[Foto] Mobil Semar Ikuti Lomba Hemat Energi

Mobil Semar Universitas Gadjah Mada kembali mengikuti kompetisi kendaraan hemat energi Shell Eco Marathon Asia 2013. Pada tahun ini kompetisi di Sepang International Circuit Malaysia pada 4-7 Juli 2013 yang digelar Shell oil Compagny.

Dalam kompetisi ini Tim Semar UGM akan mengikuti dua kategori yakni kategori Urban Concept dengan bahan bakar diesel dan kategori Prototype Car dengan bahan bakar Gasoline.


Jumlah anggota tim sebanyak 14 orang mahasiwa dan satu orang pembimbing yakni Dr Jayan Sentanuhady.


Kedua mobil ini didesain dan dikembangkan dengan konstruksi body monocoque yang menggunakan material carbon fiber composite.


Mobil Semar juga menggunakan teknologi PSS (Pedal Steering System), yakni pengendalian mobil tidak lagi menggunakan tangan tapi menggunakan pedal kaki.

  ● detikFoto  

Baca Selanjutnya

Unair Temukan Obat HIV/AIDS dari Air Liur dan Racun Lebah

SURABAYA -- Pusat Studi Perlebahan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga (LPT Unair), Surabaya sedang melakukan uji klinis terhadap manfaat propolis lebah bagi kesembuhan pasien HIV/AIDS.

Penelitian ini terinspirasi dari uji coba bee venom atau racun lebah di Amerika yang berhasil menyembuhkan seorang gadis sembilan tahun. Ketua Pusat Studi Perlebahan LPT Unair James Hutagalung mengatakan, kelompok studinya juga melakukan hal serupa.

Namun, James dan timnya melakukan uji coba terhadap pasien HIV/AIDS dengan menggabungkan terapi propolis atau air liur dan racun lebah. Riset dengan racun lebah banyak dilakukan di luar negeri. Namun baru pertama kali di Indonesia.

Racun dari lebah ternyata mampu menembus dinding sel virus. Ia tidak menghancurkan tapi menembus sehingga virusnya mengecil dan bersifat saling membunuh dan lama-kelamaan hilang.

James dan rekannya melakukan uji coba klinis terhadap seorang pasien laki-laki dewasa penderita HIV/AIDS. Pasien ini datang ke LPT Unair dalam keadaan sudah koma selama tiga-empat pekan.

Dalam tiga pekan pemberian propolis, terjadi perubahan pada pasien. Hasilnya cukup mengejutkan, pasien yang telah koma ini sadar dan mampu membuka mata.

Selama terapi, pasien diberi propolis dosis 500 miligram tiga kali sehari. Tablet propolis yang sudah dihancurkan dimasukkan dalam cairan infus pada pagi, siang dan sore hari.

Selain propolis, pasien juga diterapi dengan sengat lebah satu pekan sekali. Pasien menerima dua sengat lebah sekali terapi, di kiri dan kanan leher belakang.

"Bahan aktif yang berperan penting dalam proses penghancuran sel itu disebut melitin yang ada di dalam bee venom. Sedangkan di dalam propolis ada tujuh bahan aktif, salah satunya adalah flavonoid," ujar James, Selasa (28/5).

Propolis berada di dalam rumah lebah. Warnanya kehitaman. Propolis adalah campuran dari nektar dan air liur lebah. Propolis yang dikumpulkan berasal dari jenis lebah dari Eropa, Apis Mellifera.

Propolis yang telah dikumpulkan, diambil ekstraknya dengan cara maserasi. Perbandingannya, satu kilogram propolis dicampur dengan lima liter ethanol. Kemudian dikocok selama dua pekan. Proses tersebut dinamakan maserasi.

Setelah dimaserasi, campuran propolis tersebut dikeringkan dengan alat rotavapor atau alat penguapan. Dari proses ini tertinggal kristal-kristal propolis atau ekstraknya. Ekstrak inilah yang diberikan pada pasien. Ekstrak ini sudah bisa dimanfaatkan karena dibuat dalam bentuk tablet.

"Pemberian obat alami atau natural medicine ini dilakukan secara simultan dengan obat antiretroviral," kata James.

Terapi ini diberikan selama jangka waktu tiga bulan atas persetujuan dari keluarga pasien. James berharap dalam tiga bulan ke depan hasilnya maksimal. Artinya, pasien dapat sehat kembali.

  ● Republika  

Baca Selanjutnya

Dahlan Jualan Pesawat Made in Bandung ke Filipina

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan baru tiba dari lawatan ke Filipina. Saat bertemu Presiden Filipina Benigno Aquino III di sana, Dahlan menawarkan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

"Saya jualan pesawat Dirgantara Indonesia. Di sana (Filipina) lagi memerlukan pesawat," ucap Dahlan saat diskusi dengan wartawan di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Dahlan menawarkan pesawat tipe NC 212, CN 235 dan CN 295 ke pemerintah Filipina. Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Filipina yang tembus di atas 7%, maka dibutuhkan pula faktor penunjang lain, salah satunya pesawat buatan Bandung, Jawa Barat.

"Pesawat 212, 295 dan 235. Mereka punya uang untuk beli dan perlu. Cadangan devisa mereka US$ 80 miliar," tambahnya.

Selain pesawat, Dahlan juga akan menindaklanjuti tawaran kerjasama pengembangan kebun kelapa sawit dan perbankan syariah di Filipina. Ia meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menindaklajuti tawaran pengelolaan lahan sawit di Filipina bagian selatan.

"Disediakan 20 ribu hektar tahap pertama. Kita belum kordinasi dengan teman-teman PTPN. Dalam waktu dekat BUMN akan ke Filipina," ucapnya.

Sementara untuk perbankan syariah, Dahlan akan mengumpulkan Bank BUMN syariah Indonesia untuk masuk ke Filipina. Ia ingin melihat perbankan syariah Indonesia berkembang hingga ke luar negeri.

"Hubungan di bidang politik baik, maka di bidang ekonomi harus baik maka kita masuk ke bank syariah. Kita punya bank syariah besar," tegasnya.(feb/ang)

 Hebat! 120 Pesawat C295 Made in Bandung Dipakai Berbagai Negara 

Sebanyak 120 unit pesawat C295 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah dipesan banyak negara di dunia. Hampir 100 unit C295 yang sudah ada dioperasikan di berbagai negara seperti Alzajair, Brazil, Chilie, Colombia, Republik Ceko, Mesir, Finlandia, Ghana, Yordania, Kazakhstan, Mexico, Polandia, Portugal, dan Spanyol.

Seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (31/5/2013), C295 adalah pesawat generasi baru yang ideal untuk misi-misi pertahanan dan sipil, seperti misi kemanusiaan, patroli maritim, misi pengawasan lingkungan, dan yang lainnya.

Berkat ketangguhan dan keandalan, dan dengan sistem operasi yang mudah digunakan, pesawat taktis ukuran sedang ini memiliki banyak kelebihan dan fleksibel, yang diperlukan untuk angkut personil, pasukan, cargo, evakuasi korban, serta mempunyai kemampuan menurunkan logistik dari udara.

Pesawat buatan pabrik PTDI di Bandung ini merupakan perpaduan teknologi sipil dan militer yang mendukung suksesnya misi-misi taktis, berkemampuan untuk menambah peralatan-peralatan yang lebih maju di masa depan serta mempunyai kemampuan menyesuaikan diri di wilayah udara sipil.

Pesawat besutan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek atau Short Take Off and Landing (STOL) dan landasan yang tidak dipersiapkan (CBR 3), dapat terbang rendah dalam misi taktis, membawa beban sampai 9 ton dengan kecepatan jelajah normal 260 knots (480 km/jam).

Tak hanya C295, pesawat hasil PTDI lainnya, yaitu CN235 dan NC212 masing-masing telah terjual lebih dari 270 unit dan 470 unit, serta telah beroperasi dengan sukses di lebih 50 negara.

Para operator CN295, CN235, NC212 sangat puas dengan keandalan, kapabilitas dan ketangguhan dari pesawat-pesawat tersebut, yang sangat mudah dioperasikan di dalam situasi yang bergejolak dan medan yang sulit. Dan hasilnya pesawat tersebut saat ini menduduki posisi terdepan di kelasnya.(ang/dnl)

  ● detikFinance  

Baca Selanjutnya

Palu akan tambah PLTU

Palu - Pemerintah Kota Palu berencana menambah pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2 x 18 megawatt untuk menambahi kapasitas terpasang saat ini 2 x 15 megawatt.

"Kita mau tambah investasi pembangkit lagi, tapi masyarakat sekitar masih menolak. Makanya sekarang kami masih sosialisasikan dulu kepada masyarakat," kata Wali Kota Palu Rusdy Mastura di Palu, Minggu.

Rusdy Mastura mengatakan, pembangkit itu akan dibangun di area PLTU yang ada karena lokasinya masih mencukupi.

Dia mengatakan investor yang akan berinvestasi masih tetap investor yang sama pada pembangkit sebelumnya, yakni dari China.

Cudi mengatakan investasi itu dibutuhan karena kebutuhan listrik akan terus berkembang meskipun nanti PLTA Sulawena, Poso sudah terkoneksi dengan jaringan PLN Palu.

Masyarakat di sekitar lokasi pembangkit di Kelurahan Mpanau, Palu Utara, beberapa waktu lalu memprotes perusahaan dan pemerintah daerah karena menganggap limbah hasil pembakaran batubara berbahaya bagi lingkungan.

"Hasil penelitian hasil pembakaran batu bara itu bukan bahan berbahaya, justru lebih berbahaya limbah rumah sakit," kata Cudi.

Dia mengatakan pemerintah Kota Palu sedang melakukan sosialisasi rencana pemanfaatan limbah hasil pembakaran batu bara menjadi bahan baku batako ringan karena itu bukan bahan berbahaya.

Dia mengatakan rencana pembuatan batako ringan tersebut sedang dalam penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang berkualitas dan ringan melalui proses campuran bahan-bahan tertentu. Selain itu juga bisa ditambah dengan sekam padi.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah itu mengatakan jika limbah hasil pembakaran itu sudah dimanfaatkan maka akan menambah penghasilan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Ia mengatakan dirinya juga sudah meminta PT Pusaka Jaya Palu Power selaku operator PLTU tersebut agar menanami pohon bakau di sekitar lokasi pembangkit sehingga bisa membantu menghalau debu hasil pembakaran PLTU.

Selain itu, kata dia, perusahaan juga diminta membeli mobil mbulance agar bisa digunakan masyarakat setempat. "Itu kalau mereka setuju," katanya.

Cudi mengatakan rencana penambahan pembangkit tersebut tergantung dari kesiapan masyarakat sekitar karena pemerintah kota sendiri tidak bisa memaksakan mereka untuk menerimanya.

Dia mengatakan penambahan pembangkit tersebut tidak lagi melakukan pembebasan lahan karena lahan yang ada saat ini cukup untuk penambahan pembangkit baru.

  ● Antara  

Baca Selanjutnya

Drone SE II, Pesawat Pengintai Indonesia Yang Terbengkalai

Pemanfaatan UAV di Indonesia pertama kali dirasakan manfaatnya saat melacak keberadaan sandera di pedalaman hutan Papua. saat itu operasi militer satuan khusus TNI AD, Kopassus, ditugasi melakukan operasi penyelamatan para peneliti Ekspedisi Lorentz'95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Depok • HINGGA kini perkembangan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) di Indonesia masih jauh dari yang yang di harapkan. Meskipun telah banyak prototipe yang di hasilkan oleh instansi pemerintah (BUMN) dan swasta, namun belum ada satupun yang berhasil di komersialisasi.

Pemanfaatan UAV di Indonesia pertama kali dirasakan manfaatnya saat melacak keberadaan sandera di pedalaman hutan Papua. saat itu operasi militer satuan khusus TNI AD, Kopassus, ditugasi melakukan operasi penyelamatan para peneliti Ekspedisi Lorentz'95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Karena luasnya medan operasi di hutan Mapenduma, Jayawijaya, Kopassus meminta bantuan pesawat pengintai (UAV) dari negara lain, untuk mendeteksi keberadaan OPM. Pengintaian dilakukan untuk mengatur strategi penggelaran operasi militer.

Keberhasilan penggunaan UAV ini adalah awal bangkitnya pengenalan pesawat intai portabel di TNI untuk dapat mengatur strategi pasukan di lapangan. Dan menjadi awal pemikiran akan teknologi pesawat intai portabel yang bisa digunakan untuk operasi militer.

Smart Eagle II (SE II) adalah prototype pertama UAV / pesawat tanpa awak yang dibuat oleh PT. Aviator Teknologi Indonesia guna kepentingan intelegen Indonesia. SE II menggunakan mesin 2 tak berdiameter 150cc, mampu terbang hingga 6 Jam. Dilengkapi dengan colour TV Camera. Mampu beroperasi di malam hari dengan menggunakan Therman Imaging (TIS) kamera untuk penginderaannya.

Uji coba terbang pernah dilakukan di salah satu tempat di pantai selatan Jawa Barat, dan berhasil cukup baik. Kemudian dilanjutkan uji kemampuan manuver, low speed performance, low altitude capability, dan recovery dari posko pengendali. Hingga ujicoba sistem kendali berupa monitoring dan data link (telemetry video). Lalu dilanjutkan ujicoba tahap kendali dan pengamatan di luar jangkauan (beyond visual range).

Melihat kerugian yang diakibatkan illegal logging, eksploitasi alam, trafficking, pencurian ikan dan lainnya yang berpotensi kerugian sebesar 90 trilyun rupiah tiap tahun, maka jumlah US $ 6 juta untuk pengadaan 6 unit Searcher Mk II atau beberapa milyar untuk pengembangan UAV Nasional jelas tidak sebanding.

  ● PelitaOnline  

Baca Selanjutnya

Teknologi Memudahkan Aksi Terorisme

Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Brigjen Pol Petrus R Golose mengakui bahwa kehebatan teknologi saat ini memudahkan teroris untuk melakukan kegiatan terornya di Indonesia. Dengan adanya internet, kelompok teroris pun sangat mudah untuk memesan senjata melalui internet.

"Mereka sengaja membeli senjata bahkan menggunakan video call (lewat internet). Tapi ini sebenarnya barang bukti (kasus terorisme) jadi tidak bisa saya sampaikan ke media (detailnya)," ujar Petrus saat dimintai keterangan oleh wartawan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2013).

Selain itu, Petrus juga menuturkan bahwa aksi terorisme tidak identik dengan agama Islam saja, namun juga Kristen Protestan sebagaimana terjadi di Amerika Serikat. Intinya, lanjut dia, semua agama ada terorisnya.

"Modus terorisme di internet juga ada di Youtube. Namanya Mustakim yang dulu pernah ditangkap dan muncul lagi (ikut paramiliter) di Aceh. Jadi kelompok mereka melakukan propaganda (mengupload video) di Youtube," kata Petrus.

Untuk mengatasai aksi terorisme melalui internet, sejumlah Undang-Undang telah diatur dan dapat digunakan. Setidaknya ada tiga undang-undang yang mengatur hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 15/2003, Undang-Undang Nomor 11/2008, dan Undang-Undang Nomor 9/2013.

"Video call juga terjadi dalam kasus JW Marriot (2009). Eksekutor bom bunuh diri, diawasi Syaifudin Zuhri sebagai kontrol. Takutnya (Zuhri), pas eksekusi si pelaku Dani Dwi Permana dan Nana Ihwan Maulana berubah mindset dan membatalkan aksinya," tandas Petrus.(kri)

  ● Sindo  

Baca Selanjutnya

Cerita Miring 1000 Kapal SBY

Pelaksanaan program bantuan 1.000 kapal berukuran di atas 30 gross ton oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bermasalah. Banyak kapal dibuat tidak berdasarkan spesifikasi dan alokasi harga kapal. Diduga ada mark-up dalam pelaksanaan proyek itu di berbagai daerah yang berpotensi merugikan negara.

Jakarta - Harapan membuncah di dada Dahli Sirait begitu kelompok nelayan yang dipimpinnya, Forum Komunikasi Nelayan Indonesia, menerima bantuan kapal Inka Mina 64. Secara fisik, kapal penangkap ikan berbobot 30 gross ton (GT) itu tampak cantik dan kokoh.

"Benar, seperti kapal baru keluar dari galangan," ujar pria berusia 36 tahun itu.Dengan kapal berbobot sebesar itu, ia berharap dapat bersaing dengan kapal nelayan asing saat melaut.

Bagi para nelayan di Tanjung Balai (juga di seluruh perairan Indonesia), kapal-kapal asing merupakan momok yang menakutkan. Maklum, dengan bobot kapal yang rata-rata di atas 10 GT (bahkan ada yang mencapai 1.000 GT), kapal-kapal asing itu jelas bukan saingan kapal nelayan lokal, yang bobotnya paling banter 6-8 GT.

"Apo lagi maunyo dikato? Saat menjaring ikan di perairan Indonesia saja sudah kalah bersaing dengan kapal nelayan asing. Kalau kapal kita 35-45 GT, bisa awak bilang lawanlah kapal nelayan asing tuh," kata Ahmad, rekan Dahli.

Wajar jika para nelayan antusias ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2010 meluncurkan program bantuan 1.000 kapal berbobot di atas 30 GT untuk para nelayan. Program yang beken dengan nama Inka Mina itu (diambil dari nama kapal yang dibuat) menyedot dana APBN Rp 1,5 trilyun. Program ini rencananya terealisasi seluruhnya pada 2014.

Untuk setiap kapal, negara menganggarkan dana Rp 1,5 milyar. Uang sebesar itu digunakan untuk pembangunan kapal, kelengkapan alat tangkap, serta modal awal bagi kelompok nelayan untuk membeli bahan bakar minyak, dan perbekalan melaut.

Jika modal awal masih belum mencukupi, para nelayan juga dibolehkan bermitra dengan pemodal, dengan pola bagi hasil tangkapan. Lewat program ini, pemerintah berharap, produksi perikanan tangkap nasional meningkat.

Sayangnya, harapan itu kandas begitu kapal yang diharapkan datang. Pertengahan 2012, kelompok Dahli menerima kapal Inka Mina bernomor lambung 64 dengan bobot 35 GT dan alat tangkap berupa jaring pukat cincin (purse sein).

Meski sekilas terlihat bagus, setelah diteliti, ternyata kapal itu tidak seperti yang diharapkan. "Bahannya dari kayu sembarang saja seperti kayu cempedak," kata Dahli. Padahal, kayu untuk bahan kapal seharusnya menggunakan kayu ulin, meranti, atau bengkirai.

Akibatnya, baru sebulan beroperasi, kapal itu langsung "porak-poranda". Tiang kayu penyangga katrol jaring penangkap ikan patah saat dipakai mengangkat ikan. Belum lagi kualitas jaring yang dipakai payah sehingga baru sekali dipakai sudah rusak di sana-sini.

"Cepat koyak jaring-jaring pukat ikan itu. Sehingga harus tambal sulam tiap jaring usai digunakan supaya ikan tidak lari saat dijaring," tutur Dahli. Kini kapal itu mangkrak di dermaga, dipakai untuk tempat duduk-duduk dan memancing.

Dahli dan para nelayan di kelompoknya jelas jengkel. Sebab, untuk bisa mendapatkan bantuan kapal itu, mereka harus melewati tahap seleksi yang ketat. "Harus diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Tanjung Balai, baru dilanjutkan ke Dinas Kelautan dan Perairan di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Dahli menaksir, harga kapal itu tidak mencapai Rp 1,5 milyar seperti yang dijanjikan. "Dengan kualitas seperti ini, harganya paling Rp 300 juta," katanya.

Rupanya nasib nahas penerima bantuan kapal 30 GT dari KKP itu bukan hanya dialami kelompok Dahli. Hafizal, dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bina Nelayan Belawan, bernasib serupa. "Sejak awal mendapat kapal, sudah ada komplain dari kelompok kami soal kualitas kayu," tuturnya. Mesin kapal, yang memakai mesin Yuchai buatan Cina, juga bermasalah.

Selain tidak familier, para nelayan pun kerepotan menjaga agar mesin tetap dingin dan tidak ngadat di tengah laut. Satu-satunya pelipur lara bagi nelayan adalah alat komunikasi yang masih bagus, "Alat radio untuk berkomunikasi masih oke," ujarnya.

Alhasil, kapal Inka Mina bernomor lambung 56 itu tak pernah melakukan "debut" melaut sama sekali sejak diserahterimakan. Bahkan, saking lamanya mangkrak di dermaga, kapal itu pernah karam. Menurut seorang nelayan, kapal itu buru-buru diperbaiki oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara begitu tahu ada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang datang melakukan audit ke sana.

Berdasarkan dokumen yang diterima GATRA, untuk wilayah Sumatera Utara, kapal Inka Mina yang dialokasikan mencapai 16 kapal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, O.K. Zulkarnain, mengatakan bahwa dari jumlah itu, lima unit kapal telah diserahkan pada 2012. "Tahun ini targetnya 11 kapal," katanya. Soal banyaknya kapal yang berkualitas rendah dan tak laik layar, ia mengatakan bahwa masalah itu menjadi tanggung jawab pembuat kapal.

Zulkarnain mengatakan, untuk pembangunan kapal, spesifikasi dan berbagai hal lain, seperti penyediaan jaring, jenis kayu, ukuran kapal, dan mesin, sudah ada ketentuannya. "Dituangkanlah itu dalam surat kepada konsultan perencanaan. Sudah tentu ahlinya," ungkap dia. Zulkarnain menduga, banyak pemenang tender yang nakal mengganti speks dengan bahan baku yang lebih murah untuk meraup keuntungan. "Tapi itu dugaan saya saja," ujarnya.

Nelayan Indramayu, Jawa Barat, punya pengalaman tersendiri juga. Di wilayah Indramayu, kapal-kapal Inka Mina bukannya melaut, malah dipermak habis oleh para nelayan agar layak dipakai melaut. Saat GATRA berkunjung ke Pelabuhan Karangsong, Indramayu, beberapa nelayan sedang sibuk "mendandani" beberapa kapal Inka Mina yang tengah bersandar.

Di kapal Inka Mina 358, misalnya, empat anak buah kapal sedang sibuk merapikan cat lambung kapal. Dua orang lainnya merakit alat pembeku ikan (freezer). Lebih dari setahun kapal itu berada di Pelabuhan Karangsong tanpa melaut sama sekali. KUB Limbangan, sebagai penerima bantuan itu, masih harus bekerja ekstra memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta harus merogoh kocek tidak sedikit untuk membeli jaring dan memasang freezer.

Menurut Ono Surono, Ketua Koperasi Mina Sumitra, yang juga mendapat kapal bantuan, untuk membenahi bagian buritan kapal dan melengkapi jaring, biayanya bisa mencapai Rp 500 juta. Semua itu dilakukan agar kapal benar-benar laik layar dan bisa mendapat hasil maksimal.

Koperasi Mina Sumitra yang dipimpin Ono termasuk beruntung. Sebab, ketika koperasi mendapat bantuan kapal Inka Mina 38, Ono ngotot agar kapal itu dibuat di Indramayu dengan tukang dan bahan baku disiapkan koperasi sendiri. Tujuannya, agar desainnya sesuai dengan yang diharapkan.

Bahkan Ono harus mengeluarkan biaya lebih agar performa Inka Mina untuk koperasinya lebih baik. Misalnya, pemerintah tidak menyebutkan spesifikasi jenis paku, tapi Ono ingin pakunya menggunakan bahan stainless. "Jadi, saya bisa jamin, enam tahun kapal itu tidak masuk galangan," ia menegaskan.

Berbeda dengan Inka Mina 121, 122, dan 123 yang tidak dibuat di Indramayu. desainnya tak sesuai dengan kearifan lokal dan kebiasaan nelayan Indramayu dalam menangkap ikan. Kapal Indramayu, kata Ono, cenderung berbentuk ramping dengan lambung membentuk huruf "U". "Sebab, ketika menarik jaring, kapal cenderung diam sehingga keseimbangan terjaga," kata Ono.

Ketidaksesuaian desain dengan kearifan lokal dan kebiasaan setempat itu terjadi karena kapal tidak diproduksi di galangan tempat kapal akan diserahkan. Kapal untuk Indramayu, misalnya, dibuat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bentuk lambung kapal di Batang, kata Ono, cenderung "V" untuk meningkatkan kecepatan kapal.

Secara umum, kapal-kapal Inka Mina memang tidak dibuat di wilayah tempat kapal akan diterimakan. Kapal-kapal untuk wilayah Jambi, misalnya, di buat di Jakarta. Bahkan kapal untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ada yang dibuat nun jauh di ujung timur Pulau Jawa, persisnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Atau kapal untuk Maluku dibuat di galangan kapal di Banten.

Alhasil, banyak bentuk kapal yang tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan setempat dan perlu dirombak. Inilah yang membuat banyak kelompok nelayan akhirnya harus "bantingan" membenahi kapal. "Banyak yang sampai terjerat utang ratusan juta rupiah," kata seorang nelayan yang enggan disebut namanya.

Di sisi lain, dengan kualitas kapal yang tidak bisa diandalkan, banyak kelompok nelayan yang kesulitan menggandeng investor. "Banyak yang takut tekor duluan, mana mau investasi di situ," kata sang nelayan lagi.

Alhasil, seperti di Indramayu, banyak kapal yang akhirnya dibiarkan mangkrak begitu saja. Di pelabuhan, kapal Inka Mina 121, 122, dan 123 masih terbungkus terpal dan tak pernah beroperasi. Hanya kapal Inka Mina 357, 358, dan 359 yang bisa berlayar karena dibuat di Indramayu.

***

Cerita suram proyek Inka Mina ini makin lengkap dengan munculnya berbagai kasus di beberapa daerah lain. Kapal Inka Mina 108 di Lampung Barat, yang merupakan proyek pengadaan tahun 2011, misalnya, bernasib nahas lantaran mesinnya cepat panas, terbakar, dan akhirnya tenggelam dalam operasi penangkapan ikan, akhir tahun 2012. Kapal Inka Mina 11 di Buleleng, Bali, yang dibuat pada 2010, karam akibat membentur karang pada Juni 2012. Ditengarai, alat navigasi kapal ini tak berfungsi baik.

Dari rencana pengadaan 1.000 kapal sampai tahun 2014, jumlah yang terealisasi sampai tahun lalu baru mencapai 452 kapal. Dari jumlah itu, yang beroperasi baru 215 unit. Sisanya, 237 unit, masih mangkrak di berbagai daerah karena rusak, peralatan tak lengkap, sampai soal izin yang belum keluar.

Dugaan adanya mark-up dalam pembuatan kapal-kapal bantuan presiden untuk nelayan itu pun merebak. DPRD Kota Medan, misalnya, menyebut biaya produksi kapal-kapal Inka Mina 56 dan 57 diperkirakan hanya Rp 700 juta. "Padahal, anggaran sebenarnya mencapai Rp 3 milyar. Kami menduga telah terjadi mark-up di sana. Karena itu, instansi terkait kami minta segera melakukan audit,'' kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Muslim Maksum.

Taksiran biaya itu, menurut Muslim, didasarkan pada hasil temuan lapangan oleh pihak DPRD. Selain jenis kayu yang merupakan kayu sembarang, cat kayu dan tali aktrol yang terbuat dari besi stainless biasa juga tidak sesuai dengan standar. "Bahka, bahan peralatan kapal, seperti lampu dan mesin kapal, tidak memadai dan sangat diragukan kualitasnya," ujarnya.

Dugaan mark-up juga terjadi pada pembuatan kapal Inka Mina 48 di Sorong, Papua Barat. Kapal yang dibuat dengan biaya Rp 1,5 milyar itu, sejak diserahterimakan kepada nelayan dari Himpunan Kelompok Nelayan Tradisional Kota Sorong tahun 2010, tak pernah dipakai melaut dan hanya menjadi pajangan di dermaga Pelabuhan Rakyat Kota Sorong.

Oleh para nelayan, kapal itu dinilai tidak laik laut lantaran konstruksi fiberglass kapal itu tipis, sehingga rentan pecah jika dihantam ombak. Selain itu, peralatan navigasi/komunikasi dan kondisi mesin (diduga mesin bekas) tidak cocok dengan bodi kapal.

Penilaian ini sesuai dengan penilaian Kabid Kelaik Lautan Kapal Adpel Sorong, Sahertian Marthin, setelah pelaksanaan pemeriksaan alat navigasi, teknis, radio, dan kontruksi kapal tersebut pada 19 April 2012.

Kasus itu sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Sorong. Diduga, harga riil pembuatan kapal tersebut hanya Rp 200 juta, sehingga kualitasnya sangat minim. Sedangkan sisa anggaran yang mencapai Rp 1,3 milyar diduga menjadi bancakan berbagai pihak.

Di Provinsi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten juga sedang menyelidiki dugaan mark-up atas pengadaan beberapa unit Inka Mina tahun 2010-2011, yang diduga merugikan negara Rp 10,4 milyar. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa kapal, salah satunya Inka Mina 135 oleh tim ahli dari Kementerian Perhubungan, ditemukan beberapa fasilitas kapal memang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Selain bahan kapal, peralatan radio dan navigasi serta peralatan tangkap, ketidaksesuaian juga terjadi pada alat penyelamatan. Jaket pelampung pada kapal, misalnya, hanya terbuat dari bahan styrofoam.

Dari sekian banyak kasus, yang telah masuk pengadilan adalah dugaan mark-up pengadaan tujuh unit kapal Inka Mina untuk wilayah Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini bermula dari temuan potensi kerugian negara pada proyek ini oleh BPK sebesar Rp 12,6 milyar. Kasus ini menyeret Bambang Santoso, kuasa pengguna anggaran perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, dan Sunar Wibowo, Direktur PT Marintek, yang memenangkan tender pengadaan tersebut, sebagai tersangka.

Marintek memenangkan kontrak senilai Rp 10,9 milyar untuk pengadaan kapal itu pada 2011. Dalam perjalanannya, saat tenggat penyerahan habis, proyek itu baru kelar 90%. Namun pihak dinas malah menandatangani dokumen pembayaran seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dan Marintek menerima pembayaran penuh.

Padahal, ada proyek yang belum dikerjakan, yakni fishing trail senilai Rp 168 juta dan dokumen kapal Rp 175 juta. Marintek juga tidak membayar denda keterlambatan proyek selama 18 hari, sebesar Rp 196,9 juta.

BPK memang telah menurunkan tim untuk mengaudit pengadaan kapal Inka Mina itu di beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Hasil temuannya beragam, dari adanya dugaan mark-up hingga proyek fiktif (seperti ditemukan di Maluku yang mengakibatkan negara berpotensi dirugikan Rp 795 juta).

Selain itu, ditemukan potensi kelebihan pembayaran dalam proyek Inka Mina, sehingga negara juga berpotensi dirugikan Rp 849 juta. Ada pula temuan kerugian negara Rp 1,03 milyar karena tidak ditagihnya denda keterlambatan pekerjaan kapal Inka Mina.

Sumber GATRA di lingkungan KKP menyebutkan, timbulnya potensi kerugian negara yang cukup besar dalam proyek ini sebenarnya tidak lepas dari lemahnya pengendalian yang dilakukan KKP sendiri. Dalam kasus-kasus itu, pihak KKP seperti menimpakan kesalahan kepada pihak dinas di daerah.

"Lho, iya dong, mereka yang tanggung jawab. Sekarang, kalau ada masalah, kami yang balik tanya. Eh, kami sudah kasih anggaran, kok kalian begini? Itu tanggung jawab kalian," kata Menteri KKP, Syarif Cicip Sutardjo, saat ditanya GATRA soal banyaknya penyimpangan dalam proyek Inka Mina ini.

Nyatanya, kata sumber itu, pihak pusat tidak bisa lepas tangan soal ini. Soal anggaran, misalnya, ada dugaan pihak dinas di daerah tidak sepenuhnya menerima alokasi Rp 1,5 milyar untuk tiap unit kapal. Kasus yang terjadi di Sumatera Utara dan Sorong, misalnya, mengindikasikan hal itu.

Untuk Sorong, diduga pihak dinas hanya menerima dana Rp 200 juta, sehingga kapal dibuat sesuai dengan harga itu. "Itu sesuai dengan pesanan pihak dinas setempat. Pemenang tender hanya mengerjakan sesuai dengan pesanan," kata sumber itu. Demikian pula di Sumatera Utara. Diduga, dana yang dikucurkan tidak penuh, yaitu hanya Rp 300 juta-Rp 700 juta per kapal.

Dalam proyek ini juga ada indikasi pemborosan dan aroma KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), kapal untuk provinsi tertentu justru dibuat di provinsi lain. "Ada indikasi KKN tempat galangan yang ditunjuk sesuai dengan kepentingan pihak dinas," katanya. Salah satunya adalah galangan kapal yang digunakan untuk membuat kapal Inka Mina 311, 312, dan 313 untuk Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Dari dokumen yang diterima GATRA, pemenang tender pembuatan tiga unit kapal itu adalah PT Fibrit Fiberglass, yang beralamat di Jalan Tanjung Sanyang Nomor 5-6, Cawang, Jakarta Timur.

Saat wartawan GATRA Sya'bani Takdir mengecek ke alamat itu, ternyata yang didapati adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli bahan fiberglass. Perusahaan itu terletak di ujung jalan buntu di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati satu unit mobil. Meski kecil, perusahaan itu ternyata punya riwayat kerja sama dengan beberapa kementerian.

Pada 2009, perusahaan tersebut pernah mendapat tender dari Kementerian Perhubungan untuk pembuatan kapal patroli. Sayangnya, kerja sama itu berujung kasus lantaran diduga ada unsur KKN. Untuk memuluskan proyek itu, PT Fibrite Fiberglass ketahuan memberikan uang pelicin Rp 300 juta kepada pejabat Kementerian Perhubungan.

Selain itu, indikasi KKN cukup kuat dalam pengadaan barang untuk keperluan kapal, khususnya mesin. Untuk urusan mesin, merek Yuchai buatan Cina yang digunakan di beberapa kapal Inka Mina dinilai tak berkualitas. Banyak keluhan nelayan soal mesin ini karena mudah panas dan kerap ngadat. Sumber itu menyebutkan, dealer mesin ini, PT Indo Yuchai Machinery, dimiliki kerabat mantan petinggi KKP. "Makanya bisa menang tender, meski mesinnya tak berkualitas," kata sumber itu.

Soal menang tender pengadaan mesin kapal Inka Mina, pihak Indo Yuchai Machinery mengakuinya. Semmy dari bagian marketing PT Indo Yuchai Machinery mengatakan, perusahaannya memang mendapat tender pengadaan mesin untuk kapal-kapal Inka Mina. Tetapi ia membantah itu karena KKN. "Tender dilakukan oleh tiap provinsi dan kabupaten/kota. Pihak kami hanya menyediakan surat dukungan sebagai syarat untuk mendapatkan mesin kapal untuk perusahaan pelayaran yang meminta," kata Semmy kepada Umaya Khusniah dari GATRA.

Mesin yang sering digunakan di kapal Inka Mina berjenis YC6A170C untuk kapal dengan ukuran 30 GT. Mesin seharga Rp 25 juta itu, kata Semmy, layak pakai dan tidak bermasalah. "Bila dalam perjalanannya mesin mengalami kerusakan, perusahaannya juga menyediakan sparepart aslinya," tutur Semmy. Soal klaim mesin itu boros dan sering ngadat, menurut dia, itu terjadi karena ada oknum penguasaha kapal yang nakal tidak menggunakan mesin secara utuh. "Beberapa bagian mesin diambil dari mesin lain," katanya.

Semmy juga membantah tudingan bahwa perusahaan itu dimiliki kerabat petinggi KKP. "Ini yang punya orang Cina Semarang," ungkapnya. Soal kerja sama, Semmy bilang, perusahaan yang berdiri 10 tahun itu sering menang tender di kementerian dan lembaga pemerintah. Selain KKP, ada juga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, polisi air, Kemenkominfo, dan Kementerian Perhubungan.

***

Pihak KKP sendiri mengakui bahwa pelaksanaan proyek ini perlu dibenahi di sana-sini. Kepada GATRA, Direktur Kapal Perikanan dan Penangkap Ikan, Muhammad Zaini, mengatakan bahwa pihaknya sudah membenahi pedoman pembangunan kapal Inka Mina untuk tahun 2013. Salah satunya, penetapan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang akan menerima bantuan. KUB ini akan ikut mengawasi pembangunan kapal.

KUB akan menentukan apakah kapal akan dibangun dengan bahan fiber atau kayu. Jenis fiber-nya pun ditentukan oleh KKP, yaitu marine fibreglass, serta kayu jenis awet I-II dan kelas kuat I-II. Termasuk kayu jenis itu adalah merbau, bengkirai, dan keranji. Mesin juga ditetapkan harus mesin laut baru, bukan modifikasi, yang memiliki jaminan purnajual minimal satu tahun serta ketersediaan suku cadang selama lima tahun.

Untuk menjamin kesiapan KUB menerima kapal dan beroperasi, pihak KKP menginstruksikan pula agar biaya melaut dicantumkan dalam kontrak. "Biaya melaut harus diberikan melalui cash. Kalau di kontrak Rp 30 juta, ya, kami kasih segitu. Kami masukkan itu di biaya fishing trial. Jadi, sekaligus digunakan untuk modal awal supaya tidak ada kendala lagi untuk memulai usaha," kata Zaini.

Ia juga membantah tudingan bahwa dalam proyek ini terjadi banyak penyimpangan anggaran dan mark-up. "Hasil temuan BPK, sangat sedikit yang ditemui karena penyimpangan speks. Yang ada adalah keterlambatan pengiriman atau surat izin melaut," ujar Zaini.

Ia menilai, meskipun ada kekurangan, tujuan program ini mulia. Karena itu, pelaksanaannya harus terus didorong. "Program Inka Mina ini, saya berharap, tidak muluk-muluk, 70% saja keberhasilannya. Saya katakan berhasil kalau nelayannya mendapat penghasilan per bulan minimal Rp 2,5 juta. Itu target saya," katanya.

[M. Agung Riyadi, Mira Febri Mellya, Averos Lubis (Medan), dan Ade Faizal Alami (Indramayu)]

(Laporan Utama Gatra, Beredar Kamis 23 Mei 2013)

  ● Gatra  

Baca Selanjutnya

Generasi Kedua Kartu Cip

Pengembangan teknologi kartu cip dan pemanfaatannya dimulai sejak tahun 2009, meliputi desain kartu cip, alat pembaca kartu, hingga sistem penyimpan dan pengamanan data. Dalam program nasional e-KTP saat ini dikembangkan sistem pembaca kartu nirkontak generasi kedua.

Pada program nasional kartu tanda penduduk elektronis (e-KTP), semua kartu identitas penduduk yang konvensional digantikan dengan kartu yang di dalamnya berisi cip untuk menyimpan data pemilik kartu. Desain dan rancang bangun kartu itu dilakukan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2009.

Desain yang dilakukan dalam program itu meliputi beberapa tahap pengembangan, mulai dari desain cip, desain sistem penulis dan pembaca kartu, selanjutnya perancangan cip dengan modul prosesor dan kripto koprosesor.

Setelah tahap desain, dilakukan rancang bangun (pembuatan prototipe) yang meliputi cip, sistem operasi cip, perangkat pembaca/penulis kartu, hingga laboratorium model cip.

”Saat ini pengembangan sistem e-KTP telah sampai tahap III,” kata Gembong S Wibowanto, Kepala Program Penelitian dan Perekayasa e-KTP di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BPPT. Pada tahap pertama dikembangkan kemampuan membaca e-KTP secara aman, namun belum memasukkan data sidik jari dalam kartu.

Pada tahap kedua dilakukan integrasi dengan data sidik jari dan penerapan teknik validasi data di cip oleh perangkat pembaca kartu. Namun, kecepatan validasinya masih relatif lama, sekitar 1 menit.

Saat ini tim e-KTP BPPT telah mencapai tahap III pengembangan perangkat pembaca generasi kedua. Arahnya adalah mempercepat pembacaan data tersebut. Dalam uji coba, pembacaan kartu oleh prototipe pembaca kartu itu hanya memerlukan waktu kurang dari 15 detik.

Kartu cip

Kartu penduduk elektronis ini sepintas lalu nyaris tak ada bedanya dengan KTP sebelumnya dalam hal ukuran. Namun, blangko kartu pintar yang berisi cip tersusun dari 7 lapis berbahan dasar polyethylene terephthalate glycol (PET-G) yang berukuran 85,60 x 53,98 mm, dengan ketebalan 0,76-1 mm.

Untuk mencegah berbagai macam tindak kriminal terhadap e-KTP, diperlukan fitur keamanan tambahan untuk inisialisasi, identifikasi, dan verifikasi identitas. Desain fitur keamanan tersebut harus memperhatikan beberapa faktor, seperti durabilitas (daya tahan) terhadap tekanan, suhu panas dan dingin, serta terhadap bahan kimia tertentu, mulai dari deterjen, air garam, hingga bahan bakar minyak.

Kartu ini tahan terhadap pembengkokan hingga 3.000 kali. Tahan suhu tinggi hingga 75 derajat celsius selama 24 jam. ”Karena itu, pemanasan saat di fotokopi tidak berpengaruh bagi e-KTP,” kata Meidy Layooari, peneliti e-KTP di Pusat TIK BPPT. Desain produk e-KTP ini telah lolos dari pengujian yang dilakukan Sentra Teknologi Polimer BPPT di Puspiptek Serpong, Meidy memaparkan.

Kartu cip disebut juga ”kartu pintar” karena memiliki mikroprosesor sebagai ”otak” yang mampu menyimpan data hingga 8 kilobyte. Data yang tersimpan meliputi biodata pemegang kartu, tanda tangan, pasfoto, dan dua data sidik jari, yaitu telunjuk tangan kanan dan kiri.

Pemasukan data tersebut dilakukan saat pendataan di kelurahan atau kecamatan dengan serangkaian alat perekam data, yaitu kamera untuk mengambil foto wajah, pemindai iris mata, perekam tanda tangan, perekam sidik jari, dan alat input data pada kartu. Semua data tersimpan dalam komputer server di kecamatan.

Nirkontak

KTP elektronis ini tergolong kartu cip nirkontak karena tidak perlu menempelkan pada alat pembaca saat identifikasi data dalam cip. Hal ini dimungkinkan karena kartu dilengkapi dengan kabel antena berukuran mikro di dalamnya.

Data dalam cip akan dipancarkan lewat gelombang radio dari antena yang terpasang di dalamnya. Dengan peranti pembaca seukuran kotak tisu, data dari kartu cip dapat dibaca pada jarak hingga 10 sentimeter.

Dalam kartu cip juga ada sistem pengamanan data berupa autentikasi antara cip dan alat pendata (reader/writer), serta enkripsi data untuk menjaga kerahasiaannya serta pendigitan tanda tangan.

Antarmuka cip e-KTP yang dikembangkan itu kini telah memenuhi standar internasional ISO 14443 A atau ISO 14443 B. Perangkat pembaca kartu (card reader) juga mengacu pada standar tersebut. Adapun sistem enkripsi data dikembangkan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara.

Proses identifikasi ketunggalan identitas dilakukan dengan memadankan data biometrik penduduk hasil perekaman di kecamatan/kelurahan, berupa 10 sidik jari serta 2 rekam iris mata dan foto wajah, terhadap data biometrik penduduk yang telah tersimpan di basis data di Data Center e-KTP Kemendagri.

Dengan pengamanan itu upaya untuk membuat KTP ganda dengan mengubah nama, tanggal lahir, dan sebagainya tidak akan berhasil karena yang dipadankan adalah data biometrik penduduk.

Proses verifikasi kedua dilakukan untuk memastikan e-KTP tersebut dipegang oleh pemiliknya dilakukan lewat alat pembaca KTP. Caranya, pemegang kartu diminta meletakkan jari pada pemindai, untuk mengetahui kesamaan terhadap data sidik jari yang terekam di dalam cip. Berbeda dengan proses pertama, proses verifikasi ini hanya mengandalkan informasi fitur sidik jari.

  ● Kompas  

Baca Selanjutnya

Manggis dan Salak RI Ditolak China, Hatta: Kita Ingin Perdagangan Adil

Jakarta - Negeri tirai bambu China saat ini masih menutup pintu masuknya beberapa produk Indonesia. Produk tersebut di antaranya manggis, salak, sarang burung walet, dan alpukat. Apa tanggapan pemerintah?

Alasan pertama China menolak 3 produk hortikultura Indonesia karena adanya kandungan logam berat dan organisme penyakit tanaman (OPT). Sedangkan penolakan atas sarang burung walet karena adanya bahaya residu.

Namun alasan lain yang dilontarkan pemerintah China ternyata menginginkan pintu masuk impor produk hortikulturanya melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan mekanisme perjanjian Mutual Recognition Agreement (MRA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan dengan tegas, China harus adil jika melakukan hubungan dagang dengan Indonesia.

"Saya kira kita harus konsisten dan kita lakukan yang kita anggap baik. Kita ingin fair trade (perdagangan adil) dan kita ingin adil perdagangan ini. Kalau kita ingin memiliki MRA dengan China tidak ada masalah masuk ke Priok. Namun MRA-nya ini kita harus selesaikan," cetus Hatta saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Sabtu (01/06/2013).

Sampai saat ini, Indonesia yang diwakilkan Balai Karantina Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian Suswono sedang menjajaki proses perjanjian MRA dengan China. Indonesia hanya mengakui status MRA atas 3 negara yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Kanada.(wij/dnl)

  ● detikFinance  

Baca Selanjutnya

Malaysia Berminat Pesawat CN-295

Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Malaysia mempunyai minat yang besar terhadap pesawat angkut jenis CN295 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) mengingat pesawat ini sangat bersaing terutama di regional Asean.

"Kehadiran Panglima Angkatan Udara, pilot, perwira lainnya termasuk dari pihak kepolisian Malaysia menunjukkan mereka mempunyai minat yang besar untuk mengadakan observasi terhadap pesawat CN295," kata Sjafrie disela-sela penerbangan promosi pesawat angkut militer CN295 di Bandara Subang, Malaysia, Jumat.

Sebelumnya, kata Sjafrie, dia sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia yang menanggapi positif untuk melakukan observasi terhadap pesawat CN295.

"Ini merupakan langkah awal yang baik untuk hubungan dua negara bertetangga sesama Asean," ungkapnya.

Wamenham tidak bisa memastikan berapa banyak CN295 yang diminati oleh Malaysia, namun tentunya itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan pendanaannya.

Selain Malaysia, lanjut Sjafrie, negara-negara Asean yang dikunjungi seperti Filipina, Brunei Darussalam, Thailand dan Myanmar memberikan respon positif terhadap pesawat yang beberapa bagiannya telah dibuat di dalam negeri.

"Dari perjalanan saya ke sejumlah negara Asean mereka memberi respon positif. Di Filipina kita juga ikut dalam tender terbatas, di Thailand, Myanmar ataupun Vietnam potensinya juga bagus," ungkap dia.

Mengenai pendanaan, kata Sjafrie, bukan merupakan halangan sebab PT DI memiliki kemampuan yang baik di bidangnya sehingga perbankan siap untuk mendukung pendanaannya.

"Soal dana bukanlah sulit sebab kapasitas PT DI cukup bagus, bahkan produknya tembus pasar dunia. Seperti bagian sayap pesawat buatan PT DI ini juga telah diekspor ke Sevilla, Spanyol serta ke 14 negara," kata Sjafrie.

Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi Santoso menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk memenuhi permintaan TNI dan setelah itu baru untuk konsumen mancanegara.

"Diharapkan setahun ini, permintaan TNI itu bisa diselesaikan dan selanjutnya untuk memenuhi permintaan negara tetangga," kata Budi dengan menjelaskan PT DI mampu membuat pesawat CN235 dan CN295 sekitar 6 sampai 12 pesawat per tahun.

Ia menjelaskan Malaysia telah memiliki delapan pesawat CN235 yakni enam pesawat pengangkut militer dan dua untuk VIP.

"Sudah lama Malaysia memiliki pesawat CN235 dan masih terawat dengan baik," ungkapnya.

Dalam promosi CN295 di Bandara Subang itu tampak hadir Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno beserta jajarannya, Panglima Tentara Udara Malaysia Dato Rodzali Bin Daud, Duta Besar Spanyol untuk Malaysia serta sejumlah pilot dan pejabat kepolisian setempat.

  ● Antara 

Baca Selanjutnya