PAL INDONESIA Punya Potensi

KRI Tombak 629 - KCR 60 PAL

Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Hanafi Rais, melakukan kunjungan kerja bersama anggotanya ke PT PAL INDONESIA (Persero) Kamis, 27 Nopember 2014. Komisi I membidangi bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi. Direktur Utama PT PAL INDONESIA (Persero), M. Firmansyah Arifin menerima langsung kunjungan ini dengan didampingi oleh Direktur Desain dan Teknologi, Saiful Anwar, Direktur Produksi, Edy Widarto, dan jajaran manajemen terkait di Ruang Rapat lantai IV Gedung PIP.

Kedatangan Komisi I DPR RI terkait dengan Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua yang sesuai rencana akan berjalan mulai 2015-2019. Sebelumnya, Komisi I DPR RI juga melakukan kunjungan ke PT DIRGANTARA INDONESIA, selaku Lead Integrator Matra Udara, dan PT PINDAD, selaku Lead Integrator Matra Darat. PT PAL INDONESIA (Persero) sebagai Lead Integrator Matra Laut saat ini tengah menjadi sorotan, terkait dengan program pemerintah Joko Widodo, yang menitik beratkan kepada sektor kemaritiman Indonesia.

Pada kesempatan itu Firmansyah memaparkan profile PT PAL INDONESIA. Tidak ketinggalan juga mengenai proyek yang sedang berjalan dan akan berjalan. “Saat ini kami mengerjakan proyek kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) kerjasama dengan Belanda. Kemudian juga proyek kapal Selam dengan Korea. Ada proses Transfer of Technology (ToT) dalam kedua proyek ini,” papar Firmansyah. Adanya ToT diharapkan dapat memperkaya knowledge insan PAL dalam teknologi perkapalan untuk menghasilkan kapal yang dapat disetarakan dengan buatan luar negeri.

Nurhayati, terkesan dan mendukung adanya rencana pengembangan PT PAL INDONESIA (Persero) ke wilayah Indonesia Timur. “Melihat rencana ini, saya pribadi mendukung. Dan semoga ini dapat sejalan dengan program MP3EI juga ya,” kata perwakilan dari fraksi Demokrat ini. Anggota lainnya Joko, menuturkan bahwa sangat disayangkan apabila Indonesia menyia-nyiakan potensi anak bangsa. Karena bagaimana bisa kita mandiri apabila tidak memberdayakan potensi yang kita punya. “PAL kan punya potensi dan itu sudah terbukti dengan kualitas kapal yang diproduksi. Sangat disayangkan Kementerian terkait dan beberapa pihak masih belum mengoptimalkan ini,” tutur Joko.

Kunjungan siang itu diakhiri dengan tinjauan langsung ke lapangan, dan para anggota komisi I DPR RI juga berkesempatan untuk meninjau KRI SAMPARI 628. KRI SAMPARI berjenis Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter yang telah diserahterimakan kepada TNI-AL Mei 2014 lalu. Ini adalah salah satu kapal yang murni dibuat oleh putra-putri Indonesia. Dimana KCR 60 Meter merupakan hasil pengembangan dari kapal jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 Meter.

  ★ BUMN  

Baca Selanjutnya

★ Kendaraan Anti Banjir Dislitbang TNI AD

Mobil anti-banjir (dok. TNI AD)

Kendaraan Darat-Air milik Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD dipersiapkan untuk mengantisipasi banjir, terutama di DKI Jakarta. Kendaraan modifikasi dari truk Mitsubishi Diesel roda 6 dimodifikasi menyerupai kapal atau perahu.

Kendaraan Darat-Air ini jika berada di darat memiliki panjang 6,8 meter, sementara saat berada di air mencapai 7,6 meter karena ada tambahan dari pelampung yang dikembangkan. Sementara untuk lebar jika berada di darat sekitar 2,6 meter dan jika di air 3,3 meter. Untuk ketinggian keseluruhan 1,4 meter di dua medan.

Jika berada di darat, kendaraan ini memiliki 4 ban 315/80 dengan velg ring 16. Sementara saat berada di air menggunakan 2 baling-baling atau propeler yang berada di bagian belakang. Mesin yang digunakan adalah model 4D34-24TB, silinder 3.908, dengan daya maksimal 125 ps/2.900 rpm dan torsi maksimal 33 kgm/1.600 rpm.

"Posisi mesin tetep di depan. Nggak akan kemasukan air karena sudah kita tutup dengan body air tadi. Knalpot di taruh di belakang kepala kendaraan agar tidak kena air. Baling-baling di bawah dekat roda. Kalau di darat, Solar 1 liter untuk 12 km, kalau di air lebih boros, 1 liter untuk 5 km," ungkap Kepala Tim pengembangan Kendaraan Darat-Air Letkol Widi Santoso di kantornya, Jl Matraman Raya No 143, Jakpus, Jumat (28/11/2014).

Transmisi Kendaraan Darat-Air jika berada di darat menggunakan model M035S5 dengan kopeling pelat kering tunggal, C4W30D. Sementara saat berada di air Power Take Off (PTO) dengan penggerak propeler gearbox kapal. Pelampung yang berada di body kendaraan menggunakan inflate tube kanan dan kiri dengan sistem pemompaan otomatis valve.

Untuk rem, di darat kendaraan ini memakai sistem sirkuit ganda, hidraulis dengan vacuum servo assistance dual circuit dan saat di air menggunakan jangkar. Alat navigasi yang digunakan adalah GPS dan saat di air dilengkapi dengan lampu navigasi, lampu jangkar, dan kompas. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sirene.

Sayangnya tidak semua medan dapat dilalui oleh kendaraan ini. Untuk jalan-jalan kecil tak bisa dilalui karena body kendaraan yang terbilang berat. Keadaan air yang memiliki arus seperti di laut, sungai berarus deras, dan tsunami belum bisa dilaluinya.

"Kita lihat medan juga, kalau sempit seperti gang-gang nggak bisa juga masuk. Kalau sungainya rata bisa, dan lihat arusnya. Kalau arusnya besar belum kuat. Ini bagus untuk antar pulau. Misal pulau seribu kebanjiran, kita bisa angkut logistik. Langsung ke sasaran tidak perlu pindah ke truk lagi. Kita bisa dari gudang langsung ke sasaran," papar Widi.

Saat berada di darat kendaraan yang sudah menghabiskan dana Rp 1,4 miliar untuk pengembangan dan penelitian ini bisa mencapai 100 km/jam. Sementara saat di air bisa mencapai 8-15 knot/jam.

"Kalau tsunali belum kuat karena ada ombaknya. Ini kan bukan kapal. Kalau kapal ada pemecah ombaknya. Proyeknya dimulai dari tahun 2013. Ketua Tim nya dulu Kolonel Cba Bambang Sadono. Tahun 2014 diserahkan ke saya karena pak Bambang pensiun," kata Widi.

Gagasannya pembuatan kendaraan ini disebut Widi berasal dari tim dan didukung oleh Kadislitangad sebelumnya yaitu Jenderal Purn TNI Kun Priyambodo. Untuk produksi 1 unit kendaraan yang berbahan viber tersebut menurut Widi perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp 1 miliar.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Lion Air Jadi Pembeli Terbesar di Dunia

Borong 100 Pesawat ATRPT Lion Mentari Airlines telah memesan 40 unit pesawat turboprop ATR buatan Italia dan Prancis senilai US$ 1 miliar (Rp 12 triliun). Ini merupakan pembelian tambahan dari 60 unit yang telah dipesan operator Lion Air itu pada tahun 2008 lalu.

Dengan total pembelian 100 pesawat ATR ini, Lion Air menjadi pembeli terbesar pesawat jarak pendek tersebut di dunia. CEO Lion Group Rusdi Kirana mengatakan, pembelian ini dilakukan untuk memenuhi meningkatnya permintaan transportasi udara jarak pendek dan menengah di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara.

"Untuk Indonesia, diharapkan pembelian pesawat-pesawat ATR ini bisa melayani wilayah-wilayah terpencil seperti Morotai, Lhokseumawe, Kalimantan dan lainnya, dan dari situ bisa meningkatkan nilai jual daerah-daerah tersebut," tutur Rusdi pada konferensi pers di Roma, Italia, Kamis (27/11/2014) usai penandatanganan kesepakatan pembelian 40 unit pesawat ATR 72-600.

Rusdi menyebutkan pemesanan 40 unit ATR 72-600 tersebut merupakan bagian dari total pembelian 100 unit pesawat turboprop ATR.

"Yang 60 unit sudah kita beli tahun 2008 lalu. Dari jumlah itu, 42 unit sudah kita terima dan sisanya akan datang tiap bulan hingga 2015. Pesawat yang sudah datang kita pakai di Wings Air 30 unit di Indonesia, 11 unit di Malindo Air di Malaysia dan 1 unit di Thai Lion di Thailand," terangnya kepada wartawan.

Nilai kontrak pemesanan 100 unit ATR tersebut mencapai 2 miliar euro. Untuk pembelian ini, Lion Air mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank ekspor impor Prancis COFFACE, bank ekspor impor Italia, SACE serta bank ekspor impor Kanada, EDC.

"Bank ekspor impor ketiga negara itu terlibat karena ATR dimiliki perusahaan Italia-Prancis, sementara mesinnya dibuat Kanada. Porsi pembiayaan dari ketiga bank ini sekitar 85-90%, sedangkan sisa pembiayaan lainnya dari konsorsium bank swasta Prancis, Jerman dan Jepang serta kas internal Lion," tutur Rusdi.

ATR, merupakan joint venture antara perusahaan Italia, Finmeccanica-Alenia Aermacchi dan perusahaan Prancis, Airbus Group. Produk utamanya adalah ATR 42 dan ATR 72. ATR 42 berkapasitas duduk 40-50 penumpang, sedangkan ATR 72 yang akan dibeli Lion Air berkapasitas 74 penumpang yang dioperasikan dua pilot.

Sebelumnya, pada November 2011 Lion Air telah menandatangani pembelian 230 pesawat tipe Boeing 737 MAX dan Boeing 737-900ER. Total dana untuk pembelian ini mencapai US$ 21,7 miliar. Penandatanganan MoU pembelian ini disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Nusa Dua, Bali.

Lion juga telah memesan 234 unit pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar. Pesawat tersebut didatangkan secara bertahap mulai Juli 2013 hingga tahun 2026. Dengan demikian, Lion Air dalam tiga tahun terakhir telah membelanjakan sekitar US$ 48 miliar (Rp 576 triliun) untuk belanja pesawat.Disaksikan PM Italia, Lion Air Teken Kontrak Pembelian 40 Pesawat ATR Senilai Rp 12 TATR 72-600 Lion Air

Maskapai penerbangan nasional PT Lion Mentari Airlines kembali melakukan pembelian pesawat dalam jumlah besar untuk mendukung ekspansinya. Lion Air kini membeli 40 unit pesawat turboprop produksi pesawat patungan Prancis-Italia, ATR.

Penandatanganan pembelian pesawat-pesawat ATR, yang merupakan joint venture antara perusahaan Finmeccanica-Alenia Aermacchi dan Airbus Group tersebut dilakukan di Roma, Italia.

Penandatanganan kontrak antara ATR dan Lion Air tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri (PM) Italia Matteo Renzi dan CEO Finmeccanica Mauro Moretti. Bertempat di kantor kabinet pemerintah Italia, kontrak pemesanan 40 pesawat ATR 72-600 senilai US$ 1 miliar (Rp 12 triliun) itu diteken oleh CEO Lion Group Rusdi Kirana dan CEO ATR Patrick de Castelbajac pada Kamis, 27 November waktu setempat.

Pembelian 40 unit pesawat ATR 72-600 ini menambah jumlah pembelian 60 unit pesawat yang sama yang telah dipesan Lion Air sebelumnya pada tahun 2008. Ini merupakan pembelian terbesar pesawat ATR dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Sesuai kesepakatan, penyerahan pesawat akan dimulai tahun 2017 dan akan berlangsung hingga 2019 mendatang. CEO ATR Patrick de Castelbajac menyatakan senang bermitra dengan Lion Air yang menjadi maskapai pertama di dunia yang membeli 100 unit pesawat ATR.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, jadi ini yang terbesar yang pernah dibeli. Ini tonggak penting bagi kami," tutur de Castelbajac dalam acara penandatangan kontrak.

"Kami senang pada ATR, tahun 2008 telah memesan pesawat ATR dan kini memesan lagi," ujar Rusdi seraya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak asing, termasuk bank ekspor impor Italia, SACE yang telah ikut mendanai pembelian ini.

Perjanjian pembelian ATR dan Lion Air ini pun mendapat sambutan dari PM Renzi. "Saya yakin dalam perjanjian ini ada nilai-nilai penting termasuk mengenai hubungan investasi di masa depan, selain tentunya Lion Air bisa meningkatkan bisnisnya," kata PM Renzi.

PM Renzi bahkan berseloroh dengan mengatakan adanya kemungkinan perjanjian berikutnya. "Saya pikir perjanjian ini sangat penting bagi kita. Perjanjian berikutnya tidak akan diadakan di sini tapi di negara Anda yang indah," ujar Renzi tersenyum yang disambut tawa Rusdi.

Pembelian pesawat ATR seri terbaru ini dilakukan Lion Air untuk memenuhi meningkatnya permintaan transportasi udara jarak pendek dan menengah di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara.

Sebelumnya, pada November 2011 Lion Air telah menandatangani pembelian 230 pesawat tipe Boeing 737 MAX dan Boeing 737-900ER. Total dana untuk pembelian ini mencapai US$ 21,7 miliar. Penandatanganan MoU pembelian ini disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Nusa Dua, Bali.

Lion juga telah memesan 234 unit pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar. Pesawat tersebut didatangkan secara bertahap mulai Juli 2013 hingga tahun 2026. Dengan demikian, Lion Air dalam tiga tahun terakhir telah membelanjakan sekitar US$ 48 miliar (Rp 576 triliun) untuk belanja pesawat.Bos Lion Sudah Bertemu Jokowi Soal Proyek Bandara LebakPT Lion Mentari Airlines serius menggarap pembangunan bandara internasional baru di daerah Lebak, Banten. Bahkan bandara yang akan terintegrasi dengan home industry itu dijadwalkan beroperasi empat tahun mendatang.

CEO Lion Group Rusdi Kirana menyatakan antusiasmenya untuk mewujudkan rencana tersebut. "Groundbreaking-nya akan dilakukan pertengahan tahun depan," ujar Rusdi kepada para wartawan di Roma, Italia usai acara penandatanganan kontrak pembelian 40 unit pesawat ATR, Kamis (27/11/2014) sore waktu setempat.

Dijelaskan Rusdi, bandara internasional ini akan menggabungkan pelabuhan udara dan pusat industri dalam negeri. "Dengan mengintegrasikan home industry dan bandara ini akan membuka banyak lapangan kerja, sehingga diharapkan bisa mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri," tutur Rusdi.

Rusdi mengatakan, bandara Lebak ini akan dibangun di atas areal lahan seluas 6.000 hektar, dan sejauh ini sudah 5.500 hektar tanah yang diakuisisi. Lion Air punya alasan tersendiri mengapa bandara internasional ini akan dibangun di Lebak.

Dijelaskan Rusdi, rencana pembangunan ini telah mendapat izin prinsip dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Rusdi menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyambut positif hal ini.

"Saya telah bertemu Bapak Jokowi untuk membahas pembangunan bandara yang terintegrasi dengan home industry ini. Pak Jokowi sangat responsif atas hal ini," kata Rusdi.

Rencananya, di lahan bandara yang luasnya dua kali lipat bandara internasional Soekarno-Hatta ini, akan dibangun empat landasan. Salah satu landasan akan dikhususkan untuk pesawat superjumbo Airbus A380.

Untuk menjangkau bandara, Rusdi mengatakan bisa memakai kereta api dari berbagai stasiun di Jakarta. Dengan kereta api, waktu perjalanan ke bandara lewat jalur darat bisa dipangkas sekitar 80%.Lion Air Ingin Bantu Hidupkan Kembali PTDIMatinya industri pesawat nasional membuat CEO Lion Group Rusdi Kirana tergerak untuk menghidupkan kembali PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Bos maskapai penerbangan Lion Air itu berniat membantu mengembangkan industri pesawat nasional buatan PTDI. Bahkan, untuk mewujudkan niatnya, Rusdi telah menemui langsung Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

Kepada Presiden, Rusdi menyampaikan niatnya soal produksi pesawat nasional, juga tentang keinginannya untuk membantu mengembangkan dan memasarkan pesawat N235 buatan PTDI.

"Pak Jokowi menyambut baik. Saya telah mengusulkan untuk mengundang para pemimpin Airbus dan ATR guna membahas hal ini," tutur Rusdi kepada wartawan di Roma, Italia, Kamis (27/11/2014) usai acara penandatanganan kontrak pembelian 40 pesawat turboprop buatan Aerei da Transporto Regionale (ATR).

Dikatakan Rusdi, dirinya tengah mengupayakan agar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pihak raksasa produsen pesawat dunia tersebut bisa digelar tahun depan.

Rusdi mengatakan, kedekatannya dengan pabrikan pesawat-pesawat besar dunia tersebut mendorong timbulnya niat tersebut. "Karena punya hubungan yang baik, saya bisa meyakinkan produsen-produsen pesawat di dunia untuk menjalin kerjasama dengan industri pesawat nasional kita," kata Rusdi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lion Group telah memesan 40 unit pesawat ATR seri terbaru ATR 72-600, yang merupakan tambahan dari 60 unit yang telah dipesan pada tahun 2008. Sebelumnya pada November 2011 silam, Lion Group juga telah menandatangani pembelian 230 pesawat Boeing yang disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Kemudian pada 2013, Lion Group membeli 234 pesawat Airbus yang penekenan kontraknya disaksikan oleh Presiden Prancis Francois Hollande.

Menurut Rusdi, PTDI bisa memproduksi badan pesawat, interior, perangkat roda dan lainnya. Selanjutnya, Rusdi akan membantu mendatangkan mesin dan perangkat avionik dari pabrikan ternama di dunia.

"Dengan modal kedekatan ini, saya bisa mendapatkan harga yang murah," tuturnya. Sehingga nantinya, produksi pesawat nasional akan lebih terjangkau dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan transportasi di daerah-daerah perintis. Bahkan bisa saja, nantinya pesawat nasional ini akan dilirik negara-negara tetangga Indonesia.(ita/ang)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Uji Terbang LSU-03

LSU 03

LSU-03 berhasil melakukan uji terbang, Rabu (19/11). Varian baru dari pesawat tanpa awak buatan Lapan ini diterbangkan menuju Pelabuhan Ratu dengan jarak 150 km dari Pameungpeuk, Garut, tempat ujicoba berlangsung.

LSU-03, generasi ketiga dari varian LSU, memiliki bobot terbang 30 kg, dengan bentang sayap 3,5 meter dan panjang 2,5 meter. Dalam sesi uji coba ini, pesawat menjalankan misi pemotretan di Pelabuhan Ratu dan kembali ke Pameungpeuk.

LSU-03, lepas landas dengan mulus dan memperlihatkan semua peralatan bekerja dengan baik, hingga waktu tempuh sudah mencapai 1 jam 36 menit. Saat itu pesawat mencapai jarak sekitar 140 kilometer. Ketika pesawat menuju ketinggian terbang tertentu untuk loiter, pesawat mengalami gangguan mesin sehingga terpaksa mendarat secara semi automatis di daerah Saga Ranten, Sukabumi, Jawa Barat. Saat mendarat, posisi pesawat dalam kondisi baik dan bisa dioperasikan kembali.

Uji terbang ini membuktikan bahwa LSU-03 mampu terbang stabil hingga jarak 140 kilometer. Untuk uji terbang awal sebuah pesawat terbang tanpa awak, jarak jangkau ini tergolong jauh.

“Target berikutnya adalah uji terbang minimal 300 km”, ujar Ari Sugeng, Kepala Bidang Avionik, komandan misi uji terbang LSU-03.

Uji terbang ini dihadiri oleh Deputi Teknologi Dirgantara Lapan, Rika Andiarti, Sekretaris Utama Lapan, IL Arisdiyo, dan dari Direktur Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Brigjen Dedi Hadria, serta pejabat struktural dan peneliti Lapan.

  ★ LAPAN  

Baca Selanjutnya

LAPAN Serahkan Drone LSU 02 Ke TNI AD

LSU 2

LAPAN (Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional) memberikan pesawat tanpa awak (drone atau UAV) tipe LSU 02 kepada TNI AD di HUT nya yang ke 51 di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Kamis 27/11/2014.

Turut hadir dalam kesempatan ini adalah Thomas Djamaludin Kepala LAPAN, Brigjen Rudiono Edi, Kadis Litbang, Gunawan Setio Prabowo Kapustekbang LAPAN dan Rika Andiarti Deputi Bidang Teknologi Dirgantara LAPAN. Pihak TNI AD diwakili oleh Brigjen TNI Rudiono Edi, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat.

LSU-02 (Lapan Surveillance UAV) merupakan sebuah pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle) yang dibangunkan oleh Pusat Teknologi Penerbangan yang telah melakukan berbagai misi surveilance baik sipil maupun militer, kemampuan terbang pesawat yang diklasifikasikan sebagai Tactial UAV ini, telah mampu terbang secara outonomous dan menempuh jangkauan terbang cukup jauh sekitar 200 Km.

Saat diujikan pesawat tanpa awak (UAV) ini pergi dan pulang ke lapangan udara Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. UAV dengan bahan bakar Pertamax Plus (RON 95) ini terbang secara autonomous dan berhasil kembali mendarat dengan mulus di lapangan udara Pameungpek, Garut.

Pesawat LSU 02 mempunyai bobot 15 kg, dilengkapi 2 kamera foto dan kamera video. Pesawat ini mampu terbang dengan ketinggian 3000 meter. Lapan kini sedang menyiapkan generasi baru UAV yang mampu terbang hingga ketinggian 7200 meter, dengan payload dan endurance yang lebih besar.

Dalam artian, Lapan terus meningkatkan jangkauan terbang (long distance), kemampuan terbang (long endurance), kemampuan terbang secara otomatis (autonomous flying), dan kemampuan take off dan landing.

LSU 02 buatan LAPAN ini mampu membawa beban dengan berat maksimal hingga 3 kg dengan kecepatan terbang hingga 100km/jam. Pesawat nirawak seperti LSU 02 ini sangat bermanfaat untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau manusia atau wilayah yang berbahaya, misalnya memotret kawah gunung berapi atau memantau kawasan bencana.

Pesawat nirawak LSU 02 besutan LAPAN ini memiliki panjang sayap hingga 2400mm dan panjang badan pesawat 1700mm. Seperti layaknya pesawat UAV lainnya, pesawat LSU 02 ini memiliki kemampuan untuk terbang secara otomatis yang dikendalikan dari jauh atau diprogram untuk menuju sasaran tertentu.

  ★ LAPAN  

Baca Selanjutnya

RI Rancang Pesawat Baling-baling Komersial Terbesar di Dunia

N250 IPTN

Pengembangan pesawat terbang di Indonesia kembali bergairah pasca tertidur lama. Industri pesawat terbang nasional sempat mati suri pasca dihentikannya program pesawat baling-baling N250 dan pesawat mesin jet N2130 saat krisis ekonomi 1998.

Kemudian pada tahun 2000-an muncul ide mengembangkan pesawat perintis bermesin turboprop N219. Pengembangan pesawat ternyata tidak berhenti di N219.

Kali ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengusulkan pengembangan pesawat komersial atau penumpang baling-baling (propeller) terbesar di dunia. Pesawat yang bernama N2140 ini, nantinya mampu membawa 144 penumpang.

"Kita dapat ide dari pesawat A400 M yang memiliki baling-baling besar. Ini nggak masuk ke pasar jet. Kita kembangkan pesawat yang cocok dengan kondisi Indonesia," kata Kepala Program Pesawat Terbang LAPAN Agus Aribowo kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

A400 M merupakan pesawat angkut militer atau cargo berbadan lebar yang diciptakan oleh Airbus Military. Pengembangan N2140 nantinya akan memakai mesin EuroProp. Ini merupakan mesin terbaru, setelah turboprop, untuk kelas propeller.

Meski bukan mesin jet, EuroProp memiliki kemampuan layaknya mesin pesawat jet. Daya jangkau pesawat ini menyerupai daya jelajah pesawat sekelas Boeing 737 hingga Airbus A320.

"EuroProp bisa masuk transonic. Kalau Boeing (Boeing 737) kecepatan 0,78 mach (kecepatan suara), kalau EuroProp 0,7 mach. Ini nggak beda jauh," jelasnya.

Keunggulan pesawat N2140 daripada pesawat bermesin jet sekelas Airbus 320 dan Boeing 737 ialah konsumsi bahan bakar. Pesawat baling-baling ini hemat dalam pemakaian BBM sekitar 20-25% daripada pesawat jet.

Keunggulan sangat bermanfaat bagi maskapai komersial karena selama ini menerima hantaman tingginya biaya avtur. Harga avtur sendiri menyumbang komposisi sekitar 60% dari biaya di industri penerbangan.

Selain hemat BBM, pesawat N2140 bisa mendarat atau terbang di landasan lebih pendek daripada pesawat jet dengan ukuran serupa. Selain itu, LAPAN merancang kondisi suara atau tingkat kebisingan di dalam kabin pesawat yang sangat rendah meskipun pesawat tidak memakai mesin jet.

"Ini pakai noise active control. Jadi suara engine dikombinasikan dengan suara di dalam cabin agar bisa menghilangkan resonansi sehingga tingkat kebisingan menjadi lemah,” papar Agus.

Pengembangan N2140 merupakan bagian dari loncatan program N219. Konsep awal setelah N219, LAPAN dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan mengembangkan pesawat N245 dan N270.

Khusus program N270, pengembangannya diubah karena ada program pengembangan pesawat R80 atau pesawat berpenumpang 80 orang yang memiliki pasar sejenis. Ahasil LAPAN mencari jalan keluar sehingga lahirnya konsep pesawat propeller angkutan penumpang berbadan lebar terbesar pertama di dunia.

Pesaing pesawat tipe propeller, ATR, sama sekali belum memiliki rencana untuk mengembangkan pesawat baling-baling penerbangan sipil di atas 100 penumpang.

"Kita nggak masuk di kelas jet. Kita main propeller yang terbaru dan belum ada yang masuk. Kalau ATR nggak main ke sana,' ujarnya.

Program N2140 nantinya akan diusulkan kepada pemerintah untuk memperoleh dukungan pendanaan. Pesawat N2140 akan masuk program 15 tahun atau jangka panjang dari LAPAN. Setidaknya untuk membiayai program pengembangan hingga proses sertifikasi N2140, diperlukan dukungan pendanaan di atas Rp 1 triliun.

"Kita planning 15 tahun sehingga bisa diproduksi rencananya tahun 2030 atau pemerintah ingin 10 tahun. Ini juga bisa karena sudah dibuktikan oleh PT DI yang sanggup 10 tahun waktu pengembangan N250," kata Agus.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Mimpi LAPAN Produksi Satelit Telekomunikasi Hingga Roket

ILustrasi

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Indonesia memiliki program kerja jangka panjang pengembangan satelit telekomunikasi hingga roket pembawa satelit. Program ini terangkum dalam masterplan selama 25 tahun ke depan.

Untuk satelit, LAPAN berencana meluncurkan satelit LAPAN A2 untuk pengideraan jarak jauh. Ke depan, LAPAN ingin mengembangkan dan meluncurkan satelit telekomunikasi secara mandiri.

"Sekararang kita realistis bikin satelit. Apakah itu satelit telekomunikasi dan satelit pengideraan jarak jauh," kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Thomas menyebut tentang tantangan pendanaan untuk pengembangan satelit komunikasi. Setidaknya secara hitungan kasar, sebuah satelit baru seharga Rp 3 triliun maka biaya pengembangannya bisa mencapai Rp 6 triliun. Artinya Rp 3 triliun untuk pembuatan satelit dan Rp 3 triliun untuk pembuatan fasilitasnya di awal-awal.

Namun dengan dibuat sendiri, ke depan kemandirian dan sisi ekonomis bisa tercapai. Potensi kebutuhan satelit komunikasi sangat besar, apalagi perusahaan Indonesia selalu membeli satelit dari luar negeri.

"Kita kembangkan satelit sendiri plus biaya kembangkan 2 kali dari harga. Tentu anggaran itu harga harus disiapkan," jelasnya.

Tidak hanya satelit, LAPAN secara bertahap mengembangkan roket untuk pendorong satelit. "Kita juga kembangkan roket peluncuran satelit," sebutnya.(feb/hds)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

★ Pantau Maling Ikan Hingga Daerah Berbahaya, LAPAN Bikin Pesawat Tanpa Awak

LSU 05

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengembangkan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Program bernama LAPAN Surveillance UAV (LSU) sudah menghasilkan 5 jenis pesawat tanpa awak yakni LSU 01, 02, 03, 04, dan 05.

Pesawat tanpa awak ini bisa dipakai untuk pemantauan daerah perbatasan, daerah bencana, daerah berbahaya, serta misi terbang jarak jauh.

"Fungsi bisa dipakai pemantauan atau surveillance seperti lahan pertanian, mitigasi bencana, maritim, tepi pantai," kata Kepala Bidang Teknologi Prokusi Puslitbang LAPAN, Bayu Utama kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Varian terbaru pesawat tanpa awak atau drone ini ialah LSU 05. Pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 240 km dengan lama terbang 8 jam dan mampu membawa beban 30 kg. Pesawat ini memakai bahan bakar tipe Pertamax.

"Ini LSU 05 bisa bawa beban lebih besar. Berat yang dibawa bisa 30 kg," jelasnya.

Tidak hanya pesawat tanpa awak, LAPAN juga mengembangkan pesawat mata-mata berawak. Program ini bernama LAPAN Surveillance Aircraft (LSA).

Program ini memanfaatkan pesawat kecil berkapasitas 2 orang dan bermesin tunggal. Pesawat yang memiliki bentang sayap 18 meter ini didatangkan langsung dari Jerman, namun LAPAN memiliki kesempatan mempelajari pengembangan LSA untuk tahap berikutnya. LAPAN mengirim 6 insinyurnya untuk belajar ke Berlin sesuai perjanjian transfer of technology.

"Kita kirim 6 insinyur ke Berlin, berlanjut tahun depan. Ada instrumentasi diuji. LSA nanti bisa otomatis tanpa pilot, tapi pilot harus naik dulu. Setelah naik, dia tinggal pakai pilot autonomous sesuai program," terangnya.

Pemanfaatan pesawat UAV, kata Bayu, bisa dipakai untuk keperluan damai hingga militer. Pesawat UAV bisa dilengkapi persenjataan. Tipe pesawat UAV dinilai sangat aman untuk melakukan misi berbahaya karena tidak khawatir ada korban luka karena tertembak. Sebab pesawat UAV dikendalikan dari jarak jauh.

"Ke depan bisa dilengkapi senjata. Semua teknologi bisa dipakai untuk perang atau damai," ujarnya.(feb/hds)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

RI Punya Ribuan Pulau, LAPAN Bikin Pesawat Penumpang Amfibi Pertama

Indonesia merupakan negara maritim yang dikelilingi ribuan pulau kecil hingga besar. Untuk menghubungkan wilayah tersebut, diperlukan moda transportasi yang andal dan cepat.

Selain armada laut, angkutan udara sangat diperlukan karena bisa menembus cuaca buruk saat kapal laut tidak berlayar. Melihat potensi itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bersama PT Dirgantara Indonesia (Persero) merancang pesawat berbadan ringan dan lincah, N219.

Pesawat yang akan disertifikasi pada tahun 2016 ini nantinya akan ditingkatkan atau dikembangkan untuk menjadi pesawat amfibi. Artinya armada N219 ke depan bisa mendarat tidak hanya pada ladasan tanah melainkan landasan di atas air, seperti sungai hingga laut. Pesawat tipe ini diklaim yang pertama kali dirancang oleh insinyur RI.

“N219 saat sertifikasi, maka pesawat N219 amphibi mulai dikembangkan. Kita pararel. Nantinya ini yang pertama kali kita kembangkan pesawat tipe amfibi,” kata Kepala Program Pesawat Terbang LAPAN Agus Aribowo kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat seperti dikutip Jumat (28/11/2014).

Konsep burung besi yang bisa mendarat di atas air ini sangat membantu percepatan pergerakan barang dan orang, di tengah keterbatasan infrastruktur bandara. Pesawat amfibi ini bisa menjangkau pulau-pulau eksotis Indonesia yang masih minim infrastuktur.

“Kita punya banyak pantai yang jadi wilayah wisata tapi nggak tersentuh maka dengan pesawat amfibi kita bisa tingkatkan konektifitas,” ujarnya.

N219 versi amphibi mulai dikembangkan pada awal 2016 hingga 2018. Secara kemampuan dan tipe, pesawat amphibi mirip dengan N219 versi darat. Perbedaanya hanya kemampuan untuk mendarat di landasan berbeda.

“Bahan sama, hanya pelampung yang harus kita desain baru. Ini kita tawarkan ke pemerintah. Kalau oke tinggal jalan,” jelasnya.

N219 versi amfibi ke depan mampu membawa 19 penumpang dengan jangkauan maksimum 1.500 kilometer. Pesawat ini membutuhkan landasan di atas air sepanjang 600 meter untuk take off dan landing. Saat mulai diproduksi, N219 versi amphibi dibandrol sekitar US$ 3,8 juta hingga US$ 4,2 juta per unit.(feb/ang)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

[Foto] Melihat Beragam Karya Teknologi dalam Pameran LAPAN

Foto Teknologi

Pengunjung melihat pameran roket yang dipamerkan dalam Ulang tahun Lembaga Penerabangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 27 November 2014. Pameran memamerkan beberapa karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. TEMPO/ Marifka Wahyu Hidayat

Pengunjung berpose di samping rudal yang dipamerkan dalam Pameran teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 27 November 2014. TEMPO/ Marifka Wahyu Hidayat

Sejumlah bocah melihat sebuah teknologi yang pamerkan dalam pameran Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional (LAPAN), di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 27 November 2014. TEMPO/ Marifka Wahyu Hidayat

Anggota TNI melihat pesawat tanpa awak dipamerkan dalam pameran Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional (LAPAN), di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 27 November 2014. TEMPO/ Marifka Wahyu Hidayat

Kepala Lapan, Thomas Djamaluddin mencoba pesawat N 219 saat dipamerkan dalam pameran teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional (LAPAN), di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 27 November 2014. TEMPO/ Marifka Wahyu Hidayat
  ★ Tempo  

Baca Selanjutnya

LAPAN Bikin Satelit, Pesawat Komersial Hingga Tanpa Awak

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah memasuki usia 51 tahun. Pada usia yang telah menginjak setengah abad ini, LAPAN tidak berhenti berinovasi menghasilkan produk kedirgantaraan, satelit hingga roket berteknologi tinggi.

Untuk bidang penerbangan, tahap awal LAPAN akan membidik pembuatan pesawat komersial untuk angkutan udara perintis. LAPAN bersama PT Dirgantara Indonesia (Persero), saat ini sedang membangun pesawat penumpang untuk 19 tempat duduk bernama N219.

"Kami ingin kembangkan pesawat unggulan. Dengan PTDI, LAPAN kembangkan pesawat N219. Tahun depan atau 10 Agustus 2015, bertepatan dengan Harteknas (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional), N219 bisa roll out kemudian akhir 2015 bisa uji coba terbang," kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin saat peringatan hari ulang tahun LAPAN ke-51 di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014).

LAPAN juga akan terus melanjutkan pengembangan pesawat tanpa awak atau program LAPAN Surveillance UAV (LSU). Setidaknya LAPAN telah merancang 5 tipe LSU yang bisa dipakai misi pengawasan laut. "Kita kembangkan pesawat tanpa awak atau UAV. Dalam kampanye Pak Jokowi, akan kembangkan drone. Kita sudah kembangkan itu (UAV)," jelasnya.

Inovasi LAPAN tidak berhenti disitu. LAPAN masuk ke teknologi pengembangan satelit. LAPAN akan meluncurkan satelit A2 yang memiliki kemampuan mengidentifikasi ribuan kapal di perairan Indonesia karena dilengkapi peralatan Automatic Identification System (AIS).

"Tahun depan akan diluncurkan LAPAN A2. Itu bisa deteksi kapal dalam waktu singkat. Lapan ke depan ingin bangun kemandirian satelit. Selama ini teknologi satelit masih pakai teknologi luar. Nanti Indonesia harus mandiri. Kita mulai bangun satelit penginderaaan jarak jauh untuk melihat potensi sumber daya alam. Ke depan untuk bangun satelit telekomunikasi," jelasnya.

Untuk mendukung program pengembangan dan kemendarian satelit, LAPAN secara konsisten mengembangkan roket untuk meluncurkan satelit.

"Kita kembangkan roket, kita kembangkan roket peluncuran satelit," jelasnya.(feb/hen)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

203 Bendungan Jadi PLTA

Cara Jokowi 'Sulap' 203 Bendungan Jadi PLTAIlustrasi (Foto: dok.detikFinance)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air seperti bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Saat ini sudah ada studi terhadap 203 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dikembangkan menjadi PLTA.

Studi dilakukan untuk mengetahui kelayakan atas pembangunan PLTA di masing-masing bendungan. Pasalnya, kebanyakan bendungan yang telah dibangun desain awalnya hanya untuk mengairi jaringan irigasi, apakah cocok untuk PLTA.

 Syarat Bendungan yang Cocok  Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance)

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bendungan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTA.

"Syaratnya itu, airnya cukup kemudian ada beda tinggi, jadi dengan adanya beda tinggi, bisa untuk menggerakkan turbin buat listrik. Nantinya kualitas air ada tiga, ada kuantitas, kualitas, terus daya. Karena itu kita sebutnya sumber daya air. Air ini yang bisa menggerakkan turbin itu," kata Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU Pera Mudjiadi awal pekan ini.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula faktor ekonomis pembangunan PLTA di bendungan-bendungan tersebut.

"Kita studi, kita investigasi. Kita cari tahu, bendungan ini kira-kira punya potensi berapa buat PLTA-nya. Kalau di bawah 1 mega itu nyebutnya mikro hidro, antara 1-10 mega kita sebut mini, di atas 10 mega itu PLTA. Tarifnya juga lain-lain. Jadi itu kita hitung semua," tandasnya.

 Potensi Sumber Air Besar  Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance)

Indonesia menyimpan potensi sumber daya air yang sangat besar. Misalnya untuk penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), ada potensi daya listrik sekitar 75 giga watt (GW).

Potensi ini setara dengan 75.000 MW atau setara dengan 15 kali proyek PLTU 'raksasa' 5.000 MW di Cilacap, Jawa Tengah, yang akan segera dibangun pemerintah.

Ia mengatakan, besarnya potensi sumberdaya air untuk pembangkit listrik sudah diketahui sejak lama. Sayangnya, saat itu PLTA lebih mahal bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) maupun diesel yang mengandalkan sumber energi fosil seperti batu bara atau solar.

"Selain itu kan kalau PLTA ini pembangunannya lama. Sedangkan kebutuhannya sangat tinggi. Membuat PLTA itu lama. Buat bendungannya saja lima tahun, masangnya juga lama, jadi jarang yang mau kembangkan," katanya.

Namun, seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka sektor pembangkit listrik tenaga air ini mulai dilirik.

 Sudah Disetujui Jokowi  Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance)

Ide ini, kata Menteri PU Pera, Basuki Hadimuljono, sudah disampaikan ke Jokowi. Dia mengungkapkan, Jokowi sudah memberikan persetujuan lisan.

"Saya punya ide disampaikan ke Bapak Presiden, daripada kita bangun bendungan tok (saja). Dan beliau setuju," ujar Basuki.

Apabila ini sudah dilakukan, tambah Basuki, diharapkan krisis listrik di sejumlah wilayah Indonesia bisa teratasi.

"Kita tidak ingin lagi ada daerah yang listrik saja nggak mengalir ke sana. Pasti ada cara, toh kita banyak sumber daya. Restu Presiden ini mendorong kita untuk lebih giat merealisasikannya," pungkas dia.

 Kerahkan BUMN  Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance)

Para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi atau karya akan dikerahkan dengan skema penunjukan langsung.

"Kita akan tunjuk BUMN-BUMN Karya untuk kerjakan itu. Jadi nggak pakai tender biar nggak lama," ujar Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Penunjukan langsung tersebut tidak akan menyalahi aturan lantaran tidak memakai anggaran negara. Seluruh pendanaan akan ditanggung oleh BUMN yang menjadi kontraktor proyek tersebut.

"Kan kalau yang harus ditender itu aturannya kalau pakai APBN Rp 1 miliar. Ini kan nggak pakai APBN, jadi nggak menabrak aturan," tuturnya.

Kementeriannya bersama sejumlah Kementerian terkait lainnya tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden yang akan disahkan nantinya oleh Presiden Jokowi sebagai payung hukum kebijakan ini.

"Saya bicarakan dengan Bappenas, Menko Perekonomian, kemarin Kita bicarakan lagi untuk siapkan Perpresnya. Harapan kami tahun depan sudah bisa diteken," sebutnya.

Dalam Perpres ini nantinya akan dibahas mulai dari penugasan pembangunan, penugasan pengoperasian hingga penugasan penetapan tarif listrik yang dihasilkan oleh PLTA yang dibangun.

"Nantinya setelah jadi kontraktor yang bersangkutan yang akan menjadi operatornya sendiri. Jadi dana investasi mereka akan kembali. Setelah itu, tarif akan kita atur sedemikian rupa agar menguntungkan buat operator, dan tidak memberatkan untuk masyarakat. Itu nanti menteri ESDM yang mengatur, saya tidak bicara detil ke sana," pungkasnya.Para Pakar Kumpul di Kantor PLN Bahas Pemanfaatan Bendungan untuk ListrikBerada di wilayah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Salah satunya adalah potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Peluang ini yang coba dijawab oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI BB) INACOLD, PLN menggelar lokakarya pembangunan dan pengelolaan bendungan.

Acara yang mengambil tema 'Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Air' ini dibuka langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono. Peserta dalam acara ini adalah anggota KNI BB dan masyarakat umum terutama kalangan akademisi dan mahasiswa.

"Ada 500 peserta yang ditargetkan hadir. Selain anggota KNI BB, ada juga masyarakat umum dan mahasiswa," ujar seorang panitia di lokasi acara yang berlangsung di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Acara ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi bendungan yang bukan hanya untuk penampungan air, tetapi juga sebagai PLTA. Pemerintah memang menjajaki rencana untuk 'menyulap' 203 bendungan menjadi PLTA.

Rencana ini telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian PU Pera langsung bergerak cepat menindaklanjutinya.

Agar program ini cepat terealisasi, Kementerian PU Pera akan melakukan penunjukan langsung terhadap BUMN di sektor infrastruktur untuk menggarap proyek-proyek tersebut.(dna/hds)Nanti Tarif Listrik Jadi MurahPT PLN (Persero) memprediksi tarif listrik akan lebih murah, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengoptimalkan 203 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, mengatakan biaya pemeliharaan PLTA jauh lebih murah dibandingkan pembangkit lain yang ada di indonesia saat ini yang bertenaga gas, batu bara, atau minyak.

"Nantinya masyarakat akan dapat listrik jauh lebih murah dari yang sekarang. Bahkan mungkin tanpa perlu disubsidi pemerintah karena PLTA itu biaya pemeliharaan per kwh adalah yang paling rendah dibandingkan pembangkit yang lain," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014).

Maka dari itu ia menyambut baik rencana ini. Selain tarif yang lebih murah, adanya PLTA juga membuat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil bisa berkurang.

"PLTA bendungan ini upaya nyata untuk mengoptimalkan fungsi bendungan. Untuk listrik sendiri ini bagus sekali untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperbaiki tarif listrik ke masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, Nasri, memperkirakan rencana ini banyak tantangannya. Mulai dari perizinan hingga lingkungan. Semua hambatan ini harus bisa diterjang demi kepentingan masyarakat luas.

"Tentu ada tantangan dan hambatan, juga sangat besar. Antara lain perizinan, lingkungan dan sosial. Tapi di mana ada tantangan pasti di situ ada peluang. Upaya ini akan memberi buah yang manis," jelasnya.

Seperti apa rencana Jokowi untuk menyulap bendungan di Indonesia yang jumlahnya ratusan ini? Klik tautan yang satu ini.(ang/dnl)Jokowi Ingin 'Sulap' 203 Bendungan Jadi PLTA, Butuh Biaya Berapa?Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengoptimalkan 203 bendungan di Indonesia jadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) disambut baik oleh PT PLN (Persero). Perusahaan listrik pelat merah ini bahkan sudah punya hitung-hitungan biayanya.

Menurut Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, biaya membangun PLTA tidak jauh berbeda dengan pembangkit lain, tapi biaya perawatannya jauh lebih murah.

Nasri memperkirakan, biaya untuk membangun PLTA skala kecil membutuhkan biaya sekitar US$ 2 juta (Rp 24 miliar) per megawatt (MW). Sedangkan untuk skala besar sekitar US$ 800.000-1,5 juta per MW.

"Untuk PLTA itu biaya perawatannya bervariasi tergantung kapasitas. Kalau yang kecil sekitar Rp 850 per KWH. Kalau yang besar bisa sampai cuma Rp 700 per KWH," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014).

Ia mengatakan, biaya perawatan untuk pembangkit berbahan bakar fosil (gas/batu bara), biayanya sekitar Rp 1.200-1.300 per KWH. Biayanya paling mahal di pembangkit bertenaga BBM.

"Apa lagi kalau dia pembangkit yang pakai BBM. Itu per KWH bisa sampai Rp 3000. Itu membuat subsidi (listrik) besar. Kalau di luar Jawa Bali, seperti Papua, Kalimantan dan di mana-mana itu bisa sampai Rp 3.500-4.000 per KWH. Jadi mahal," ujarnya.

 Ada Potensi Listrik 75 Gigawatt Di Bendungan 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada potensi listrik hingga sebesar 75 GW dari aliran air di Indonesia. Sayangnya pemanfaatan masih minim.

"PLTA baru 5,25% dari total 75 GW, sekarang baru 4000-an watt," kata Basuki.

Menurut kajian yang dilakukan PLN, dengan pengoptimalan bendungan jadi PLTA itu maka bakal ada tambahan 12,8 GW listrik untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Itu menurut studi terakhir di 2011 yang tersebar di 89 lokasi di seluruh Indonesia. Dari mulai Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua dan NTT," ujar Basuki.

"Nantinya 12,8 GW itu bisa lebih besar lagi karena kita juga sedang upaya pembangunan 49 bendungan baru yang akan dilengkapi dengan PLTA juga," tambahnya.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya