IMI siapkan pesawat tanpa awak untuk perbatasan

Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV) buatan Indonesia Maritime Institute (IMI) dengan type flyingboat yang diberi nama OS-Wifanusa khusus untuk pengawasan wilayah perbatasan baik darat maupun laut. (istimewa)★

Indonesia Maritime Institute (IMI) sedang menyiapkan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV) type flyingboat yang diberi nama OS-Wifanusa khusus untuk pengawasan wilayah perbatasan baik darat maupun laut.

Direktur Eksekutif IMI sekaligus inisator, Dr Y Paonganan mengatakan, UAV tersebut didesain agar memudahkan pengoperasian di wilayah perbatasan ‎yang kondisnya relatif sulit jika menggunakan jenis UAV fix wing yang butuh landasan lebih dari 200 meter.

"UAV OS-Wifanusa didesain mampu lepas landas baik di sungai, danau, laut maupun daratan," kata Paonganan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu.

Ongen biasa disapa menjelaskan, untuk lepas landas di air (sungai, danau dan laut) UAV ini hanya butuh panjang landasan 50 meter untuk lepas landas, sementara di darat hanya butuh 30 meter pada tanah rata untuk bisa lepas landas.

"Ketinggian jelajah minimum 300 meter dan maksimum 5000 meter dengan durasi terbang bisa mencapai 5 jam," katanya.

Doktor lulusan IPB itu menegaskan bahwa sistem UAV tersebut dirancang sendiri oleh tim dari IMI, antara lain memiliki kemampuan kontrol kendali terbang sejauh 100 km untuk ketinggian terbang 300 meter dan semakin tinggi akan semakin jauh jangkauanannya menerima real time video," tegasnya.

UAV juga dilengkapi dengan Mobile Ground Control Station‎ (MGCS) dilengkapi antena helical setinggi 6 meter dan monitor control system untuk memonitor UAV selama penerbangan. "UAV ini juga akan dilengkapi LIDAR system untuk keperluan foto udara dan pemetaan," terangnya.

Desain pesawat ini sampai proses produksi, UAV system, landing gear system dan propeller adalah buatan‎ anak bangsa yang tergabung di Indonesia Maritime Institute (IMI). "Kecuali beberapa komponen elektronik dan mesin yang masih kita import dan direncanakan akan kami buat sendiri," tandas Ongen.

  ★ Antara  

Baca Selanjutnya

PT DKB Ditargetkan Bangun Kapal Selam

Pembangunan Kapal BCM TNI AL di PT DKB Jakarta★

Pemerintah berencana menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan badan usaha milik negara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Targetnya, perusahaan negara itu dalam beberapa tahun ke depan, bisa membangun kapal selam.

Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana itu saat mengunjungi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). "Seharusnya (PT DKB) sudah bisa membuat kapal selam kalau ada kesinambungan. Korea (Selatan) yang membuat perusahaan (perkapalan) pada 1973 sudah bisa membuat kapal selam. Mestinya, ini juga bisa," kata Presiden.

Dalam kunjungan itu, Presiden antara lain didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri. Pada kesempatan itu, presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada karyawan PT. DKB.

PT DKB merupakan hasil merger empat industri galangan kapal, yaitu PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok yang berdiri 1891, PT. Kodja, PT. Pelita Bahari, dan PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara. Ketiga perusahaan terakhir itu berdiri 1964.

Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno menjajaki peluang kerja sama PT DKB dengan pihak lain yang lebih berpengalaman membangun kapal selam. Selain untuk mengembangkan PT DKB, Presiden juga ingin ada percepatan alih teknologi.

"Tidak tahu dengan perusahaan mana, tetapi untuk mempercepat, ya, dengan cara itu. Di sini, dari sisi sumber daya manusia siap, untuk mengelas juga siap. Namun untuk desain mesin (perlu alih teknologi)," kata Joko Widodo. Pengembangan PT DKB perlu dilakukan dengan memberikan pesanan secara berkesinambungan dalam 10 tahun.

"Tidak apa-apa (terlambat), ini kita kejar. Saya tititp ke Menteri BUMN agar order diberikan selama 10 tahun sehingga tidak ada kekhawatiran mencari order ke sana kemari," kata Presiden. PT DKB harus fokus dalam membangun kapal dan tidak melayani pembangunan rig atau anjungan minyak lepas pantai.

Menurut Rini, pemerintah ingin mengembangkan PT DKB membangun kapal dan memasok kebutuhan kapal dalam negeri. karena lahan sempit, pemerintah mengupayakan lahan lebih luas untuk pengembangan PT. DKB. "Kita mau membagi dua untuk PT DKB ini, repair dan maintenance di satu area. Lalu kita juga harus punya lahan besar untuk pembangunan kapal.

Untuk pembangunan ada dua tipe, yang satu harus meningkatkan kemampuan dengan melakukan sendiri. Yang satu lagi, kita kerja samakan sehingga partner kita bisa transfer teknologi," kata Rini. Ia belum bisa pastikan dari mana partner yang akan digandeng.

  ★ Kompas  

Baca Selanjutnya

Australia mainkan standar ganda soal eksekusi

Perdana Menteri Australia Tony Abbott melontarkan kecaman dan menyatakan akan menarik duta besarnya dari Jakarta.

Dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04).

"Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi," kata Abbott, hari Rabu (29/04).

Sebelumnya, pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Australia, Steven Ciobo, mengutuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari (29/04).

Ciobo melalui akunnya di Twitter menyebut pelaksanaan eksekusi ini "penyalahgunaan kekuasaan".Tarik simpati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditangkap di Bali pada 2006 saat berupaya menyelundupkan 8,3 kilogram heroin.

Chan dan Sukumaran adalah pemimpin kelompok penyelundup heroin dari Australia yang berjumlah sembilan orang. Bersama-sama, mereka berupaya memasukkan 8,3 kilogram heroin melalui Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada 2006 lalu.

Namun, aksi mereka dapat dicegah aparat Indonesia berkat informasi dari kepolisian Australia. Mereka lalu dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi vonis hukuman mati.

Nasib Chan dan Sukumaran telah menarik simpati rakyat Australia dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar menentang hukuman yang dijatuhkan pengadilan Indonesia kepada duo tersebut.

Bahkan, pemerintah Australia menggunakan berbagai macam cara untuk membujuk pemerintah Indonesia agar hukuman mati bisa diluputkan. Pada saat bersamaan, pemerintah Australia secara tegas menyuarakan sikap anti-hukuman mati. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditangkap di Bali pada 2006 saat berupaya menyelundupkan 8,3 kilogram heroin.

Sikap itu bukanlah sesuatu yang baru. Pada 1993, pemerintah Australia menentang tindakan pemerintah Malaysia yang mengeksekusi dua penyelundup heroin bernama Michael McAuliffe dan Kevin Barlow. Sebelumnya, pada 1986, sikap itu juga diutarakan tatkala Malaysia mengeksekusi Brian Chambers.

Lalu, pada 2005, pemerintah Australia juga menolak aksi Singapura yang mengeksekusi warga Australia bernama Van Tuong Nguyen pada 2005 ketika diketahui dia berupaya menyelundupkan heroin di tubuhnya.

Di Australia, alasan mengapa sebagian besar orang menolak hukuman mati karena hukuman tersebut dipandang tidak manusiawi. Ada pula anggapan negatif bahwa sistem hukum negara-negara yang mengeksekusi terpidana mati cenderung korup.

Anggapan itu mengemuka lagi ketika seorang pengacara di Bali, Muhammad Rifan, mengatakan kepada surat kabar the Sydney Morning Herald bahwa dia sepakat membayar majelis hakim sebesar A$ 130.000 atau sekitar Rp 1,3 miliar agar Chan dan Sukumaran dijatuhi hukuman penjara kurang dari 20 tahun.

Rifan mengaku uang telah dibayarkan, namun majelis hakim mengatakan mereka telah diperintahkan pejabat senior pemerintah untuk menerapkan hukuman mati.

Belakangan, salah seorang hakim menepis pengakuan Rifan. Menurutnya, mereka menjatuhkan putusan tanpa campur tangan politik atau negosiasi di bawah meja.Standar ganda Amerika Serikat telah menembak, menyetrum, menggantung, dan menyuntik mati lebih dari 1.400 terpidana sejak 1976.

Masalahnya, pemerintah Australia dan rakyat negara tersebut jarang ada yang peduli dengan hukuman mati bila itu terjadi di Amerika Serikat.

Sekadar catatan, AS telah menembak, menyetrum, menggantung, dan menyuntik mati lebih dari 1.400 terpidana sejak 1976. Bahkan, saat ini masih ada 3.000 narapidana lain yang menunggu hukuman mati di sana.

Pemerintah Australia juga tidak cukup menyuarakan ancaman pemutusan hubungan dagang dengan Cina yang diperkirakan mengeksekusi ribuan orang setiap tahun.

Kini, PM Tony Abbott menyatakan akan menarik duta besarnya dari Jakarta. Hubungan antara Australia dan Indonesia pun diperkirakan akan memanas dalam waktu dekat.

Namun, cepat atau lambat, saya menduga hubungan kedua negara akan kembali normal. Sebab, Australia memerlukan Indonesia. Sebagian besar dana bantuan Australia mengalir ke ranah anti-terorisme dan memerangi arus imigran di Indonesia.

Tunggulah beberapa bulan ke depan dan amat mungkin rakyat Australia, termasuk pemerintah Australia, tidak akan ambil peduli tatkala Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati yang tidak berasal dari ‘Negeri Kanguru’.Australia Tak Tarik Dubes Ketika Singapura Eksekusi Warganya Australia tidak menarik dubesnya dari Singapura ketika warganya dieksekusi di Singapura pada 2005, juga karena mencoba menyelundupkan narkoba. (Reuters/Beawiharta)

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik duta besarnya untuk Indonesia menyusul eksekusi dua warga negara Australia yang menjadi terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada Rabu (29/4) pukul 00.35 WIB.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Rabu pagi mengatakan bahwa pihak Kementeria Luar Negeri belum menerima surat resmi penarikan dubes Australia tersebut.

Sementara pengamat internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia tak perlu bereaksi atas respons Australia tersebut.

Namun sepertinya, kebijakan Australia tak selalu sama.

Van Tuong Nguyen adalah warga negara Australia yang dieksekusi oleh Singapura satu dekade lalu, juga karena menyelundupkan narkoba.

Ia tertangkap tangan pada 2002 ketika membawa heroin seberat 396,2 gram yang dililitkan di sekeliling tubuhnya dan diletakkan di dalam koper. Ia dieksekusi pada 2 Desember 2005 setelah permohonan ampun yang ia ajukan ditolak oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Saat itu, Australia tidak memanggil duta besarnya dari Singapura terkait eksekusi.

Perbedaaan perlakuan ini, menurut Hikmahanto, didasari pada tiga hal.

“Pertama, kebijakan pemerintah kan tergantung siapa yang menang dalam pemilu. Kedua karena di Australia sekarang sedang ada pertarungan politik internal untuk mendapat kursi perdana menteri jadi para politisi cari isu politik yang seksi. Mungkin di 2005 tidak seperti itu,” jelas Hikmahanto saat dihubungi CNN Indonesia pada Rabu.

Tapi Hikmahanto juga berpendapat, selain persoalan internal, bisa jadi apa yang mendasari perbedaan kebijakakan Australia adalah cara mereka memandang Indonesia.

“Ketiga, ya mungkin menurut pemerintah Australia sekarang, Indonesia lebih bisa ditekan dari pada Singapura,” tuturnya.

Panas dingin hubungan Indonesia dan Australia memang kerap bergejolak. Pada 2012 misalnya, hubungan Indoneia Australia sempat tegang setelah sebuah toko di Australia memajang bendera Bintang Kejora miliki Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada 2013, hubungan kembali memanas karena WikiLeaks membocorkan dokumen bahwa Australia menyadap telepon seluler milik mantan Presiden SBY dan Ibu Ani serta beberapa pejabat lain. (stu)Penarikan Dubes Australia Intrik Politik Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Mohd Najib Tun Razak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai penarikan Duta Besar Australia dari Indonesia merupakan salah satu bentuk intrik politik lokal.

"Biasa saja (penarikan dubes), itu hanya lebih pada kepentingan domestik politik. Itu hanya bentuk protes," kata JK di kantornya, Jakarta, Rabu (29/4).

JK menilai bentuk protes yang dilayangkan Australia sama halnya dengan protes yang dilayangkan Indonesia saat ada warga negaranya yang terancam hukuman mati.

JK menambahkan dalam hubungan dua negara soal penarikan dubes bagian dari pasang surut hubungan diplomatik. Sayangnya, kata JK, negara lain menilai keputusan eksekusi mati ini ditangan Presiden Jokowi bukan ditangan hakim.

Untuk diketahui, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik duta besarnya untuk Indonesia menyusul eksekusi dua warga negara Australia yang menjadi terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada Rabu (29/4) pukul 00.35 WIB.

“Australia menghormati sistem Indonesia. Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi kami menyesalkan eksekusi ini dan hal ini tidak bisa membuat kami memiliki hubungan seperti dahulu. Untuk alasan itu, setelah selesai membantu semua keperluan keluarga Chan dan Sukuran, duta besar kami akan ditarik pulang untuk konsultasi,” kata Abbott saat konferensi pers di Canberra pada Rabu, dikutip dari Reuters.

Chan dan Sukumaran dieksekusi berbarengan terpidana mati narkoba lain, yakni empat warga Nigeria, Jamiu Owolabi Abashin yang lebih dikenal sebagai Raheem Agbage Salami, Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, dan Silvester Obiekwe Nwolise, warga negara Brasil Rodrigo Gularte, dan Zainal Abidin dari Indonesia. (obs)

  ♞ BBC | CNN  

Baca Selanjutnya

Tank Boat Lundin

⚓️ Solusi atau Masalah Baru? Desain Tank Boat Lundin

Negeri Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan memang menghadirkan tantangan tersendiri soal pertahanan dan keamanan. Dengan alur perairan yang sempit, membawa pasukan dan dukungan ofensif ke pedalaman merupakan hal yang sulit. Kapal besar tidak masuk, jalan darat pun tidak ada. Apa solusinya?

Pendekatan yang dilakukan oleh PT Lundin Industry Invest sebagai spesialis pembuat kapal berbahan komposit terhitung ekstrim dan tak tanggung-tanggung: membuat kapal cepat yang mengusung kanon tank, ini merupakan gebrakan teknologi pertama di dunia yang mampu menggentarkan lawan.

Di dunia ini hanya Rusia dengan Tral class dan Korea Utara dengan Sariwon Class yang melakukannya. Keduanya digolongkan sebagai korvet. Dihadirkan dalam konferensi AVA (Armored Vehicle Asia) 2015 di Jakarta, PT Lundin menghadirkan maket konsep yang disebut X18 tank boat. Kapal yang mampu mengangkut 20 personel dan diawaki 4 orang ini menggunakan konsep desain catamaran dengan lunas kembar dan paralel untuk membelah ombak dan memberikan kestabilan yang pasti. Material yang digunakan adalah komposit, yang didasarkan pada pengalaman Lundin membangun KRI Klewang, kapal tempur TNI AL pertama yang menganut prinsip kasat radar alias stealth.

Yang paling istimewa dari kapal yang memiliki panjang sekitar 18 meter ini adalah senjata utama yang digunakan. Sistem kubah CMI CT-CV 105mm yang sejatinya merupakan kubah untuk tank medium dipasang saja di atas superstruktur X18, langsung di belakang anjungan. Kubah CT-CV memang istimewa, memiliki sudut dongak sampai 45o sehingga dapat digunakan untuk memberikan bantuan tembakan pada pasukan kawan yang tengah melakukan pendaratan. Untuk pertempuran melawan kapal yang lebih besar juga mumpuni, mengingat CT-CV 105 sudah memiliki sistem komputer balistik dan stabilisasi untuk memberikan solusi dan koreksi atas sudut penembakan. Yang jadi pertanyaan, apakah mungkin konsep ini diwujudkan? Dari sudut lokasi, pemasangan di atap kapal yang notabene menjauhkan beban dari titik berat (CoG) kapal berpotensi menimbulkan ketidakstabilan, apalagi pada saat dilakukan penembakan pada sudut 90o. Belum lagi bobot kubah dan meriam, yang dapat mencapai 7-8 ton.

Solusi memangkas bobot dapat dilakukan dengan mengganti kubah dari bahan baja menjadi alumunium, tetapi tentu tidak banyak pula penghematannya. Soal kedua, masalah stabilisasi. Mengandalkan sistem stabilisasi untuk permukaan tanah dengan dua sumbu tentunya tak sebanding dengan ganasnya ombak di perairan Indonesia, sehingga efektifitas meriam 105mm di laut lepas cukup diragukan. Kemungkinan terbesar meriam ini baru akurat saat Tank Boat berada di perairan litoral atau bahkan sangat dekat dengan pantai, plus alur sungai. Selebihnya, Tank Boat mungkin perlu senjata sekunder seperti kanon 25/30/35mm untuk mengusir lawan yang menghadang dari permukaan laut.

Biarpun baru merupakan maket dan gambar di atas kertas, PT Lundin sendiri berencana menggandeng PT Pindad, Bofors Defense sebagai integrator sistem kendali penembakan, dan CMI sebagai pembuat kubah CT-CV 105 sebagai pemasok kubah.

  ⚓️ ARC  

Baca Selanjutnya

Purwarupa Medium Tank Selesai Dalam Waktu 3 tahun

Desain sementara Medium Tank Pindad [Feby Sutianto]

Industri pertahanan Indonesia saat ini belum mampu memproduksi kendaraan tempur lapis baja (armored vehicle) untuk kelas tank. Alhasil, TNI masih sangat tergantung terhadap pasokan tank impor. Hal ini sangat rawan bila sewaktu-waktu terkena 'embargo' dari negara produsen senjata.

Melihat fenomena ini, Kementerian Pertahanan RI menugaskan PT Pindad (Persero) mengembangkan dan membangun tank kelas medium atau medium tank secara mandiri sejak 2012. Tank rancangan Pindad kini memasuki tahap desain tank.

Dari model yang ditampilkan pada acara Armored Vehicle Asia (AVA) Conference 2015, canon atau turret dari medium tank karya Pindad tampak menyerupai Tank Leopard yang telah dibeli oleh TNI AD. Tank tersebut dikonsep memakai senjata canon kaliber 105 milimeter (mm).

"Ini medium tank. Dasarnya, TNI pada pasukan kaveleri butuh tank pendamping untuk Main Battle Tank dari Leopard. Pendampingnya harus kelas medium karena saat operasi, MBT butuh pendamping. Kebetulan TNI belum punya medium tank yang pakai canon kaliber 105mm. Sedangkan leopard kalibernya 120 mm," kata VP Product and Process Development Pindad Heru Puryanto kepada detikFinance pada sela acara Armored Vehicle Asia (AVA) Conference 2015 di Hotel Crowne, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Untuk pengembangan medium tank, Pindad mengandeng produsen tank asal Turki, FNSS. Kedua belah pihak akan memadukan rancangan tank masing-masing untuk diproduksi bersama.

"Di pihak Indonesia ditunjuk Pindad. Turki ditunjuk FNSS. Sekarang masuk pembahasan finalisasi. Konsep dari Pindad bisa dipakai dan bisa berubah," jelasnya.

Di pasar medium tank, produk rancangan Pindad memiliki pesaing dengan Tank K21 buatan Korea Selatan, Tulpar buatan Turki, dan BMP3F buatan Rusia. Pindad menargetkan produk medium tank made in Bandung bisa selesai mulai 2017. Sepintas desain medium tank Pindad menyerupai CV90 [google]

"3 tahun ke depan selesai purwarupa. Tahapannya, tahun pertama (2015) finalisasi desain, tahun kedua produksi, tahun ketiga dilakukan test," ujarnya.

Untuk pengembangan sistem senjata, Pindad membuka peluang BUMN RI seperti PT Inti dan PT LEN sedangkan PT Krakatau Steel Tbk diharapkan mampu memasok baja untuk medium tank dengan ketebalan baja 16 mm. Meski demikian, Pindad tetap akan mengadeng produsen senjata dunia untuk memasok turret karena industri pertahanan lokal belum mampu memproduksi.

Heru mengaku banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dengan mengembangkan tank secara mandiri di dalam negeri.

"Intinya kembangkan di dalam bisa mengurangi ketergantungan dari luar. Saat jalan sendiri, kita bisa mandiri karena setiap saat bisa embargo," tuturnya.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Desain Sementara Medium Tank Pindad-FNSS

Mock up Medium Tank Pindad☆

Sebuah mock up tampak bertengger gagah di stand PT. Pindad dalam ajang seminar Armour Vehicle Asia, di Hotel Crown Plaza, Selasa pagi.

Inilah model pertama dari medium tank yang nantinya akan dikerjakan PT. Pindad dan FNSS Turki. Keberadaan model medium tank ini paling tidak membangkitkan semangat, bahwa proyek prestisius ini masih terus berjalan. Namun demikian, desain ini belumlah sempurna 100%.

Menurut perwakilan Pindad, masih banyak diperlukan penyempurnaan. Apalagi, insinyur dari Pindad dan FNSS belum secara resmi bekerja bareng menyempurnakan desain yang telah ada.

Namun satu hal yang pasti, Medium Tank nantinya akan menggunakan kubah meriam 105mm CV-CT besutan CMI.

Hal ini diamini oleh perwakilan CMI yang berada di pameran, saat berbincang dengan ARCinc. Sementara perwakilan dari FNSS menyebutkan memang belum ada desain yang 100% sempurna.

Tim dari kedua negara masih terus bekerja menyesuaikan requirement dari masing-masing negara.

Namun, bisa dipastikan desain medium tank benar-benar baru dan tidak mengacu pada ranpur ACV-300 produk FNSS. Selain itu bobot medium tank dipastikan tidak akan melebihi 40 ton, meski untuk hal ini bergantung pada konfigurasi yang nantinya ditetapkan.

Dalam waktu dekat, Pindad dan FNSS akan melakukan penandatanganan dimulainya secara resmi pengerjaan Medium Tank.

Semoga semuanya berjalan lancar.

  ★ ARC  

Baca Selanjutnya

Pabrik Kapal Asal Banyuwangi Bikin 'Tank Laut' Pertama di Dunia

[Feby Sutianto]☆

PT Lundin Industry Invest, pabrik kapal militer yang bermarkas di Banyuwangi Jawa Timur, sedang mengembangkan konsep kapal militer terbaru. Setelah menciptakan kapal perang siluman yakni Kapal Cepat Rudal Trimaran atau KRI Klewang, Lundin kembali menggagas ide membangun kombinasi boat atau kapal dengan tank berat atau heavy tank.

Kapal in diberi nama tank boat atau mirip dengan konsep tank laut. Kombinasi ini diklaim pertama kali dibuat dan belum ada di pasar senjata dunia.

"Kita melihat ini dapat dipakai untuk operasi di laut dan sungai. Heavy tank memiliki kendala untuk operasi di pendalaman dan juga daerah kepulauan. Maka kita kembangkan kombinasi boat dan tank guna mendukung pendaratan amfibi namun dilengkapi senjata berat," kata Presiden Direktur PT Lundin, John Lundin, di sela acara Armored Vehicle Asia (AVA) Conference 2015, Hotel Crowne, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Untuk bahan baku, kapal bernama X18 Tank Boat akan memakai material komposit. Material ini dinilai lebih kuat 10 kali dari baja namun juga 10 kali lebih ringan dari baja. John menjamin komposit material untuk Tank Boat tahan api. Ia memastikan tidak akan terulang kembali musibah serupa yang menimpa KRI Klewang karena memakai bahan serupa.

"Persoalan sudah diselesaikan. Material komposit memang memiliki masalah soal daya tahan terhadap api. Ini masalah di dunia. Sekarang teknlogi material komposit sudah dipakai di kereta dan pesawat. Teknologi terbaru dari material komposit 100% tahan api," jelasnya.

John bercerita, kombinasi tank berat dan boat ini pernah dibuat oleh Rusia saat perang dunia ke-2 serta saat perang Vietnam oleh Amerika Serikat. Meski dikembangkan, produk boat tank belum berhasil untuk diproduksi karena kendala teknologi. Kini, material komposit membantu menyelesaikan persoalan beban.

"Saat ini, turret dari bahan alumunium. Mau tembak dari laut, butuh kestabilan tinggi. Namun dahulu nggak bisa. Ini produk ringan karena pakai komposit. Yang mungkin 5-15 tahun lalu susah dibuat," jelasnya.

PT Lundin berancana menggandeng PT Pindad (Persero) untuk mengembangkan tank laut ini. Sementara untuk pembuatan turet dengan kaliber 105 MM, Lundin menggandeng CMI Defence, sedangkan Bofors asal Swedia digandeng untuk pengembangan sistem senjata. John mengaku TNI merespon positif konsep tank laut ini.

"Mereka sangat berkesan. Cuma 5-10 tahun lalu produk ini belum ada jadi belum masuk rencana mereka jadi kita kerja keras untuk kembangkan," jelasnya.

Saat beroperasi, X18 Tank Boat mampu membawa 4 kru dan 20 personil. Di atas air, kapal buatan Banyuwangi ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 40 knots. Kapal ini memiliki panjang 18 meter dengan lebar 6,6 meter.(feb/rrd)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

Kunjungan Kerja Komisi I DPRI RI ke PT Pindad (Persero)

Dua Prototipe Tank Medium Pindad Akan Dibuat Tahun Ini Rancangan Tank Medium Pindad (Windu P) ★

Para wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad (Persero). Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Ri Mayor Jenderal (Purn) Supiadin Aries Saputra ini diterima oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim di Auditorium Gedung Direktorat PT Pindad (Persero), Bandung. Acara ini dihadiri pula oleh jajaran Direksi dan pimpinan PT Pindad (Persero).

Adapun kunjungan kerja ini dilakukan untuk meminta data dan informasi dari PT Pindad (Persero) mengenai perkembangan kerjasama proyek medium tank dengan Turki. “Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan kerjasama pertahanan antara Pindad dengan Turki, termasuk bagaimana respon dari Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung implementasi kerjasama tersebut,” ujar Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra mewakili para anggotanya.

Silmy Karim, menanggapi hal tersebut, mengatakan bahwa proyek bersama Indonesia – Turki mengenai medium tank sudah diinisiasi sejak lama, namun analisis kemampuan Pindad terus dilakukan. “Kerjasama ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak lama oleh Pemerintah, bahkan penandatanganannya sudah terjadi sejak tahun 2013. Secara manufaktur dan testing Pindad sudah siap. Namun ada beberapa teknologi yang masih memerlukan bantuan dari para mitra seperti turret dan firing control system, navigation system, serta self defence system. Kami ingin membuat medium tank yang sempurna baik dari mobility, fire power, dan survivability” ujar Silmy.

Jadwal pengerjaan proyek sudah dibuat. Jika semuanya berjalan lancar, pada tahun 2015 ini akan dibuat satu unit purwarupa produk di Indonesia dan satu unit di Turki. Komunikasi yang lebih intens juga sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Kementerian Pertahanan Turki. “Untuk progress B2B, sudah dikirimkan beberapa karyawan Pindad untuk mempelajari lebih jauh teknik pengelasan aluminium armored yang dipakai sebagai bahan baku medium tank,” ujar Silmy. Ia juga menyatakan rasa optimisnya bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik di masa depan. “Kami optimis program medium tank ini akan berjalan dengan baik karena latar belakang teknologi industri pertahanan Indonesia dan Turki yang sudah cukup baik,” tutup Silmy.

Setelah diskusi panjang di auditorium selesai, rombongan Komisi I DPR RI mengunjungi beberapa fasilitas produksi PT Pindad (Persero) di Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata untuk mencoba performa produk pertahanan dan keamanan Pindad secara langsung.

  ♆ Pindad  

Baca Selanjutnya

RI Perlu Bantuan Asing Tapi Jangan Atur Kami

Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1). Sidang tersebut membahas soal finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)★

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengakui Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan asing untuk mewujudkan program ekonomi ramah lingkungan (green economy). Namun, dia menegaskan Indonesia tidak ingin diatur dan didikte oleh asing terkait pemanfaatan dana dan pelaksanaan program tersebut.

"Kami memang membutuhkan foreign funding dalam menjalankan program-program ekonomi yang berkelanjutan. Namun kami tidak mau diatur dan didikte," ujarnya di acara Tropical Landscapes Summit, Jakarta, Senin (27/4).

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Luhut mengatakan bantuan dari institusi asing bukan opsi utama pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ekonomi Bangsa. Menurutnya, tidak ada masalah dengan bantuan asing selama tidak mendikte dan peruntukannya sesuai dengan program pemerintah.

"Namun yang dimaksud Presiden kan seperti IMF pada 1998 itu. Tidak bisa dong formatnya mendikte kita. Kalau mau bantu kita silahkan saja," jelasnya.

Menurut Luhut, dukungan finansial dari Dana Moneter INternasional (IMF) ketika krisis keungan 1998 adalah contoh keliru pemanfaatan bantuan yang sangat jelas merugikan Indonesia. Namun, Luhut mengakui negara tidak punya pilihan waktu itu selain menerima pinjaman IMF dan tidak seperti sekarang punya posisi tawar.

"Sekarang kita juga tidak menentang opsi pinjaman, dari Bank Dunia misalnya, karena bunganya terbilang rendah di kisaran 0,5 persen. Kita tidak against hal itu, selama programnya sesuai," jelas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hijau (green economy) sebesar 20 persen pada 2019. Untuk mencapai itu, semua opsi dikaji terkait dengan program-program lingkungan lintas-kementerian. (ags/gen)

  ✈️ CNN  

Baca Selanjutnya

Indonesia Jangan Takut Kehilangan Muka soal Eksekusi Mati

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengucapkan selamat jalan kepada kepala-kepala negara Asia Afrika setelah jamuan makan siang di Balai Pakuan, Bandung, usai puncak peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, Jumat, (24/4). ANTARA FOTO/Jerry Adiguna★

Gelombang penolakan hukuman mati makin gencar dilancarkan menjelang pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus narkoba tahap kedua. Pemerintah Indonesia dituntut untuk tidak ragu dalam melaksanakan hukuman mati meskipun protes keras juga datang dari sejumlah kepala negara yang warganya akan dieksekusi mati di Indonesia.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana menyatakan, pemerintah tidak perlu ragu untuk melanjutkan kembali eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba mesti dikecam oleh berbagai kalangan. “Tidak perlu takut kehilangan muka,” kata Ganjar saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad malam (27/4).

Kuasa hukum Rodrigo Gularte, terpidana mati kasus narkoba asal Brasil menyatakan pemerintah Indonesia akan menanggung malu jika tetap melakukan eksekusi tanpa menunggu putusan Peninjauan Kembali (PK) yang akan diajukan Senin (27/4) ini. Sebab jika di kemudian hari terbukti kliennya mengidap gangguan jiwa, pemerintah akan dinilai dunia internasional keliru menjatuhkan hukuman yang seharusnya tidak berlaku terhadap penderita penyakit tersebut.

Selain dari pihak kuasa hukum dan aktivis hak asasi manusia, penolakan keras terhadap hukuman mati terang-terangan disampaikan oleh Presiden Perancis Francois Hollande atas rencana eksekusi mati pada Serge Atlaoui, warga Prancis yang divonis mati atas kasus narkoba di Indonesia. Francois mengancam jika eksekusi mati dilakukan maka akan merusak hubungan diplomatik kedua negara dan Perancis bakal menarik duta besarnya di Jakarta.

Penolakan juga datang dari Presiden Filipina Benigno Aquino III yang warganya yaitu Mary Jane Fiesta Veloso akan dieksekusi mati. Benigno mengajak Presiden Jokowi bertemu Senin (27/4) ini untuk membahas nasib warganya itu.

Ganjar menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung hanya bertindak selaku eksekutor yang menjalankan perintah pengadilan. “Ini putusan hukum pengadilan yang harus dilaksanakan, suka atau tidak suka,” ujar Ganjar.

Ganjar mengingatkan, pengadilan posisinya berada di luar eksekutif atau pemerintah, dan pihak-pihak yang menentang hukuman mati terutama dari negara luar sangat memahami hal tersebut. “Mereka mengerti, ini karena mereka ingin membela warga negaranya yang akan dihukum mati,” kata dia. “Kalau ada warga Indonesia yang dihukum mati oleh negara lain pemerintah kita juga memprotes dan membela. Jadi proporsional saja,” lanjutnya.

Ganjar menyatakan bahwa hakim yang memutuskan hukuman mati tentunya sudah meyakini sebelum menjatuhkan hukuman tersebut terhadap terpidana. “Sudah terbukti dan meyakinkan di pengadilan,” tegasnya.

Menurut Ganjar, jika nanti misalnya di kemudian hari ada suatu kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati maka bukan pemerintah yang harus menanggung tapi pihak hakim atau pengadilan. “Pemerintah atau Kejaksaan hanya menjalankan putusan pengadilan, jadi hakim yang berurusan, urusannya berupa tanggung jawab kepada Tuhan,” tutur dia.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah yang akan melakukan hukuman tahap kedua terhadap para terpidana mati kasus narkoba. Anggota Komisi Hukum DPR Sarifuddin Sudding menganggap wajar adanya protes. “Biar saja, jalan terus (hukuman mati),” ucap Sarifuddin ketika dihubungi CNN Indonesia, Ahad malam (26/4).

Sarifuddin menegaskan, kalau pemerintah sampai terpengaruh oleh adanya protes berarti pemerintah tidak tegas dan malah nantinya bisa tidak dihargai oleh bangsa lain. “Ini pertaruhan kedaulatan bangsa kita dalam menegakkan hukum di negara kita, jangan ragu untuk eksekusi,” kata politikus Partai Hanura ini dengan tegas. (obs)Tuduhan Suap Bali Nine, Intrik Politik Lokal Australia Chintu Sukumaran, adik terpidana mati Myuran Sukumaran, memberi keterangan kepada wartawan, di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jateng, Rabu (11/3). Keluarga Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua terpidana mati asal Australia, memohon kepada pemerintah agar membatalkan hukuman mati, dan membiarkan mereka mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. (Antara Foto/Idhad Zakaria)★

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan proses pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku kendati ditengah dituduh integritas hukum dalam negeri oleh Australia.

"Hukum-hukum berbeda-beda, jangan mengukur dengan hukum yang ada di negaranya juga. Ini sudah melewati seluruh proses daripada dalam negeri, PT, MA, PK," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin (27/4).

JK mengatakan seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh Menteri Australia Julie Bishop harus dibuktikan. Kendati sebelumnya pernah berkomunikasi langsung dengan Bishop, JK mengatakan saat ini belum berencana mengkonfirmasi langsung dengan Bishop.

"Biasanya masalah itu lebih kepada kepentingan domestik politik," sambungnya.

Untuk diketahui, Australia mendesak penyelidikan secepatnya atas laporan yang menuduh dua warganya yang dijatuhi hukuman mati karena tertangkap tangan menyelundupkan narkoba ke Indonesia, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang diwarnai dengan korupsi.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan tuduhan itu “sangat serius” dan mempertanyakan integritas proses hukum yang dijalani kedua warganya.

“Penyelidikan atas hal ini menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial Indonesia dan hal ini menggarisbawahi mengapa kami terus meminta Indonesia untuk mengijinkan Komisi Yudisial menyelesaikan kajian yang dilakukan,” ujar Bishop.

Muhammad Rifan, seorang pengacara di Bali, mengatakan kepada harian Sydney Morning Herald bahwa dia menyetujui membayar US$101.647 kepada dewan hakim pengadilan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, agar hanya dikenai hukuman penjara kurang dari 20 tahun.

Rifan mengatakan kesepakatan itu gagal ketika dewan hakim mengatakan diperintah oleh anggota senior badan yudisial dan pemerintah di Jakarta untuk menjatuhkan hukuman mati. (pit)Jalankan Eksekusi Mati Tahap Dua Salib dan peti untuk terpidana mati narkoba sudah disiapkan untuk para terpidana mati. Peti mati serta salib yang disiapkan antara lain untu dua tersangka kasus Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, serta terpidana asal Brazil Rodrigo Gularte, Filipina Mary Jane Veloso, Nigeria Okwudili Oyatanze dan Sylvester Obiekwe. [tribunnews]★

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan, pemerintah Indonesia harus tetap melakukan eksekusi mati tahap kedua terhadap terpindana mati kasus narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Yang kami ketahui keputusan hukuman mati standing hukumnya sudah ada, dan itu sudah diputuskan di Indonesia sendiri. Pelaksanaan hukuman mati itu juga diperbolehkan," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/4).

Kendati demikian, ia mengimbau kepada pemerintah agar tetap melakukan pendekatan kepada para perwakilan negara terpidana mati mengenai rencana dan dasar hukuman mati di Indonesia tersebut. "Pendekatan secara kenegaraan ini perlu. Selama ini barangkali informasi belum secara menyeluruh" ujarnya.

"Sekarang informasi betul-betul ditumpahkan, sehingga negara bersangkutan sangat mengerti permasalahan ini," lanjutnya.

Hal tersebut juga disampaikannya dalam menyikapi terpidana mati kasus narkoba asal Perancis Serge Areski Atlaoui yang keluar dari daftar eksekusi gelombang kedua. Politikus Partai Demokrat ini mengaku belum mengetahui apakah pemerintah benar-benar akan menangguhkan eksekusi terhadap Serge.

"Yang saya tahu bahwa keputusan resmi itu belum, apakah ada yang tidak jadi dieksekusi, atau jadi dieksekusi," tuturnya.

Oleh sebab itu, Agus mendukung pemerintah untuk tetap melakukan eksekusi mati, walaupun sempat mendapat kecaman dari Presiden Perancis Francois Hollande, dan juga Presiden Uni Eropa Donald Tusk.

"Sekali lagi ini tentu tidak akan mengurangi, baik hari maupun pelaksanaan eksekusi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan penundaan eksekusi mati terhadap Serge murni karena langkah hukum yang baru diambil oleh kuasa hukumnya, bukan karena tekanan pemerintah Perancis yang mengancam akan mempersulit hubungan diplomatik dengan RI, termasuk aksi penarikan Duta Besar Perancis dari Jakarta.(obs)

  ✈️ CNN  

Baca Selanjutnya

Dua Bandara Indonesia Masuk 10 Besar Bandara Terbaik Dunia

Sejumlah pengguna jasa menyaksikan aktivitas bandara saat menunggu keberangkatan di Terminal Keberangkatan Domestik, Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis (16/10). Terminal yang baru beroperasi tersebut seluas 68.000 meter persegi yaitu 4 kali lebih luas dari terminal sebelumnya yang ditargetkan dapat memberi kenyamanan dan mengakomodasi pengguna jasa hingga 9 juta orang per tahun. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Airport Council International (ACI) menempatkan bandara internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Juanda Surabaya dalam jajaran sepuluh besar bandara dengan tingkat layanan terbaik di dunia. Organisasi kebandarudaraan dunia yang berbasis di Montreal, Kanada ini menilai berdasarkan survei kualitas pelayanan atau Airport Service Quality (ASQ) selama periode Oktober-Desember 2014.

Tommy Soetomo, Direktur Utama PT Angkasa Pura Airports (AP I), menjelaskan untuk kategori bandara berkapasitas 15 hingga 25 juta penumpang per tahun, terdapat 31 bandara yang disurvei. Bandara Ngurah Rai dan Bandara Juanda masuk dalam kategori bandara dengan pelayanan cukup baik, mengungguli Bandara Kansai Osaka di Jepang, Bandara San Diego California di AS, Bandara Zurich di Swiss, Bandara Brisbane Queensland di Australia, dan Bandara Manchester di Inggris.

"Adapun bandara yang berada di peringkat pertama dalam survei ASQ ini adalah Bandara Wuhan Tianhe, Tiongkok," jelas Tommy seperti dikutip dari situs resmi Perseroan, Senin (27/4).

Sementara untuk kategori bandara berkapasitas 5 hinggga 15 juta penumpang per tahun, dari 79 bandara yang di survei, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan berada di peringkat ke-16. Posisi ini berada di atas ranking Bandara San Antonio Texas di AS, Bandara Penang di Malaysia, dan Bandara Bengaluru di India.

ASQ merupakan satu-satunya program benchmarking global yang mengukur tingkat kepuasan penumpang di bandara, yang dilakukan oleh ACI. Aspek yang dinilai dalam survei ASQ ini antara lain suasana bandara, fasilitas belanja, fasilitas restoran dan tempat makan, ketersediaan bank/ATM/money changer, sarana hiburan dan rekreasi di bandara, serta keramahan dan kesigapan staf bandara.

Sejak 2006, survei ASQ telah melakukan penilaian terhadap kepuasan penumpang di lebih dari 250 bandara di dunia. Metodologi ilmiah, prosedur quality control yang ketat, serta komitmen untuk tidak berpihak dalam setiap penilaian survei ASQ ini menjadikannya sebagai standar global untuk mengukur kepuasan penumpang di bandara. Setiap tahun, ACI mewawancarai sekitar 550 ribu penumpang di bandara, dan meminta mereka untuk menilai tingkat kepuasan atas layanan bandara.

"Pengelola bandara di dunia sangat selektif dan hanya mengajukan bandara terbaiknya untuk ikut survei ASQ ini," tutur Tommy.

Dari Indonesia, lanjut Tommy, pihaknya mengikutkan empat bandara, sedangkan PT Angkasa Pura II mendaftarkan lima bandara.

"Berdasarkan survei tersebut, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali berada di ranking ketujuh dunia di kategori 5-15 juta penumpang per tahun, sekaligus merupakan bandara Indonesia dengan ranking dunia terbaik di kelasnya," jelasnya. (ags/gen)

  ★ CNN  

Baca Selanjutnya