Lapan Targetkan Mampu Orbitkan Satelit Sendiri

Bantul (ANTARA News) - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menargetkan pada 2010 sudah mampu mengorbitkan satelit sendiri, kata Kepala Pusat Teknologi Terapan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Dr Rika Andiarti di sela penyelenggaraan Kompetisi Roket Indonesia (Korindo) 2010 di Pantai Pandansimo, Bantul, Yogyakarta, Sabtu.

"Saat ini kami sedang mempersiapkan dengan matang rencana peluncuran roket pengorbit satelit. Saat ini mungkin baru akan meluncurkan satelit "Nano" dengan berat di bawah 10 kilogram," katanya.

Menurut Rika Andiarti , satelit "nano" ini dapat difungsikan untuk pemantauan suhu udara maupun kelembabab udara dan -data kecil atau sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan satelit.

"Ke depan kami targetkan mampu mengorbitkan satelit berukuran besar seperti yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan lainnya," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan berbagai persiapan uji coba peluncuran roket pengorbit satelit.

"Lima tahun ke depan kami harus sudah mampu memproduksi roket peluncur satelit berukuran besar, sehingga Indonesia tidak lagi meminta bantuan negara lain untuk mengorbitkan satelit," kata Rika .

Jamin keamanan

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Djamasri menambahkan, dengan mengorbitkan sendiri atelit maka keamanan negara akan lebih terjamin.

"Saat ini Indonesia masih meminta bantuan negara lain untuk mengorbitkan satelit, dan ini sangat rawan karena muatan roket dan satelit bisa disusupi kepentingan negara pengorbit satelit," katanya.

Profesor Djamasri mengatakan, teknologi kedirgantaraan khusunya tentang roket sangat bermanfaat dan bisa untuk berbagai kepentingan seperti mitgasi bencana. Teknologi kedirgantaraan juga sangat mendukung untuk kepentingan pertahanan Indonesia .

"Jika dari Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul kita mampu membuat roket dengan daya luncur antara 3.000 hingga 5.000 kilometer maka pertahanan akan semakin kokoh dan negara lain tidak akan seenaknya," katanya.(*)(V001/R009)


• ANTARANews

Baca Selanjutnya

PTDI Bantu Modifikasi Pesawat Patroli Maritim Milik Turki

ANKARA--MI: Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat melakukan kerjasama bilateral di bidang industri pertahanan. Di antaranya, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia (DI) akan membantu memodifikasi pesawat terbang Turki untuk keperluan patroli maritim.

Selain itu, Indonesia juga menjajaki untuk bisa mendapatkan perangkat komponen pesawat tempur jenis F16, Hercules dan keperluan pertahanan lainnya. Nota kerjasama ini dilakukan sebagai rangkaian kerja dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Turki pada 27-28 Juni.

"Indonesia akan membantu memodifikasi pesawat sejenis CN235 milik Turki untuk dijadikan pesawat patroli maritim. Ini patut kita banggakan karena industri pesawat terbang kita mendapat pengakuan dari negara seperti Turki," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Ankara, Turki, Senin malam waktu setempat (28/6).

Bagi Indonesia, tambah Purnomo, kerjasama ini tergolong penting mengingat Turki merupakan negara anggota pakta pertahanan atlantik utara (NATO) yang memiliki persenjataan yang cukup maju. Teknologi industri pertahanan negara yang juga anggota G20 ini termasuk yang terbaik di dunia, mengingat persenjataan yang dimiliki Turki masuh dalam nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.

Selain membantu memodifikasi pesawat patroli maritim, Indonesia juga menjajaki bisa mendapatkan komponen atau suku cadang untuk pesawat tempur F16 yang selama ini masih tergantung dari produsen asal pesawat tersebut, yaitu Amerika Serikat. "Turki sudah bisa membuat F16, bahkan pesawat tempur terbaru F35. Ini harus kita manfaatkan agar kita bisa mendapat kemudahan untuk mendapat komponen pesawat. Selama ini, komponen pesawat F16 kita tergantung AS, dan kalau diboikot pasti kita akan kesulitan merawat dan memperbaiki pesawat F16 milik kita," kata Purnomo yang juga baru mengunjungi pasukan perdamaian Indonesia yang berada di Libanon.

Menurutnya, bukan tanpa alasan jika Turki memiliki industri pertahanan yang sangat maju mengingat letak Turki yang strategis berbatasan dengan negara-negara Asia dan Eropa. "Karena posisi yang diapit banyak negara dan berpotensi konflik di perbatasan, maka Turki mengembangkan industri pertahanannya dengan sangat maju," kata mantan menteri enetrgi dan sumber daya mineral ini.(Uut/OL-1)


• MediaIndonesia

Baca Selanjutnya

31 Roket Diluncurkan

Kepala Pusat Teknologi Dirgantara Terapan Lapan, Rika Andiarti, sedang menerangkan bagian-bagian roket yang akan diluncurkan pada Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suhana Suryapranata. (photo detik : Febrina Ayu Scottiati)

Yogyakarta, Kompas - Sebanyak 31 roket berhasil diluncurkan dalam Kompetisi Roket Indonesia 2010 yang diselenggarakan di Pantai Pandansimo, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (27/6). Kompetisi tersebut diikuti 31 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Roket tersebut masing-masing panjangnya 1,2 meter dan diameter 70 mm. Daya jangkauan maksimum 700 meter dan pencapaian ketinggian bisa 400 meter. Peluncuran dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), sedangkan mahasiswa peserta kompetisi menyiapkan muatan roket berupa alat sensor untuk mengukur suhu udara, kelembaban, dan akselerasi roket. Data kemudian dikirimkan ke stasiun pemantau.

Data kemudian dicocokkan dengan data lain yang dimiliki Lapan. Tim yang mencapai tingkat akurasi tertinggi merupakan tim yang akan menang.

Kebangkitan roket

Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata menyebutkan, kompetisi ini sebagai ajang kebangkitan roket Indonesia. Kebangkitan itu ditandai pula pada awal 2011 nanti, Lapan akan meluncurkan roket hingga ketinggian 630 kilometer. Peluncuran ini untuk mengorbitkan Satelit Lapan-Orari sebagai satelit mitigasi bencana, yaitu satelit kembar dengan orbit ekuatorial yang mengantisipasi terputusnya saluran telekomunikasi saat terjadi bencana di Indonesia.

”Pengembangan roket ini bukan terletak pada persoalan ketertinggalan atau ketidakmampuan kita, tetapi pada sinergi dana ataupun institusinya. Sekarang bisa diwujudkan dan sekarang ini masa kebangkitan roket Indonesia,” kata Suharna kepada wartawan setelah membuka Kompetisi Roket Indonesia (Korindo) 2010.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional Suryo Hapsoro menyebutkan, untuk menunjang kegiatan Korindo ini, kementeriannya mengalokasikan dana Rp 1,2 miliar.

Korindo diawali pada 2007 sebagai hasil kerja sama Lapan dengan TNI Angkatan Udara, Universitas Gadjah Mada, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kementerian Pendidikan Nasional mulai bergabung pada 2009. Sinergi dana ataupun sumber daya manusia di antara berbagai institusi terkait semacam ini yang diharapkan Suharna.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan Soewarto Hardhienata mengungkapkan, minat generasi muda terhadap peroketan kini mulai meningkat.

Soewarto mengatakan, penilaian Korindo 2010 mengacu pada rekayasa mahasiswa dalam membentuk muatan nano di bawah 5 kilogram berisikan teknologi sensor meteorologi. Roket pembawa muatan disiapkan Lapan dengan bahan bakar propelan yang dibikin Lapan sendiri. (ENY/NAW)

• Kompas

Baca Selanjutnya

Lapan Akan Luncurkan Satelit Nano

SIAGA-TEKNOLOGI: Kepala Pusat Teknologi Terapan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Dr Rika Andiarti menargetkan pada 2010 ini, pihaknya sudah bisa mengorbitkan satelit sendiri. Kini yang siap diluncurkan adalah satelit Nano.

Menurut Rika , satelit "nano" ini dapat difungsikan untuk pemantauan suhu udara maupun kelembaban udara dan -data kecil atau sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan satelit.

"Saat ini kami sedang mempersiapkan dengan matang rencana peluncuran roket pengorbit satelit. Saat ini mungkin baru akan meluncurkan satelit "Nano" dengan berat di bawah 10 kilogram," ujar Rika pada acara penyelenggaraan Kompetisi Roket Indonesia (Korindo) 2010 di Pantai Pandansimo, Bantul, Jogjakarta.

Setelah Nano, pihaknya menargetkan untuk mengorbitkan satelit berukuran besar seperti yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan lainnya. Berbagai persiapan pun kini sedang dilakukan berbagai persiapan uji coba peluncuran roket pengorbit satelit. "Lima tahun ke depan kami harus sudah mampu memproduksi roket peluncur satelit berukuran besar, sehingga Indonesia tidak lagi meminta bantuan negara lain untuk mengorbitkan satelit," pungkasnya. (bnj/riz)

• SiagaIndonesia

Baca Selanjutnya

Buka Keterisolasian, Dibutuhkan Lebih Banyak Transponder

Sebagai negara kepulauan, teknologi satelit yang memiliki coverage yang luas merupakan teknologi yang pas untuk Indonesia, khususnya untuk mengatasi masalah keterisolasian komunikasi di daerah pedesaan. Hingga saat ini sekitar 21 persen wilayah pedesaan di Indonesia belum terkoneksi dengan jaringan komunikasi.

Untuk membuka keterisolasian tersebut, pemerintah melalui program Universal Service Obligation (USO) akan membangun jaringan telekomunikasi untuk 43.022 desa dan 870 ibukota kecamatan di seluruh Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki layanan jasa telepon. Program USO tersebut terdiri dari program Desa Berdering yang tujuannya memberikan akses suara (voice), dan program Desa Pintar yang memberikan akses internet untuk tiap desa.

“Satelit memiliki peran penting dalam melayani wilayah yang belum terlayani oleh jaringan teresterial,” kata Denny Setiawan, Wakil Direktur Kebijakan Spektrum dan Perencanaan dalam konferensi internasional APSAT 2010 hari ini di Jakarta.

Namun diakui, Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan, transponder yang ada saat ini sudah melebihi kapasitasnya. Artinya Indonesia memerlukan lebih banyak lagi transponder untuk membuka daerah yang masih terisolasi. Hingga tahun ini, transponder yang teregistrasi di Indonesia mencapai 159 transponder. Sementara dalam Satellite Infrastucture Roadmap yang dibuat Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) disebutkan Indonesia pada tahun 2010 setidaknya memerlukan 211 transponder.

Pada lima tahun ke depan atau pada 2015, ASSI memprediksi Indonesia setidaknya membutuhkan 243 unit transponder. Perinciannya, 137 transponder untuk fixed and mobile services, 12 transponder untuk akses internet, 36 transponder untuk video services dan 55 lagi untuk layanan lainnya. Sementara pada tahun 2021, ASSI memperkirakan Indonesia membutuhkan 315 transponder.

Mengenai teknologi satelit apa yang pas untuk Indonesia, menurut Ketua ASSI Tonda Priyanto, hal itu ditentukan oleh teknologi ground segment dan satelitnya. “Yang jelas murah dan punya coverage luas,” katanya.

• technologyindonesia

Baca Selanjutnya

Dikembangkan Sistem Informasi Penyebaran Hama Padi

Selain mengembangkan Sistem Informasi Hujan dan Genangan berbasis Keruangan (Sijampang), Nusantara Earth Observation Network (NEOnet) BPPT juga memanfaatkan data curah hujan dari radar cuaca Doppleer C band milik BPPT di Puspitek Serpong untuk kepentingan pertanian.

NEOnet tengah mengembangkan sistem informasi penyebaran hama padi jenis Bacteri Leaf Blight (BLB) atau biasa disebut kresek. Dalam mengembangkan sistem informasi ini NEOnet BPPT bekerja sama dengan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman, Kementerian Pertanian.

Menurut Dr. Hartanto Sanjaya, leader dalam proyek pengembangan sistem informasi penyebaran BLB, sistem informasi ini bertujuan untuk membantu petani agar dapat mengatasi hama BLB mengingat hama ini merupakan musuh padi nomor dua setelah tikus. Hama BLB ini menyebabkan bulir padi tumbuh tidak optimal.

“BLB menyerang padi dua minggu setelah turun hujan dengan intensitas tertentu. Data curah hujan dari radar kami olah untuk dapat memberi informasi kepada petani tentang potensi penyebaran hama BLB agar petani dapat melakukan tindakan antisipatif ,” terang Hartanto.
Pengembangan sistem ini sudah dimulai sejak dua tahun lalu dengan Cikampek sebagai lokasi uji coba. Saat ini, kata Hartanto, pengembangan dalam tahap finalisasi dan diharapkan pada akhir tahun ini dapat diluncurkan.

• technologyindonesia

Baca Selanjutnya

Perancangan Satelit Nano Ajak Mahasiswa

Jakarta, Kompas - Kemampuan mahasiswa Indonesia dalam teknologi mekatronika—terutama robotik—di dunia terbukti dalam kemenangan di beberapa kancah kompetisi internasional. Karena itu, mereka akan dilibatkan dalam perancangan muatan roket dan pembuatan satelit nano.

Hal ini disampaikan Suryo Hapsoro Tri Utomo, Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dalam jumpa pers tentang Kompetisi Roket Indonesia (Korindo) 2010.

Korindo ketiga ini digelar Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Kemdiknas, Universitas Gadjah Mada, dan Kabupaten Bantul di Pantai Pandansimo, Srandakan, Bantul, Yogyakarta. 26-28 Juni 2010.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan Soewarto Hardhienata mengatakan, dalam perancangan satelit nano oleh kalangan mahasiswa, peneliti Lapan akan memberikan pelatihan dan pendampingan.

Lapan sendiri saat ini lebih memfokuskan pada perancangan satelit mikro yang berbobot 10 kg hingga mendekati 100 kg. Adapun satelit nano berukuran di bawah 10 kg.

Dalam program pendidikan dan pelatihan perancangan satelit nano itu, Suryo mengharapkan hasilnya telah dapat dicapai tahun 2014.

Satelit nano ini, kata Soewarto, dapat ditumpangi bersama satelit mikro Lapan A-2 dan Lapan A-3 (Lapan-Orari) pada roket India yang akan diluncurkan pada 2014.

Dihubungi di tempat terpisah, Kepala Lapan Adi Sadewo Salatun mengatakan, satelit kembar Lapan tersebut pada hari Minggu (20/6) berhasil meluncurkan roket untuk uji komponen multimisi di Pamengpeuk, Banten. Peluncuran ini pada ketinggian suborbital–satu tahap menuju orbit.

Dalam uji terbang, sinyal satelit Lapan-Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) dapat diterima para anggota Orari yang berada di Lampung dan Bali.

Kompetisi rancang bangun

Korindo 2010 yang diadakan setiap tahun merupakan ajang kompetisi di bidang rancang bangun muatan roket bagi mahasiswa Indonesia yang bertujuan menyiapkan bibit unggul di bidang teknologi dirgantara, khususnya peroketan.

Kompetisi tahun ini, kata Endro Pitowarno, bertema Homing Meteo Payload, yakni rancang bangun payload (muatan roket) yang mampu kembali atau menuju sasaran yang telah ditentukan setelah terpisah dari roket peluncur. Dalam hal ini mereka dituntut untuk merancang sistem propeler dan kendalinya.

Korindo 2010 akan diikuti 53 tim dari 38 peserta yang kemudian diseleksi hingga tinggal 40 tim. Kompetisi ini terdiri tiga tahap seleksi, yaitu uji fungsional muatan, uji terbang muatan, dan presentasi data hasil uji terbang.

Untuk pertama kalinya, kompetisi ini akan disaksikan pengamat dari Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF), dari Jepang dan Malaysia.

Korindo 2010 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Lapan, Universitas Gadjah Mada, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan institusi Akademi Angkatan Udara. (YUN)

• Kompas

Baca Selanjutnya

Pemerintah Jajaki Penambahan Korvet dengan Mekanisme ToT

Korvet Sigma buatan Damen (photo : Schelde)

Pembelian tiga unit korvet untuk mendukung pengamanan perbatasan pulau terluar.

JAKARTA -- Kementerian Pertahanan kembali berniat membeli tiga unit korvet pada tahun ini. "Meski jenisnya kapal perang, kita akan memanfaatkan kapal itu untuk memperkuat pengamanan di perbatasan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan, I Wayan Midhio, kemarin.

Menurut Midhio, pengamanan wilayah perbatasan akhir-akhir ini memang mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Sehingga pembelian tiga unit korvet untuk mendukung pengamanan perbatasan pulau terluar juga sangat penting.

Hingga saat ini, kata Midhio, rencana pembelian tiga unit korvet itu masih dalam tahap negosiasi harga. Harganya cukup mahal, satu unit kapal itu senilai Rp 1,6 triliun.

Selain itu, Kementerian Pertahanan menginginkan agar tiga unit kapal tambahan tersebut dirakit di Indonesia. "Agar memungkinkan terjadinya alih teknologi," katanya. Namun, hingga saat ini, pihak Belanda belum menyanggupi. "Masih tawar-menawar."

Tawar-menawar ini memang penting, ujar Midhio, mengingat harga satu unit kapal patroli tersebut mencapai Rp 1,6 triliun. Padahal jatah anggaran Kementerian Pertahanan untuk pengadaan luar negeri tahun ini hanya Rp 5,5 triliun. "Itu untuk semua angkatan. Karena itu, kami mengajukan anggaran tambahan, dan yang telah disetujui DPR baru Rp 800 miliar," kata Midhio.

Dua tahun lalu, kata Midhio, Kementerian Pertahanan membeli tiga unit korvet. Kapal itu juga sudah dimanfaatkan untuk menjaga daerah perbatasan. "Kapal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk prasarana latihan," ujarnya.

Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Pos M. Hutabarat, yang ditemui saat mengikuti peluncuran roket mitigasi bencana di Garut kemarin, menjelaskan, korvet andal dalam melakukan penjelajahan, cepat, dan memiliki daya tempur yang luar biasa. Keberadaannya akan sangat membantu teknologi pertahanan negara. "Teknologi yang dimilikinya terbaik untuk saat ini," ujarnya.

Menurut Pos, soal harga, "Bisa dibayangkan untuk satu kapal itu sebanding dengan 600 puskesmas atau 400 ribu ton beras," ujarnya. Untuk merealisasi pembelian kapal tersebut, kata Pos, selain meminta anggaran tambahan melalui DPR senilai Rp 800 miliar, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pihak luar yang mampu membiayai pembelian kapal tersebut dengan jangka pembayaran bertahap.

"Ya, kita bisa kerja sama dengan negara lain, yang pembayarannya bisa dilakukan dalam 7-10 tahun," kata Pos. Pingit Aria | Jayadi Supriadin | Eni S

• korantempo

Baca Selanjutnya

Lapan Sukses Luncurkan 3 Roket di Garut

GARUT - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sukses meluncurkan tiga roket RX 200 di Instalasi Uji Terbang Lapan di Jalan Raya Cilautereun, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat, Minggu (20/6/2010).

Roket pertama diluncurkan sekira pukul 06.15 WIB, disusul roket kedua sekitar pukul 07.30 WIB. Sementara roket ketiga diluncurkan sekitar 10.00 WIB.

Meski peluncuran roket ketiga sempat molor sekira satu jam dari jadwal peluncuran karena ada kapal asing, proses peluncuran berlangsung sukses dengan rencana yang telah disiapkan oleh seluruh tim. Peluncuran roket sendiri merupakan tahap awal pembangunan satelit mikro Lapan-ORARI.

”Alhamdulillah kita sukses melakukan peluncuran roket mitigas bencana ini,” ujar Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan Pusat, Soewarto Herdhienata saat jumpa pers di depan wartawan, Minggu (20/6/2010).

Peluncuran ketiga roket kali ini merupakan sebuah terobosan besar untuk membantu upaya penanggulangan bencana alam dengan menyediakan sarana komunikasi amatir radio di lokasi bencana.

Soewarto menjelaskan, dalam peluncuran ketiga roket mitigasi itu, roket pertama membawa muatan telemetri Lapan yang bertujuan untuk uji dinamika terbang roket. Sementara dua roket berikutnya membawa muatan komunikasi digital amatir radio Automatic Position Reporting System (APRS) yang bertujuan menguji sistem di udara.

”Nah APRS inilah yang menjadi cikal bakal pembangunan satelit LAPAN-ORARI,” ujarnya.

Soewarto memperkirakan muatan akan melayang di udara selama 20 menit sebelum jatuh di laut. Ketika berada di udara, kata dia, muatan tersebut akan mengirimkan sinyal guna komunikasi ORARI.

Ke depannya, satelit itu akan diluncurkan bersama dengan satelit Lapan A2 pada 2011 mendatang di Sriharikota, India. Keberadaannya akan menjawab kebutuhan komunikasi darurat ketika bencana terjadi.

Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Sutiyoso mengaku puas dengan hasil uji coba kali ini. Menurutnya, peluncuran roket ini merupakan cikal bakal mitigasi bencana dan sangat membantu memberikan informasi yang akurat mengenai terjadinya gempa.(kem)

• okezone

Dephan Akan Luncurkan 10 Roket

GARUT - Depertemen Pertahanan akan melakukan uji peluncuran 10 rudal dengan hulu ledak berkekuatan tinggi di Baturaja, Sumatera Selatan, pada Oktober 2010.

Ujicoba itu dilakukan untuk mendukung upaya perlengkapan peralatan pertahanan negara.

"Jumlahnya 10 rudal yang akan kita luncurkan, empat rudal berhulu ledak, sedangkan sisanya rudal kosong," ujar Kepala Depertemen Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Pos M Hutabarat, di Garut, Minggu (20/6/2010).

Menurutnya, rencana peluncuran roket tersebut dilakukan guna menilai kesanggupan negara mengurangi sejumlah pasokan peralatan perang yang selama ini kerap didominasi pasokan dari luar.

"Kita itu mampu untuk membuat. Sekarang kita berupaya bagaimana kita bisa menciptakan rudal sendiri," kata Pos Hutabarat.

Lebih jauh Pos Hutabarat mengatakan, rudal yang akan diujikan nanti memiliki tiga jangkauan, yakni 12 kilometer, 20 kilometer, serta 30 kilometer. Sementara mengenai peluncurannya akan dilakukan bertahap sesuai daya jangkau roket tersebut.

"Peluncurannya bertahap. Satu rudal hulu ledak, kemudian satu rudal kosong," kata dia.

Daerah Baturaja dipilih karena dinilai sangat cocok. Pasalnya, daerah tersebut cukup aman dari jangkauan penduduk yang cukup rendah.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan Pusat Soewarto Herdhienata mengatakan, ada dua kategori rudal yang bisa diluncurkan oleh lembaga peluncuran milik negara seperti Lapan. Yang pertama, kata dia, bersifat jangka panjang dan lebih berdasarkan kemanusiaan. Sementara yang kedua lebih pada aspek keamanan, sehingga rudal yang diluncurkan memililiki hulu ledak.(lam)

Baca Selanjutnya

Menristek: SINas Iptek Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Menristek Suharna Surapranata menegaskan bahwa pembentukan Sistem Inovasi Nasional (SINas) tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, perlu segera dibangun SINas yang berbasis pada Sistem Nasional Iptek agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat.

Penegasan tersebut disampaikan Suharna pada pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kemristek yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (14/6).

Dikatakan, teknologi yang dikembangkan harus sinkron dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara,” kata Suharna pada pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kemristek yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (14/6).

Selain itu, tambah Suharna, ada tiga hal lain juga perlu disiapkan untuk membangun SINas Iptek. Yakni memberikan rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen dan/atau jasa berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya, juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pengembang teknologi; serta menyiapkan dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memasilitasi, menstilmulasi dan mengakselerasi interaksi antar-aktor SINas.

Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lemahnya kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang peningkatan produktifitas.

Sedangkan dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan, relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan Iptek.

Untuk itulah, kata Suharna, arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif guna terwujudnya SINas. Hal tersebut diwujudkan melalui lima pilar SINas, yakni Kelembagaan Iptek yang efektif, Sumberdaya Iptek yang kuat, Jaringan antar-kelembagaan Iptek yang saling memperkuat (mutualistik), Relevansi dan produktivitas Iptek yang tinggi, dan Pendayagunaan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, staf khusus Menteri Ristek bidang Ristek dan Teknologi Dr. Warsito menjelaskan, reorganisasi di lingkungan eselon I Kemristek disesuaikan dengan lima pilar SINas tersebut.

Pejabat eselon I yang dilantik adalah Dr. Mulyanto, M. Eng, sebagai Sekretaris Kemristek, Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc sebagai Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, Prof. H. Freedy Oermana Zen, M.S.Sc, D.Sc sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Iptek, Prof. Dr. Syamsa Ardisasmita, DEA sebagai Deputi Bidang Jaringan Iptek, Dr. Teguh Rahadjo sebagai Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Dr. Ir. Idwan Suhardi sebagai Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek,

Sementara Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., Sp. Mk dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat, dan Dr. Ir. Engkos Koswara Natakusumah, M.Sc sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi. (dra)

• technologyindonesia

Baca Selanjutnya

Wamenhan Pimpin Delegasi RI Kunjungan ke Turki Bahas Kerjasama Industri Pertahanan

Turki, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Pimpinan Delegasi RI melakukan kunjungan kerja ke Turki pada tanggal 12 sampai 17 Juni 2010. Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan yang juga selaku Pimpinan Delegasi Bidang Pertahanan didampingi oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI (Mar) Ir Syaiful Anwar, M.Bus MA, dan Dirtekind Ditjen Ranahan Kemhan Laksma TNI Sudi Haryono. Turut serta pula Staf Ahli Kepresidenan bidang Pangan dan energi Yusuf Gunawan selaku pimpinan delegasi bidang Pangan dan Energi.

Wamenhan mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal yang akan menjadi agenda pembicaraan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Turki pada akhir bulan Juni tahun ini. Selain itu, kunjungan juga dimaksudkan dalam rangka merampungkan kesepakatan - kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Turki yang akan ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Turki nantinya.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, topik pembicaraan yang dibahas antara Delegasi Indonesia dengan pemerintah Turki meliputi kerja sama bidang pertahanan, masalah pangan dan geothermal. Mengenai kerja sama di bidang pertahanan, antara lain dibicarakan kerjasama dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Industri Pertahanan Non- Alutsista (IPNAS).

Dijelaskan Wamenhan, untuk kerjasama Alutsista, yang menjadi fokus utama adalah kerjasama antara PT. PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan industri pertahanan Turki. Sedangkan kerjasama Industri pertahanan Non-Alutsista adalah produksi non-Alutsista nasional yang selama ini telah mengekspor produk-produknya berupa alat perlengkapan militer ke berbagai negara seperti pakaian militer, sepatu, ikat pinggang, webbing set atau jaring samaran, tenda dan berbagai perlengkapan perorangan lainnya termasuk ransum berupa nasi kaleng, makanan dan minuman ringan dalam kaleng lainnya.

Wamenhan mengungkapkan, hasil kunjungan Delegasi RI ke Turki tersebut, khususnya di bidang pertahanan meliputi draft akhir dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki yang sudah siap ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara saat mendampingi kunjungan Presiden RI ke Turki nanti.

Draft akhir dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki tersebut berupa : pertama, Kesepakatan Kerjasama di bidang industri pesawat tempur antara PT. DI telah siap melakukan kerjasama dengan Turkey Aerospace Industry (TAI) untuk kerjasama dalam pengadaan Alutsista sistem pertahanan udara. Kedua, Kesepakatan kerjasama di bidang industri matra darat antara PT. PINDAD telah siap melakukan kerjasama dengan FNSS Defence System Inc. dari pihak Turki.


Dari dua kesepakatan tersebut, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah joint production dan Transfers of Technology (ToT) antara dua Industri pertahanan tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Turki. Sedangkan, untuk kontrak pengadaan Alutsista yang perlu diadakan, masih belum final dan masih membutuhkan pembicaraan teknis untuk menentukan produk-produk apa saja yang akan dijadikan basis kerjasama nantinya.

Menurut Wamenhan, pembicaraan lanjutan masih harus dilakukan, sebab kesepakatan yang telah dicapai saat ini dan akan ditandatangani oleh Menhan kedua negara nanti, masih perlu ditindak lanjuti dengan kesepakatan teknis lebih lanjut oleh pihak terkait yang mengelola industri pertahanan kedua negara, khususnya di bidang persenjataan udara maupun darat. Pihak PT. PINDAD yang turut hadir dalam pertemuan tersebut dan sekaligus anggota Delegasi adalah Dirut PT. PINDAD Ade Avianto Soedarsono, sedangkan pihak PT . DI juga dihadiri oleh Dirut PT.DI Budi Santoso.

Sementara itu, untuk produk pertahanan non-Alutsista yang berada di bawah IPNAS pada dasarnya pihak Turki sudah menyepakati untuk adanya pembelian ke Indonesia, namun masih perlu pembahasan lebih lanjut secara teknis yang detail untuk merealisasikan kebutuhan pihak Turki atas produk IPNAS tersebut.

Kerjasama Bidang Pangan dan Geothermal

Disamping membicarakan tentang kerjasama Pertahanan, Delegasi Indonesia juga telah mencapai kesepakatan dalam bidang pangan dan geothermal dengan pemerintah Turki. Dalam pembicaraan kerjasama pangan dan geothermal antara delegasi RI dengan pihak Turki, Delegasi Indonesia di bidang Pangan dan Energi dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Yusuf Gunawan didampingi oleh Kabulog Sutarto Alimoeso, dan Kepala Pusat Sumber Daya Geologi Hadiyanto.

Menurut, Yusuf Gunawan Delegasi di bidang Pangan dan Energi bersama dengan counterpart Kabulog dan Kapus Sumber Daya Geologi mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Turki guna membicarakan jual beli produk hasil pertanian dan sumber daya energi kedua negara.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan lebih lanjut oleh Yusuf Gunawan bahwa pihak Bulog Indonesia menawarkan hasil pertanian Indonesia kepada Turki seperti Kakao, Kopi, Beras. Teh dan lain-lain. Dilain pihak Turki juga akan menawarkan produk – produk pertaniannya seperti kapas, tepung terigu dan lain-lain.

Disisi lain, kerjasama bidang sumber daya geothermal sudah siap ditandatangani meliputi dua kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara yang akan ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral pada saat kunjungan Presiden RI ke Turki pada akhir bulan ini. (BDI/PGN)

• DMC

Baca Selanjutnya

Lapan akan Luncurkan Roket

Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan melaksanakan uji terbang muatan satelit mitigasi bencana dengan menggunakan Roket RX-200. Peluncuran ini merupakan kerja sama Lapan dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Minggu, 20 Juni 2010, di Instalasi Uji Terbang Lapan yang bertempat di Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

Peluncuran roket ini merupakan tahap awal pembangunan satelit mikro Lapan-ORARI. Misi satelit ini adalah untuk membantu upaya penanggulangan bencana alam dengan menyediakan sarana komunikasi amatir radio di lokasi bencana.

Satelit itu akan diluncurkan bersama dengan satelit Lapan A2 pada 2011 di Sriharikota, India. Kedua satelit yang disebut dengan Twin-Sat (satelit kembar) tersebut akan memenuhi kebutuhan komunikasi darurat ketika bencana.

Selain sebagai tahap awal pembuatan satelit Lapan-ORARI, peluncuran ini juga memiliki misi memanfaatkan VHF Radio Beacon dengan frekuensi 145 MHz bagi komunitas ORARI. Anggota ORARI akan menerima sinyal dari muatan roket yang diluncurkan pada frekuensi tersebut.

Dalam kegiatan ini, Lapan akan meluncurkan tiga roket dengan tipe yang sama. Roket yang pertama, bertujuan untuk uji dinamika terbang roket. Roket tersebut akan membawa muatan telemetri Lapan.

Dua roket berikutnya akan membawa muatan komunikasi digital amatir radio Automatic Position Reporting System (APRS). APRS inilah yang menjadi cikal bakal pembangunan satelit Lapan-ORARI.

Roket kedua dan ketiga menggunakan payload nose cone separation yang bekerja pada apogee (titik terjauh) lintasan roket. Maksudnya, payload (muatan) ditempatkan pada moncong roket. Ketika roket mencapai ketinggian maksimumnya, muatan akan terlepas dari badan roket. Ketinggian maksimum roket ini adalah 14 km dan akan dicapai dalam waktu kurang dari satu menit.

Payload nose cone dilengkapi parasut yang mengembang setelah pemisahan moncong dan badan roket. Dengan parasut tersebut, muatan roket akan turun ke laut secara perlahan. Diperkirakan, muatan akan melayang di udara selama 20 menit sebelum jatuh di laut. Ketika berada di udara, muatan tersebut akan mengirimkan sinyal guna komunikasi ORARI.

Dalam keterangannya, Jumat (18/6/2010), Lapan mengaku bahwa peluncuran roket kali ini juga memiliki tujuan untuk menguji subsistem satelit Lapan-ORARI yaitu APRS. Peluncuran ini juga untuk pemantauan karakteristik RX-200 dan menguji pengoperasian sistem komunikasi bencana via repeater.( ash / rns )

• detiknet

Baca Selanjutnya

RI – Korea Selatan Selenggarakan Joint Committee and Logistic Meeting Ke – XVII

Jakarta, DMC – Sejak ditandatanganinya deklarasi bersama kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan (Korsel) oleh Presiden kedua negara pada tahun 2006, masing-masing pihak berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang.

Khusus kerjasama dibidang pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korsel juga terus memantapkan diri untuk meningkatkan program kerjasama yang sudah ada maupun yang belum terjalin. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan kedua negara ini kembali menyelenggarakan forum pertemuan tahunan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun 2010, Rabu, (16/6) di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

Sebelumnya pada bulan Juli tahun 2009 yang lalu Kemhan RI dan Kemhan Republik Korea Selatan juga telah berhasil menyelengarakan pertemuan Logistic Meeting XVI di Kota Seoul, Korea Selatan.

Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII yang di adakan saat ini langsung dibuka oleh sambutan tertulis Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A, yang dibacakan oleh Sesditjen Ranahan Kemhan RI, Laksma TNI Susilo.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan mengatakan didalam deklarasi bersama kemitraan strategis tahun 2006, khusus menyangkut bidang pertahanan telah menitik beratkan kepada pentingnya untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dalam produksi, alih teknologi dan bentuk rencana kerjasama lainnya.

Sekjen menambahkan, hal tersebut yang pada prosesnya juga dapat dilakukan masing-masing pihak baik melalui imbal beli, maupun pemasaran bersama antar kedua negara.

Diutarakan juga oleh Sekjen Kemhan RI, bahwa melalui logistic meeting sebelumnya kedua kementerian pertahanan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi, pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutsista.
Terkait pentingnya proses kerjasama alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT) kedua negara, Sekjen Kemhan RI menjelaskan proses tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai spesfikasi yang diajukan oleh TNI sebagai user.

Sekjen Kemhan berharap melalui kegiatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting kali ini lebih dapat meningkatkan kerjasama yang sudah ada, sehingga lebih berimbang dalam hal volume produksi bersama, alih teknologi maupun nilai ekonomisnya sehingga membawa hasil yang bermanfaat bagi kedua negara.

“ Saya mengharapkan dalam logistic meeting ini terdapat interaksi dan komunikasi yang dapat dilakukan kedua pihak agar dapat kita jadikan wahana untuk saling membangun inspirasi dan selanjutnya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dan industri pertahanan kedua negara,” Harap Sekjen Kemhan RI.

Adapun beberapa perhatian yang menjadi agenda dalam pertemuan Logistic Meeting XVII mencakup pembahasan draft Memorandum of Understanding MoU terkait beberapa kerjasama bidang industri pertahanan. Salah satunya adalah, draft MoU kerjasama pengembangan produksi pesawat Fighter KF-X, Draft MoU Mutual Logistic Support dan draft MoU Jaminan Kualitas Asuransi dari pada sistem pengadaan barang dan jasa.

Disamping pembahasan draft MoU, Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII juga membahas rencana kerjasama terkait sistem pengadaan melalui alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT), dan maintenance beberapa peralatan sistem senjata seperti Ranpur Amphibi, Panser Kanon dan Kapal Selam. Kerjasama ToT ini juga mencakup sistem alat komunikasi (Radio System Project) antara PT. LEN Indonesia dengan LIG Net 1.

Pada kesempatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun ini, Delegasi Kementerian Pertahanan Korea Selatan diketuai oleh Direktur Jenderal Biro Promosi Industri Pertahanan, Program Akuisisi Pertahanan Administrasi (Director General For Defense industry Promotion of Defense Acquisition Program Administration / DAPA ) Dr. CHOI Chang-gon. Sedangkan delegasi Kementerian Pertahanan RI di ketuai oleh Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A.

Turut hadir dalam Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII RI – Korsel, beberapa perwakilan dari industri pertahanan strategis dari kedua negara, diantaranya PT, Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. LEN, Doosan DST, LIG Next 1, dan Daewoo. (MAW/PGN)

• DMC

Baca Selanjutnya

Kerjasama Pertahanan Tingkat Regional di Bidang Tekhnologi Militer/Alutsista

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan menggalang kerjasama tingkat regional dengan Negara-negara ASEAN dalam bidang teknologi militer. Diantaranya telah ditandatanganinya MoU antara Menhan RI dengan Menteri Pertahanan Cina pada tahun 2007, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara guna mencapai mutual benefit respect di masa-masa mendatang.

Indonesia banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan yang dicapai Negara-negara ASEAN dan Cina dibidang ekonomi, politik dan pemerintahan, serta teknologi dan industri, khususnya kemajuan dibidang teknologi pertahanan. Dalam bidang teknologi militer Cina semakin maju sehingga membuka kesempatan baru bagi negara-negara di kawasan ASEAN, dimana pada masa lalu lebih didominasi oleh negara-negara di kawasan Eropa.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina diharapkan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Saat ini Indonesia sedang menggiatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan Cina berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, mencakup joint production dan pelaksanaan Transfer of Technology (ToT).

Saat ini Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membentuk suatu forum teknologi militer (military Technology Forum-MTF), sebagai wadah kosultasi yang membahas aspek teknis Alutsista. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan kedua negara di masa mendatang.

Dalam hal anggaran pertahanan. Indonesia berharap pemerintah Cina dapat menyediakan fasilitas pengadaan secara G to G disertai dengan ToT serta melibatkan industri dalam negeri.

Kerjasama antara Kemhan RI dengan Pertahanan Cina memberi manfaat ganda bagi kedua belah pihak, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme untuk bisa menopang stabilitas kawasan. Pemerintah RI dan Cina memiliki kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC (Sea Lane Of Communication atau ALKI). Berkaitan dengan itu diperlukan mutual understanding dan mutual cooperation khususnya di Selat Malaka dan SLOC seperti di Selat Sunda , Selat Lombok dan Selat Makasar.

2. Peran Indonesia sebagai Negara Kunci di Asia Tenggara mampu menjembatani kepentingan global di kawasaan. Sehingga koordinasi dan komunikasi untuk keamanan pasokan energi dari dan ke Timur Tengah, transportasi komoditas dan produk Negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa menjadi lancar.

3. Dalam konteks nasional. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Cina dapat memberi manfaat bagi pengembangan industri pertahanan di Indonesia, sehingga dapat membangun pertumbuhan ekonomi, dan menempatkan kebijakan pembangunan system pertahanan yang pro kesejahteraan (defence supportive economi)

4. Terkait dengan industri pertahanan. Dengan kerjasama ini diharapkan pemerintah Cina dapat memanfaatkan produk-produk industri pertahanan Indonesia sebagai bentuk mutual benefit cooperation. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi alat-alat pertahanan yang memenuhi standar internasional diantaranya non-weapon system equipment (alat perlengkapan non-alutsista).

Dalam konteks kemanan regional, Indonesia mampu mengerem keinginan Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sebagai teritorinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia seperti menggalang pertemuan informal diantara keenam negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly di Laut Cina Selatan. Selama ini negara-negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly seperti Malaysia, Brunai, Cina, Filipina, Vietnam dan Thailand masih bisa menahan diri karena adanya inisiatif Indonesia tersebut. Kerjasama antar RI-Cina diharapkan mampu menciptakan situasi damai di kawasan, khususnya potensi konflik di Laut Cina Selatan, akibat klaim tumpang tindih antar beberapa negara di kawasan. (Tim Opini)

• DMC

Baca Selanjutnya

Kemhan: Beli alutsista asing boleh, asal ada transfer teknologi

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) tetap mengizinkan pengadaan alutsista TNI dari luar negeri jika alutsista tersebut tidak bisa dibuat di dalam negeri. Namun, apabila pengadaan tersebut dari luar maka tetap harus melakukan transfer teknologi.

"Kebijakan yang dikeluarkan Menhan itu jika pengadaan alutsista yang tidak bisa dibuat di dalam negeri. Tapi harus ada transfer teknologi sehingga peralatan kita beli paling tidak bisa mendukung keberadaan TNI," kata Sekjen Kemhan Marsdya Eris Haryanto, di Jakarta, Rabu (2/6).

Menurutnya, transfer teknologi tersebut menjadi utama bagi pertimbangan pemerintah, sehingga ke depan bisa mengerjakan barang itu dengan sendiri.

Diakuinya, pembelian untuk pengadaan alutsista memang saat ini terbatas dengan anggaran. Untuk bisa transfer teknologi, lanjut dia, harus ditempel dalam pengadaan sehingga bisa mendukung dari dalam negeri dan bisa membuat sendiri.

"Hal ini sudah diketahui oleh semua prinsip-prinsip yang beroperasi. Dalam pengadaan barang mereka memahami sehingga saat menawarkan selalu disertakan dengan program transfer of technology," papar Eris.

• Primaironline

Baca Selanjutnya

Supadio Akan Miliki Skadron Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak-UAV Dephan dgn PT DI(photo: karbol)

Pontianak (ANTARA News) - TNI Angkatan Udara akan menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufa`at di Pontianak, Rabu malam mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis.

"Di negara maju, pesawat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menambahkan, status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron.

Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

"Kalau ada skadron pesawat tanpa awak, Supadio bisa menjadi pangkalan udara Kelas A," kata mantan Komandan Lanud Supadio tahun 2000 - 2002 itu.

Pengadaan pesawat tersebut diharapkan terwujud awal tahun depan. Ia melanjutkan, untuk alat utama sistem senjata (Alutsista) pengadaan dilakukan oleh Mabes TNI.

Sementara Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, banyak isu strategis di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Seperti pergeseran patok, kegiatan ilegal yang melibatkan warga kedua negara. Misalnya ilegal tambang, perdagangan manusia dan pembalakan liar," kata Christiandy Sanjaya.(*)
(T.T011/R009)COPYRIGHT © 2010

• AntaraNews

Baca Selanjutnya

Indonesia-Korsel Buat Pesawat Tempur

KFX versi 201 (photo : Militaryphotos)

Jakarta, Kompas - Tahun ini, Indonesia diharapkan bisa menandatangani perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan untuk pembuatan pesawat tempur. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tak akan bergantung kepada negara lain dalam hal penyediaan pesawat tempur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Erris Herryanto, Rabu (2/6). ”Kemungkinan besar tahun ini sudah ditandatangani,” kata Erris. Kesepakatan untuk studi kelayakan ditandatangani tahun lalu.

Kementerian Pertahanan menerima hasil studi kelayakan pada Juli 2009. Dalam studi itu disebutkan, Indonesia layak untuk berpartner membuat pesawat tempur. Spesifikasi pesawat tempur dengan kode KFX ini kira-kira berada di atas F-16, tetapi di bawah spesifikasi F-35.

Menurut Erris, langkah tersebut merupakan suatu kemajuan karena tidak banyak negara yang bisa membuat pesawat tempur. Apabila memiliki pabrik pesawat tempur, Indonesia tidak akan bergantung lagi kepada negara lain.

Menurut Erris, masalah komitmen dan perjanjian secara rinci tengah dibahas. Namun, tidak ada perbedaan yang mencolok. Saat ini tengah disusun redaksional perjanjian di antara kedua belah pihak. Erris belum bisa merinci beberapa hal yang tertuang dalam perjanjian itu, termasuk apa saja yang akan diperoleh Indonesia dan apa saja yang harus disediakan. ”Yang jelas, kita punya PT Dirgantara Indonesia dan tenaga ahli,” kata Erris.

Kebutuhan biaya yang diajukan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dengan jangka waktu kerja hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 diharapkan sudah bisa disiapkan lima prototipe. Dari keseluruhan anggaran itu, Indonesia diharapkan menanggung sebesar 20 persen. Akan tetapi, ujar Erris, belum ada kesepakatan soal keuangan tersebut.

Super Tucano

Mengenai pengadaan pengganti pesawat OV-10 Bronco, Direktur Pengadaan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Marsekal Pertama Mukhtar Lubis mengatakan belum ada kepastian. Mabes TNI masih mengevaluasi masukan dari TNI AU. Menurut Mukhtar, pihaknya belum bisa memastikan bahwa pesawat yang akan dibeli adalah Super Tucano dari Brasil. ”Masih harus diteliti dulu spesifikasi dan juga prosedurnya,” katanya.

Soal Sukhoi, kata Mukhtar, pihaknya tengah mengirim sejumlah personel untuk mengikuti pelatihan. Hal itu dilakukan untuk persiapan kedatangan lagi tiga pesawat Sukhoi Su-27SKM yang diharapkan tiba pada September mendatang. ”Soal persenjataan, kita beli dengan paket yang berbeda,” kata Erris. (EDN)

• KOMPAS

Baca Selanjutnya

Pesawat Amfibi PT DI Dapat Sambutan Positif

Bandung, CyberNews. Pesawat amfibi berkapasitas 12 penumpang yang akan menjadi lini produksi baru PT Dirgantara Indonesia (DI) di luar produksi yang sudah digarap mulai mendapat sambutan hangat dari pasar dalam negeri.

Saat ini, BUMN strategis itu tengah getol melakukan roadshow guna menawarkan pesawat hasil produksi di bawah lisensi pabrikan Dornier, Jerman itu ke pemerintah-pemerintah daerah. Dalam dua bulan terakhir, pabrikan pesawat yang berbasis di Bandung itu menyasar kawasan Indonesia timur.

Kawasan itu dinilai cocok dengan karakteristik pesawat yang dapat menghubungkan antar-kepulauan dan daerah terpencil. "Di Manado, pesawat itu mendapat respon positif, tapi mereka mempertimbangkan dulu segi pendanaannya. Bulan ini kami melakukannya di Mataram," kata Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna saat dihubungi di Bandung, Selasa (1/6).

Menurut dia, roadshow itu akan dilakukan selama dua tahun. Sebagai tahap awal, proses pemasaran itu akan digulirkan selama empat bulan ke depan sejak April lalu. Estimasi PT DI, Indonesia membutuhkan sedikitnya 500 pesawat jenis tersebut dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Pesawat itu dapat mendarat dan terbang dengan landasan air seperti laut di samping landasan konvesional. Keberadaannya yang bersifat multifungsi seperti untuk kelancaran fungsi pemerintahan, bisnis, hingga pariwisata dianggap bakal mampu menggerakan roda ekonomi kawasan.

"Desainnya milik Dornier. Begitu ada pesanan, kami tinggal memproduksinya. Satu unit bisa diselesaikan antara 1 sampai 1,5 tahun. Hampir keseluruhan pemda kami garap dalam pemasaran ini. Tak menutup kemungkinan kementerian tertentu menjadi sasaran," jelasnya dalam satu kesempatan.

Dengan keyakinan itu, pabrik pesawat nasional tersebut yakin pesawat multiguna tersebut yang dapat pula difungsikan sebagai angkutan kargo bakal mendapatkan pasar di Tanah Air. Meski demikian, Rakhendi enggan menyebutkan berapa harga yang dilepas bagi satu unit pesawat amfibi yang dikendalikan dua kru itu ke konsumen.

Dia menegaskan pihaknya berpengalaman memproduksi pesawat di bawah lisensi di antaranya BO-105, Superpuma, NC-212, dan N Bell-412. Menurut Rakhendi, pemilihan pesawat produksi lisensi dikarenakan proses pengembangan sebuah pesawat membutuhkan biaya tidak sedikit.( Setiady Dwi /CN13 )

• Suaramerdeka

Baca Selanjutnya