Delegasi Thainesia JCOESC kunjungi Pindad

 Tinjau Fasilitas Produksi & Produksi Unggulan 
(Pindad) ★

Direktur Produksi PT Pindad, Budhiarto menerima kunjungan Delegations of 14th Thanesia Joint Coordinated Operations and Exercise Sub-committee (JCOESC) yang terdiri dari Director of Joint Operations, Lieutenant General Chitchanok Nujjaya di dampingi Director of Office of Policy and Plans, Mayor General Chaiya Srinual beserta jajaran delegasi pada Jumat, 17 Maret 2023 di Ruang Direktorat PT Pindad Bandung.

Tujuan dari kunjungan delegasi Thailand ke PT Pindad yaitu dalam rangka pertemuan ke-14 Thainesia JCOESC serta melihat secara langsung fasilitas produksi dan produk – produk yang dimiliki oleh perusahaan industri pertahanan di Indonesia.

Kegiatan kunjungan diawali oleh penyambutan dan ramah tamah oleh Direktur Produksi PT Pindad, Budhiarto. Beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk mengunjungi PT Pindad kepada jajaran Delegasi Angkatan Bersejata Kerajaan Thailand.

“PT Pindad memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mengembangkan produk-produk pertahanan keamanan seperti Senjata, Kendaraan Tempur dan Munisi serta Produk – Produk Industrial seperti Alat berat, Infrastruktur Perhubungan, dan Alat Pertanian. PT Pindad juga merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Holding Defend ID. Mudah mudahan dengan adanya diskusi hari ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi hubungan bilateral kedua negara.“ Jelas Budhiarto.

Director of Joint Operations, Lieutenant General Chitchanok Nujjaya sebagai kepala delegasi menyampaikan apresiasi atas sambutan yang telah diberikan oleh PT Pindad.

“Industri pertahanan di Indonesia dirasa lebih unggul dari Thailand. Maka saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mempeljari bidang pertahanan dan keamanan, khususnya dari PT Pindad.” Jelas Chitchanok Nujjaya.

Kegiatan kunjungan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara PT Pindad dengan jajaran Delegeasi Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Kemudian kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke fasilitas produksi PT Pindad.

  ★ Pindad  

Baca Selanjutnya

Bappenas Dan KKIP Tinjau TKDN Industri Bahan Baku

⚓ Sambangi PT. Krakatau Steel di CilegonIlustrasi desain OPV ⚓

Mewakili Plt Katimlak KKIP, Kabid Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto, MAP, bersama Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Dr. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, CACP melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Krakatau Steel, di Cilegon, Banten, pada Rabu 15 Maret lalu.

Dalam rombongan ikut serta Kabid Alih Teknologi dan Ofset Dr. Yono Reksoprodjo, Korsahli KKIP Laksda TNI (Purn) Dr. Mulyadi, Staf Ahli Litbangyasa KKIP Dr. Teguh Haryono, Staf Ahli Bidang Pendanaan Gatot Tetuko, Staf Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP Kolonel (Purn) Pudjiyanto, Staf Bidang Litbangyasa dan Standardisasi Kolonel Laut (Purn) Victor Ngadi, SM, Kabag Renprogar KKIP Kolonel Kal Nanto Nurhuda, SM, Koorspri Katimlak KKIP Kolonel Chk Heru Eko Budi Susilo, SH, dan staf sekretariat M. Idhan Chaer.

Rombongan diterima oleh perwakilan dari divisi riset dan human PT. Krakatau Steel. Dalam penjelasan pembukanya, perwakilan PT. Krakatau Steel mengemukakan bahwa PT. Krakatau Steel berkomitmen meningkatkan TKDN dengan menerapkan berbagai langkah seperti sertifikasi dan riset produk substitusi untuk produk baja impor.

Dr. Slamet Soedarsono yang juga sekaligus merupakan Kabid Pendanaan dan Pembiayaan KKIP menerangkan bahwa kunjungannya berangkat dari realitas bahwa penggunaan baja impor yang masih marak dalam produk-produk industri pertahanan.

Hal ini berdampak pada nilai TKDN produk hilir industri pertahanan (alutsista) yang belum menggembirakan.

Beliau menegaskan bahwa kemampuan produksi baja merupakan salah satu cerminan kekuatan negara. Oleh karenanya beliau menekankan perlunya penguasaan teknologi secara mandiri.

Krakatau Steel diketahui telah mendiversifikasi bidang usahanya yang diantaranya terdiri dari baja industri, baja konstruksi, industrial water, industrial pipe, hingga daya listrik.

Di sektor pertahanan, perusahaan baja terbesar di Indonesia ini telah menjadi pemasok bahan baku untuk jembatan bailey, pembangunan infrastruktur markas/posko/barak, dan badan kapal perang.

Kedepannya ditargetkan dapat memasok bahan baku untuk badan ranpur/rantis, laras senjata, nozzle-RPS, dan casing RPS.

Rombongan KKIP menyoroti baja dari luar negeri yang lebih kompetitif dari segi harga dan ketersediaan stok. Akibatnya, sejumlah industri pertahanan masih mengimpor pelat baja dari negara lain seperti Singapura yang mempunyai stok untuk pembelian dalam jumlah terbatas.

Dalam kondisi ini, industri pertahanan dalam negeri sulit memenuhi ambang batas minimum nilai TKDN yang ditekankan oleh pemerintah pada alpalhankam yang diadakan dari dalam negeri.

Krakatau Steel merespon bahwa mengkompensasi nilai bisnis industri pertahanan yang belum signifikan tidak mudah, apalagi sampai harus menyediakan sarana-prasarana baru.

Kendati demikian, PT. Krakatau Steel mengklaim kini tengah berusaha secara bertahap untuk mampu berperan lebih besar selaku tier-4 (produsen bahan baku) industri pertahanan.

Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP pada tahun ini memiliki agenda untuk meninjau nilai dan perhitungan TKDN di setiap tier/tingkat industri pertahanan. Beberapa waktu sebelumnya, Bapak Slamet melaksanakan kunjungan dengan agenda serupa ke PT. Pindad dan PT. Infoglobal.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir juga menggencarkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menekan impor dan memajukan ekosistem industri dalam negeri. 

  ⚓ KKIP  

Baca Selanjutnya

Armo Pistol Series Buatan Anak Bangsa

 Senjata Handal di Kondisi Ekstrim 
Armo Pistol Series (Pindad) ★

Baru-baru ini lewat akun media sosialnya, BUMN pertahanan PT Pindad kembali memperkenalkan Armo Pistol senjata genggam produksinya sendiri.

Senjata ini pertama kali dikenalkan di tahun 2019 dan dalam kejuaraan menembak Piala Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 2022 pada 10-13 Maret 2022 di Jakarta varian baru Armo-V3 IPSC kembali diperkenalkan.

Seperti apakah kehebatan dari senjata genggam ini dan apa saja spesifikasinya?

Dilansir dari website PT Pindad, Kamis, (30/3) Armo Pistol adalah varian produk senjata genggam terbaru PT Pindad menggunakan material polymer dengan kaliber 9 x 19mm.

Keunggulan utama dari varian Armo Pistol adalah bobot yang lebih ringan dan lebih nyaman untuk digenggam dibandingkan dengan pistol berbahan baja. Selain ringan, varian Armo Pistol tahan terhadap korosi dan handal dioperasikan termasuk pada kondisi ekstrim.

Dengan tingkat akurasi yang tinggi, bobot yang lebih ringan dan tahan terhadap segala kondisi, Armo Pistol Series sangat ideal untuk TNI maupun Polri.

Sementara itu dilansir dari airpace-review Pistol Armo merupakah hasil kemitraan Pindad dengan Fratelli Tanfoglio S.N.C., perusahaan senjata asal Italia yang berbasis di Gardone Val Trompia dekat Brescia. Armo dibuat berdasar pistol Tanfoglio Force (juga dikenal sebagai Force 99 atau Force 2002).

Merujuk sejarahnya, Tanfoglio Force adalah klon modifikasi dari pistol semi-otomatis CZ-75/CZ-85 dari Ceko, namun rangkanya telah diganti dengan bahan polimer. Tanfoglio Force sendiri mulai dikembangkan tahun 1997 dan varian yang disempurnakan muncul tahun 1999.

Pindad melansir tiga varian Armo dengan panjang laras yang berbeda. Versi V1 memiliki panjang laras 9,2 cm, V2 dengan panjang laras 11,2 cm, dan versi V3 dengan panjang laras 12,1 cm. Masing-masing pistol memiliki berat berbeda. Untuk versi V1 beratnya 780 gram, V2 memiliki berat 895 gram, dan V3 adalah yang terberat yaitu 1.003 gram.

Ketiga versi pistol Armo menganut sistem operasi double action, short recoil. Untuk sistem keamanan, Armo menerapkan aotomatic on firing pin dan manual on the frame.

Ketiga versi juga dilengkapi dengan picatinny rail untuk menempelkan pembidik laser dan senter taktis di depan rumah pengaman pelatuk. V1 dan V2 berkapasitas 16 butir sementara V3 berkapasitas 19 peluru. Jarak tembak efektif ketiga pistol mencapai 25 m. (rr)

  ★ IDM  

Baca Selanjutnya

ThorCon Power Akan Bangun Pembangkit Listrik Nuklir Pertama

 Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) TMSR 500 MW. (Foto/Dok/Thorcon Power) ☆

PT ThorCon Power Indonesia (TPI) berencana akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama, yang berkapasistas 500 Megawatt (TMRS500).

Rencana itu diungkapkan Direktur Operasi PT ThorCon Power Indonesia, Bob S Effendi. Bob mengungkapkan, untuk rencana tersebut pihak perusahaannya menyiapkan investasi senilai Rp 17 triliun.

Nilai tersebut untuk membangun pembangkit nuklir dengan reaktor thorium. Reaktor nuklir itu, rencananya dibuat di atas galangan kapal di Korea Selatan (Korsel).

Setelah instalasi reaktor thorium itu jadi, selanjutnya kapal reaktor nantinya akan berlabuh di pelabuhan. Fasilitas itu rencananya akan dibangun di Pulau Gelasa, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

“Memang investasi Rp 17 triliun. Kita tidak membangun planting di Indonesia, karena kita membangunnya itu di Korea di atas kapal, tapi yang dibangun di sini (Indonesia) lebih kepada Pulau Gelasanya, pelabuhannya dan juga fasilitas uji nonvisi,” ujar Bob dalam konferensi pers di kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Jakarta Pusat, dikutip dari Detik, Selasa (28/3).

Setelah pembangkit itu beroperasi, tidak menutup kemungkinan akan membangun pabrik reaktor nuklir di Indonesia yang berlokasi di Bangka Belitung tepatnya di Pulau Gelasa selepas tahun 2030.

Perusahaan ThorCon Power Indonesia saat ini masih melanjutkan studi teknis dan ekonomi. Tahun 2019 lalu, perusahaan galangan kapal BUMN yakni PT PAL Indonesia menandatangani perjanjian dengan Thorcon Internasional Pte Ltd.

Perjanjian dengan PT PAL di Surabaya itu merupakan, langkah untuk melakukan studi pengembangan reaktor dan pembangunan pembangkit listrik nuklir itu di Indonesia.

Selasa (28/03), Nuclear Safety Senior Manager PT TPI, Tagor Malem Sembiring menandatangani Perencanaan Konsultasi 3S dengan Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Haendra Subekti.

Kemudian perusahaan PT TPI menyampaikan dokumen High Level Safety Assessment (HLSA) yang disusun bersama konsultan engineering nuklir dari Spanyol Empresarios Agrupados (EA) dan Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF) UGM.

Berdasarkan hasil kajian dan kerangka regulasinya, Bapeten menilai TMSR500 (desain konseptual) dirancang untuk dapat memitigasi kecelakaan Fukushima dan bahaya eksternal lainnya, serta bahaya eksternal tipikal Indonesia.

“Kami melakukan penandatanganan dokumen serah terima dari PT ThorCon kepada BAPETEN. Dokumen ini berisi tentang rencana pembangunan PLTN dan segala dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan,” ujar Plt Kepala BAPETEN Sugeng Sumbarjo.

Apabila proyek selesai, nantinya diadakan konsultasi Safety/Keselamatan, Security/Keamanan, dan Safeguards/Garda Aman (3S) terkait desain PLTN itu.

“Dalam penyerahan ini penting adanya roadmap atau agenda yang mulai hari ini hingga 2029 di mana Thorcon akan menyampaikan secara bertahap dokumen-dokumen yang diperlukan kemudian BAPETEN juga akan melakukan konsultasi, sebelum masuk perizinan,” terangnya. 

  💡 Ulasan  

Baca Selanjutnya

Limbah Plastik Disulap Jadi Coffee Maker

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan saat melihat mesin kopi dari limbah plastik bikinan PT FTS Batam. (Foto:Muhammad Chairuddin/Ulasan.co) ☆

PT W.I.K melalui anak perusahaannya yakni PT Free The Sea (FTS) di Kawasan Industri Panbil, Kota Batam mampu menyulap sampah plastik menjadi mesin pembuat kopi atau coffee maker senilai jutaan rupiah.

Perusahaan itu menitikberatkan produksinya pada pengolahan sampah di Kota Batam, khususnya di kawasan perairan. Hal itu tak terlepas dari banyaknya sampah plastik di Kota Batam.

Sampah plastik dari perairan kota yang berjuluk Batam Bandar Madani dikumpulkan, agar menjadi bahan baku utama pembuatan mesin tersebut.

“Free The Sea, memiliki tujuan untuk mengumpulkan sampah plastik. Agar tidak mengalir dan mencemari laut, sebab laut aset penting terutama di Kota Batam,” ujar Head of Free The Sea, Bahri Beyhan, Jumat (10/04).

Bahri menjelaskan, sampah-sampah itu didapatkan dari berbagai pelosok di Kota Batam. PT FTS bekerja sama berbagai bank sampah, serta perusahaan yang ingin menyalurkan sampah plastiknya untuk didaur ulang.

Proses pengumpulan dan pengolahan sampah pelatik itu sudah berjalan sejak awal 2022 lalu. Dengan demikian, produk yang dihasilkan adalah produk yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, setidaknya mampu mengurangi sampah plastik di Kota Batam agar tidak memenuhi perairan sehingga berdampak buruk bagi alam.

“Bahkan, tahun lalu kami berhasil mengumpulkan sekitar 20 juta PET Bottle dari seluruh wilayah Batam. Kami sudah memproduksi sekitar satu juta mesin kopi, yang menggunakan bahan baku upcycling ini,” jelas Bahri.

Menurutnya, FTS hanya mengolah sampah plastik berjenis Polyethylene terephthalate (PET) Bottle yang berwarna biru transparan.

Setelah didaur ulang, produk-produk mesin kopi itu dikirim ke berbagai perusahaan, seperti Nestle hingga akhirnya dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 1 juta.

Tak hanya itu, FTS juga mengekspor mesin itu hingga ke kawasan benua Eropa, Amerika Latin dan Asia Pasifik.

Di sisi lain, timbal balik dari kerja sama antara FTS dengan berbagai pihak dalam mengumpulkan sampah plastik juga berbuah manis untuk masyarakat Kota Batam.

FTS tidak hanya membayar sampah itu dengan nominal uang, yang berdasarkan klasifikasi plastik yang diberikan. Namun, FTS juga menyediakan imbalan lain seperti beasiswa, dan bantuan sosial.

“Perusahaan ini juga menyejahterakan masyarakat. Tentunya dalam bentuk pembayaran BPJS Kesehatan, beasiswa pendidikan, pembagian sembako gratis, dan masih banyak lagi,” beber Bahri.

“Ke depannya kami juga sedang melakukan penelitian, dan pengembangan untuk mengolah jenis sampah plastik lainnya. Seperti botol sampo, gelas air mineral dan lainnya,” tambahnya.

 Apresiasi Menko Marves RI Fasilitas produksi milik PT Free The Sea (FTS) di Kawasan Industri Panbil, Kota Batam yang memproduksi mesin pembuat kopi atau coffee maker dari limbah platik. (Foto:Muhammad Chairuddin/Ulasan.co)
Dalam Grand Launching-nya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan turut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT FTS itu.

Selain berdampak baik dalam sektor investasi, upaya daur ulang itu juga berdampak baik bagi kelestarian lingkungan ke depan.

“Plastik di laut akan berubah jadi mikroplastik. Kemudian dimakan ikan dan ikan itu kita makan. Ini sangat berbahaya,” kata dia.

Jelasnya, mikroplastik merupakan partikel plastik atau fiber yang berukuran sangat kecil. Keberadaan mikroplastik ini sangat berbahaya, jika mencemari laut karena berpotensi dikonsumsi oleh ikan-ikan dan makhluk laut lainnya.

Contohnya, lanjut Luhut, dapat mengakibatkan kecacatan pada bayi jika dikonsumsi ibu hamil.

Untuk itu, Luhut mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah plastik sembarangan. Selalu buang sampah plastik pada tempatnya.

Sehingga, sampah plastik dapat dilacak dan dikumpulkan untuk diolah menjadi bahan baku upcycling yang berdaya guna contohnya seperti mesin kopi ini.

“Saya senang dengan adanya program seperti ini. Di Jakarta kemarin 25 ribu ton per tahun. Saya minta semua plastik yang ada di meja kita di daur ulang,” lanjunya. 

  💥 Ulasan  

Baca Selanjutnya

Prototipe KF-21 Berhasil Melakukan Uji Terbang

 Membawa Persenjataan Yang Pertama

KF-21 Boramae berhasil melakukan uji penerbangan dengan pelepasan persenjataan pertama. (Yonhap) ★

Korea Selatan berhasil melakukan uji persenjataan pertama pada dua prototipe pesawat tempur KF-21 buatan dalam negeri pada Selasa, kata badan pengadaan senjata negara, sebagai langkah untuk memeriksa kemampuan tempurnya.

Prototipe itu menjalani tes terpisah di atas perairan lepas pantai selatan negara itu setelah mereka lepas landas dari Wing Pelatihan Terbang ke-3 Angkatan Udara Korea di Sacheon, 300 kilometer selatan Seoul, demikian menurut Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

Prototipe KF-21 kedua dan ketiga dimobilisasi untuk pengujian. Saat ini, empat prototipe telah terlibat dalam uji terbang di bawah rencana untuk menggunakan total enam unit untuk skema pengujian keseluruhan yang akan berjalan hingga 2026.

Tes pada prototipe kedua dirancang untuk memeriksa apakah rudal uji Meteor jarak menengah udara-ke-udara dapat dilepaskan dari jet tanpa masalah. Tes di sisi lain melibatkan penembakan sekitar 100 peluru dari senapan mesin yang dipasang pada prototipe ketiga.

DAPA mengatakan tes memeriksa kemungkinan perubahan pada struktur, mesin, dan fitur aerodinamis pesawat selama operasi senjata untuk memastikan stabilitas dan keamanan operasionalnya.

Dengan tes terbaru, DAPA mengatakan KF-21 telah mengambil "langkah lain" untuk menjadi "jet tempur lengkap" untuk melindungi wilayah udara negara tersebut.

Diluncurkan pada tahun 2015, proyek KF-21 senilai 8,8 triliun won (US$ 6,8 miliar) ditujukan untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik untuk menggantikan armada jet F-4 dan F-5 Korea Selatan yang sudah tua.

Korea Selatan sejauh ini telah melakukan lebih dari 150 uji terbang dengan empat prototipe KF-21 sejak penerbangan perdananya pada Juli tahun lalu. Badan tersebut berencana untuk memulai uji terbang untuk dua prototipe lagi pada paruh pertama tahun ini di bawah rencana untuk melakukan total sekitar 2.000 penerbangan pada Februari 2026.

DAPA berencana untuk melakukan tes di semua area penerbangan, seperti di ketinggian rendah dan tinggi serta pada kecepatan rendah, dan lebih banyak tes senjata, yang melibatkan rudal udara-ke-udara jarak pendek.

Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, pihaknya juga berencana untuk mengoperasikan pesawat dengan senjata buatan dalam negeri.

  ★ Yonhap  

Baca Selanjutnya

Masjid Terapung Al Alam

Berdiri di Tengah Teluk KendariMasjid Terapung Al Alam (ANTARA FOTO/Jojon/foc) ☆

Foto udara bangunan Masjid Al Alam yang berada di tengah Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/3/2023).

Masjid dengan luas 12.692 meter persegi itu terdiri dari bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka yang menjadi daya tarik pengunjung untuk berwisata religi selama bulan Ramadhan.

Masjid ini dirancang dibangun tahun 2010, di masa Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Konsep pembangunan masjid ini memang akan dibangun secara unik. Di tengah Teluk Kendari dibuat suatu pulau buatan sebagai pondasi areal masjid.

Luas areal masjid sekitar 12.692 meter persegi, terdiri dari tiga bangunan utama, yaitu: bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka.

Kini Masjid Al Alam menjadi masjid ketiga di dunia, sebagai masjid yang berada di tengah laut, menyusul masjid di Maroko dan Jeddah. (sra) 

  👷 sindonews  

Baca Selanjutnya

Mengenal UAV-D

✈ Drone Latih/Pengawasan TNI AU ✈ UAV-D adalah pesawat terbang tanpa awak yang diproduksi oleh PT IPCD turunan dari LH-10 Guardian buatan LH Aviation, Prancis (Puslaik Kemhan)

Seperti yang telah diberitakan oleh Airspace Review sebelumnya, TNI Angkatan Udara (TNI AU) sedang mempersiapkan pembangunan Skadron Pendidikan (Skadik) 103 di Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, Jawa Barat yang akan menyelenggarakan Sekolah Penerbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (Sekbang PTTA).

Skadik 103 ini akan diisi oleh PTTA atau drone UAV-D yang dipasok oleh PT Indo Pacific Communication & Defense (IPCD).

IPCD merupakan sebuah perusahaan swasta dalam negeri yang melayani jasa desain, manufaktur, dan pemasaran drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang didirikan tahun 2011 serta berkantor pusat di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Mengenai UAV-D, pesawat ini dibuat IPCD berdasarkan drone LH-D melalui lisensi LH Aviation, Prancis dengan mendapatkan transfer teknologi (ToT). Material yang digunakan untuk pesawat yakni karbon komposit, telah diproduksi di dalam negeri.

LH-10D didasarkan pada pesawat kit berpenumpang dua awak LH-10 Ellipse yang sukses terbang perdana tahun 2007 dan dipamerkan kepada publik di Farnborough Air Show 2008.

Sementara keberadaan UAV-D/LH-D di Tanah Air diketahui publik saat dipamerkan dalam gelaran Indo Defence bulan November 2016.

Sebelumnya bersama versi berawak LH-10 Guardian untuk peran Misi Pengawasan, telah ditampilkan pada Pameran Alutsista di Rapim TNI di Cilangkap, bulan Desember 2015.

Untuk spesifikasinya, UAV-D memiliki bentang sayap 8 m, panjang 5,1 m, tinggi 2,5 m, dan muatan 250 kg. Drone ini memiliki berat lepas landas maksimum (MTOW) 540 kg.

Sebagai penggeraknya digunakan mesin Rotax 912 berdaya 73,5 kW (98.6 hp) yang dapat menghasilkan kecepatan hingga 370 km/jam. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian 5.500 m dan mampu menjangkau jarak hingga 4.000 km atau lama terbang 20-22 jam.

UAV-D hanya membutuhkan landasan pacu sepanjang 750 m untuk proses tinggal landasnya, dan 650 m untuk mendarat.

UAV-D memiliki beberapa fitur antara lain, Auto Piloting, Waypoint Followong, Auto Take off and Landing System dan dilengkapi dengan Day/Night/Thermal Camera, Video Streaming, serta Inteligence Surveilance.

Mission System dikendalikan oleh pilot dan Operator Muatan Misi (Mission Payload Operator) yang ada di Ground Control Station (GCS) melalui komunikasi jaringan data secara Line of Sight (LOS).

Di Indonesia, drone produksi IPCD ini telah mendapatkan Sertifikasi Kelaikan Udara Militer berupa Type Certificate (TC) dan Certificate of Airworthiness (CoA) dari IMAA (Indonesian Military Airworthiness Authority) pada September 2020.

Selain perannya sebagai pesawat latih untuk calon pilot drone baru, UAV-D dapat diaplikasikan untuk misi pengawasan zona udara dan lingkungan, pemantauan aktivitas maritim, pengawasan perbatasan, perkotaan dan lalulintas, serta mendukung misi pasukan khusus. -RBS-

  ✈ Airspace Review  

Baca Selanjutnya

Bakamla RI Gelar Operasi Udara Maritim

Dengan Target Kapal Perilaku AnomaliIlustrasi KN 301 Tanjung Datu Bakamla ☆

Dalam gelar Patroli Bersama Tahun 2023, unsur Operasi Udara Maritim Bakamla RI juga turut beraksi. Di bawah pimpinan Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Laksma Bakamla Ferdinand Roring, patroli udara juga digelar di wilayah perairan Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (24/3/2023).

Patroli udara kali ini mengedepankan laporan atas penemuan kapal-kapal yang dianggap anomali oleh Puskodal Bakamla RI. Dari data tersebut, unsur patorli udara langsung menuju titik keberadaan kapal target dan melakukan visualisasi udara. Demikian keterangan dari Dispen TNI dan Humas Bakamla RI.

Selain itu, kapal ikan asing dan juga kapal perang asing turut menjadi fokus pemantuan dalam patroli ini. Patroli udara ini dilakukan untuk mendukung jalannya Patroli Bersama Tahun 2023 yang berlangsung di laut.

Kerja sama dan koordinasi ketat dilakukan dengan instansi-instansi terkait. Sebut saja Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud), Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal), dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Patroli udara ini dilakukan beriringan dengan patroli bersama di laut. Hal ini guna menunjang jalannya Patroli Bersama Tahun 2023 agar dapat mencapai tujuannya, yaitu terciptanya keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. 

  ✪ Industry  

Baca Selanjutnya

RI Akan Ekspor Listrik ke Singapura

Tarik kabel dari pulau terdekatIndonesia dan Singapura Teken MoU Kerja Sama Energi Baru Terbarukan. (Dok. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) 💡

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membeberkan beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi dalam mengekspor listrik ke negara tetangga Indonesia yakni Singapura.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Indonesia berpotensi untuk mengekspor listrik ke Singapura.

Beberapa daerah yang dinilai berdekatan dengan Singapura yaitu Kepulauan Riau, termasuk Batam, Bintan, Karimun, dan beberapa daerah di sekitarnya bisa menjadi daerah yang berpotensi dalam mengekspor listrik ke Singapura.

"Khusus kemungkinan untuk ekspor listrik ke Singapura ini, tapi syaratnya sangat-sangat clear kebetulan itu akan dibangun di beberapa pulau-pulau yang dekat dengan Singapura. Di Kepulauan Riau, seperti Batam, Bintan, Karimun, kan ada beberapa provinsi disitu," ungkap Rachmat kepada CNBC Indonesia dalam program 'Energy Corner', dikutip Jumat (24/3/2023).

Beberapa daerah tersebut dinilai berdekatan dengan Singapura, sehingga Rachmat menilai, kabel yang akan digunakan nantinya tidak terlalu jauh.

Dia mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar farm harus berdekatan dengan negara tujuan ekspor.

"Solar farm-nya sendiri memang harus di lokasi yang cukup dekat dengan tujuan, kalo nggak, nanti kabelnya nanti nariknya telalu panjang ya. (Misal) saya tarik dari Jawa itu nggak efisien," ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Singapura telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait Kerja Sama Energi Baru Terbarukan (EBT). Melalui kerja sama ini, nantinya Indonesia bisa menjual listrik 'hijau' ke Singapura.

Penandatanganan itu telah dilakukan saat Leaders' Retreat di Singapura, oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Singapura Keamanan Nasional Teo Chee Hean, Kamis (16/3/2023).

Hal ini juga telah diumumkan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam Joint Press Statement dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataan resmi tersebut disampaikan isu tentang keberlanjutan, ada banyak potensi di sektor ekonomi hijau. Dengan demikian, Indonesia dan Singapura menandatangani kerja sama tentang energi terbarukan.

"Yang akan mendukung pengaturan komersial di bawah pengembangan kemampuan energi terbarukan pada transmisi dan infrastruktur, serta perdagangan listrik lintas batas," kata Lee Hsien, Kamis (16/3/2023).

Hal ini juga akan memperkuat infrastruktur energi, transisi energi, serta ketahanan energi untuk Singapura, termasuk mendukung inisiatif regional seperti jaringan listrik ASEAN.

"Ini adalah hasil yang win-win," imbuhnya.

Dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kamis (16/03/2023), dijelaskan bahwa dari MoU ini, kedua negara akan membangun kerangka kerja untuk memfasilitasi investasi dalam pengembangan industri energi baru terbarukan di Indonesia, serta proyek perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura.

"Dua negara tersebut akan memfasilitasi investasi untuk pengembangan hulu dan hilir dan kemampuan manufaktur energi baru terbarukan di Indonesia, seperti solar photovoltaics (PV) dan Battery Energy Storage System (BESS), memanfaatkan investasi untuk proyek ekspor listrik ke Singapura," tulis keterangan resmi Kemenko Marves, Kamis (16/03/2023).

Selain itu, kedua negara juga akan memfasilitasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pasokan BESS untuk menyuplai energi terbarukan ke Indonesia dan keperluan ekspor listrik hijau. Serta, jika memungkinkan, hidrogen dan amonia menggunakan PV surya dan BESS.

Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan koridor hijau di Kepulauan Riau, serta daerah potensial lainnya.

Kedua negara juga akan terus mempromosikan investasi untuk menarik industri yang memanfaatkan energi terbarukan ke dalam koridor hijau atau Green Corridors di Indonesia, termasuk pusat industri, kawasan industri dan, kota pintar.

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Singapura secara bersamaan juga mengkaji proposal yang menjanjikan dalam bidang ini. Nantinya proposal yang cocok akan dipilih dan diumumkan pada waktunya. Meski kedua negara tetap terbuka menerima proposal komersial baru yang dapat memenuhi kebutuhan bersama. 

  💡 CNBC  

Baca Selanjutnya

Balitbang Kemhan Ujicoba IFAR 22

 Kaliber 5,56 mm 
Senapan serbu IFAR 22 Kaliber 5,56 mm  (Dok. Balitbang Kemhan) ★

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI (Balitbang Kemhan) di bawah Menhan Prabowo Subianto melakukan Uji Fungsi Prototipe Senapan Serbu IFAR 22 Kaliber 5,56 mm, bertempat di Laboratorium Litbang Angkatan Darat, Batu Jajar, Bandung.

IFAR 22 merupakan senapan serbu bullpup pertama buatan swasta nasional PT Republik Armamen Industri, anak perusahaan dari PT Republik Korpora Indonesia. IFAR 22 yang memiliki sistem operasi gas piston tersebut memiliki berat kosong 3,6 kg (menggunakan laras 16 inchi) dan 3,7 kg (menggunakan laras 20).

Direktur PT. Republik Armamen Industri Baskoro Gondokusumo, industri pertahanan Indonesia semakin berkembang dengan banyaknya kerjasama-kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta.

Penguatan industri tersebut dilakukan untuk terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI guna tercapainya Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2024 serta tercapainya kemandirian dalam pengadaan alutsista di tahun 2029.

Saat ini pengadaan alutsista dalam rangka memenuhi MEF, sebagian besar masih sangat tergantung dari impor luar negeri dikarenakan belum optimalnya peran industri pertahanan dalam negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI (Balitbang Kemhan) baru-baru ini melakukan Uji Fungsi Prototipe Senapan serbu IFAR 22 Kaliber 5,56 mm, bertempat di Laboratorium Litbang Angkatan Darat, Batu Jajar, Bandung. (Dok. Balitbang Kemhan)

"Uji coba IFAR 22 ini sebagai salah satu momentum awal kita untuk bisa mandiri dari sisi ketahanan dan pertahanan nasional. Dan prototipe ini adalah titik awal yang sangat bagus untuk bangsa kita dalam memproduksi alutsista ke depannya," kata Baskoro di Bandung (24/3).

Tim Balitbang Kemhan RI yang terdiri dari para ahli dan teknisi militer melakukan uji fungsi secara intensif dan teliti. Selama proses uji fungsi, tim Balitbang Kemhan RI sendiri memastikan bahwa senapan serbu IFAR 22 Kaliber 5,56 mm berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Beberapa pengujian yang dilakukan berupa Uji Akurasi 100 meter dengan diameter hasil perkenaan 9cm, uji akurasi 300 meter dengan diameter hasil perkenaan 15cm, Uji jarak efektif 400 meter, uji tembak baja jarak 300 meter dengan hasil tembus, dan uji (Konskap) konstruksi kelengkapan dan mekanisme, serta mengukur kekuatan. Selain itu, tim Balitbang Kemhan melakukan pengujian protipe produk IFAR 22 dengan uji debu, pasir, lumpur, air asin dan juga air tawar.

Kegiatan ini merupakan akhir dari rangkaian sertifikasi prototipe senapan serbu kaliber 5.56 mm yang dilakukan oleh Balitbang Kemhan. Setelah uji fungsi prototipe ini selesai, selanjutnya akan dilakukan sertifikasi dari bidang kelaikan untuk dapat diproduksi secara massal produk IFAR 22.

"Untuk membangun industri pertahanan tanah air, dibutuhkan perusahaan yang punya komitmen tinggi. Tidak perlu yang terbaik atau terlama berdirinya, yang penting ada kesungguhan dalam membangun bersama. Ini yang ingin kami tumbuhkan agar bisa berkontribusi lebih luas lagi bagi industri ini di Indonesia," katanya. (hoi/hoi)

  ★ CNBC  

Baca Selanjutnya

Pindad Luncurkan Varian Senjata Baru

 AM1 
AM1 (Pindad) ★

Industri pertahanan dalam negeri semakin menggeliat, dibuktikan dengan munculnya berbagai varian baru.

Perusahaan senjata karya anak bangsa, PT Pindad yang berlokasi Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini mengumumkan produk senjata baru mereka.

Dikutip dari laman resmi pindad.com, PT Pindad pada bulan Januari lalu menyelenggarakan demo uji coba alat bidik baru sekaligus memperkenalkan senjata terbaru mereka yaitu Pindad AM1.

Dalam kegiatan ini, Pindad bekerjasama dengan perusahaan alat bidik optik asal Korea Selatan yaitu EOS-T.

Beberapa alat bidik yang diuji adalah Red Dot Sight, Laser Aiming Device, Magnifier, dan teleskop bidik.

Pindad AM1 merupakan senapan serbu dengan sistem operasi gas dan piston.

Bentuk dan modelnya terlihat mirip dengan senapan dari Amerika Serikat yaitu, M4.

Namun, meski menggunakan desain yang mirip, hal tersebut tidak akan menjadi masalah dikarenakan hak paten terhadap desain M4 sudah lama habis.

Kemiripan ditunjukkan pada bentuk body receivernya yang memiliki posisi kokangan di sebelah atas bagian belakang dengan pistol grip berpola sehingga menambah kenyamanan user.

AM1 memiliki kaliber 5,56mm x 45mm berstandar NATO, yang mana produk senapan serbu Pindad sebelumnya juga menggunakan kaliber yang sama sehingga tidak sulit untuk mendapatkannya.

Salah satu keunikan dalam senjata ini ialah penggunaan tabung popor teleskopik sehingga pengguna dapat mengatur panjang pendek ukuran popor.

Dengan panjang total 881mm, dan berbobot 3,25 kilogram, AM1 juga diberi tambahan aksesoris vertical grip.

Aksesoris ini mampu menambah kenyamanan pengguna sehingga lebih taktis ketika digunakan.

Kelebihan lain yang terdapat pada AM1 adalah penggunaan rail system sehingga memudahkan penggunanya untuk mengaplikasikan berbagai plattform tambahan seperti alat bidik visir maupun optik.

  ★ Suara Merdeka  

Baca Selanjutnya

Menagih Komitmen Investasi Alih Teknologi Pertahanan

Opini by Alman Helvas Ali

Proyek Jet Tempur KFX. (Photo via Korea Aerospace Industries Ltd) ★

Mengulas tentang kondisi industri pertahanan Indonesia saat ini niscaya akan selalu berfokus pada tantangan yang dihadapi daripada pencapaian yang diraih. Pencapaian yang diraih industri pertahanan Indonesia patut untuk diperhatikan secara khusus.

Sebab, sebagian pencapaian tersebut merupakan klaim sepihak dari firma-firma pertahanan lokal yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Bukan suatu hal yang melebih-lebihkan bila kondisi industri pertahanan Indonesia memang lebih banyak menghadapi tantangan daripada pencapaian, di mana sebagian besar tantangan itu berasal dari faktor-faktor domestik.

Salah satu tantangan dalam memajukan industri pertahanan lokal adalah investasi pemerintah di sektor ini. Mengacu pada regulasi yang berlaku, investasi pemerintah pada sektor ini hanya dapat dilakukan pada industri pertahanan milik negara dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN).

Sebaliknya, industri pertahanan swasta tidak dapat menerima PMN karena isu status kepemilikan perusahaan. Investasi dalam bentuk PMN merupakan bentuk investasi langsung untuk mendorong kemajuan industri pertahanan BUMN, namun sebenarnya di balik itu pemerintah dapat pula melakukan investasi tidak langsung pada sektor ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, terdapat kewajiban alih teknologi pada kegiatan pengadaan senjata dari diimpor dari negara lain. Namun sejak undang-undang tersebut berlaku, hingga saat ini belum terdapat alih teknologi yang signifikan dalam pengadaan senjata dari luar negeri.

Alih teknologi yang diterima Indonesia sejauh ini hanya berkisar pada kemampuan pemeliharaan dan perbaikan, selain pelibatan industri pertahanan domestik pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kosmetik seperti muatan lokal yang sebenarnya tidak signifikan terhadap peningkatan penguasaan teknologi.

Pindad merakit medium tank Harimau (istimewa)
Tidak berlebihan untuk menilai bahwa kewajiban alih teknologi lebih sebagai terpenuhinya syarat formal pada kegiatan impor senjata daripada untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan Indonesia.

Masih belum adanya alih teknologi yang signifikan dalam akuisisi senjata selama ini tidak lepas pula dari kontribusi pemerintah sendiri. Pemerintah belum berinvestasi secara signifikan untuk mendorong kemajuan penguasaan teknologi pertahanan di luar investasi fisik seperti PMN untuk modernisasi fasilitas produksi PT Dirgantara Indonesia dan pembangunan fasilitas kapal selam untuk PT PAL Indonesia.

Investasi yang dimaksud adalah investasi di bidang teknologi pertahanan melalui kegiatan Research, Development, Test & Evaluation (RDTE). Satu-satunya kegiatan RDTE signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah program KFX/IFX, namun hendaknya tidak pula melupakan fakta bahwa pemerintah Indonesia kurang serius dalam menaati komitmen yang telah disepakati dengan pemerintah Korea Selatan.

Terkait dengan kegiatan RDTE, terdapat beberapa isu yang perlu digarisbawahi. Pertama, dukungan pendanaan. Upaya menguasai teknologi maju di bidang pertahanan harus didukung oleh pendanaan yang cukup besar sekaligus berkelanjutan.

Dana untuk mendukung kegiatan RDTE yang berasal dari APBN harus bersifat lintas tahun. Sebab, kegiatan itu memerlukan waktu yang agak lama dan tidak mengenal batas akhir tahun anggaran.

Kegiatan RDTE yang dibiayai oleh pemerintah sangat penting karena sangat sulit untuk mengharapkan peningkatan penguasaan teknologi maju hanya dengan mengandalkan skema offset. Mengingat bahwa alokasi dana pemerintah untuk RDTE terbatas, pemerintah harus menetapkan skala prioritas mengenai teknologi apa yang mau dikuasai dalam jangka waktu hingga 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang 10 program prioritas industri pertahanan berdasarkan pertimbangan bahwa mayoritas program tersebut tidak memiliki kemajuan yang signifikan meskipun sudah dilaksanakan sejak 2012.

Prototipe Elang Hitam MALE UAV yang distop BRIN (AkangAviation)
Kedua, konsistensi kebijakan. Salah satu program dari 10 program prioritas industri pertahanan yang tidak berkesinambungan adalah RDTE pesawat tanpa awak Elang Hitam.

Program ini dihentikan oleh BRIN dengan alasan tentang kesulitan mengakses teknologi asing. Hal demikian menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi kebijakan antar Kementerian/Lembaga, padahal program itu digagas oleh pemerintahan yang sekarang.

Konsistensi kebijakan RDTE di bidang teknologi pertahanan adalah sebuah keharusan meskipun pemerintahan berganti setiap lima tahun atau 10 tahun sekali.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kebijakan RDTE dapat berlanjut walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Salah satu karakter tiap pemerintahan di Indonesia adalah menginginkan hasil yang cepat demi kepentingan politik jangka pendek.

Padahal kegiatan RDTE tidak seperti membangun infrastruktur publik seperti bandara dan jalan tol. Seperti telah disebutkan, kegiatan RDTE memerlukan waktu yang agak lama untuk sampai pada tahap untuk menyatakan bahwa suatu teknologi telah dikuasai secara matang dan produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan-persyaratan desain dan operasi.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini, pemerintah telah berinvestasi besar pada upaya menguasai teknologi pesawat tempur dan kapal selam. Secara total, pemerintah telah mengucurkan dana PMN sebesar Rp 2,78 triliun kepada PT PAL Indonesia untuk membangun fasilitas kapal selam.

Namun pemerintah nampaknya belum berinvestasi untuk menguasai teknologi kapal selam, termasuk teknologi-teknologi yang terkait secara tidak langsung dengan kapal selam. Sekarang tidak ada kegiatan RDTE terkait teknologi kapal selam yang dilaksanakan oleh lembaga riset pemerintah bersama dengan industri pertahanan, termasuk lembaga riset di Kementerian Pertahanan.

PAL Merakit Kapal selam di Surabaya (antara/PAL)
Pada sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengalokasikan PLN sebesar US$ 2,1 miliar untuk membeli dua kapal selam diesel elektrik. Nilai tersebut sudah mencakup harga yang harus dibayarkan oleh Indonesia terkait dengan persyaratan transfer teknologi yang diwajibkan kepada Naval Group dan TKMS apabila salah satu dari mereka ditunjuk sebagai pemenang program.

Sejauh ini, tawaran terkait alih teknologi dari Naval Group masih lebih atraktif dibandingkan pesaingnya karena selain tentang membangun kapal selam sepenuhnya di Indonesia, mencakup pula kegiatan RDTE tentang baterai Lithium-ion. Seandainya pemerintah memberikan kontrak kapal selam kepada Naval Group, lalu bagaimana pelaksanaan kegiatan RDTE baterai Lithium-ion?

Memperhatikan entitas-entitas Indonesia yang direncanakan terlibat dalam kegiatan RDTE baterai Lithium-ion, tidak berlebihan untuk menilai bahwa mereka mempunyai keterbatasan dukungan pendanaan internal untuk kegiatan tersebut.

Hal ini adalah pintu masuk bagi pemerintah untuk berinvestasi secara finansial guna mendukung kegiatan itu, sebab hasil kegiatan RDTE akan menjadi milik negara yang dapat digunakan bagi kepentingan pertahanan maupun komersial.

Terkait dengan program akuisisi kapal selam sendiri, penentu akhir pihak mana yang akan menjadi pemenang adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (miq/miq)

  👷 CNBC  

Baca Selanjutnya