleh CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan CEO Rosyth Royal Dockyard Ltd David Lockwood dengan disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di London, Inggris pada 16 September 2021.

Adapun kapal fregat itu akan mengusung main engine dengan spesifikasi 4 x 9100 Kw. Pasokan tenaga tersebut mampu memacu kapal dengan maximum speed sampai dengan 28 knot dengan kondisi MCR (full boad) serta endurance pada 18 knot sebesar 9.000 Nm.

Kapal tersebut akan dilengkapi dengan Diesel Generator 4x1360 lw dan emergency D/G 1X180 Kw.

Sementara itu, untuk kemudahan manuver, kapal dilengkapi dengan bow thruster sebesar 925 Kw.

Kapal fregat tersebut juga akan dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara dengan spesifikasi, yakni peluncur rudal vertikal jarak sedang, peluncur rudal vertikal ke udara dengan jarak jauh.

 ⚓️  Kompas  

Baca Selanjutnya

[Video] Ramadhan di Kedalaman Laut

⚓️ Diposkan TNI AL Kegiatan prajurit KRI Alugoro 405 di bulan Ramadhan tahun 2023 selama operasi di laut Nusantara

 ⚓️  Youtube  

Baca Selanjutnya

KF-21 Sukses Luncurkan Rudal Udara ke Udara IRIS-T

Jet tempur KF-21 'Boramae' saat sorti penerbangan uji coba dan sukses menembakkan rudal udara-ke-udara AIM2000 IRIS-T. (KAI) ★

Jet tempur KF-21 ‘Boramae’ berhasil menembakkan peluru kendali (rudal) udara-ke-udara varian AIM-2000 IRIS-T pertama kalinya, Rabu (05/04).

Sebelumnya, sepekan yang lalu KF-21 juga sukses uji penembakan senjata dummy rudal luar jangkauan visual atau beyond-visual-range air-to-air missile (BVRAAM) Meteor.

Selain itu, capaian sepekan lalu KF-21 juga sukses menembakkan senjata internal kanon otomatis kaliber 20mm tepatrnya pada 28 Maret lalu.

Rudal IRIS-T atau Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled. Merupakan jenis rudal udara-ke-udara berpemandu inframerah yang dirancang untuk pertempuran jarak dekat.

IRIS-T dikembangkan perusahaan konsorsium Eropa oleh Jerman dan enam negara lainnya. Perusahaan terkemuka Diehl BGT Defence mewakili pihak Jerman.

Rudal tersebut diciptakan sebagai rudal udara-ke-udara jarak pendek yang lebih unggul daripada rudal jenis sama pendahulunya yakni AIM-9 Sidewinder buatan Amerika Serikat (AS).

Program pengembangan IRIS-T diumumkan pada tahun 1995. Rudal ini mulai digunakan sejak Desember 2005, oleh jet tempur negara-negara Eropa.

Ini bentuk rudal udara-ke-udara jarak pendek AIM2000 IRIS-T yang ditembakkan jet tempur KF-21 ‘Boramae’. (Wikipedia)
IRIS-T dianggap sebagai salah satu rudal antipesawat jarak pendek paling canggih. Rudal IRIS-T berkemampuan menyasar target 360 derajat di sekitarnya, tanpa bermanuver ke arah musuh.

Selain rudal IRIS-T, KF-21 Boramae juga dapat dilengkapi rudal udara ke udara MBDA Meteor buatan perusahaan patungan Prancis, Inggris, dan Italia.

MBDA Meteor adalah rudal udara ke udara di luar jarak pandang, berpandu radar aktif atau Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile (BVRAAM).

Jet tempur KF-21 Boramae, merupakan proyek ambisius Korea Selatan (Korsel) untuk memiliki kekuatan udara ke generasi kelima lewat Korean Aerospace Indusrtries (KAI).

Kemudian, Korea Selatan pun mengajak Indonesia sebagai partner pengembangan KF-21 dengan komitmen biaya pengembangan 20 persen ditanggung Indonesia.

Kini Indonesia-Korsel masih menjadi mitra utama pembangunan pesawat tempur kf-21 Boramae.

  ★ Ulasan  

Baca Selanjutnya

Menilik Perdagangan Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat

 Opini Alman Helvas Ali F16 C/D TNI AU, dikabarkan akan di upgrade setara Viper (TNI AU)

Sampai Maret 2023, dari total alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2020-2024 sebesar US$ 25,7 miliar, Menteri Keuangan telah menyetujui PLN senilai US$ 24,7 miliar. Nilai tersebut mengacu pada perubahan ketiga Daftar Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 untuk Kemenhan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada akhir tahun lalu.

Sesungguhnya, Menteri Keuangan sejak 2021 hingga Maret 2023 telah menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dengan nilai total US$ 25,6 miliar, akan tetapi terdapat sejumlah program dalam PSP yang telah diterbitkan mengalami pembatalan berdasarkan revisi ketiga Blue Book.

Setidaknya terdapat tiga alasan pembatalan kegiatan walaupun telah mendapatkan PSP.

Pertama, adanya sanksi internasional pada negara calon sumber pemasok sistem senjata sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak dapat mengeksekusi kegiatan PLN untuk Kemenhan.

Kedua, suatu kegiatan yang telah mendapatkan PSP memiliki keterkaitan dengan kegiatan lain yang juga sudah mendapatkan PSP, namun perubahan kebijakan di Kemenhan membuat salah satu kegiatan itu tidak berjalan sesuai rencana sehingga berkonsekuensi pada kegiatan lainnya.

Ketiga, usulan perubahan DRPLN-JM dari Kemenhan kepada Kementerian PPN/Bappenas, sehingga suatu kegiatan yang sebelumnya telah mendapatkan PSP tidak dapat dilanjutkan.

Salah satu negara yang menjadi korban perubahan Blue Book walaupun telah mendapatkan PSP adalah Amerika Serikat (AS). Sejak pencabutan embargo AS terhadap Indonesia pada 2006, Jakarta tidak terlalu banyak melakukan belanja sistem senjata ke Washington.

Pesawat pertama C130J pesanan Kemhan (Dispenau)

Impor sistem senjata Indonesia dari AS umumnya terkait dengan F-16 Fighting Falcon dan C-130 Hercules, termasuk rudal-rudal yang mempersenjatai F-16. Sebaliknya, kebijakan diversifikasi sumber sistem senjata yang diadopsi oleh Indonesia membuat Jakarta lebih banyak mengimpor senjata dari Eropa, Korea Selatan dan Turki.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengadaan major weapon systems dari AS cuma 24 F-16C/D Blok 25. Akuisisi lima C-130J-30 Hercules merupakan satu-satunya akuisisi besar dari AS di masa Presiden Joko Widodo hingga saat ini, selain pembelian rudal-rudal untuk F-16 dalam kuantitas kecil.

Sejak Prabowo Subianto memimpin Kemenhan, kiblat akuisisi sistem senjata ke Eropa semakin kuat walaupun sang menteri tetap hendak menyeimbangkan pengadaan sistem senjata dari Eropa dan AS. Alasannya, yaitu AS merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia telah mengutarakan aspirasi untuk mengakuisisi jet tempur generasi kelima, yaitu F-35 dari AS pada 2020, namun Washington menolak dengan alasan bahwa Jakarta harus terlebih dahulu mengoperasikan pesawat tempur generasi 4.5.

Diduga kuat terdapat alasan lain mengapa AS tidak mengizinkan ekspor pesawat tempur buatan Lockheed Martin, di antaranya adalah keraguan terhadap komitmen Indonesia menjaga kerahasiaan teknologi maju dan sensitif yang terkandung dalam F-35. Jalan tengah antara aspirasi Indonesia untuk mengakuisisi F-35 dan penolakan Amerika Serikat adalah F-15EX di mana Washington secara resmi telah mengizinkan ekspor pesawat tempur karya Boeing ke Indonesia.

Akan tetapi hingga kini Indonesia masih belum dapat memberikan kepastian untuk pembiayaan program tersebut. Terlebih lagi rencana pengadaan F-15EX tidak tercantum dalam DRPLN-JM 2020-2024.

F15EX dikenal juga sebagai pesawat pembom (Boeing)

Diduga kuat pembiayaan program F-15EX akan bersumber dari Kemenkeu karena skema program itu adalah Government to Government. Hingga kini terdapat skeptisme di pihak AS bahwa Indonesia dapat menemukan pembiayaan program F-15EX dalam waktu dekat.

Hal demikian muncul karena sejak tahun lalu AS lewat berbagai kesempatan terus menanyakan kepastian Indonesia untuk mengimpor jet tempur yang aslinya didesain dan dikembangkan oleh McDonnell Douglas tersebut. Rencana akuisisi F-15EX adalah salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks perdagangan pertahanan Indonesia dan AS.

Perdagangan pertahanan kedua negara dalam kondisi normal sesungguhnya penuh tantangan. Selain masih ada kecurigaan Indonesia terhadap AS karena sanksi embargo di masa lalu, sebagian besar sistem senjata buatan AS hanya dapat dibeli melalui skema Foreign Military Sales (FMS), suatu hal yang kurang disukai oleh sebagian pihak di Indonesia.

Lewat skema FMS, pemerintah AS memberikan harga yang kompetitif dan kualitas terbaik pada sistem senjata yang dijual, di samping menjamin tegaknya compliance dalam perdagangan pertahanan. Namun terdapat pula defense article yang boleh diekspor ke negara lain menggunakan skema Direct Commercial Sales (DCS), seperti penjualan lima C-130J-30 ke Indonesia senilai US$ 500 juta.

Isu compliance dalam perdagangan pertahanan juga menjadi alat politik bagi AS terhadap para pesaingnya dari Eropa. Lewat isu itu, Washington dapat menyingkirkan atau mengancam kompetitornya di pasar internasional.

Karena negara-negara Eropa tidak memiliki skema serupa FMS, para produsen dari Benua Biru seperti Airbus Defence and Space harus memastikan diterapkannya compliance dalam ekspor sistem senjata yang memakai skema DCS. Sebab bila ditengarai tidak menerapkan compliance, firma-firma Eropa dapat dituntut oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat ke meja pengadilan.

Helikopter AH-64E Apache Guardian TNI AD (Sandriani Permani)

Mengacu pada Blue Book, hingga 2024 Indonesia tidak mempunyai banyak daftar belanja major weapon systems dari AS. Dengan adanya sejumlah kegiatan pengadaan sistem senjata dari Negeri Paman Sam yang tidak dapat dieksekusi walaupun sudah mendapatkan PSP, diprediksi nilai perdagangan pertahanan antara Indonesia dan AS selama periode 2020-2024 cukup kecil.

Nilai perdagangan pertahanan yang dimaksud hanya mencakup pengadaan sistem senjata dan tidak meliputi pembelian suku cadang bagi sejumlah sistem senjata yang sekarang dioperasikan oleh Indonesia. Situasi akan berubah apabila Indonesia mampu mengatasi persoalan pembiayaan untuk akuisisi F-15EX sebelum 20 Oktober 2024, sebab program tersebut adalah satu-satunya kegiatan yang nilainya miliaran dollar.

Perdagangan pertahanan Indonesia dan AS dari sudut pandang kepentingan Indonesia bukan isu komersial belaka, akan tetapi juga tentang isu politik dan keamanan.

Peran AS dalam menjaga stabilitas keamanan Indo-Pasifik sangat sentral di tengah aksi-aksi China yang dinilai merusak norma dan tatanan kawasan. Dari aspek pertahanan, Indonesia lebih condong ke Barat daripada ke China ditinjau dari beragam sistem senjata yang dioperasikan maupun doktrin operasi yang dianut.

Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan AS dalam bentuk perdagangan pertahanan hendaknya selalu diwujudkan oleh setiap pemerintahan di Indonesia. (miq/miq)

  ⍟ CNBC  

Baca Selanjutnya

[VIDEO] Kemhan Incar Pengadaan Kapal Selam Senilai Rp 31 T

⚓️ Liputan CNN Target TNI Angkatan Laut mengoperasikan 8 buah kapal selam pada tahun 2024 tampaknya akan meleset. Hingga kini, pengadaan kapal selam untuk memperkuat TNI Angkatan Laut masih terus berlangsung. Anggaran untuk pengadaan kapal selam ini mencapai 2,1 miliar dollar Amerika.
   Video dari Youtube : 

 ⌾  Youtube  

Baca Selanjutnya

TNI AL Butuh Kapal Sensor Canggih

Kemenko Marves Jajaki OceanX TNI AL mengatakan Indonesia membutuhkan unit kapal survei berbekal sensor canggih yang baru, pasalnya unit kapal sensor yang dimiliki saat ini hanya mampu mengakomodir wilayah laut dengan kedalaman 6.000 meter. (Pushidrosal) ★

TNI AL mengatakan Indonesia membutuhkan unit kapal survei berbekal sensor canggih yang baru, pasalnya unit kapal sensor yang dimiliki saat ini hanya mampu mengakomodir wilayah laut dengan kedalaman 6.000 meter.

Komandan Pusat Hidro-Oseanografi (Danpushidrosal), Laksamana Madya (Laksdya) TNI Nurhidayat mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) akan menjajaki kerja sama asing agar bisa Indonesia bisa memiliki kapal survei bersensor canggih, dengan jangkauan kedalaman 10.000 meter, di tahun 2025.

“Terus terang kami kaget ternyata perairan Indonesia ada kedalaman 8.000-10.000 (meter). Kita perkiraan hanya 6.000 (meter). Sehingga kapal yang dibangun sekarang ini di kedalaman 6.000 (meter) begitu di kedalaman 10.000 (meter) lost contact. Maka dari itu kami kerja sama dengan asing untuk mengakomodir 2023-2025. Insya Allah nanti 2025 kita punya kapal yang lebih canggih lagi untuk kedalaman 10.000 (meter),” ujarnya di Kakonlamil, Tanjung Priok Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Mochammad Firman Hidayat menambahkan, Indonesia akan menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk pembuatan kapal canggih itu. Dia juga menyebut kapal tersebut dibuat sesuai kebutuhan TNI AL.

Lebih lanjut diungkapnya, saat ini TNI AL dan Kemenko Marves tengah melakukan penjajakan dengan OceanX. Dia mengatakan ada juga teknologi lain yang bisa mencapai kedalaman 10.000 meter.

“Tadi disampaikan oleh Pak Komandan kita ada penjajakan kerja sama dengan OceanX dari AS yang fokusnya eksplorasi. Kapalnya relatif lebih canggih dan kedalamannya bisa lebih dari 6.000 (meter),” kata dia.

“Ada beberapa negara juga saya kira. Ada teknologi juga dari China yang bisa sampai 10.000 (meter), itu juga kami nanti jajaki kerja samanya dengan tetap mempertahankan aspek pertahanan dan keamanan. Harapannya 2025 kami bisa melakukan itu,” sambungnya.

  ★ Inilah  

Baca Selanjutnya

TNI AL Akan Lengkapi Dengan Pernika

🛰  Secara BertahapPersenjataan Diponegoro class (Jatosint) ⚓

Asisten Komunikasi dan Elektronik (Askomlek) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muda Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL akan dilengkapi pertahanan elektronika (Pernika) secara bertahap.

Kelengkapan pernika itu untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam operasi militer modern.

“Jadi, sekarang alutsista yang kami bangun sudah secara bertahap kami lengkapi dengan Pernika.

Jadi kapal-kapal kita juga sudah dilengkapi dengan itu. Secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi,” ujar Dwika di Markas Besar AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2023).

Diketahui, dilansir dari laman tni.mil.id, Pernika merupakan penggunaan sistem elektronika, termasuk gelombang elektromagnetik, infrared, elektrooptical untuk mengacaukan sistem elektronika lawan.

Sehingga, dapat memperoleh keunggulan medan laga elektronika dan diharapkan dapat menurunkan daya tempur lawan dan meningkatkan daya tempur sendiri.

Persenjataan Bung Tomo class (Jatosint)
“Jadi, untuk Pernika, kami sudah mampu melaksanakan. Memang sekarang banyak teknologi-teknologi yang harus kita update, kita perbaharui, karena melihat juga perkembangan teknologi terhadap Pernika ini sangat berkembang pesat, terutama teknologi yang berbasis satelit,” kata Dwika.

TNI AL juga sedang membangun konsep Network Centric Warfare (NCW) guna menghadapi perang modern.

NCW sedang dibangun untuk kepentingan operasi militer AL.

“Jadi sebetulnya basic dari NCW ini adalah bagaimana kami membangun suatu perangkat, baik metode, SDM, dan lain sebagainya yang berbasis pada satelit,” ujar Dwika.

Komlek TNI AL akan mengintegrasikan seluruh elemen K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian), dalam membangun NCW sebagai sebuah konsep perang modern yang menggambarkan kombinasi taktik, teknik, dan prosedur serta penyebaran informasi secara real time.

“Saat ini kami sedang menyiapkan alat-alat komunikasi yang modern dan canggih berbasis pada IT,” kata Dwika.

“Pastinya nanti kami akan membangun suatu konsep yang berbasis pada satelit, baik untuk pendukung komunikasi dan sebagainya,” ujarnya lagi. 

  📡 Kompas  

Baca Selanjutnya

Alutsista Pesanan Kemhan

 Dari kerja sama antara Kemhan RI dengan BUMN dan swasta. Dassault Rafale milik French Air and Space Force (AU Perancis) (Dassault Aviation) ☆

Triliunan rupiah digelontorkan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memborong sejumlah persenjataan canggih.

Anggaran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) disebutkan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari berasal dari program Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

Dia melanjutkan untuk pengadaan Alutsista dan Fasilitas Kesehatan TNI besaran pada program PLN adalah US$ 12,6 miliar. Sementara anggaran dari program PDN sebesar Rp 11,5 triliun.

Investasi tersebut, Yusuf menjelaskan untuk keuntungan masyarakat dan keutuhan NKRI. Selain juga dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Dia juga menambahkan sejumlah pengadaan yang dipesan berasal dari kerja sama antara Kemhan RI dengan BUMN dan swasta.

Berikut daftar alutsista yang dibeli Kementerian Pertahanan:
   1. Pengadaan Alat-alat Utama Matra Darat 
✬ Harwat/Overhaul/Upgrade Bell 412
✬ Rampur Badak Kanon 90mm
✬ Ran Komando Jabatan Gol V (maung)
✬ Rampur Anoa (basic)
✬ Kendaraan satuan operasional: SPM 150 cc, SPM listrik, Rantis 4x4
   2. Pengadaan Alat-alat Utama Matra Laut 
❂ Kapal Offshore Patrol Vessel
❂ Frigate
❂ Kapal (KCR) 60
❂ Refurbishment 41 KRI
❂ Submarine Rescue Vehicle system
❂ Kapal Full Combat Mission
❂ Pesud Fix Wing Angkut atau Cargo sedang.
   3. Pengadaan Alat-alat Utama Matra Udara 
⚝ Pesawat Rafale dan dukungannya
⚝ Pesawat A-400M dan dukungannya
⚝ Pesawat Angkut Berat (pesawat C-130J-30 Super Hercules)
⚝ Modernisasi pesawat C-130H/HS
⚝ (A) MRCA / Mirage 2000 (beserta dukungannya)
⚝ Pesawat lift dan dukungannya
  4. Pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI 
Meliputi fasilitas kesehatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

  ★ CNBC  

Baca Selanjutnya

KPK Diminta Awasi Proyek Pembangunan Kapal OPV

 Nilai proyek lebih dari 2 triliun rupiah.  
Desain OPV ★

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turut mengawasi proyek pengadaan dua Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) tahun 2020 di Kementerian Pertahanan.

Pengawasan itu diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek bernilai lebih dari dua triliun itu.

"Kami mendesak KPK untuk turut mengawasi proyek itu. Sebab kenapa, kami tak ingin kasus yang sedang diusut KPK saat ini terjadi pada proyek tersebut," ungkap Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (30/3/2023).

Untuk diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan material untuk kapal angkut tank TNI AL di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2018.

Dikabarkan lembaga antikorupsi sudah menetapkan dua orang tersangka kasus itu, yakni, Direktur Pembangunan Kapal Baru PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Nyoman Sudiana dan Direktur Marketing PT Bumiloka Tegar Perkasa Didi Laksamana.

KPK menduga negara dirugikan akibat perbuatan rasuah tersebut. Adapun Kemhan saat ini sedang membangun dua kapal OPV dengan kode Hull 406 dan 411 dengan nilai proyek lebih dari 2 triliun rupiah.

Pembangunan kapal yang diperuntukan untuk TNI AL ini dilakukan sebuah perusahaan galangan kapal di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sumatera.

Kapal OPV Hull 406 dengan nomor kontrak: TRAK/51/PON/IV/2020/AL tertanggal 16 April 2020 bernilai Rp 1.079.100.000.000. Sementara Kapal OPV dengan nomor kontrak: TRAK/55/PDN/IV/2020/AL tertanggal 30 April 2020 bernilai Rp 1.085.090.000.000.

Pembangunan dua kapal ini disebut-sebut berpotensi akan mengalami nasib yang sama dengan Kapal Angkut Tank TNI AL, dimana pembangunan kapal tidak sesuai dengan kontrak dan berpotensi mangkrak.

Indikasinya, hingga pertengahan Maret 2023 ini, progres pengerjaan pembangunan kapal tersebut belum mencapai 35 %. Sehingga penyerahan kapal tersebut dari rencana awal kontrak akan dilakukan pada 2023, meleset.

Kemudian rencana penyerahan kapal dirubah menjadi tahun 2024. Namun, disinyalir target tersebut kemungkinan juga akan meleset.

Indikasi lainnya, perusahaan pembangunan kapal tersebut hingga Desember 2022 diduga telah melakukan penarikan termin pembayaran dengan nilai total sebesar Rp 859.100.000.000 dari proyek OPV Hull 406.

Penarikan didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan (progress) yang diklaim sudah 75 persen. Padahal, progres pembangunan kapal tersebut sampai pertengahan Maret 2023 baru mencapai 35 persen.

Ditenggarai tak jauh berbeda juga atas proyek OPV Hull 411. Dimana disebut-sebut telah dilakukan penarikan sebesar Rp 531.650.000.000 dengan klaim progress proyek sudah 35 persen. Padahal, progres riil-nya masih jauh dari yang diklaim.

Sehingga total jumlah dana yang ditarik berdasarkan progres yang diduga fiktif itu seluruhnya sudah mencapai Rp. 1.390.750.000.000. Penarikan termin pembayaran yang dilakukan adalah suatu jumlah yang sangat besar dibanding dengan kemajuan pekerjaan fisik yang sebenarnya.

Uchok beharap informasi yang berkembang itu tak diabaikan KPK. Oleh sebab itu, KPK harus turun tangan mengawasi proyek tersebut.

"Sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, KPK harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan dua kapal OPV tersebut. Jadi kami berharap KPK segera turun tangan untuk mengecek kondisi riil dari pembangunan kapal tersebut, agar bisa mengantisipasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," tegas Ucok. (hrs/aag)

  ★ TvOne  

Baca Selanjutnya