Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Medium Tank Harimau [Pindad] ★

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebut kehadiran tank Harimau dibutuhkan TNI Angkatan Darat.

Menurut Dudung, tank kelas medium tersebut merupakan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bagus.

Adapun tank Harimau diproduksi oleh PT Pindad (Persero) bersama FNSS, perusahaan pembuat kendaraan militer dan lapis baja asal Turki.

“Kerja sama dengan Pindad itu yang dibutuhkan Angkatan Darat seperti Badak, seperti Harimau, yang nantinya bagus juga sih,” kata Dudung di Menara Kompas, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Dudung menjelaskan, secara keseluruhan Pindad dan FNSS akan memproduksi tank Harimau sebanyak 18 unit.

Sebanyak 10 unit sudah diproduksi oleh FNSS di Turki. Sedangkan 8 unit lainnya diproduksi oleh Pindad di Bandung, Jawa Barat.

Dudung juga memuji kerja sama pembuatan tank Harimau ini. Sebab, pelaksanaan produksi tank Harimau turut disertai dengan transfer teknologi.

“Artinya betul-betul ditransfer sehingga Pindad bisa buat sendiri,” ujar Dudung.

Selain itu, Dudung juga berbicara mengenai kebutuhan TNI AD akan kehadiran drone untuk membantu tugas prajurit di medan operasi.

“Drone itu kebutuhan pemantauan seperti kepentingan untuk topografi, kepentingan untuk tugas-tugas anggota di kepentingan operasi,” imbuh Dudung.

Sebagai informasi, tank Harimau mempunyai bobot 30 ton. Tank Harimau juga memiliki power to weight ratio 24 tenaga kuda per ton.

Laju tank Harimau dapat mencapai kecepatan maksimal lebih dari 70 kilometer per jam.

Sementara itu, kapasitas kru yang bisa diangkut oleh yank Harimau sebanyak tiga orang, yakni komandan, penembak, dan pengemudi.

Tank ini tidak membutuhkan kru untuk mengisi peluru karena sudah dilengkapi pemuat peluru otomatis (autoloader) dengan 12 butir peluru di kubah (turret) dan 26 butir peluru cadangan di dalam lambung tank (hull).

  ♞ Kompas  

Baca Selanjutnya

Bjorka Kembali Berulah

Sebar Data Kepala BSSN sambil Sindir Anggaran Bjorka [ist] ♔

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjadi korban penyebaran data pribadi alias doxing teranyar Bjorka. Ia juga diserang isu anggaran yang naik pasca-rangkaian kebocoran data dalam tiga bulan terakhir.

Dalam utasnya di Telegram dan forum hacker BreachForums, Kamis (29/9) pukul 11.32 WIB, Bjorka mengunggah foto Hinsa yang sedang berseragam tentara dengan tiga bintang di pundaknya.

Selain itu, dia menyertakan tangkapan layar berita CNNIndonesia bertajuk "Anggaran BSSN Naik Jadi Rp 624 M, 'Berkah' Bjorka?" dalam versi terjemahan ke Bahasa Inggris.

"let's ask this old man what the money will be used for," kicau Bjorka dalam thread itu. (Mari kita tanya orang tua ini uangnya akan dipakai apa, red)

Pembocor data yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu juga mengunggah screenshot data pribadi Hinsa. Isinya, nomor telepon, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status vaksin, hingga kendaraan.

Unggahan bocoran data ini merupakan yang ketiga setelah ia menghilang lebih dari sepekan. Postingan perdananya terjadi kemarin saat mengunggah foto Menkominfo Johnny G Plate, dan juga komentar singkat di utas pengguna Breached lainnya.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra belum merespons klarifikasi dari CNNIndonesia.com soal masalah ini.

  Baru 14 persen 

Besaran rancangan anggaran BSSN tahun 2023 itu sendiri disepakati dalam Rapat Kerja Komisi I DPR. di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).

"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.

Komisi I DPR selanjutnya akan menyampaikan persetujuan anggaran yang naik sekitar Rp 70 miliar dibanding tahun sebelumnya itu ke Badan Anggaran DPR.

Dalam rapat tersebut, dikutip dari situs BSSN, Hinsa mengatakan anggaran tersebut sebenarnya baru mencapai 14 persen dari Rencana Strategis pihaknya.

"Walau hanya terpenuhi 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis sebesar Rp 4.528.174.619.000,00 kami tetap mengoptimalkan dukungan anggaran yang disetujui tersebut," aku Hinsa.

Mantan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih itu mengatakan dana itu akan dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 470.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp 217.224.610.000.

  1. Program dukungan manajemen 

Hinsa merinci program dukungan manajemen meliputi operasional pegawai sebesar Rp 248.800.596.000; operasional perkantoran Rp 111.836.179.000,00 seperti listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain;

Belanja non-operasional Rp 46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi.

  2. Keamanan siber 

Hinsa menyampaikan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BSSN tahun 2023 untuk lima kegiatan dialokasikan sebesar Rp 12.296.385.000.

Pertama, pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan pemerintah daerah sebesar Rp 2.236.574.000,00 dengan target output 225 orang untuk pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola tim tanggap insiden siber.

Kedua, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) K/L dan pemerintah daerah Rp 1.067.750.000 dengan output 100 orang SDM tersertifikasi.

Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp.  1.591.051.000,00.

Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp 4.894.770.000,00 output 31 instansi.

Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp 2.506.330.000.

  3. Program Prioritas 

Hinsa juga menyebut "BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000".

Anggaran tersebut, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. Pertama, perumusan regulasi keamanan siber dan sandi Rp12.583.490.000; kedua, penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi Rp128.505.008.000;

Ketiga, peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital Rp17.647.791.000; keempat, pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan sandi Rp46.191.930.000. (can/arh)

  BSSN 'Sudah Pakai Anak-anak Muda dari Luar' 
Nama Bjorka disensor di BreachForums. (Foto: Tangkapan layar twitter @bjorkanesian)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah pakai anak-anak muda dari luar untuk melindungi ruang siber.

"Saya dengar BSSN juga menggunakan anak-anak muda dari luar, saya kira udah benar. Sumber daya manusia BSSN itu harus betul-betul yang bagus," ujar Luhut dalam podcast BSSN, Kamis (29/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan potensi anak muda di Indonesia dalam hal ekosistem digital. Menurutnya, sudah banyak anak muda yang hebat dan menciptakan produk teknologi sendiri.

Ia menceritakan perjalanan bertemu dengan anak muda di Bali pada akhir Agustus lalu. Katanya, anak muda itu diajak duduk bersama dan Luhut menawarkan 'Kalian mau apa? apa yang pemerintah harus lakukan?' tanya dia.

Sebagai informasi hacker di dalam negeri banyak yang sudah malang melintang di kancah nasional. Sebagian dari mereka merupakan anak muda. Seperti pelaku peretasan situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) pada Agustus 2021.

Dua anak remaja bernama ZYY dan Lutfifake membuat situs tersebut menampilkan layar hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih atau biasa dikenal dengan metode peretasan defacing.

Tak hanya situs Setkab, ZYY alias BS dilaporkan juga telah meretas sebanyak 650 website di dalam maupun luar negeri.

Keduanya disangkakan dengan perkara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu ada pula Teguh Aprianto. Ia dikenal sebagai sosok yang kerap membongkar lemahnya situs pemerintahan atau dikenal sebagai white hat (topi putih).

Saat ini Teguh juga aktif memberikan pandangan terhadap kebocoran data dan peretasan yang terjadi di Indonesia.

Beberapa ocehan di Twitter @Secgron pun kerap sampai ke sebagian telinga pejabat pemerintahan karena dianggap vokal perihal keamanan siber. (can/fea)

  ♔ CNN  

Baca Selanjutnya

Indonesia Berkomitmen Dukung Keberlanjutan Pengembangan KF-21 Boramae

Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yang kini diberi nama KF-21 Boramae (Kemhan) ★

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yang kini dilabeli KF-21 Boramae.

"Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program pengembangan bersama pesawat tempur yang bekerja sama dengan Korea Selatan itu," kata Wakil Menteri Pertahanan, M Herindra, saat menghadiri Upacara Perayaan KFX/IFX di Pangkalan Udara Sacheon, Korea Selatan, Rabu.

Menurut dia, keberhasilan uji terbang dari KF-21 Boramae merupakan bentuk nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini, dan merupakan perkembangan yang sudah lama ditunggu.

"Indonesia boleh bersikap optimis bahwa suatu saat kelak KF-21 Boramae akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia," ujar Herindra di hadapan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Lee Jong-sup, dan Menteri DAPA (Defense Acquisition Program Administration) Korea Selatan, Eom Dong Hwan.

  Program kebutuhan pesawat tempur 2025-2040 
KF-21 Boramae [ROKArmed Forces]

Perjalanan program kerja sama ini cukup panjang, yang diawali dengan penandatangan nota minat oleh kedua negara pada 2009. Kemudian dalam prosesnya kerja sama ini juga mengalami renegosiasi hingga akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang lebih solid pada November 2021. Kedua pihak telah merumuskan kembali suatu kesepakatan bersama.

"Pada 2022, program ini sudah pada tahap Engineering Manufacture Development. Ini merupakan tahapan dimana sudah dihasilkan beberapa 'prototipe' pesawat yang siap untuk pengujian terbang," kata Herindra dalam keterangan pers Kementerian Pertahanan itu.

Ia menilai program pengembangan pesawat tempur itu merupakan salah satu program nasional yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia karena bertujuan memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI AU untuk periode 2025-2040.

Terkait proses alih teknologi yang telah disepakati bersama, dia mengharapkan agar dapat berjalan selaras dengan syarat operasional suatu sistem kesenjataan untuk mendukung cita-cita Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan industri pertahanan nasional. Selain itu, program ini juga bermanfaat bagi peningkatan kemampuan sumber daya manusia kedua negara.

Indonesia telah mengirimkan 37 insinyur dan dua personel pilot uji TNI AU yang bersertifikasi internasional untuk mengikuti kegiatan di Korea Selatan sebagai upaya proses alih teknologi.

Indonesia menargetkan mengirim 100 insinyur yang secara rotasi akan mengikuti program di Korea Selatan. Program ini sendiri telah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan 2026.

  ★ antara  

Baca Selanjutnya

Indonesia Optimistis Jet Tempur KF-21 Boramae Kelak Perkuat TNI AU

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat menghadiri upacara perayaan penerbangan perdana KF-21 Boramae di Sacheon Air Base, Korea Selatan, Rabu (28/9/2022).(Kemenhan)★

Indonesia optimistis jet tempur KFX/IFX atau yang kini mempunyai nama resmi KF-21 Boramae suatu saat akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara nasional.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat menghadiri upacara perayaan penerbangan perdana KF-21 Boramae di Sacheon Air Base, Korea Selatan, Rabu (28/9/2022).

Dengan demikian, Indonesia mempunyai harapan bahwa KF-21 Boramae kelak bisa menjadi bagian TNI Angkatan Udara.

“Indonesia boleh bersikap optimis bahwa suatu saat kelak KF-21 Boramae akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia,” ujar Herindra dalam keterangan tertulis, Rabu malam.

Menurut Herindra, keberhasilan penerbangan perdana KF-21 Boramae merupakan bentuk nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini.

“Dan merupakan sebuah progres yang sudah lama ditunggu,” ujar dia.

Dalam kegiatan ini, Herindra bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-Sup dan Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Eom Dong Hwan.

Adapun jet tempur KF-21 Boramae merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.

Kedua negara meneken perjanjian kerja sama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KFX/IFX pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young.

Perjanjian itu meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Dua tahun kemudian, Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) meneken kesepakatan pembagian tugas.

Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi.

Dalam kontrak kerja sama itu, Pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara Pemerintah Indonesia dan KAI masing-masing 20 persen.

  ★ Kompas  

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR RI Apresiasi Proyek Pembangunan Kapal Selam PT PAL

⚓️  Kunjungan anggota Komisi I DPR RI ke PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (27/9/2022). (ANTARA/ HO-PT PAL Indonesia)

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi proyek pembangunan kapal selam yang dilakukan PT PAL Indonesia dengan mitra strategis.

"Prestasi zero defect yang diperoleh PT PAL dalam proses joint section kapal selam KRI Alugoro-405 sangat membanggakan bagi kita semua," kata Abdul Kharis Almasyhari saat kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa.

Dia mengatakan industri pertahanan merupakan industri strategis negara, dengan cita-cita menjadi industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Alih teknologi itu, kata dia, harus dilaksanakan secara terpadu, utuh dan berkesinambungan. Salah satunya diwujudkan melalui kerja sama strategis bersama negara-negara produsen.

Selain itu, dukungan pemerintah baik dari DPR RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN serta TNI AL diharapkan mampu mempercepat kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Dukungan tersebut agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap asing, dan dapat menciptakan ekosistem pertahanan yang stabil serta dapat menjadi roda penggerak ekonomi hingga skala makro," ujarnya.

Dari kunjungan tersebut, lanjut dia, juga menjadi saksi akan semangat baru dengan mengusung perubahan atau transformasi industri maritim 4.0.

"Satu per satu penghargaan kelas dunia didapatkan, dan menyusul pengakuan dunia akan karya anak bangsa atas produk-produk PT PAL. Salut dan selamat untuk PAL atas capaian-capaian yang telah dipaparkan," kata dia.

CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod berterima kasih atas kunjungan rombongan anggota Komisi I DPR RI ke tempatnya.

"Kami berharap ke depan akan semakin aktif berkunjung ke PT PAL agar dapat melihat langsung potensi yang ada di PT PAL sekaligus tantangan sebagai industri pertahanan maritim," kata dia.

Dia memaparkan pada tahun 2015 PT PAL Indonesia mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membangun dan melakukan pemeliharaan serta perawatan Alutsista berteknologi tinggi, yakni kapal selam.

Kepercayaan itu diwujudkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 1,5 triliun yang dialokasikan untuk membangun fasilitas kapal selam pertama di Indonesia.

"Dengan transformasi industri maritim 4.0 ini akan meningkatkan produktifitas. Tentunya dengan hal ini juga memiliki tujuan penting menguatkan mental dan kepercayaan diri bangsa kita, bahwa kita mampu untuk menjadi hebat dan menghasilkan produk Alutsista berkualitas," kata Kaharuddin.

 ⚓️  Antara  

Baca Selanjutnya

Indonesia Dikabarkan Minati Drone Turki

✈ Dikatakan Menlu Turki ✈ Ilustrasi drone tempur Bayraktar TB2 Turki [Asia Times]

Turki mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia telah menyatakan minatnya untuk membeli drone bersenjata dari Baykar, perusahaan pertahanan Turki yang telah memasok senjata ke beberapa negara setelah keberhasilannya di medan perang.

"Banyak negara Asia, terutama Malaysia dan Indonesia, menunjukkan minat besar pada produk industri pertahanan kami. Kesepakatan sedang ditandatangani," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam konferensi pers di Tokyo, Senin (26/9/2022).

"Kami dengan senang hati akan memenuhi kebutuhan Jepang akan drone," tambah menteri itu, sebagaimana dilansir dari Reuters.

Permintaan internasional untuk drone Turki telah melonjak setelah dampak atas konflik di Suriah, Ukraina, dan Libya. Pada 21 September, Reuters melaporkan bahwa Baykar mengirimkan 20 drone bersenjata ke Uni Emirat Arab bulan ini.

Sebelumnya, Baykar juga sempat mengirimkan drone bersenjata ke Ukraina. Drone yang dipasok dari Turki ke Ukraina memiliki keunggulan tersendiri, di mana drone Bayraktar mampu melakukan perjalanan lebih cepat dari Shahed-129 milik Iran.

Kecepatan maksimum Bayraktar adalah sekitar 138 mph, sehingga drone Turki memiliki daya tahan lebih lama, yang berarti mereka dapat melakukan perjalanan untuk waktu yang lebih lama. Baykar mengatakan drone-nya mampu melakukan perjalanan hingga 27 jam, menurut Washington Institute.

Bayraktar TB2 bahkan dilaporkan mampu melakukan perjalanan sedikit lebih tinggi, mencapai ketinggian maksimum sekitar 25.000 kaki. (wia)

  ✈ CNBC  

Baca Selanjutnya

Modernisasi Peralatan Militer di Kemenhan

⚓️ Menkeu Kuncurkan Dana Ilustrasi desain Arrowhead 140 [Babcock]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Senin (26/9/2022) memaparkan kucuran belanja barang dan modal pemerintah selama periode Agustus 2022.

Berdasarkan catatan bendahara negara, Senin (26/9/2022), total belanja barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan pemerintah pada akhir Agustus 2022 mencapai Rp 221,9 triliun.

"Belanja barang yang tidak berhubungan pandemi naik 30,1%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa.

Belanja barang yang dipergunakan memang tidak lagi berfokus pada penanganan pandemi. Belanja barang salah satunya digunakan sebesar Rp 24,1 triliun untuk pemeliharaan alutsista dan pengelolaan barang milik negara (BMN).

"[Belanja] Kemenkeu Rp 31,1 triliun lebih merupakan belanja BPPDKS untuk biodiesel dan beasiswa LPDP. Kemenag belanja barang Rp 13,4 triliun untuk penyaluran biaya operasi sekolah," kata Sri Mulyani.

Adapun realisasi belanja modal sampai akhir Agustus mencapai Rp 87,4 triliun. Dana tersebut salah satunya dipergunakan untuk mempercanggih peralatan militer milik Kementerian Pertahanan.

"Ini untuk membeli peralatan dan mesin di kementerian seperti pertahanan dan kepolisian dan untuk modernisasi peralatan militer di kemenhan," katanya.

"Belanja modal gedung dan bangunan dilakukan Kementerian Perhubungan dan Kemendag dalam bentuk bandara, rusun, dan infrastruktur serta gedung pendidikan dan rumah dinas prajurit TNI dan Polri keseluruhan Rp 10,5 triliun," katanya.

 ⚓️  CNBC  

Baca Selanjutnya

KN Pulau Dana-323 Akan Patroli Bersama Dengan Australia

Lakukan Pengecekan Kapal KN Pulau Dana-323 ♔

Jelang patroli bersama dengan Australia beberapa hari kedepan, KN Pulau Dana-323 yang sedang sandar di Dermaga Multi Purpose Pelabuhan Tenau Kupang melakukan pengecekan keseluruhan kapal, Kupang, Sabtu (24/9/2022).

Komandan KN Pulau Dana-323 Letkol Bakamla Hananto Widhi Nugroho memerintahkan kepada seluruh ABK kapal untuk melakukan pembersihan atau pencucian seluruh badan kapal menggunakan air tawar guna menghilangkan korosi.

Tidak hanya itu, perawatan kapal dengan pengecatan badan kapal secara manual juga dilakukan. Demikian informasi dari Dispen TNI dan Humas Bakamla RI.

(Bakamla)

Terlebih, Letkol Bakamla Hananto Widhi Nugroho juga memperhatikan khusus pada bagian mesin agar dilakukan pembersihan filter mesin, gearbox, trush box, pengecekan oli mesin, stering gear, pengecekan ruang pompa, chiller, freshroom, dan bagian-bagian penting lainnya.

Tampak seluruh ABK dengan sigap mengerjakan bagiannya dan hal ini sangat penting dilakukan guna mendukung kelancaran saat operasi bersama nanti.

  ♔ Industry  

Baca Selanjutnya

Indika Energy dan Foxconn Kerja Sama Produksi Mobil Listrik

Motor listrik E-Scrambler Rp150 juta. PT Indika Energi Tbk. (Indika Energy) melalui anak perusahaannya, PT Mitra Motor Group (MMG), melakukan kerja sama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan mendirikan perusahaan patungan dengan afiliasi Hon Hai Technology Group (Foxconn), Foxteq Singapore Pte. Ltd.(Dok. Indika Energy) ♔

PT Indika Energi Tbk. (Indika Energy) melalui anak perusahaannya, PT Mitra Motor Group (MMG), melakukan kerja sama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan mendirikan perusahaan patungan dengan afiliasi Hon Hai Technology Group (Foxconn), Foxteq Singapore Pte. Ltd.

Perusahaan patungan, PT Foxconn Indika Motor (FIM), akan melakukan bisnis manufaktur untuk kendaraan listrik komersial dan baterai listrik, serta menyediakan layanan konsultasi manajemen.

Purbaja Pantja, Director and Group Chief Investment Officer Indika Energy mengatakan, pihaknya sangat senang dapat bermitra dengan Foxconn sebagai perusahaan global yang mengembangkan kendaraan listrik.

Menurutnya, kolaborasi ini akan memberikan ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia.

Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mendukung Indonesia menjadi salah satu pengembang ekosistem kendaraan listrik dan baterai terkemuka.

“Kolaborasi Indika Energy dan Foxconn ini fokus di kendaraan listrik komersial roda empat,” ujar Purbaja, kepada Kompas.com (23/9/2022).

“Kalau motor kan sudah ada perusahaan terpisah, Ilectra Motor Group dengan Alpha JWC dan Horizons Ventures,” kata dia.

Sementara itu, Head of Battery Strategy Foxconn Troy Wu, mengatakan, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin G20 tahun ini dan ASEAN tahun depan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah menargetkan penetrasi kendaraan listrik sebanyak 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik di Tanah Air pada 2030.

Ilustrasi prototipe EV Foxtron Model E (sedan) dan Model T (bus).

“Usaha patungan ini menggarisbawahi komitmen Foxconn untuk mendukung mitra kami di Indonesia dalam tujuan bersama untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan,” ucap Wu, dalam keterangan resmi (23/9/2022).

Pendirian FIM merupakan kelanjutan dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Januari 2022 oleh Indika Energy, Foxconn, dan mitra lainnya.

Kerjasama ini dilakukan melalui skema Build – Operate – Localize (BOL) di Indonesia. Skema BOL dilakukan dalam tiga tahap, yaitu building, operating dan localizing.

Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam industri kendaraan listrik dan industri pendukungnya, termasuk baterai listrik.

Indika Energy, Foxconn, dan lainnya akan menjajaki kerja sama investasi yang luas untuk ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia.

Dilansir dari Nikkei (23/9/2022), Foxconn menyuntikkan dana 1,75 dolar AS atau setara Rp 26 miliar dan mengambil 40 persen saham, sebagai modal awal kepemilikan FIM.

Artinya, dapat diketahui bahwa MMG memegang saham sekitar 60 persen sisanya, atau setara Rp 41 miliar.

Usaha patungan itu pertama-tama akan fokus pada pengembangan baterai lithium besi fosfat untuk EV dan bekerja pada pembuatan kendaraan komersial seperti bus listrik.

  ♔ Kompas  

Baca Selanjutnya

PLN Kelebihan Pasokan Listrik 7 Gigawatt

Akhir Tahun Ini Kementerian ESDM mengakui PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik 6 hingga 7 gigawatt tahun ini. Karena itu kendaraan dan kompor listrik digenjot. (ANTARA FOTO/Rahmad).♔

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui PT PLN (Persero) akan mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik 6 hingga 7 gigawatt (GW) akhir tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana. Menurutnya, oversupply mencakup seluruh Indonesia.

Namun, mayoritas kelebihan pasokan terjadi di Pulau Jawa.

"6-7 (GW) lah. 6 GW kalau akhir tahun ini. Yang (tahu) persis kan di PLN," kata dia di Gedung DPR, Kamis (22/9).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut oversupply ini merupakan beban. Pasalnya, kontrak listrik PLN sendiri menerapkan skema take or pay.

Dengan kata lain, listrik yang dipakai atau tidak yang diproduksi produsen listrik swasta (IPP), PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Oleh karena itu, untuk menekan oversupply pihaknya melakukan beberapa upaya. Salah satunya, program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik.

Arifin menyebut program kompor listrik ditujukan untuk meningkatkan demand. Jika demand naik, serapan listrik pun bisa meningkat.

"Menyalurkan oversupply, kan kalau oversupply harus bayar take or pay, ini kan beban" kata Arifin.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan PLN akan kelebihan pasokan alias over supply listrik 41 gigawatt pada 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Karena hal itu, Said mengatakan setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta terdapat skema take or pay.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto untuk meminta keterangan lebih detail terkait jumlah oversupply listrik. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons. (mrh/agt)

  ♔ CNN  

Baca Selanjutnya

TNI AL Akan Operasikan Mobil Dinas Listrik Mulai Tahun Depan

Patuhi Instruksi Jokowi Rantis Maung Listrik 4x4 produksi Pindad [screenshoot TVone]

TNI Angkatan Laut akan memulai menerapkan penggunaan mobil dinas listrik mulai tahun 2023.

Rencana penggunaan mobil listrik ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Tahun anggaran ini (2022) kan sudah selesai, sudah berjalan, sudah terencana berjalan. Nanti tahun 2023 akan saya mulai dengan mobil listrik,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono kepada wartawan di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/9/2022) siang.

Sebagai langkah pertama, ia akan mengecek ketersediaan kendaraan listrik. Yudo mengaku, sudah tertarik menggunakan kendaraan listrik sejak lama di lingkungan Mabes AL.

Tepatnya, ketika dirinya berkunjung ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.

“Sebenernya sudah lama waktu saya ke Korea, melihat seperti ini (mobil listrik), oh ini bagus,” terang dia.

“Saya tanya ke yang di Cikarang, saya suruh cek ternyata belum ada mobil seperti itu, sedan yang bagus belum stok katanya. Di G20 itu yang pertama Hyundai yang bagus juga bisa kita,” sambung dia.

Terkait jenis kendaraan listrik yang akan digunakan, Yudo menuturkan nantinya akan disesuaian dengan pangkat perwira.

Yudo juga memastikan, penerapan kendaraan listrik di lingkungan Mabes AL akan dilakukan secara bertahap.

“Nanti secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah, ke depan kalau mobil listrik ini memenuhi jumlah dan bisa terpenuhi kita ganti semuanya gitu,” imbuh dia.

Sebelumnya, Jokowi memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.

Hal itu diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electic Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kenadaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daeah dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan bermotor bakar.

"Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum ketiga Inpres 7/2022.

  ★ Kompas  

Baca Selanjutnya

Korps Marinir Uji Fungsi Rompi Anti Peluru Level IV TA 2022

Merupakan Rompi produksi dalam NegeriRompi produksi dalam Negeri ☆

Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. menghadiri uji fungsi Rompi Anti Peluru level IV Tahun Anggaran 2022. di Lapangan Tembak Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/09/2022).

Rompi anti Peluru ini merupakan Rompi Serbu untuk perorangan yang dapat melindungi bagian tubuh seperti dada, perut, dan punggung dari proyektil peluru dan serpihan bagi orang yang memakainya, dimana Rompi anti Peluru ini merupakan Rompi produksi dalam Negeri. Demikian informasi dari Dispen Kormar.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut (Kadisbekal) yang diwakili oleh Kolonel Laut (S) Nanang Permadi, dalam sambutannya uji coba ini sangat diperlukan sebagai masukan dari calon pengguna nantinya dalam hal ini Kormar, perlu diperhatikan apa-apa saja kekurangan yang ada pada rompi anti peluru ini sebelum benar-benar digunakan oleh para Prajurit Korps Marinir TNI AL dimedan penugasan.

Pada uji coba kali ini, Rompi anti Peluru diuji dari tingkat kenyamanan pada saat di pakai baik itu buat lari, merayap, berguling, tiarap dan berdiri kemudian dilanjutkan uji keamanan dan kelayakan yakni Rompi di tembak dengan senjata Snaiper dengan kaliber 7,62 dengan jarak tembak 25 meter dan dilanjutkan di tembak dengan senjata kaliber 5,56 dengan jarak tembakan 15 meter dimana rompi dalam keadaan basah dan kering.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wadan Pasmar Kolonel Marinir Bambang Wahyuono, S.A.P., Koorsahli Dankormar Kolonel Marinir Nanang Purwoko, Aslog Dankormar Kolonel Marinir Tri Subandiyana, S.H., Aspers Dankormar, Kolonel MarinirArif Handono, S.A.P., Danbrigif 1 Mar, beserta pejabat Pasmar-1 dan Tim dari uji fungsi.

  💂 industry  

Baca Selanjutnya

Prabowo Dapat Anggaran Terbesar di 2023

 Tembus Rp 134 Triliun 
Kemhan [kemhan] ★

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati usulan kenaikan pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam postur sementara RAPBN 2023, menjadi Rp 1.000,77 triliun atau bertambah Rp 7,6 triliun dari usulan awal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan, total belanja K/L di dalam RAPBN 2023 usulan awal sebesar Rp 993,2 triliun, yang direncanakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 273 triliun, belanja barang Rp 337 triliun dan belanja modal Rp 199,1 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 143,6 triliun.

Kendati demikian, kata Isa terdapat penyesuaian belanja pemerintah pusat, sesuai kesepakatan dalam rapat kerja postur sementara. Di mana Belanja K/L menjadi Rp 1.000,77 triliun dan belanja non K/L menjadi Rp 1.245,69 triliun.

"Belanja K/L dinaikkan dari Rp 993,2 triliun menjadi Rp 1.000,77 triliun. Disini tentu ada penempatan ulang dari yang dikategorikan non K/L dari postur sementara. Sebagian ada di belanja K/L dan belanja non K/L menjadi Rp 1.245,69 triliun. Antara lain untuk program pengelolaan utang dan hibah," jelas Isa dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9/2022).

Adapun penambahan anggaran tersebut terutama untuk Polri sebesar Rp 3,3 triliun, Kejaksaan RI Rp 3,2 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 2,4 triliun.

K/L lainnya yakni MPR terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar, DPR sebesar Rp 224 miliar, Kementerian Perindustrian Rp 300 miliar, Kementerian ESDM Rp 404 miliar, Badan Intelijen Negara Rp 500 miliar, Mahkamah Konstitusi Rp 70 miliar dan DPD RI sebesar Rp 73,7 triliun.

Meski anggaran ditambah, namun ada juga anggaran K/L yang direalokasi. Anggaran Kementerian Kesehatan misalnya, dialihkan Rp 3 triliun. Namun, Kemenkeu tidak merinci ke mana anggaran tersebut dialihkan. Anggaran Kementerian Pertanian merealokasi anggaran sebesar Rp 103,5 miliar ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Isa juga menyebut bahwa belanja non K/L ikut terkerek menjadi Rp 1.245,69 triliun atau terjadi penambahan sekira Rp 8,83 triliun triliun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp 1.236,86 triliun.

Secara rinci, belanja non K/L terdiri dari program pengelolaan utang sebesar Rp 441,4 triliun, pengelolaan hibah Rp 10,1 miliar, serta program pengelolaan subsidi sebesar Rp 298,5 triliun; yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 211,9 triliun dan non energi sebesar Rp 86,5 triliun.

Dalam pos belanja non K/L untuk program belanja lainnya diturunkan menjadi Rp 349,4 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 356,9 triliun. Di mana pengelolaan belanja lainnya ini terdiri dari anggaran cadangan pendidikan sebesar Rp 63,5 triliun, cadangan anggaran kesehatan sebesar Rp 7 triliun dan cadangan kompensasi sebesar Rp 127,7 triliun.

Selain itu juga terdapat anggaran program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 156,41 triliun pada 2023 yang akan diperuntukan bagi pensiunan hingga berbagai jaminan para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI, dan Polri, dan lain sebagainya.

Sehingga total belanja pemerintah pusat naik menjadi Rp 2.246,46 triliun, atau bertambah Rp 16,46 triliun dari RAPBN 2023 usulan awal yang sebesar Rp 2.230 triliun.

Dalam dokumen yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, diketahui Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi paling besar dalam APBN 2023 yang sudah disepakati Banggar dan pemerintah, yakni Rp 134,33 triliun atau terjadi penambahan Rp 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah.

Kementerian selanjutnya yang mendapatkan alokasi dana terbesar untuk tahun 2023 adalah Kementerian PUPR dengan nilai Rp 125,22 triliun. Disusul Polri dengan anggaran sebesar Rp 111,1 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 85,5 triliun, dan Kemendikbudristek sebesar Rp 80,22 triliun. (cap/mij)

  ★ CNBC  

Baca Selanjutnya

Proyek "Drone" Elang Hitam Disebut Salah Langkah sejak Awal

✈ Dikembangkan untuk Awasi Kebakaran Hutan ✈ Drone Elang Hitam [BPPT]

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, kekeliruan mendasar dalam proyek pesawat udara nirawak (PUNA) atau drone Elang Hitam buatan dalam negeri akibat tujuan awal yakni untuk penggunaan militer.

Hal itu, kata dia, memaksa BRIN untuk mengalihkan proyek Elang Hitam untuk tujuan sipil.

"Strategi memulai dengan kombatan padahal teknologi kunci belum dikuasai merupakan kesalahan,” kata Laksana kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Menurut Laksana, pengalihan atau reorientasi membuat proyek drone Elang Hitam di masa mendatang tak terkena restriksi atau pembatasan sebagaimana yang terjadi pada versi militer untuk pertahanan dan keamanan.

“Karena akses kita ke teknologi kunci tersebut menjadi sangat terbatas. Karena semua negara membatasi transfer teknologi kunci terkait hankam (pertahanan keamanan),” ujar Laksana.

Dengan pengalihan ke versi sipil, Laksana mengklaim proyek drone Elang Hitam memiliki pangsa yang lebih menjanjikan.

Laksana mengatakan, Elang Hitam ke depan dikembangkan untuk kebutuhan monitoring seperti cuaca hingga kebakaran hutan.

“Versi sipil memiliki pasar yang besar, karena banyak kebutuhan untuk monitoring lahan, pemetaan, cuaca, kebakaran hutan, dan lain-lain,” terang dia.

“Versi sipil pada prinsipnya juga memanfaatkan teknologi kunci yang sama, tetapi spesifikasi dan tuntutannya tidak setinggi versi hankam (pertahanan keamanan),” sambung dia.

Pengalihan versi ini pun memiliki risiko besar yang otomatis akan melucuti kemampuan tempur pada drone Elang Hitam.

Laksana menjelaskan, keputusan pengalihan versi ini diambil setelah adanya evaluasi dan audit mendalam pasca-kegagalan Elang Hitam terbang dalam momen uji coba pada Desember 2021.

“Kami sudah melaporkan dan mendiskusikan hal ini dengan Tim Menko Ekonomi sebagai penanggung jawab PSN (proyek strategis nasional),” ujar Laksana.

Sebagai informasi, proyek Elang Hitam merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo pada 2016.

Bahkan, proyek Elang Hitam yang merupakan tipe PUNA medium altitude long endurance (MALE) tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional dalam sektor teknologi.

Proyek ini digadang-gadang ini untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang semakin kompleks.

Terdapat lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proyek ini, meliputi Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Drone Elang Hitam kali pertama diperkenalkan di PT Dirgantara Indonesia pada 30 Desember 2019.

Dikutip dari Kompas.id, Elang Hitam mempunyai kemampuan terbang medium altitude long endurance (MALE), yakni pada ketinggian menengah mencapai 15.000-30.000 kaki dan mampu terbang selama 24-30 jam.

Pesawat nirawak Elang Hitam mempunyai panjang 8,3 meter dengan rentang sayap 16 meter.

  ✈ Kompas  

Baca Selanjutnya