blog-indonesia.com

Rabu, 12 Agustus 2015

Pemerintah Jokowi Mau Bangun Rel KA 400 Km di Papua

Studi Kelayakan Dibuat Pemerintah memiliki masterplan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di luar Pulau Jawa. Salah satu jalurnya Provinsi Papua Barat dan Papua. Proyek tersebut akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek kereta pertama di Pulau Papua ini sedang memasuki fase studi kelayakan atau feasibility study.

"Sekarang kami masih melakukan studi kelayakan," Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Joice Hutajulu, kepada detikFinance, Selasa (11/8/2015).

Kemenhub bertanggung jawab merencanakan hingga melaksanakan proyek perkeretaapian nasional. Tahap awal, Kemenhub akan membangunan jalur kereta di Provinsi Papua Barat, yakni dari Sorong sampai Manokwari. Jalur ini direncanakan membentang antara 300 sampai 400 kilometer (Km).

"Jalurnya antara 300-400 km. Itu tergantung studinya. Di sana kontur wilayahnya berbukit jadi akan dipilih rute yang paling feasible (layak)," ujarnya.

Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin rute atau trase. Izin ini akan menjelaskan lokasi yang akan dilalui rel kereta. Proses berikutnya adalah melakukan Detail Engineering Design.

"Setelah itu lelang, baru konstruksi. Target kita, groundbreaking bisa dilakukan antara 2018 atau 2019," sebutnya.

Jalur kereta Sorong-Manokwari saat beroperasi akan diperuntukan melayani angkutan manusia dan barang. "Nanti bisa kombinasi orang dan barang," terangnya. (feb/dnl)
Butuh Rp 10 T Sambungkan Sorong-Manokwari dengan Kereta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi kebutuhan dana proyek kereta Papua untuk rute Sorong sampai Manokwari senilai Rp 10 triliun. Dana tersebut akan dipakai membiayai pembangunan infrastruktur kereta 300-400 Kilometer (Km), yang menembus perbukitan dan pegunungan yang ada di Provinsi Papua Barat.

"Asumsi kami, dana yang diperlukan Rp 10 triliun tapi finalnya tergantung hasil studi kelayakan," Kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Joice Hutajulu, kepada detikFinance, Selasa (11/8/2015).

Proyek yang rencananya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, dipandang sebagai terobosan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Jawa. Angkutan massal berbasis rel ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas di luas Jawa seperti Papua.

"Targetnya bisa turunkan biaya logistik nasional dan naikkan konektivitas," sebutnya.

Kini, proyek kereta pertama di Pulau Papua ini sedang memasuki fase studi kelayakan atau feasibility study. Setelah itu, Kemenhub akan melakukan proses Detail Engineering Design dan terakhir adalah lelang. Targetnya, konstruksi bisa dimulai pada 2018.

"Sekarang kita masih melakukan studi kelayakan," ujar Joice. (feb/dnl)
Setelah Sorong-Manokwari, Jalur Kereta Nyambung Sampai Jayapura Pengembangan jalur kereta api di Pulau Papua, tak akan terhenti antara Sorong sampai Manokwari. Bila sukses menyambungkan jalur kereta di Provinsi Papua Barat, proyek pengembangan jaringan kereta akan berlanjut sampai ke Ibu kota Provinsi Papua, Jayapura.

"Tahap awal memang Sorong-Manokwari baru kemudian dikembangkan lagi. Semua trase ada di dalam rencana induk perkeretaapian," Kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Joice Hutajulu kepada detikFinance, Selasa (11/8/2015).

Pengembangan angkutan massal berbasis rel di Pulau Papua ini, diharapkan mampu meningkatkan konektivitas. Dengan area yang tersambung, Kemenhub memprediksi angkutan kereta bisa berperan dalam menurunkan mahalnya biaya logistik nasional dan mampu menciptakan pemerataan ekonomi.

"Targetnya bisa turunkan biaya logistik nasional dan naikkan konektivitas," sebutnya.

Proyek kereta di Papua akan diperuntukan untuk angkutan barang dan penumpang. Dari master plan perkeretaapian, ada 2 tipe proyek kereta yakni kereta lintas kota dan kereta barang.

Untuk jaringan antar kota mengambil rute Sorong-Manokwari-Nabire-Timika-Sarmi-Jayapura. Sedangkan untuk kereta barang dibangun di kota Manokwari dan Pelabuhan Jayapura.

Kini, proyek kereta pertama di Pulau Papua ini sedang memasuki fase studi kelayakan atau feasibility study. Setelah itu, Kemenhub akan melakukan proses Detail Engineering Design dan terakhir adalah lelang. Targetnya, konstruksi bisa dimulai pada 2018 untuk fase pertama. (feb/ang)
Lewati Gunung dan Sungai, Biaya Bikin Kereta di Papua Mahal Pembangunan jaringan kereta di Pulau Papua menjadi prioritas pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fase pertama, jaringan kereta akan dibangun membentang dari Sorong sampai Manokwari di Provinsi Papua Barat sepanjang 390 kilometer (km). Kebutuhan dana diprediksi Rp 10,33 triliun.

Kementerian Perhubungan (Kemehub) sebagai penanggungjawab proyek menyatakan, biaya pengembangan jaringan kereta di Papua tersebut tidak sedikit.

Secara geografis, rute kereta yang dilalui akan melewati pegunungan dan sungai. Hal ini memicu biaya konstruksi menjadi mahal.

"Di sana banyak ada pegunungan dan sungai. Maka konstruksi kemungkinan banyak memakai jembatan atau buat terowongan," kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Joice Hutajulu, kepada detikFinance, Selasa (11/8/2015).

Ada pula biaya kemahalan yang harus dicadangkan dalam proyek kereta pertama di Papua itu. Harga dan ketersediaan material pendukung konstruksi menjadi pertimbangan memasukkan pos biaya kemahalan.

"Kalau mau bangun, batu kerikilnya dari mana, terus semennya bagaimana. Di sana kan relatif mahal. Kemudian harus mendatangkan SDM. Di sana muncul biaya kemahalan," ujarnya.

Kini, proyek kereta rute Sorong-Manokwari memasuki tahap studi kelayakan atau feasibility study. Dalam studi akan menghitung besaran biaya hingga rute yang dilewati. Fase ini ditargetkan tuntas pada tahun ini.

Selanjutnya, Kemenhub melakukan proses Detail Engineering Design (DED) di 2016. Berbarengan dengan DED, Kemenhub akan melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga pembebasan lahan.

Proses konstruksi rencananya akan dilakukan selama 2 tahun yakni dari 2018 sampai 2019. (feb/dnl)

  detik  

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More