Program Modernisasi TNI AL masih berlanjut

Badak Pindad

Program modernisasi alutsista TNI AL terus berlanjut. Modernisasi alutsista ini guna mendukung agenda pemerintahan Jokowi-JK menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

KASAL Laksamana Ade Supandi mengatakan hal itu dalam acara ramah-tamah dengan Jurnalis di Mabes TNI AL Jakarta, Jumat (27/2). Ade mengatakan, dia terus melanjutkan beragam program yang dirintis Laksamana (Purn) Marsetio.

"Kapal selam sudah bisa bersandar di pangkalan KS di Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Perlengkapan pendukung berteknologi tinggi sedang diselesaikan. Pengadaan kapal-kapal baru terus dilanjutkan, seperti kapal hydro oseanografi hingga kapal latih pengganti KRI Dewaruci," kata Ade.

Ade menjelaskan kapal hydro oseanografi buatan perancis akan berlayar ke Indonesia pada April 2015. Kapal itu dijadwalkan tiba di Tanah Air sekitar Juni 2015.

TNI AL juga membangun kembali kapal latih pengganti KRI Dewaruci dengan model yang sama. Kapal bertiang layar tinggi sepanjang 78m tipe Brigantine, lebih panjang 20m dari Dewaruci, dibangun digalangan kapal di Spanyol dan diperkirakan selesai pada 2017.

Sementara KRI Dewaruci akan menjadi museum terapung sebagai penghormatan atas tradisi maritim Indonesia. Kapal-kapal perang lain turut dibangun, seperti KRI Bituni untuk mengangkut MBT Leopard di galangan kapal dalam negeri.

Ade meminta jajaran TNI AL tetap terbuka kepada media masa dan terus membangun kepercayaan publik terhadap profesionalitas mereka. TNI AL siap menegakkan kedaulatan Indonesia di Lautan, termasuk penanganan pencurian ikan oleh kapal asing.

 Ekspansi Pindad 

BUMN produsen kendaraan tempur, persenjataan, dan amunisi yang berbasis di Bandung Jabar, PT Pindad, fokus mengembangkan amunisi kaliber besar. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri dalam teknologi Industri pertahanan hingga menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.

"Amunisi kaliber besar seperti 20mm, 40mm, 76mm, 90mm, dan 105mm dibuat di Turen, Malang Jatim. Sejauh ini amunisi berukuran 105mm sudah disertifikasi Kementrian Pertahanan dan TNI AD," Kata Dirut PT Pindad Silmy Karim saat menerima Menteri perindustrian Saleh Husein dan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Kota Bandung.

Selain melihat beragam amunisi kaliber besar, Silmy juga mengajak Saleh dan Andrinof menijau produksi kendaraan tempur Badak dan Anoa.

Pindad mendapat suntikan modal Rp. 700 miliar dari APBN P 2015, Saleh Husein mengatakan semangat Pindad harus mendapat dukungan semua pihak. Ia mengimbau semua instansi pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri.[Kompas/gesit79]Pindad kembangkan munisi kaliber besar Amunisi Pindad

PT Pindad menggandeng sejumlah mitra strategis dari luar negeri dalam pengembangan munisi kaliber besar (MKB) untuk memenuhi kebutuhan TNI.

"Dalam peningkatan kompetensi munisi kaliber besar, Pindad telah menggandeng mitra strategis dari luar negeri yang sudah memiliki reputasi tinggi dalam produksi munisi kaliber besar," kata Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim di Bandung, Sabtu.

Menurut dia, munisi kaliber besar yang dikembangkan adalah kaliber 20 mm, 40 mm, 76 mm, 90 mm, hingga 105 mm yang dibuat di Turen, Malang.

Untuk produk munisi kaliber besar terbaru yang telah diuji sertifikasi oleh Kementerian Pertahanan dan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yakni peluru meriam kaliber 105 mm.

Pengembangan juga mencakup panser kanon 90 milimeter Badak yang konon baru dua negara di dunia yang mengembangkan munisi ukuran itu.

Program pengembangan munisi besar itu, secara khusus Pindad mendapat kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago dan Menteri Perindustrian Saleh Husin pada Jumat (27/2).

Pemerintah mendukung penuh terhadap pengembangan usaha, teknologi dan kemampuan rancang bangun Pindad untuk menuju ke arah kemandirian industri pertahanan seperti amanah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012.

"Pemerintah konkret dalam mendukung penggunaan produksi dalam negeri khususnya produk alutsista, salah satunya komitmen untuk meningkatkan penyerapan produksi Pindad," kata Silmy.

Selain mengembangkan munisi besar, Pindad memproduksi aneka kendaraan tempur seperti Anoa dan Komodo dengan berbagai varian serta produk senapan dan pistol.

Sementara itu Vice President Amunisi Pindad I Wayan Sutama menyebutkan kesiapan Pindad untuk pengembangan munisi kaliber besar. Produksi munisi dilakukan di pabrik Pindad di Turen, Jawa Timur.

"Pindad sangat siap untuk memproduksi kaliber besar, salah satunya 105mm, 90mm, 76mm M-Gunung dan mortir bom," kata Wayan Sutama.

Menurut dia, ke depan Pindad bisa memenuhi munisi kebutuhan TNI khususnya untuk panser dan tank milik TNI, serta beberapa munisi untuk TNI-AU dan TNI-AL.

"Untuk pengembangan kaliber 90mm yang cukup rumit, Pindad sudah bisa membuatnya. Kaliber itu cukup rumit karena di dalamnya ada siripnya, namun kita bisa memproduksinya," kata Wayan.[Antara]

  ♘ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

Pindad Siap Produksi Mobil Rasa Hummer Lokal

Komodo PINDAD

Direktur PT. Pindad Silmy Karim menyatakan dirinya sering mendapat masukan untuk menjual kendaraan militer produksi pindad bernama Komodo secara umum. Kendaraan roda empat berbadan besar ini berbentuk mirip mobil SUV buatan Amerika yakni Hummer.

Sebenaranya, Komodo dibangun dengan spesifikasi khusus militer. "Jika masukkan itu diterima, kami akan mengurangi beberapa speknya supaya layak dipakai umum dan tidak terlalu mahal," kata Silmy, saat ditemui Tempo di PT. Pindad, Jalan Kiara Condong, Bandung, Jumat, 27 Februari 2015.

Jika diperhitungkan secara kasar, kata Silmy, mobil besar itu dapat dijual dengan harga di atas Rp 1 miliar. Alasannya, hingga saat ini PT. Pindad masih menggunakan mesin buatan Prancis bermerk Renault. Jika sudah mampu membuat mesin sendiri, kata Silmy, Pindad mampu menkomersilkan Komodo dengan harga terjangkau.

Namun Silmy menyatakan dirinya masih mempertimbangkan usulan tersebut. "Karena pada dasarnya, itu bukan tujuan utama Pindad," ujar dia.

Usulan terkait komersialisasi mobil Komodo itu Silmy utarakan di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungan kedua menteri ini ke PT Pindad. Di sana terparkir sejumlah Komodo yang sedang dirakit.

Mendengar penjelasan itu, kedua menteri langsung menghampiri kendaraan itu dan menengok isinya. Mereka pun masuk ke dalam Komodo, dan melihat-lihat interiornya. Meski demikian, mereka tak mengomentari ide komersialisasi Komodo itu. "Kami melihat kemampuan bangsa dalam bidang industri, dan kami bangga," ujar Andrianof.

  ♘ Tempo  

Baca Selanjutnya

Selain Bikin Panser Badak, Pindad Juga Produksi Amunisi Kaliber Besar

Badak

PT Pindad (Persero), BUMN persenjataan, punya salah satu produk andalan yaitu kendaraan tempur berupa panser yang diberi nama Badak. Tidak hanya itu, Pindad juga memproduksi amunisi berkaliber besar.

Demikian dikemukakan Direktur Utama Pindad Silmy Karim di kantornya, Bandung, Jumat (27/2/2015).

"Jadi selain produk panser Badak, kita perlihatkan juga kalau kita punya amunisi kaliber besar. Bahwa di situ, Indonesia mampu memproduksi amunisi kaliber besar ukuran 105 yang sudah disertifikasi," kata Silmy.

Silmy menambahkan, saat ini pihaknya juga akan lebih mendorong proses sertifikasi kaliber ukuran 76, 90, 20, dan 40. "Kita dorong tahun ini bisa jadi bagian dari pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) dalam negeri," ucapnya.

Selain itu, lanjut Silmy, pihaknya juga akan lebih giat produksi untuk semua jenis alutsista baik untuk di darat atau di laut.

"Pasarnya lokal, tapi mitra strategis kita akan mengekspor di regional maupun Timur Tengah. Kami juga perlu dukungan dari pengguna dan Menteri Pertahanan agar mensosialisasikan sehingga timbul kepercayaan diri pengguna untuk menggunakan produk dalam negeri," jelasnya.

Tahun ini, demikian Silmy, Pindad memperoleh 'suntikan' Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 700 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 300 miliar digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, Rp 300 miliar untuk modernisasi, dan Rp 100 miliar untuk kerja sama dengan mitra strategis dari luar negeri.

Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengimbau kepada instansi-instansi pemerintahan dan BUMN agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

"Saya selaku Menteri Perindustrian mengimbau instansi yang ada di Tanah Air, termasuk BUMN, untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri terutama yang sudah dihasilkan oleh bangsa kita. Seperti panser Badak," ujar Saleh.

Panser tersebut, lanjut Saleh, bisa saja dimanfaatkan oleh instansi terkait di dalam negeri. "Nanti kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, termasuk TNI dan Polri. Kalau perlu kita bawa ke sidang kabinet," katanya.(avi/hds)

  ♘ detik  

Baca Selanjutnya

Awalnya di Spanyol, Pesawat CN 295 Nantinya Dibuat di Bandung

CN295 TNI AU

Indonesia dan Spanyol terus mengembangkan kerja sama di bidang pembuatan pesawat. Pesawat taktis canggih CN 295 yang awalnya dibuat di Spanyol, ke depan akan dibuat di Bandung, Jawa Barat.

Pada program awal, pesawat ini dibuat sebanyak 9 unit yaitu 7 unit dibuat di Sevilla (Spanyol) dan 2 unit dibuat di Bandung oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) melalui supervisi dari ahli-ahli Spanyol. Untuk melengkapi skuadron, bakal kembali dibuat 7 unit pesawat jenis ini yang seluruhnya dibuat di Bandung.

‎"Kontrak 7 pesawat belum ditandatangani. Tapi saya diberitahu keputusannya sudah dibuat," kata Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Fransisco Jose; Viquiera Niel, saat berbincang dengan media, Kamis (27/2/2015) malam.

Sejak 1980-an, lanjut Viquiera, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Negeri Matador. Di bidang penerbangan, kedua negara membuat pesawat C-212 atau CN 212, antara Cassa dan Nurtanio (sekarang PT DI).

Kini, pesawat tersebut hanya dibuat di Indonesia, tepatnya di markas PT DI di Bandung. Pengembangan terus dilakukan hingga muncul pesawat-pesawat baru berjenis CN 235 dan yang terbaru adalah CN 295.

Program kerja sama untuk membangun pesawat canggih CN 295 untuk keperluan pertahanan militer ini dim‎ulai sekitar 7 tahun lalu. Disepakati 7 pesawat dibuat di Spanyol, sedangkan 2 pesawat dibuat di Bandung.

‎"Dua pesawat terakhir sudah dirakit di Bandung, 2 dari 9 pesawat. Delapan sudah dikirimkan, sementara 1 lagi akan dikirimkan pada Oktober atau November‎," paparnya.

Program tersebut berlanjut dengan membangun pesawat sebanyak 7 unit lagi. Viquiera menuturkan, dalam beberapa tahun lagi program ini telah selesai dan pesawat sudah bisa melengkapi skuadron (16 unit).

‎"Begitu kontraknya ditandatangani, kita mulai membangunnya dan saya berasumsi beberapa tahun setelah kontrak ditandatangani, program ini akan selesai," katanya.

‎Dia meyakini, pesawat baru ini jauh lebih canggih dari segi fitur, teknologi, hingga spesifikasi dibanding produksi terdahulunya.

"Ini lebih canggih dari 212. Elektronik dan avianiknya. Sekarang pesawat militer punya update setiap 6 bulan sekali seperti halnya komputer. Karena bagian terpentingnya adalah software seperti komputer dan itu yang membuatnya berbeda," jelasnya.(zul/hds)

  ⚓️ detik  

Baca Selanjutnya

Kisah Penyelam Denjaka TNI AL yang disebut 'gila' oleh US Navy

Penyelam TNI AL pada Operasi evakuasi AirAsia QZ8501♆

Pesawat AirAsia QZ-8501 jurusan Surabaya-Singapura jatuh di Selat Karimata pada Minggu (28/12) lalu. Pesawat milik CEO Tony Fernandez menewaskan ratusan penumpang.

Para penyelam TNI AL menunjukkan kerja keras luar biasa dalam evakuasi korban AirAsia. mereka nekat menyelam di tengah cuaca ekstrem.

Oleh sebab itu, Lieutenant Commander US Navy, Greg Adams, menganggap pasukan penyelam elit TNI Angkatan Laut telah melakukan hal yang 'gila'.

Atas keberhasilan tim penyelam tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi memberikan penghargaan kepada prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pesawat tersebut. Apalagi, katanya, banyak sekali aksi tim penyelam yang dilakukan di luar kebiasaan salah satunya bergantian tabung gas di bawah laut.

"Jadi waktu itu ada prajurit tabung gas nol persen, cuma temannya bergantian. Sehingga mereka melakukan di luar kemampuan manusia," kata Ade Supandi di Lapangan Komando Armada RI Kawasan Barat, Jakarta, Selasa (24/2).

Sementara, salah satu penyelam Mayor Marinir Profs Dhegratmen membenarkan aksinya dalam melakukan penyelaman saling berbagai tabung gas oksigen. Pasalnya, tabung gas yang dibawa oleh penyelam melebihi batas waktu.

Berikut wawancara salah satu penyelam dari Denjaka Mayor Marinir Profs Dhegratmen kepada merdeka.com.

Bagaimana perasaan anda mendapatkan penghargaan?

Ini sesuatu yang tidak kita duga ya karena ini perhatian dari sebuah pimpinan terhadap rekan-rekan penyelam yang kemarin ikut tim SAR. Perhatian yang begitu besar dari bapak Kasal dan Panglima itu buat kita surprise sekali.

Di sana bapak berapa hari melakukan evakuasi?

Tanggal 31 Desember 2014 sampai 28 Januari 2015. Jadi satu tahun lah. Hehehe

Kendalanya yang dihadapi saat menyelam apa saja?

Kendala yang dihadapi tentunya cuaca kemarin kita sudah bersama-sama. Lalu tingginya ombak saat penyelaman jarak pandang dan arus diatas. sebenarnya kalau aturan menyelam itu kita tak boleh direkomendasikan. Tapi karena tugas kita hadapi saja.

Sebelumnya sudah mengalami kondisi alam seperti di Selat Karimata?

Sepertinya ini termasuk salah satu perairan yang ekstrem ya, tinggi gelombang dan cuaca yang mendadak tidak terlalu lama dari tenang tiba-tiba ombak tinggi ombak bisa mencapai 3 sampai 6 meter. Di sana Panglima mengalami sendiri begitu beliau turun bagaimana kondisi di atas perahu karet tidak bisa melihat ke depan karena saking tingginya gelombang.

Perubahan cuaca bisa mencapai berapa menit sekali?

Oh kita tidak bisa menjadwalkan karena Yang Mahakuasa yang bisa.

Lalu bagaimana anda menilai tanggapan dari tentara luar kalau penyelam kemarin itu 'gila'?

Kita berani dan juga punya perhitungan. Kita tetap memperhitungkan prosedur dan SOP.

Jadi penyelam sudah berapa lama?

Saya mulai 2003 sampai sekarang, berarti sudah 12 tahun.

Kata Kasal penyelam di bawah laut tabungnya ganti-gantian sesama penyelam?

Ya memang ini masuk prosedur jadi kalau 2 orang ada di kedalaman tertentu apabila satu orang mengalami kehabisan udara wajib melakukan body brifing. Body brifing itu melaksanakan joint optis untuk melaksanakan pernapasan di bawah air sudah prosedur. Kalau salah satu habis misalnya dengan anda gitu memberikan perhatian habis maka bergantian dan ada waktu melaksanakan pernapasan di bawah tapi dia setelah itu harus naik.

Waktu menyelam operasi pesawar AirAsia QZ-8501 ada kejadian yang unik tidak? Serta ada tidak kejadian aneh?

Kalau saya pakai logika jadi tidak terlalu. Cuma logikanya itu saja kondisi arus kondisi gelombang termasuk kondisi matahari pada saat petang. Yang saya alami itu saat pengangkatan badan pesawat cuaca bagus, begitu naik sempat terputus tali. Habis itu gelap sekali di bawah. Nggak tahu itu fenomena apa.

Bagaimana anda menilai kondisi di bawah laut Selat Karimata?

Kemarin sebagian ada yang berlumpur dan pasir.

Artinya kondisi dibawah laut keruh?

Air keruh kalau arus di bawah kuat. Kalau arus di bawah nol koma lima cenderung visibilty bisa melihat jarak jauh. Tapi jika di atas 2 knot atau lebih arus akan membawa partikel-partikel air dan lumpur yang di bawah akan terangkat. Itu yang membuat jarak pandang di bawah keruh.

Kondisi jenazah disana saat itu bagaimana? Apakah kondisi jenazah sudah rusak?

Kemarin kalau yang kita alami ada beberapa. Ya kita kan harus hati-hati saat menemukan jenazah banyak yang di atas atap pesawat. Apalagi ada yang sudah lepas dari sabuk pengaman. Jadi di atap body pesawat kita ambil bajunya kalau ambil tubuhnya langsung bisa rawan. Kondisi ada yang sebagian masih utuh karena benturan mungkin sudah patah tulang entah kaki atau tangan, sehingga diambil kondisi tidak utuh.

Waktu mengangkat jenazah takut?

Kita sebulan sekali juga melaksanakan seperti itu. Baik mengambil jenazah di kapal karam atau pesawat.

Tim penyelam kalau turun bisa berapa lama?

Kemarin kita menggunakan prosedur no decompression. No decompression itu artinya tidak melakukan decompression ya disini. Kita mempunyai timing maksimal 20 menit di bawah permukaan air. Jadi proses dia turun sampai naik itu total itu 20 menit.

Tapi ada pekerjaan yang melebihi batas waktu saya di atas 30 menit pada saat menemukan ekor dan badan pesawat 26 menit. Sehingga 2 penyelam masing-masing membawa cadangan 2 tabung itu yang kita laksanakan. No deco itu kita harus berhenti dalam keadaan tertentu dalam hal ini 5-7 meter untuk melaksanakan no decompression dulu disitu 3-5 menit setelah itu baru kita naik.

Apa bahaya decompression itu?

Kalau bahayanya keracunan nitrogen. Kalau nitrogen banyak di udara akan keracunan dan itu akan membuat kelumpuhan. Makanya ada prosedur setelah penyelamanan melaksanakan harus masuk chamber portable.

Kalau keluarga sudah biasa ditinggal tugas luar?

Sama seperti sampeyan. (wartawan merdeka.com juga melakukan liputan evakuasi lebih dari seminggu)

Kemarin tidak cuti tahun baru ya?

Saya nggak tahu kalau sudah tahun baru itu sudah lewat. Saya begitu dapat sinyal cek hp selamat tahun baru. Oh iya sudah tahun baru.

Menurut anda alat selam TNI AL sudah memadahi?

Kalau saya bilang sudah memadahi secara klasifikasi. Kita juga kemarin kendalanya di peralatan sebenarnya yang harus kita ada kuba open kita pakai setiap hari. Kemudian Kirby Morgan Band (KMB) kedalaman tertentu bisa sampai 100 meter kemarin kita bawa tapi tidak kita gunakan. Kirby Morgan Band bisa melakukan penyelaman selama 2 jam. Kirby Morgan Band bentuknya kayak astronot.

Dibanding alat tentara luar, ketinggalan tidak punya kita?

Kita sebenarnya selalu mengikuti teknologi peralatan penyelaman, cuma kadang-kadang kita punya sesuai kebutuhan kan tidak terlalu misalnya harusnya dipunyai 100 orang kita punya alat untuk 50 orang atau 10 orang.

  ♆ Merdeka  

Baca Selanjutnya

Bantuan Tsunami Australia Tidak Semuanya Sampai ke Aceh

Manajer dana internasional Bank Dunia untuk bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Joe Leitman, mengatakan dana bantuan yang dijanjikan Australia tidak sampai ke Aceh. Bencana tsunami di Aceh★

Pada wawancara radio yang dikutip laman ABC, 20 Agustus 2005 lalu, Leitman ketika itu mengatakan kontribusi pemerintah Australia hanya seperdelapan dari $ 1 miliar atau Rp 12,8 triliun yang dijanjikan.

Pada Januari 2005, setelah terjadinya bencana tsunami pada 26 Desember 2004, pemerintah Australia mengumumkan keinginan memberi donasi, di bawah apa yang mereka sebut kemitraan Australia-Indonesia. Dana itu akan digunakan untuk membangun rumah-rumah bagi para korban bencana.

"Akan baik untuk melihat kontribusi Australia, dan mungkin bertanya kemana (dana) itu sampai," kata Leitman.

Leitman bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dana sebesar $ 4 miliar yang didonasikan negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda dan Norwegia.

"Kesan awal publik adalah, oh itu satu miliar dolar untuk Aceh. Tapi, jika Anda membedah itu, setengahnya adalah pinjaman lunak yang dapat diambil atau tidak diambil kembali oleh pemerintah Australia," kata Leitman.

Sementara sisanya diberikan dalam bentuk hibah. "Kurang dari seperempat (dari hibah) yang akan sampai ke Aceh, sisanya akan digunakan untuk mengejar kepentingan strategis pemerintah Indonesia dan Australia di seluruh Indonesia," tambahnya.

Sehingga jumlah sesungguhnya yang dapat sampai ke Aceh, paling hanya seperdelapan. Komentar Leitman itu telah membuat organisasi Aidwatch mendesak pemerintah Australia untuk transparan.

Tim O`Connor dari Aidwatch, mengatakan pemerintah Australia tidak pernah transparan, tentang berapa sebenarnya dana yang dialokasikan untuk bantuan tsunami di Aceh dan Sumatera Barat. Dana tsunami Australia digunakan di luar Aceh.

"Proyek-proyek pemerintahan, beasiswa, tanggap bencana, mungkin dibutuhkan. Kami tidak memperdebatkan itu," kata O`Connor.

"Tapi, itu bukan dana tsunami dan itu semua semestinya tidak didanai, dari apa yang dikira publik Australia untuk bantuan bencana tsunami," ujar O`Connor.

  ★ Vivanews  

Baca Selanjutnya

Abbott klaim Jokowi pertimbangkan posisi Indonesia

Perdana Menteri Australia Tony Abbott meyakini Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan posisi Indonesia mengenai hukuman mati terhadap dua warga Australia.Aksi Koin untuk Australia merespon pernyataan Abbott yang mengkaitkan hukuman mati dengan bantuan tsunami.

Hal disampaikan kepada wartawan, Kamis (26/02), setelah keduanya terlibat pembicaraan melalui telepon, seperti diberitakan kantor berita AFP.

Abbott, yang menyebut Jokowi sebagai temannya, mengatakan bahwa pemimpin Indonesia itu sangat memahami posisi Australia.

"Dan saya pikir dia tengah mempertimbangkan posisi Indonesia dengan hati-hati," ujar Abbott.

Percakapan dengan Presiden Jokowi, lanjut Abbott, merupakan sebuah sinyal positif. "Fakta bahwa presiden Indonesia dan perdana menteri Australia bisa berbincang secara blak-blakan mengenai isu ini ialah tanda kekuatan hubungan dan tanda dalamnya persahabatan antara Australia dan Indonesia."

Ketika ditanya tentang nasib Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dua terpidana mati asal Australia yang kini menunggu dieksekusi, Abbott tidak ingin mengungkapkan percakapan dengan Jokowi secara rinci.

"Saya tidak ingin meningkatkan harapan yang mungkin akan pupus," kata dia. "Saya ingin memastikan bahwa sepanjang untuk kemanusiaan, saya berbicara untuk warga Australia dan untuk nilai-nilai Australia, tetapi saya juga harus menghormati dan mempertahankan hubungan Australia dengan negara lain."

Presiden Jokowi telah menolak grasi yang diajukan 11 terpidana mati, termasuk Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun.

Penolakan tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik di tengah upaya Australia agar Sukumaran dan Chan mendapat pengampunan.

Sebelumnya, Abbott mengungkapkan kemarahannya terhadap Indonesia dengan mengaitkan permohonan pengampunan hukuman mati dengan bantuan Australia untuk korban tsunami Aceh 2004 lalu.

Indonesia kemudian memperingatkan pernyataan Abbott bukan termasuk bagian dari bahasa diplomasi.
 Tidak akan dibatalkan 

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pada Rabu (25/02) pelaksanaan eksekusi, yang akan dilakukan oleh pasukan tembak, tidak akan ditunda atau dibatalkan karena masalah tekanan diplomatik. Tetapi dia menolak untuk menyebutkan waktu pelaksanaan eksekusi.

Presiden Jokowi mendapatkan telepon dari pemerintah Brasil, Prancis dan Belanda pada pekan ini - yang warga negaranya terancam hukuman mati di Indonesia.

Dia memperingatkan bahwa negara-negara ini agar tidak mencampuri kedaulatan Indonesia.

Eksekusi mati di Indonesia kembali dijalankan setelah sempat vakum lima tahun dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

  ★ BBC  

Baca Selanjutnya

4 Kapal Pencuri Ikan dari Filipina di Laut Sulawesi akan Ditenggelamkan

Ilustrasi☆

Personel TNI AL berhasil menangkap 4 kapal pencuri ikan dari Filipina. Kapal-kapal yang ditangkap di sekitar Laut Sulawesi itu akan ditenggelamkan jika sudah mendapat vonis dari pengadilan.

"Sedang diproses sekarang ini administrasinya. Mungkin kita akan tenggelamkan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nunggu prosesnya selesai, apakah dari pengadilan sudah (ada keputusan) bisa ditenggelamkan," ujar Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir saat berbincang, Rabu (25/2/2015) malam.

Saat ini 4 kapal yang berjenis kecil itu sudah berada di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tarakan, Kalimantan Utara, termasuk dengan para ABK nya. Kapal-kapal pencuri ikan ini ditangkap oleh KRI Slamet Riyadi yang sedang beroperasi pada Minggu (22/2) lalu.

"KRI Slamet Riyadi lagi patroli di daerah sana. Ditangkapnya di 295 mil sebelah timur Tarakan. Sudah hampir di utaranya Gorontalo itu," kata Manahan.

Keempat kapal berjenis kecil sekitar 16-20 GT (gross ton) dan berbendera Filipina. Kapal-kapal itu adalah Van Boat (VB) Vien 09, VB Saint Thomas, VB Saint Jose, dan VB Santa Cruz. Masing-masing kapal membawa 2 ABK dan saat ditangkap membawa muatan ikan hasil curian.

Para ABK sendiri belum diserahkan ke pihak imigrasi karena masih menunggu proses hukum mereka. "Biasanya di kapal itu ada 1 ABK atau 1 nahkoda yang bertanggung jawab, nanti dicari siapa nahkodanya. Nanti dihukum sesuai UU, diadili seperti biasa para pelanggar. Sekarang mereka di Lanal Tarakan. Nanti akhirnya dikirim ke imigrasi," terang Manahan.

Menurut Perwira Tinggi TNI AL Bintang 1 itu, para kapal-kapal pencuri ikan dari negara asing banyak yang nekat mengambil ikan di perairan Indonesia karena kaya akan ikan. Mereka bahkan rela mengambil resiko tertangkap dan kapalnya ditenggelamkan.

"Laut kita ini laut yang kaya, karena air lautnya lebih hangat, kita juga masih banyak pulau karang di mana mangrove juga lebih banyak di Indonesia. Bayangkan, mereka aja dari Filipina sampai berani jauh-jauh berlayar ke Indonesia," tutup Manahan.

  ✈ detik  

Baca Selanjutnya

Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow

65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara Dari kiri ke kanan: kosmonot legendaris Uni Soviet Yuri Gagarin, Nikita Khruchev, Presiden RI Soekarno, dan Leonid Brezhnev di Kremlin, Moskow, Juni 1961. [RIA Novosti]

Sejak resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950, barulah enam tahun kemudian Presiden RI Soekarno menginjakkan kaki di Uni Soviet. Sejak kunjungan itulah, hubungan persahabatan antara kedua negara terus berkembang. Namun, itu tak berarti bahwa hubungan antara kedua negara tidak pernah mengalami kemunduran.

 Awal Terbukanya Pintu Hubungan Diplomatik 

Nama ”Indonesia” sudah dikenal di Uni Soviet lama sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku karangan Aleksander Guber yang ditulis pada 1933, nama “Indonesia” sudah tercantum. Saat itu, Indonesia sebenarnya masih disebut Hindia Belanda, namun Uni Soviet memilih menyebut negara ini sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh para pejuang Indonesia.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer.

Di tengah tekanan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, sejarah mencatat Uni Soviet, Ukraina, Belarus, dan sekutu-sekutu Uni Soviet di PBB secara konsisten mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia.

Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, perwakilan Indonesia dan Uni Soviet pernah menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko. Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda.

Pada 24 Desember 1949, Uni Soviet menerima informasi resmi mengenai kesepakatan hubungan Belanda dan Indonesia. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky langsung mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Hatta yang berbunyi, “Atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat memberitahukan kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia.”

Telegram tersebut kemudian dibalas oleh Hatta pada 3 Februari 1950 untuk mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan dari Uni Soviet dan siap membina hubungan dipolomatik dengan pihak Soviet. Tanggal telegram yang dikirim oleh Hatta itu kemudian dikenang sebagai tanggal bermulanya hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet.

 Sempat Ditolak AS 

Pada akhir 1950-an, Indonesia hendak memodernisasi angkatan bersenjatanya. Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia hanya memiliki sisa persenjataan dari Perang Dunia II. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kekuatan persenjataan Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa proposal agar mendapat bantuan untuk mereformasi angkatan bersenjata Indonesia. Namun, AS menolak proposal tersebut dengan alasan Indonesia masih memiliki konflik yang belum terselesaikan dengan Belanda, yakni terkait masalah Irian Barat. AS menolak memberi bantuan persenjataan bagi Indonesia karena khawatir senjata tersebut akan digunakan untuk berperang melawan sekutu AS di NATO, yaitu Belanda.

Ditolak AS, Indonesia kemudian berpaling ke Uni Soviet. Ternyata, Indonesia tidak hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi dengan dukungan Uni Soviet, Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan pengetahuannya di bidang militer.

Uni Soviet memasok banyak peralatan militer pada Indonesia, mulai dari tank, kapal perang, dan berbagai jenis pesawat tempur. Tentu saja semua itu tidak gratis. Pemberian tersebut merupakan bagian dari kredit sebesar satu miliar dolar AS. Namun, Indonesia telah membayar lunas semuanya pinjaman tersebut pada pertengahan 1990-an.

Selain memasok peralatan militer, Uni Soviet juga memberikan pelatihan teknis untuk para tentara Indonesia di akademi militer di Moskow, Saint Petersburg, Sevastopol, dan Vladivostok. Rusia juga mengirim seribu instruktur ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Madiun untuk melatih tentara Indonesia. Rusia sadar bahwa sebagai negara baru, militer Indonesia memiliki pengalaman yang sangat terbatas, terutama terkait pengalaman teknis. Belanda tidak mewariskan budaya yang berkaitan kemampuan teknis pada rakyat Indonesia. Padahal, perlu beberapa generasi agar Indonesia dapat benar-benar menguasai hal tersebut. Presiden Soekarno kembali mengunjungi Uni Soviet pada 12 April 1961. [arsip Igor L. Kashmadze]

 Kunjungan Soekarno ke Uni Soviet 

Pada 1956, Indonesia dan Soviet memulai kerja sama bilateral di bidang perdagangan. Presiden RI Soekarno mengunjungi Uni Soviet untuk pertama kalinya. Sejak itu, hubungan kedua negara terus berkembang.

Awalnya, perbedaan ideologi politik dan sistem ekonomi kedua negara sempat membuat hubungan kedua negara tidak berjalan mulus. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk memperkuat hubungan bilateral mereka.

Ketika itu, ketegangan terasa di seluruh belahan dunia akibat pertentangan ideologi antara Blok Barat dan Timur. Selain itu, revolusi sosialis tengah terjadi di beberapa negara, dan berdampak sangat luas.

Pemerintah Uni Soviet paham bahwa mereka tidak dapat memaksakan kehendak dalam hal ideologi negara atau mengklaim posisi dominan terhadap Indonesia. Baik Indonesia maupun Uni Soviet saling menyadari bahwa kedua negara dapat fokus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, tanpa mempermasalahkan ideologi politik.

Pada 12 April 1961, Soekarno kembali berkunjung ke Soviet. Meski kunjungan Soekarno ke Uni Soviet kala itu merupakan kunjungan yang bersifat simbolis, beberapa pakar berpendapat pemerintah Uni Soviet kala itu telah berharap Indonesia dapat menjadi sekutu, baik secara militer maupun ideologi. Kunjungan pada tahun 1961 tersebut semakin mengukuhkan kemesraan hubungan Uni Soviet dengan Indonesia.

 Pasang-Surut Hubungan Dua Sahabat 

Beberapa dekade setelah 1950-an, hubungan Indonesia dan Uni Soviet berkembang secara signifikan. Namun, bukan berarti hubungan baik kedua negara hanya terkait hubungan militer semata. Uni Soviet juga banyak bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun infrastruktur sipil, seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, stadion, dan reaktor nuklir percobaan di Serpong.

Sayangnya, kondisi dalam dan luar negeri Indonesia tidak mendukung kelancaran proyek-proyek ini. Beberapa proyek terpaksa ditinggalkan karena ketiadaan dana. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan kedua negara sempat mengalami kemunduran.

Namun, gejolak politik yang sempat terjadi pada masa itu bukan berarti hubungan kedua negara tidak terjaga. Kedua negara sadar akan perbedaan ideologinya, namun tetap menjaga hubungan dalam batas-batas yang wajar.

Kini, 65 tahun telah berlalu sejak Hatta mengirimkan telegram ke Uni Soviet yang menandai dibukanya pintu kerja sama antara kedua negara. Hari ini semakin banyak warga negara Indonesia yang belajar di universitas-universitas di Rusia, begitu pula sebaliknya. Hubungan baik yang telah terbina ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian Rusia.

Di masa depan, sangatlah penting bagi Indonesia untuk mencari format baru dalam hubungan internasional. Dalam kaitannya dengan kerja sama Rusia-Indonesia, hubungan kedua negara harus berkembang ke level yang lebih tinggi, tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah, tetapi juga pada tataran hubungan masyarakat sipil.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

  ♞ RBTH  

Baca Selanjutnya

Mobil Listrik PLN

Kepala Divisi Umum PT PLN (Persero) Danni Irawan (kiri) bersama Kepala Pusdiklat PLN Okto Rinaldi (kanan) mencoba mengendarai mobil listrik di sela-sela peluncuran mobil listrik PLN di Museum Listrik dan Energi Baru PLN, TMII, Jakarta Timur, Selasa (24/2).

Mobil listrik dari PLN yang bernama Evina ini merupakan produksi dalam negeri pada tahun 2013 dengan menggunakan sistem transmisi otomatis (matic) dengan jarak tempuh 165 km untuk sekali mengisi baterai (charging).(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Kepala Divisi Umum PT PLN (Persero) Danni Irawan (kiri) didampingi Kepala Pusdiklat PLN Okto Rinaldi (kanan) melakukan simulasi isi ulang batrei di sela-sela peluncuran mobil listrik PLN di Museum Listrik dan Energi Baru PLN, TMII, Jakarta Timur, Selasa (24/2).(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

  ★ Antara  

Baca Selanjutnya

DPR Dorong Penghentian Pembelian Alutsista dari Brasil

MLRS Astros TNI AD

Tindakan Brasil yang menolak menerima surat kepercayaan Duta Besar Indonesia Toto Riyanto masih jadi bola panas. Terlebih setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berniat mengevaluasi kerja sama kedua negara dalam hal pengadaan alutsista.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mendukung rencana tersebut. Bahkan, pihaknya sudah sempat menyampaikan wacana itu kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

"Ya bisa, bisa banget (menghentikan kerja sama Alutsista). Apalagi JK juga sudah setuju dengan semangat itu. Pada saat kami raker dengan Menhan dan Panglima. Saya bilang, kalau Brasil masih begitu, sebaiknya kita evaluasi, dan Panglima setuju," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Sebagai ganti, kata dia, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara seperti Ukraina, Belarusia, Rusia, Polandia bahkan Tiongkok.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengatakan Brasil seharusnya khawatir. Selain posisi yang strategis, Indonesia juga tidak bergantung hanya pada satu negara dalam kerja sama pengadaan Alutsista.

"Kita kan strategis, kita bebas, tidak bergantung pada suatu negara dan mereka tentu melihat itu," simpulnya.

 Pemerintah Kaji Ulang Kontrak Pembelian Alustsista dari Brasil  Super Tucano TNI AU

Tindakan pemerintah Brasil yang tiba-tiba menunda pemberian mandat kepada Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto disikapi serius oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pemerintah mempertimbangkan mengurangi impor dari Brasil dan mengkaji ulang pembelian alutsista dari negara tersebut.

"Kalau memang begitu ya sudah, kita menurunkan sikap politik, ya kita juga harus lakukan sikap politik dan sikap ekonomi juga tentunya. Bisa mengurangi impor, termasuk alutsista dari Brasil," ujar JK di kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2015).

"Apakah Indonesia akan membatalkan rencana pembelian pesawat dari Brasil?" tanya wartawan.

"Masih dipertimbangkan. Kita periksa dulu macam apa komitmennya kontraknya, kita periksa dulu," jawab JK.

Menurut JK, jika Indonesia batal membeli pesawat dari Brasil, masih punya banyak alternatif negara lain untuk membeli alutsista jenis yang sama.

"Banyak negara yang bisa suplai seperti itu. Amerika, Korea, Jepang, apapun Eropa banyak," terangnya.(fiq/bar)

  ♞ Okezone  | detik  

Baca Selanjutnya

Mengenal hukuman mati di Asia Tenggara

Ilustrasi - Eksekusi hukuman mati dengan jarum suntik (BBC)★

Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia menjadi sorotan dunia karena mengeksekusi mati enam pengedar narkoba asal negara lain.

Apakah hanya Indonesia yang menerapkan hukuman keras ini?

Ternyata hukuman mati masih berlaku di delapan negara di kawasan Asia Tenggara.

Mengutip laman Death Penalty Worldwide, Minggu, delapan negara yang masih menganut hukuman mati itu adalah: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand.

Hukuman terberat ini diberikan kepada para pelanggar hukum dengan kasus yang beragam, di antaranya pembunuhan dan perdagangan narkoba.

Menurut laman "The Intepreter" yang dikutip pada Minggu menyebutkan, pengedar narkoba asal Melbourne bernama Van Tuong Nguyen dieksekusi mati di Singapura pada 2005.

Dua warga negara Singapura juga dieksekusi mati atas perdagangan heroin murni pada Juli 2014.

Di Vietnam, pengadilan tertinggi negara ini pada tahun lalu menjatuhkan hukuman mati bagi 29 orang pengedar narkoba.

Malaysia mencatatkan 900 orang yang saat ini telah berstatus terpidana mati.

Begitu juga dengan Indonesia, terdapat 133 orang terpidana mati pada 2012, yang 71 di antaranya terlibat kasus peredaran narkoba.

Sejak 1980-an, tidak ada eksekusi mati yang terjadi di negara Myanmar dan Laos.

Eksekusi di Laos terakhir dilakukan tahun 1989, dan saat ini tercatat ada 89 orang narapidana mati.

Di Myanmar, ada 235 orang yang dijatuhi hukuman mati, tapi pemerintah setempat tidak melakukan eksekusi sejak dekade 1980-an.

Di Thailand, terdapat 112 orang terpidana hukuman mati. Dan eksekusi mati terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2009.

Dalam basis data Hukuman Mati Seluruh Dunia milik Cornell University, negara-negara yang bertahun-tahun tidak mengeksekusi hukuman mati disebut dengan "abolitionist de facto", sementara yang masih melakukan eksekusi disebut dengan "retentionist".

Di Brunei Darussalam, eksekusi mati dilakukan terakhir kali tahun 1957. Namun dengan diberlakukannya kembali hukum hudud mulai tahun lalu, eksekusi mati bisa kembali terjadi di negeri kesultanan tersebut.

Filipina, Timor Leste, dan Kamboja sepenuhnya juga telah menghapuskan hukuman mati.

Kawasan Asia Tenggara memiliki sejarah dan masalah panjang dengan narkotika. Geng narkoba dan keuntungan besar yang mereka raih, mengancam keamanan dan perkembangan internal kawasan.

Dengan latar belakang inilah negara-negara ASEAN berambisi menciptakan kawasan bebas narkoba pada 2015. Menurut data dari UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), hampir semua heroin yang diproduksi di Asia Tenggara dikonsumsi di Asia Timur dan Pasifik.

Pada 2011, kawasan ini mengkonsumsi 65 ton heroin murni dengan volume penjualan ritel senilai lebih dari 16,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 207 triliun (1 dolar = Rp 12.700).

Perdagangan narkotika mungkin akan semakin mudah saat Komunitas ASEAN (MEA) memperkenalkan perdagangan di seluruh kawasan. Hal ini sendiri bisa mendorong penerapan hukuman mati yang lebih ketat.

Bagi penegak hukum, perdagangan narkoba terkadang memiliki sisi lain. Suap dari para wisatawan yang tertangkap mengkonsumsi narkoba menjadi bisnis yang besar.

Para polisi yang memperoleh gaji yang tidak terlalu besar, suap dapat menjadi pemasukan tambahan, yang bisa berlipat ganda dari gaji perbulan yang mereka terima, demikian dikutip laman The Interpreter.

  ★ Antara  

Baca Selanjutnya

Lapan Jajaki Bangun Observatorium Angkasa di Kupang

Pengamatan hilal di Observatorium Bosscha, Bandung, Jawa Barat, 27 Juni 2014. TEMPO/Prima Mulia★

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Institut Teknologi Bandung mengusulkan pembangunan sebuah observatorium baru di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Wahana pengamatan benda langit itu direncanakan terwujud pada 2018 atau 2019. "Taksiran biayanya Rp 300 miliar," kata Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, Sabtu, 21 Desember 2015.

Observatorium baru, kata Djamaluddin, diperlukan karena kondisi Observatorium Bosscha di Lembang, Bandung, sudah terganggu polusi cahaya. Observatorium Bosscha nantinya masih dipakai sebagai sarana pendidikan astronomi. "Saat ini pada tahap uji kelayakan lokasi," kata Djamaluddin.

Alasan utama Lapan memilih Kupang adalah daerahnya tergolong paling kering di Indonesia. Dengan begitu, potensi kecerahan langitnya lebih besar dibanding di Bandung.

"Pengamatan dari Kupang meliputi langit selatan dan langit utara," ujarnya.

Area Observatorium Kupang direncanakan lebih besar daripada Observatorium Bosscha. Fasilitas yang diinginkan pun lebih lengkap dan berjaringan internasional. "Soal ukuran lensa teropong dan peralatan lain belum ditentukan."

Kondisi polusi cahaya di Bandung sejak lama mengganggu pengamatan astronom di Observatorium Bosscha. Observatorium, ITB, dan lembaga pendukung sudah meminta pemerintah daerah mewajibkan pemakaian tudung pada lampu jalan agar cahayanya tidak ke atas.

Namun, belakangan, Bandung semakin bergelimang cahaya ketika malam.

  ★ Tempo  

Baca Selanjutnya

Brasil Tolak Dubes RI

Pemerintah Indonesia Tarik Pulang Duta Besarnya di Brasil Pemerintah Indonesia protes keras atas tindakan pemerintah Brasil yang tiba-tiba menunda pemberian mandat kepada Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tak terima dengan tindakan pemerintah Brasil, pemerintah menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil.

"Kemlu sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil, terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahan credentials Duta Besar designate RI untuk Brasillia, Bapak Toto Riyanto, setelah diundang secara resmi untuk menyampaikan credentials pada upacara di Istana Presiden Brasil pada pukul 9.00 pagi (waktu Brasillia) tanggal 20 Februari 2015," kata pihak Kemenlu melalui rilis yang diterima, Sabtu (21/2/2015).

Dubes Toto Riyanto sebenarnya saat itu sudah berada di Istana Presiden Brasil untuk menerima mandat seperti undangan yang telah dilayangkan pihak pemerintah Brasil. Namun, tanpa diduga, pemerintah Brasil secara sepihak membatalkan tanpa alasan yang jelas.

"Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia," jelas pihak Kemenlu.

Tak terima dengan sikap sepihak pemerintah Brasil, Indonesia menarik pulang Dubesnya. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan nota protes atas tindakan pemerintah Brasil yang melanggar etika berhubungan antar pemerintahan.

"Kemlu telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, pukul 22.00 WIB untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes," ungkap Kemenlu.

"Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI designate untuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil," tegasnya.

Pemerintah menduga, tindakan sepihak pemerintah Brasil masih ada hubungannya dengan eksekusi mati seorang warga Brasil terpidana kasus Narkotika beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, saat Indonesia memutuskan untuk mengeksekusi mati warga negara Brasil terpidana kasus narkotika, Marco Archer Cardoso Moreira (53) pemerintah Brasil memprotes keras bahkan langsung memanggil pulang Dubesnya.

"Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba," ujar pihak Kemenlu.(kha/kha)Perlakuan Brasil Tak Terpuji, Penarikan Dubes Indonesia Dinilai Tepat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto terkait dengan sikap tak terpuji pemerintah Brasil yang tiba-tiba membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential). Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana keputusan yang diambil Kemenlu sangat tepat.

"Presiden Brasil ketika akan menerima surat kepercayaan (credential) dari sejumlah Dubes negara sahabatnya, termasuk Indonesia, tiba-tiba meminta Dubes Toto Riyanto untuk tidak turut dalam rombongan tersebut. Padahal Dubes Toto secara resmi jauh-jauh hari telah mendapat undangan dan telah berada di Istana. Pemberitahuan dari pihak Kemlu Brasil dilakukan tanpa memberi alasan," urai Hikmahanto memulai penjelasannya, Sabtu (21/2/2015).

Hikmahanto menjelaskan, tindakan pemerintah Brasil itu sangat berisiko memperburuk hubungan kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik. Sehingga, keputusan Menlu untuk langsung memanggil pulang Dubes dari Brasil dinilai sebagai satu keputusan yang sangat tepat.

"Atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Dubes Toto, Menlu telah memanggil pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat yang bersamaan Kemlu telah melayangkan nota protes diplomatik. Tindakan Kemlu telah benar. Indonesia tentu tidak bisa menerima perlakuan dari pemerintah Brasil," jelasnya.

Hikmahanto menduga, alasan yang mendasari sikap tak terpuji pemerintah Brasil salah satunya adalah terkait salah satu warga negara Brasil yang telah dieksekusi mati terkait kasus narkotika di Indonesia. Brasil sejak awal memang tak terima warga negaranya yang berstatus sebagai terpidana kasus narkotika dieksekusi mati.

"Meski tidak disampaikan alasan, dugaan kuat karena protes pemerintah Brazil atas satu warganya yang telah dihukum mati dan satu lagi yang akan menjalani hukuman mati," urainya.

"Pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius," imbuh Hikmahanto.

Sebenarnya, Indonesia bisa saja melakukan upaya balasan dengan tindakan persona non grata atau pengusiran terhadap satu atau beberapa diplomat Brasil yang tengah bertugas di Indonesia. Namun dalam pandangan Hikmahanto, tindakan itu belum diperlukan.

"Tentu Brasil yang harus berpikir dua kali bila hendak meneruskan protes dan kemarahannya. Mereka harus berpikir apakah sebanding 'merusak' hubungan baik kedua negara dengan melindungi warganya yang melakukan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Di samping, tindakan Brasil berpotensi mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia," tuturnya.(kha/kha)Ulah Brasil Tolak Dubes RI akan Perburuk Hubungan Diplomatik Antarnegara Sikap Kemlu yang menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi 1 Tantowi Yahya. Menurutnya, keputusan Brasil membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential) merupakan sikap emosional yang tidak strategis.

“Tindakan emosional yang diambil Pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang,” ujar Tantowi dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (21/2/2015).

Tantowi menyatakan dukungannya atas keputusan Kemlu. Menurutnya, pembatalan penyerahan kepada dubes dari Indonesia di istana kepresidenan bersama dengan dubes-dubes lain adalah pelecehan diplomatik.

“Pemberian credential adalah hak negara akreditasi,” katanya.

Tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain. Brasil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu.

“Komisi I DPR mendukung sikap tegas pemerintah memanggil pulang Dubes RI di Brasil dan memanggil Dubes Brasil di Jakarta ke Kemlu untuk menyampaikan protes keras,” tegasnya.(gah/mok)DPR akan Panggil Menhan untuk Kaji Pembelian Peluncur Roket MLRS Astros TNI

Tindakan tak terpuji Pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto akan berdampak pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Seperti di bidang pertahanan dan perdagangan.

Wakil Ketua Komisi 1 Tantowi Yahya mengatakan bahwa di bidang pertahanan, Indonesia telah memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai. "Kita juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS)," ujar Tantowi dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (21/2/2015).

Menurut Tantowi, jika Brasil tidak mengubah sikapnya terhadap Indonesia, Komisi 1 akan mengevaluasi kerjasama tersebut bersama Kementerian Pertahanan. Selain itu, Tantowi mengatakan bahwa sebenarnya Brasil lebih membutuhkan Indonesia sebagai tujuan pasar ekspor dagingnya.

"Brasil saat ini sedang berusaha memasukkan dagingnya ke Indonesia. Mereka tahu besarnya kebutuhan kita akan daging. Dari dua bidang itu saja, saya menilai Brasil dalam posisi yang lebih membutuhkan kita," lanjutnya.

Tantowi juga menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia jangan gentar terhadap perilaku Brasil, karena saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba. "Pemerintah tidak boleh takut apalagi tunduk oleh tekanan-tekanan seperti yang sedang ditunjukkan oleh Brasil dan Australia saat ini," sambungnya.(gah/gah)Tinjau Ulang Hubungan Dagang dengan Brazil Pemerintah Brazil melakukan tindakan tak terpuji terhadap Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan Indonesia harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan Brazil sebagai reaksi atas tindakan negara Samba itu.

"Kami sangat menyayangkan langkah Brazil yang menunda penerimaan duta besar kita untuk Brasil. Kami juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah dalam menarik kembali Dubes Toto Riyanto dari Brasil," kata Charles dalam pesan singkat, Sabtu (21/2/2015).

Charles menambahkan, langkah pemerintah Brazil berarti tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan hukum yang berlaku di Nusantara. Sehingga ia menyarankan Presiden Joko Widodo mengkaji ulang perjanjian dagang dengan Brazil yang kurang menguntungkan.

"Langkah pemerintah Brazil menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kedaulatan negara kita dan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pemerintahan Jokowi harus meninjau ulang hubungan perdagangan kita dengan Brazil yang selama ini lebih menguntungkan untuk Brazil," ‎ujar Charles.

Selain perdagangan, Charles juga berharap pemerintah Indonesia meninjau ulang kerjasama di bidang pertahanan dengan pemerintah Brazil. Ditambah dengan impor daging yang menurut Charles harus ditutup sebagai reaksi pemerintah Indonesia terhadap tindakan kurang menghormati itu.

"Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang kebijakan pembelian alutsista dari Brasil dan tutup keran impor daging ayam dan sapi dari Brasil," ucap Charles.

Presiden Brasil Dilma Rousseff sendiri memiliki alasan sendiri menunda penerimaan surat mandat Duta Besar Indonesia. Dilma menginginkan adanya 'evolusi' terhadap hubungan diplomatik Brasil dengan Indonesia.

Dalam pernyataan seperti dilansir Wall Street Journal dan AFP, Sabtu (21/2/2015), kantor presiden membantah hal ini merupakan balasan atas eksekusi mati terpidana narkoba asal Brasil, Marco Archer Cardoso Moreira beberapa waktu lalu.

"Kami pikir penting akan adanya sebuah evolusi dalam situasi ini, demi memperjelas hubungan Brasil dengan Indonesia," ujar Dilma.(vid/mok)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya