Menteri ESDM Yakin Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Berjalan 
Pembangunan pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) menjadi program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 5 tahun ke depan. Kementerian ESDM yakin, proyek besar penyediaan listrik tersebut bukan sekadar impian belaka.
"Saya kira kami optimistis program ini akan berjalan," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
Sudirman menyampaikan ini usai menjadi pembicara acara diskusi bertajuk 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita', di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).
Menurut Sudirman, megaproyek tersebut bakal menghadapi tantangan dalam perjalanannya selama jangka waktu lima tahun. Namun, kondisi tersebut bisa dituntaskan, dengan mencari solusi dan memperkuat koordinasi antarkementerian.
"Proyek besar selalu ada hambatan, tapi kita terus waspada dan lihat realitas ke bawah agar kita terus kreatif mencari solusi," kata Sudirman.
Pembangunan pembangkit 35 ribu MW bertujuan menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara lebih merata. Bagaimana progres proyek ini?
"Sudah 19 persen konstruksi, 70 persen proses pengadaan dan sisanya persiapan," ucap Sudirman. (bbn/dnl)Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Butuh Rp 1.100 Triliun
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dalam jangka waktu lima tahun. Investasi megaproyek tersebut membutuhkan biaya lebih dari seribu triliunan rupiah.
"Seluruhnya untuk 35 ribu (MW) plus 7 ribu (MW) ini akan memerlukan investasi Rp 1.100 triliun dalam lima tahun ke depan," ucap Menteri ESDM, Sudirman Said, usai acara diskusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, bertajuk 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Mengawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita', di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).
Sudirman menjelaskan, dana proyek ini bersumber dari negara dan pihak swasta. Sebagian besar biayanya, menurut dia, akan diperoleh dari investor swasta.
"Dari sisi pembangkit, 30 ribu (MW) itu dibangun swasta, sementara 5.000 (MW) dibangun PLN," ujar Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman menuturkan, untuk membangkitkan listrik 35 ribu MW tersebut membutuhkan berbagai jenis sumber energi. Dia memastikan sumber energinya didominasi penggunaan batu bara.
"Sumber energinya 50 persen akan disediakan oleh batu bara, 25 persen gas, 25 persen energi baru terbarukan seperti angin, matahari, air, biomassa dan geothermal," ucap Sudirman.
Pembangunan pembangkit 35.000 MW bertujuan menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara lebih merata. Sudirman optimistis, pemerintah bisa merealisasikan program tersebut. (bbn/dnl)Jurus Menteri ESDM Kebut Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Sejumlah jurus sudah disiapkan Kementerian ESDM untuk segera merealisasikan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam waktu 5 tahun. Megaproyek Rp 1.100 triliun ini, bertujuan menyediakan akses penerangan listrik bagi masyarakat Indonesia secara merata.
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, langkah percepatan yang disiapkan dalam proyek ini menyangkut ragam yang antara lain penyediaan lahan, negosiasi harga, pengurusan izin, kinerja developer dan kontraktor, serta koordinasi lintas sektoral.
"Satu per satu solusi kan kita temukan. Misalnya dalam soal percepatan penunjukkan, kami sudah punya Permen (Peraturan Menteri) yang memungkinkan PLN itu menunjuk langsung pembangun pembangkit tenaga listrik yg punya kapasitas untuk ekspansi," ucap Sudirman, usai diskusi 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita' di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).
Soal negosiasi harga, Sudirman memiliki solusi yaitu menetapkan harga patokan tertinggi untuk IPP (independent power producer) dan excess power, seusai Permen ESDM No.3/2015. "Sehingga memudahkan PLN dalam menunjuk, jadi tak perlu lagi negosiasi lama-lama," katanya.
Untuk urusan finansial, Sudirman tidak punya kekhawatiran, karena minat investor swasta sangat besar. "Tapi memang kita belum menyeleksi. Kriterianya adalah para developer yang bersedia juga membangun kapasitas nasional, baik dari segi SDM maupun teknologi," tutur Sudirman.
Selain itu, proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini bisa cepat berjalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Maka solusinya dibentuklah Tim Nasional Lintas Kementerian.
"Kalau kita makin sering koordinasi dengan antar kementerian, saya kira semua masalah ini bisa kita atasi," ujar Sudirman. (bbn/dnl)
Pembangunan pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) menjadi program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 5 tahun ke depan. Kementerian ESDM yakin, proyek besar penyediaan listrik tersebut bukan sekadar impian belaka."Saya kira kami optimistis program ini akan berjalan," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
Sudirman menyampaikan ini usai menjadi pembicara acara diskusi bertajuk 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita', di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).
Menurut Sudirman, megaproyek tersebut bakal menghadapi tantangan dalam perjalanannya selama jangka waktu lima tahun. Namun, kondisi tersebut bisa dituntaskan, dengan mencari solusi dan memperkuat koordinasi antarkementerian.
"Proyek besar selalu ada hambatan, tapi kita terus waspada dan lihat realitas ke bawah agar kita terus kreatif mencari solusi," kata Sudirman.
Pembangunan pembangkit 35 ribu MW bertujuan menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara lebih merata. Bagaimana progres proyek ini?
"Sudah 19 persen konstruksi, 70 persen proses pengadaan dan sisanya persiapan," ucap Sudirman. (bbn/dnl)Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Butuh Rp 1.100 Triliun
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dalam jangka waktu lima tahun. Investasi megaproyek tersebut membutuhkan biaya lebih dari seribu triliunan rupiah."Seluruhnya untuk 35 ribu (MW) plus 7 ribu (MW) ini akan memerlukan investasi Rp 1.100 triliun dalam lima tahun ke depan," ucap Menteri ESDM, Sudirman Said, usai acara diskusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, bertajuk 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Mengawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita', di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).
Sudirman menjelaskan, dana proyek ini bersumber dari negara dan pihak swasta. Sebagian besar biayanya, menurut dia, akan diperoleh dari investor swasta.
"Dari sisi pembangkit, 30 ribu (MW) itu dibangun swasta, sementara 5.000 (MW) dibangun PLN," ujar Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman menuturkan, untuk membangkitkan listrik 35 ribu MW tersebut membutuhkan berbagai jenis sumber energi. Dia memastikan sumber energinya didominasi penggunaan batu bara.
"Sumber energinya 50 persen akan disediakan oleh batu bara, 25 persen gas, 25 persen energi baru terbarukan seperti angin, matahari, air, biomassa dan geothermal," ucap Sudirman.
Pembangunan pembangkit 35.000 MW bertujuan menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara lebih merata. Sudirman optimistis, pemerintah bisa merealisasikan program tersebut. (bbn/dnl)Jurus Menteri ESDM Kebut Pembangkit Listrik 35.000 MW Jokowi Sejumlah jurus sudah disiapkan Kementerian ESDM untuk segera merealisasikan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam waktu 5 tahun. Megaproyek Rp 1.100 triliun ini, bertujuan menyediakan akses penerangan listrik bagi masyarakat Indonesia secara merata.
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, langkah percepatan yang disiapkan dalam proyek ini menyangkut ragam yang antara lain penyediaan lahan, negosiasi harga, pengurusan izin, kinerja developer dan kontraktor, serta koordinasi lintas sektoral.
"Satu per satu solusi kan kita temukan. Misalnya dalam soal percepatan penunjukkan, kami sudah punya Permen (Peraturan Menteri) yang memungkinkan PLN itu menunjuk langsung pembangun pembangkit tenaga listrik yg punya kapasitas untuk ekspansi," ucap Sudirman, usai diskusi 'Pembangunan Pembangkit 35.000 Megawatt: Menguak Mimpi Menjadi Realita' di Gedung Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (3/8/2015).
Soal negosiasi harga, Sudirman memiliki solusi yaitu menetapkan harga patokan tertinggi untuk IPP (independent power producer) dan excess power, seusai Permen ESDM No.3/2015. "Sehingga memudahkan PLN dalam menunjuk, jadi tak perlu lagi negosiasi lama-lama," katanya.
Untuk urusan finansial, Sudirman tidak punya kekhawatiran, karena minat investor swasta sangat besar. "Tapi memang kita belum menyeleksi. Kriterianya adalah para developer yang bersedia juga membangun kapasitas nasional, baik dari segi SDM maupun teknologi," tutur Sudirman.
Selain itu, proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini bisa cepat berjalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Maka solusinya dibentuklah Tim Nasional Lintas Kementerian.
"Kalau kita makin sering koordinasi dengan antar kementerian, saya kira semua masalah ini bisa kita atasi," ujar Sudirman. (bbn/dnl)
★ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.