TNI Sampai BUMN Jangan Beli Kapal dari Luar Negeri

Galangan kapal nasional bersinar ... KRI Sembilang 850  ♆

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) membahas industri galangan kapal dalam negeri.

Jokowi mencatat Indonesia memiliki 250 industri galangan kapal atau area pembuat kapal. Industri ini ‎mampu memproduksi berbagai jenis kapal mulai dari kapal tanker hingga kapal penumpang.

Untuk itu, Jokowi mengintruksikan kepada setiap Kementerian Lembaga (KL) sampai BUMN, agar tidak lagi membeli kapal dari luar negeri.

"‎Untuk semua KL baik di TNI, Polri di Kemenhub, KKP, BUMN, saya instruksikan agar semua pembelian kapal itu diberikan ke industri dalam negeri.‎ Jangan ada lagi yang beli kapal keluar," terang Jokowi saat membuka rapat di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurutnya hal tersebut dapat mendorong industri galangan kapal dalam negeri untuk tumbuh lebih besar. Kemudian sekaligus akan semakin memperdekat mimpi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

"‎Saya kira kita semua agar mampu membangun industri galangan kapal nasional, dan menjadikan Indonesia benar-benar sebagai poros maritim dunia," ujar Jokowi.

 Kualitas Kapal Dalam Negeri Bagus 

Indonesia memiliki banyak industri galangan kapal, jumlahnya mencapai 250 galangan. Makanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kementerian/lembaga negara hingga BUMN membeli kapal dari luar negeri, termasuk kapal-kapal perang TNI.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya siap melaksanakan perintah dari Jokowi. Bahkan ia mengakui, kapal buatan dalam negeri sama bagusnya.

"Kualitasnya bagus, kita patroli cepat sudah pakai buatan dalam negeri," kata Moeldoko, ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Bahkan kapal perang Landing Platform Dock (LPD) milik TNI yang dipamerkan di Itali merupakan buatan dalam negeri.

"LPD yang kemarin diperagakan di Itali, juga sudah dari dalam negeri itu, gede itu," ungkapnya.

"Jadi nggak ada masalah (wajib beli kapal produksi dalam negeri), yang penting kan peluru kendalinya," tutup Moeldoko.

 Kapal Impor Lebih Murah Dibanding Buatan RI, Ini Langkah Pemerintah 

Pemerintah akan segera bebaskan semua industri galangan kapal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan cara itu, harga kapal dari dalam negeri dapat bersaing dengan kapal impor.

"PPN akan dibebaskan menjadi 0%," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Untuk saat ini, industri yang berada di kawasan Batam memang sudah tidak lagi dipungut PPN. Sedangkan di luar Batam, tetap dikenakan PPN. Mardiasmo mengaku akan mempercepat proses penerbitan aturannya.

"Nah untuk PPN ini kan tadi bersama dengan Menteri Perindustrian akan kita coba percepat," sebutnya.

Rencana pembebasan PPN ini sebenarnya sudah ada sejak akhir tahun lalu. Lewat keputusan para menteri usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian. Namun sampai sekarang belum juga terealisasi.

Mardiasmo tidak dapat menjelaskan lebih rinci alasannya. Ia hanya menuturkan bahwa selama kurang lebih 6 bulan ini, Kemenkeu masih terus memproses kebijakan ini.

"Sedang dalam proses," imbuhnya

Selain pembebasan PPN, pemerintah sebenarnya juga telah memberikan insentif fiskal lainnya, seperti terkait bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) dan pembebasan bea masuk impor serta pengurangan pajak (tax allowance).

"Ini memang tujuannya supaya kompetitif," tutup Mardiasmo. (mkl/rrd)

  ♆ detik  

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR RI akan pertanyakan pembentukan Cyber Force ke TNI

Ilustrasi cyber force ☆

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengatakan, Komisi I DPR RI akan mempertanyakan kesiapan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang Cyber Force.

Wacana penciptaan matra keempat, Cyber Force adalah usulan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryachudu.

"Kami akan follow up wacana Menhan tentang matra keempat, Cyber Force. Apakah sudah saatnya ada atau cukup ditempelkan di kementerian, lembaga lain. Resep beliau apa dalam jaga kondusifitas TNI agar terbangun force lebih kuat dan hubungan antar lembaga khususnya Polri, tidak ada lagi gesekan di level bawah," kata Tantowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin terkait rencana uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI yang akan digelar pada Selasa (30/6).

Ia menambahkan, Komisi I DPR RI juga akan dipertanyakan urgensi adanya Wakil Panglima TNI. "Perlu tidak Wakil Panglima. Akan kita tanyakan ke Pak Gatot," kata Tantowi.

Komisi I DPR RI, tambahnya, juga ingin mengetahui beliau visi misi terkait ancaman disintegrasi di wilayah Indonesia. “Apakah ada resep khusus. Itu yang jadi sesuatu yang sangat menarik,” ujarnya.

  ♖ antara  

Baca Selanjutnya

Bangun industri galangan kapal, Indonesia hemat Rp 15 triliun per tahun

KRI Tombak 629 produksi PT PAL Indonesia [GM]

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan dengan membangun industri galangan kapal di dalam negeri, maka Indonesia akan menghemat 1,25 miliar dollar AS atau Rp 15 triliuin per tahun‎ dibanding jika mengimpor kapal, seperti yang dilakukan selama ini.

"Berarti ini sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan dari pembelian kapal impor," ujar Menperin usai kegiatan buka puasa bersama di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin.

‎Menurut Menperin, terbangunnya industri galangan kapal dalam negeri juga meningkatkan industri pendukung perkapalan tanah air seperti perbankan nasional, lembaga pembiayaan, asuransi dan komponen.

"Apalagi, langkah strategis ini sesuai Nawa Cita pemerintahan kita. Pak Jokowi bahkan telah langsung menginstruksikan agar kementerian, lembaga dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan dalam negeri," ujar Menperin.

Saleh Husin mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperhitungkan pembelian kapal-kapal dalam lima tahun ke depan, sementara perusahaan-perusahaan BUMN membutuhkan kapal sebanyak 80 unit.

"Dari situ, terlihat jelas bagaimana dahsyatnya dampak pembelian kapal ke galangan kapal nasional," ujarnya.

Menperin menyampaikan, saat ini, terdapat 250 galangan kapal di dalam negeri, di mana 105 perusahaan di antaranya berada di Batam dan 145 unit lainnya berada di luar Batam.

Terkait hal tersebut, Menperin juga memastikan dukungan bahan baku berupa baja untuk industri galangan ‎kapal dalam negeri, yang berasal dari PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco.

"Produk baja dari PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco telah mumpuni mendukung industri ini. Intinya kita siap, apalagi sudah didukung dan diperintahkan Presiden," tegasnya.

  ⚓️ antara  

Baca Selanjutnya

Kadin Indonesia bangun kerja sama dengan Kroasia

Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulistyo (ANTARAA FOTO/dok.Kadin/HO)

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, dalam kunjungan kerja ke Kroasia beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Kroasia Kolinda Grabar Kitarovic untuk membicarakan peluang kerja sama ekonomi kedua negara.

Menurut rilis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu, dalam pertemuan tersebut Presiden Kolinda menyampaikan beberapa peluang kerja sama Indonesia-Kroasia berkaitan dengan letak strategis pelabuhan-pelabuhan Kroasia, seperti pelabuhan di Kota Rijeka dan kota pelabuhan lain, yakni Split, Zadar, dan Ploce yang dapat menjadi pintu gerbang produk-produk Indonesia untuk dipasarkan di Uni Eropa.

"Kroasia sebagai negara termuda di Uni Eropa mempunyai letak geografis yang strategis dengan Laut Adriatik sehingga mempermudah akses menuju Italia, Hungaria, Austria, dan negara-negara besar lain di Uni Eropa," tutur Presiden Kolinda.

Sependapat dengan Presiden Kolinda, Suryo Bambang Sulisto menilai bahwa letak strategis Kroasia didukung oleh infrastruktur yang bagus dan mendukung konektivitas Kroasia dengan negara Uni Eropa lainnya.

Untuk mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke wilayah Eropa Timur, maka Suryo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia memperbarui kerja sama dengan "Croatian Chamber of Economy" dengan menandatangai MoU dan membangun kerja sama dengan beberapa asosiasi pengusaha lain di Kroasia.

"Selain menjajaki kerja sama peningkatan ekspor, kami pun bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kroasia, Sinisa Doncic, untuk menjajaki peluang Kroasia dalam mendukung program tol laut pemerintah Indonesia mengingat Kroasia merupakan negara kepulauan dengan 1.000 pulau terletak di Eropa Selatan dan Laut Adriatik," tutur Suryo.

Selain itu, Suryo juga berkesempatan menemui Panglima Angkatan Bersenjata Kroasia Jenderal Darko Lovric untuk membahas kerja sama industri strategis di sektor industri pertahanan Indonesia-Kroasia.

"Ini penting mengingat Kroasia selain anggota Uni Eropa juga merupakan anggota NATO," kata Suryo. 

  ⚓️ antara  

Baca Selanjutnya

Produksi 700 Juta Butir Peluru, Pindad Butuh Banyak Modal

Menteri BUMN Rini M Soemarno menembak di lapangan tembak PT Pindad (Persero), Bandung, Sabtu (27/6/2015). Saat ini produksi peluru Pindad mencapai 200 juta butir. Sedangkan, kebutuhan yang harus dipenuhi mencapai 700 juta butir. ☆

PT Pindad (Persero) benar-benar butuh tambahan modal dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengembangkan bisnis pertahanan dan non-alutsista. Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan kebutuhan modal untuk itu mencapai Rp 4,9 triliun.

Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan, pada tahun ini BUMN initelah mendapatakan suntikan modal dari APBN sebesar Rp 700 miliar dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun PMN untuk tahun 2016, kata Silmy, hanya direstui oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 707 miliar. Padahal, PMN yang diusulkan sebesar Rp 1,7 triliun.

“Total kebutuhannya untuk pengembangan alutsista dan non-alutsista sebesar Rp 4,9 triliun, dalam lima tahun,” ucap Silmy, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Silmy berharap sisa PMN yang sebesar Rp 3,6 triliun bisa dikucurkan dalam tiga tahun ke depan, yakni tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi, perseroan juga mengantisipasi jika usulan PMN tersebut tidak seluruhnya dipenuhi seperti usulan untuk tahun anggaran 2016.

Silmy menuturkan, Pindad masih mengkaji kemungkinan obligasi yang akan dilakukan setelah lima tahun mendatang. “Kenapa saya tidak masuk bonds dulu, karena sekarang ada komitmen dari pemerintah dalam bentuk PMN,” imbuh Silmy.

Salah satu alutsista yang butuh banyak modal adalah amunisi (peluru). Silmy menyebut, ke depan kebutuhan peluru ditaksir mencapai 700 juta butir, tiga kali lipat lebih besar dari yang bisa diproduksi Pindad saat ini yang sebanyak 200 juta butir.

“Kenapa 700 juta butir? Tentara kita ada 450.000. Untuk latihan satu tahun perlu 1.500, dikalikan jadi 700 juta. Itu belum pasukan khusus yang bisa 30.000,” jelas Silmy.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pindad pelu meningkatkan kapasitas produksinya dari satu shift menjadi tiga shift, di samping modernisasi alat-alat produksi. Silmy mengatakan, saat ini Pindad masih mengoperasikan mesin yang dibuat sejak zaman kolonial.

“Peralatan kita masih ada yang tahun 1930, zaman Belanda. Itu membuktikan Pindad bisa merawat sesepuh. Kalau tahun depan masih bekerja, siap-siap kuwalat,” seloroh Silmy.

  ♖ Kompas  

Baca Selanjutnya

50 Tahun Lagi, Pindad Ditargetkan Kuasai Pasar Industri Pertahanan

Pindad produksi alat berat selain alutsista Menteri BUMN Rini mencoba senjata prototipe terbaru Pindad ☆

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, produksi escavator yang dilakukan PT Pindad (Persero) menjadi salah satu upaya meningkatkan Riset and Development (RnD) perseroan.

Menurut Rini, selama ini Pindad hanya memproduksi barang-barang yang berbasis pertahanan. "Kalau kita berkonsentrasi di industri pertahanan saja, RnD menjadi rendah," kata Rini di Kantor Pindad, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Rini menyebutkan, keberadaan Pindad yang sudah ada sejak jaman VOC masih berada di Indonesia, sudah sepantasnya dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan Pindad bisa menguasai pasar pertahanan.

"Tidak perlu 100 tahun lagi, cukup 50 tahun lagi Pindad menguasai industri pertahanan nasional," tambahnya.

Menurut Rini, dalam memproduksi escavator ini diharapkan membeli bahan baku dari PT Krakatau Steel (Persero) sekaligus menjadi sinergi BUMN.

"Beli steel-nya tetap di Krakatau Steel, jangan keluar, harus sinergi BUMN," tutupnya. (wdi)

  ♖ Okezone  

Baca Selanjutnya

★ Escavator Pindad

Produksi Escavator, Bukti Pindad Sinergi dengan BUMN LainProduksi escavator, bukti Pindad sinergi dengan BUMN lain. (Foto: Okezone)

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim mengatakan, escavator merupakan produk yang bisa didorong pengunaannya oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, terutama kepada sektor konstruksi.

"Terjadi kegiatan penodongan, bentuk sinergi, dan mengedepankan produk dalam negeri di mana saat kita mandiri duitnya selalu ada di Indonesia, ngapain menghidupkan produk luar," kata Silmy di Kantor Pindad, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Silmy menjelaskan, produk alat beratnya itu dipastikan tokcer sama seperti yang diharapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Di mana, berfungsi dengan baik, manuver maupun saat digunakan pengerukan.

"Escavatornya jalan, bisa ngeruk, kalau misalnya di adu tidak kalah," tambahnya.

Mengenai harga, Silmy menyebutkan, escavator Pindad sampai saat ini belum ditentukan harganya. Namun, Perseroan telah memiliki rata-rata harga sebesar USD 90 ribu sampai USD 110 ribu.

Dia mengaku, sempat bingung dengan pemikiran pengusaha lokal yang lebih ingin membeli produk nasional lebih murah dibandingkan dengan produk luar negeri.

"Saya agak protes sedikit kenapa produk dalam negeri selalu lebih murah, kenapa tidak produk Indonesia yang harus lebih mahal. Kita tetap akan kompetitif, purna jualnya pun akan lebih baik," tutupnya.Empat Menteri Dukung Pindad Produksi Alat BeratEmpat menteri dukung Pindad produksi alat berat. (Foto: Okezone)

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim mengatakan, awal mula yang mendukung BUMN senjata memproduksi escavator atau alat berat adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Ini adalah inisiasi Menteri PU, Bappenas, Menteri Industri, dan gong-nya ada di Menteri BUMN," kata Silmy di Kantor Pindad, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Silmy menyebutkan, beragam produk Pindad yang di luar dari sektor industri pertahan akan menjadi potensi untuk BUMN itu sendiri.

"Ketika masuk kegiatan syarat teknologi ada turunan yang baru menjadi potensi Indonesia ke depan, kita terus melakukan pengembangan," tambahnya.

Oleh karena itu, sambung Silmy, produk escavator Pindad arus mendapat dukungan dari seluruh BUMN melalui skema sinergi. "BUMN konstruksi yang akan memesan, ini bisa mengembangkan dan menumbuh kembangkan Pindad," tutupnya.Produksi 100 Escavator, Pindad Butuh Rp50 MiliarProduksi 100 escavator, Pindad butuh Rp50 miliar. (Foto: Okezone)

PT Pindad (Persero) membutuhkan investasi untuk memproduksi 100 escavator dalam satu tahun. BUMN ini akan menyediakan dana investasi sekira Rp 50 miliar.

"Ini bukan PMN, ini dari dalam dan pinjaman bisa, kalau gak ada modal kerja, bisa dari bank," kata Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim di Kantor Pindad, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Silmy menyebutkan, jika produksi escavator Pindad akan ditambah menjadi 200 unit per tahun, maka dibutuhkan kembali investasi tambahan. Saat ini, produk escavator Pindad sudah disinergikan dengan BUMN Karya, yang mana BUMN karya akan membeli escavator.

"Nanti tinggal ditentukan. Terutama yang ditekankan adalah WIKA, Waskita, HK, ADHI, dan PP. Karena tahun ini yang punya project yang cukup banyak tentang jalan tol," tambahnya.

Mengenai komponen, Silmy menyebutkan, escavator buatan Pindad hanya mesin yang masih diimpor yang mana sisanya telah diproduksi sendiri.

"Tapi kalau kita lihat ada economic skill ketemu, kenapa ga buat sendiri. Lakukan integrasi. Industri turunan. Ada pembinaan supplier dan vendor. Engine ada dari alternatif," tutupnya. (wdi)

  ★ Okezone  

Baca Selanjutnya

★ Excava 200

Ekskavator Pertama Produksi Dalam NegeriEkskavator produksi PT Pindad, Bandung [vivanews]

Excava 200 produksi PT Pindad menjadi ekskavator (alat berat untuk mengeruk tanah) pertama yang diproduksi di dalam negeri oleh BUMN tersebut.

"Produk ini tinggal menunggu sertifikasi saja, Insya Allah sertifikasi dilakukan pada September hingga Oktober tahun ini, setelah itu kita siap untuk produksi," kata Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim di Kantor Pindad saat Menteri BUMN Rini Soemarno mengunjungi kantor Pindad di Bandung, Sabtu (27/6).

Pindad sengaja mewarnai ekskavator tersebut dengan warna merah dan putih seperti warna bendera Indonesia untuk melambangkan produk itu buatan anak bangsa.

Dia mengatakan, Pindad memproduksi alat berat itu sesuai instruksi Presiden agar Pindad juga memproduksi alat diluar alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebesar 25 persen dari total produksi mereka.

Lebih lanjut Silmy menjelaskan teknologi yang dipakai untuk Excava 200 itu adalah gabungan dari kompetensi hidrolik yang biasa dipakai untuk Anoa Recovery dan Crane serta kompetensi kendaraan roda rantai.

"Malah sebenarnya lebih gampang membuat ekskavator ini, tapi masalah estetika akan diperbaiki secara bertahap," kata dia.

Alat ini sudah diuji coba dan dapat berjalan dengan baik, menurut dia hal yang perlu dibenahi adalah menjaga kualitas produk tersebut dan purna jual produk tersebut.

Dia berharap alat berat itu dapat memperoleh 10 persen pasar industri alat berat. Satu unit Excava 200 akan dijual sekitar 90 ribu hingga 110 ribu dolar AS, atau sekitar Rp 1,17 miliar sampai Rp 1,43 miliar.

Menteri BUMN Rini Soemarno dalam kunjungannya menyempatkan untuk mencoba ekskavator tersebut, setelah mencoba dia merasa bangga karena Pindad berhasil membuat alat berat itu.

"Saya bangga, dengan alat diproduksi di dalam negri kita harapkan ketergantungan kita dengan barang impor akan berkurang," kaya Rini.

Dia mengaku awalnya sempat tidak percaya saat Direktur Utama Pindad mengabarkan bahwa pihaknya dapat memproduksi alat tersebut, untuk itu dia menyempatkan diri berkunjung ke perusahaan BUMN tersebut. Rini pun langsung menandatangani untuk menggunakan 100 ekskavator milik Pindad untuk BUMN Karya.

"Saya harap sertifikasinya jangan lama-lama, agar tahun ini sudah bisa mulai produksi," kata Rini.

 ★ Berita satu  

Baca Selanjutnya

Indonesia Jadi Anggota Melanesia Spearhead Group

Indonesia akan menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) setelah Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengeluarkan pernyataan mengenai keanggotaan tersebut sebelum komunike bersama diterbitkan. Para pemimpin Melanesian Spearhead Group menandatangani komunike bersama di Honiara Kamis (25/6/2015). (ABC: Liam Fox) ☆

Dalam pernyataannya hari Kamis (25/6/2015), Perdana Menteri Peter O'Neill mengatakan para pemimpin MSG sudah membuat keputusan untuk menerima Indonesia sebagai anggota dalam KTT yang sedang berlangsung di Honiara di Kepulauan Solomon.

Namun masih belum jelas mengapa hal tersebut dilakukan. MSG sendiri baru akan mengeluarkan komunike bersama hari Jumat (26/6/2015).

Sebuah organisasi West Papua bernama United Liberation Movement for West Papua, sebelumnya mengajukan diri untuk menjadi anggota, namun menurut O'Neill mereka akan diberi status sebagai pengamat.

Menurut O'Neill, perwakilan terpilih dari berbagai propinsi Papua di Indonesia akan menjadi wakil Indonesia di forum MSG tersebut.

Dan O'Neill menambahkan United Liberation Movement akan mewakili warga Papua yang tinggal di luar Indonesia.

MSG adalah sebuah organisasi antar pemerintah, mirip dengan ASEAN, bagi empat negara Melanesia di kawasan Pasifik yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu ketika dibentuk pertama kali di tahun 1983.

  ★ radioaustralia  

Baca Selanjutnya

★ Senapan Serbu Pindad saingi AK-47

SSX 7.62 Pindad [armyrecognition]☠

PT Pindad (Persero) terus mengembangkan produk senjata dan kendaraan tempurnya. Untuk senjata, Pindad berhasil mengembangkan senapan serbu terbaru, tipe SS Kaliber 7.62 MM. Senapan tipe ini, diklaim bisa disejajarkan dengan senapan legendaris asal Rusia, AK 47.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Pindad, Silmy Karim saat pemaparan di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno di markas Pindad, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2015).

"Produk terbaru kami adalah senapan SS Kal. 7.62 mm LB, lawan AK 47 buatan Rusia ini saya berani diadu," ujarnya‎.

Pindad sendiri telah mampu memproduksi berbagai varian senjata. Sampai-sampai senjata SS-2 V-4 Heavy Barel dan Pistol G-2 buatan Pindad berhasil membawa TNI unggul dalam kejuaraan tembak dunia.

Senapan serbu terbaru yang dikembangkan dan dirakit di Bandung tersebut, kini memasuki tahap sertifikasi.

"Sekarang proses tinggal sertifikasi," sebutnya.

Selain memamerkan senapan, Silmy menyampaikan produk kendaraan lapis baja atau panser ANOA. Pindad berhasil mengembangkan dan memproduksi varian panser ANOA yang bisa berjalan di atas permukaan air.

"Ini benar-benar bisa berenang di air. Bisa bermanuver. Panser ini nggak kalah dan bisa diadu dengan produk sejenis dari negara lain," sebutnya.

Langkah Pindad yang terus berinovasi di industri pertahanan bukan tanpa sebab. Di dunia militer, Indonesia masih membeli peralatan dari luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dan perkembangan industri senjata dunia, Pindad terus aktif di dalam mengembangkan produk senjata dan kendaraan perang terbaru.

"Makanya saya punya pandangan, daripada kita menghidupi pabrik negara lain dengan membeli produk negara lain lebih baik kita buat sendiri dan beli dari bangsa sendiri," tuturnya.

  ☠ detik  

Baca Selanjutnya

BUMN Ini Mau Bikin 'Kanal Panama' di Sumatera dan Kalimantan

Laporan dari HongkongIlustrasi kanal

PT Pelindo II (Persero) terus melebarkan sayapnya untuk mengembangkan angkutan barang dan pelabuhan, untuk mendukung program 'tol laut' gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi Sumatera, BUMN ini telah selesai menyusun studi kelayakan pengembangan angkutan sungai di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Muara Enim-Tarahan.

Memanfaatkan sungai, Pelindo II akan membuat semacam kanal yang membelah alur Sungai Lematang sepanjang 160 kilometer. Kanal yang dikembangkan sejalan dengan teknologi kanal yang ada di Panama.

"Nanti melewati alur Sungai Lematang terus mau kita lurusin dan kita potong. Ada 32 kanal yang dipotong. Kemudian kalau beda tinggi, kita bikin log kayak Kanal Panama, sehingga nanti dia bisa punya air sepanjang tahun," kata Direktur Utama Pelindo II, RJ. Lino, saat berbincang i Hotel JW Marriot, Menara ICC, Hong Kong, Jumat (26/6/2015).

Selama ini, moda transportasi di sana banyak memanfaatkan angkutan darat. Padahal di sana ada alur sungai yang bisa dipakai. Dengan konsep kanal ini, Pelindo membidik angkutan barang dan angkutan batu bara. Muara Enim dikenal sebagai daerah lumbung batu bara di Sumatera Selatan.

"Kemudian cost keluar di laut US$ 14 per ton. Sekarang pakai darat US$ 30 per ton. Kalau ini jadi semua lari ke sini karena ongkos murah," ujarnya.

Lino menyebut, proses konstruksi Kanal Panama versi Sumsel bakal dimulai akhir 2015. Masa konstruksi memakan waktu 2,5 tahun. Bila jadi, alur sungai untuk angkutan barang ini akan jadi model transportasi angkutan barang memanfaatkan sungai di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

"Ini akan jadi contoh proyek bagaimana sungai dimanfaatkan," ujarnya.

Pindah ke Kalimantan, Pelindo II akan mengembangkan sungai besar di sana sebagai alur angkutan barang seperti di Sumatera Selatan. Angkutan sungai belum bisa beroperasi sepanjang tahun karena hulu biasanya mengalami pendangkalan bila musim kemarau. Pelindo II akan merevitalisasi sungai dari Banjarmasin-Muara Teweh.

"Panjang sekitar 1.200 km. Persoalannya kalau musim kering, 300 km titik terakhir maka nanti dipasang 2 log, sehingga bisa dipakai sepanjang tahun," ujarnya.

Konsep angkutan sungai bisa menjadi tumpuan untuk angkutan barang di daerah yang memiliki alur sungai lebar. Lino menyindir pulau-pulau besar yang memilih membangun jalur kereta untuk menjadi moda angkutan barang.

"Kalimantan mau bikin kereta api, padahal kalimantan kota besar di pinggir sungai. Kemudian Sulawesi bangun kereta Makassar-Manado. Itu konyol. Di sana ada nggak daerah yang nggak ada pelabuhan, cuma Toraja saja yang di tengah daratan," tuturnya.

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

★ CMI Teknologi Rises to the Task of Self Sufficiency in Defense Technology

Defense Minister Ryamizard Ryacudu, back, hears explanation from president director of CMI Teknologi Raharjo Pratjihno about the company’s radio manufacturing capability, when the minister visits CMI Teknologi facilities in Bandung in West Java on Monday, Dec. 29, 2015.

CMI Teknologi, Indonesia’s sole producer of satellite communications, microwave radio, and radar equipment, is ready to meet rising demand as the country pushes for self-sufficiency in defense technology.

The privately held company supplies the Indonesian Military (TNI), and it stands to benefit from President Joko Widodo’s plans to raise defense spending over the next five years and to develop Indonesia’s domestic defense manufacturing capability. Other firms that stand to benefit include state owned Pindad and Dirgantara Indonesia.

CMI Teknologi got a confidence boost when Defense Minister Ryamizard Ryacudu visited the company’s facilities in Bandung, West Java, on Monday, its president director Raharjo Pratjihno told the Jakarta Globe on Thursday.

“The minister said we should continue with our work. I’m confident that we could meet any demand [from the military] as long as it is in line with our core competencies,” Raharjo said.

Founded in 2004, CMI Teknologi is the latest incarnation of Compact Microwave Indonesia, which has been operating since 1987 in developing microwave technology. CMI Teknologi is now the only company in Indonesia that specializes in satellite communications, microwave technology, and radar modules.

The company is capable of producing up to 5,000military-grade radios per year, Raharjo said. CMI Teknologi has been supplying the radios for the Indonesian Army’s Leopard tanks since 2012, he said.

“It turns out that our radio is on par with similar units from abroad, but far cheaper,” Raharjo said.

He said CMI Teknologi has mastered the technology required to make several different radar modules but the company still needs more investment in research and development to build a complete radar system.

The company also undertakes repairs on various types of radar equipment installed in Indonesian Air Force planes and it builds small earth stations for satellite communications.

Apart from supplying the TNI, CMI Teknologi exports its products to India, the United States and the Middle East.

The government aims to raise defense spending to 1.5 percent of gross domestic product, from 0.8 percent currently, over the next five years, putting it on par with neighboring countries, including Malaysia. Several memoranda of understanding have been signed between Indonesia and its defense partners last year in an attempt to provide more resources for the country’s defense program.

Still, President Joko has emphasized the transfer of technology from abroad to local companies to improve self-sufficiency in domestic defense manufacturing, taking lessons from the United Nations-imposed weapons embargo against Indonesia over human rights violations in East Timor. The arms embargo was lifted in 2005.

“We have to achieve [self-sufficiency] so that we don’t have to depend on imports,” the president said in a cabinet meeting on Tuesday.

CMI Teknologi’s Raharjo said that for Indonesia to become independent in term of defense technologies, the government, as the biggest buyer of such technologies, has to show a commitment to local products.

“For a start, the government should give local producers preferential treatment when procuring equipment, instead of just underestimating them from the start,” Raharjo said.

He said that a simplified bureaucratic procedure would also help local firms, which often spend more time dealing with red tape than developing their products.

“Still, I have seen great commitment from President Joko and his administration in improving that area and I’m confident he will sort it out,” Raharjo said.

  ★ The Jakarta Globe  

Baca Selanjutnya

Dua Kapal Perang RI Berlabuh di Darwin

KRI Tombak 629

Dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut, KRI Tombak dan KRI Hiu, berlabuh di Darwin untuk melakukan latihan patroli laut bersama dengan Australia. Selain itu, sebuah pesawat TNI AL juga akan ambil bagian.

Latihan gabungan bersama bernama Ausindo Corpat (Australia and Indonesia coordinated maritime patrol) tahun ini dilakukan di tengah dinamika hubungan kedua negara yang sedang naik-turun.

Hubungan diplomatik mengalami masalah menyusul terungkapnya penyadapan telepon pejabat Indonesia serta eksekusi dua Bali Nine. Dan yang terbaru adalah tuduhan penyuapan petugas Australia terhadap penyelundup manusia asal Indonesia.

Ausindo Corpat telah dilaksanakan selama beberapa tahun, dan dirancang untuk meningkatkan koordinasi pengamanan laut antara angkatan bersenjata kedua negara di sepanjang garis perbatasan laut masing-masing.

Di masa lalu, operasi gabungan bersama ini menarget para pelaku illegal fishing, namun tujuan besarnya adalah memberantas segala aktivitas ilegal di wilayah maritim kedua negara.

Latihan bersama ini biasanya bermula di Kupang, dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan, dan mengakhiri operasi gabungan di Darwin. (nwk/nwk)

  ⚓️ detik  

Baca Selanjutnya

Jokowi Takjub Indonesia Bisa Bangun RS di Gaza

Rumah sakit Indonesia di Gaza

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi mendalam atas rencana Grand Opening Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza, Palestina, dalam waktu dekat.

Dalam peresmiannya, Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Henry Hidayatullah, ingin mengundang Jokowi ke RS tersebut di Gaza, Palestina.

"Pada prinsipnya kami mengundang beliau untuk meresmikan RS Indonesia di Gaza yang pembiayaannya hasil dari masyarakat Indonesia," kata Henry usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Henry mengatakan, bila Presiden Jokowi bersedia hadir saat peresmian RS tersebut, pihaknya tinggal mengatur waktu, soal kapan Jokowi bisa hadir dan berkunjung ke Palestina. "Diserahkan pada beliau bisanya kapan," ucapnya.

Rumah Sakit Indonesia yang didirikan di Palestina tersebut baru tanggal 15 Juni kemarin di-launching. RS di Gaza tersebut dibangun sejak 3,5 tahun silam.

"Tapi baru selesai awal tahun ini, kemudian kita lengkapi dengan peralatan medisnya. CT scan 128 slice. Di Gaza, beberapa rumah sakit besar pun baru 64 slice, tapi kita sudah 128. Intinya peralatan cukup canggih. Ada dua lantai dengan 100 bed (tempat tidur)," jelas Henry.

Rumah sakit tersebut, sambungnya, khusus untuk traumatologi. Dan bila tidak ada kejadian khusus terkait pasien yang akibat perang, operasionalnya untuk keseharian. "Ini hadiah dari masyarakat Indonesia ke masyarakat Palestina," imbuhnya.

Biaya pembangunan rumah sakit tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 120 miliar yang berasal dari sumbangan-sumbangan pribadi alias swadaya masyarakat.

Tidak ada kontribusi ataupun sumbangan dari instansi pemerintah. "Beliau (Jokowi) takjub dengan begitu besar dana terkumpul, dan apresiasinya adalah beliau sangat ingin untuk meresmikan RS ini," tutupnya. (raw)

  ★ Okezone  

Baca Selanjutnya

Proyek Listrik 35.000 MW

50% Mega Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi Siap DibangunPemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun pembangkit listrik sebanyak 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun ke depan. Banyak yang menilai proyek ini ambisius. Tapi Menteri ESDM Sudirman Said memastikan 50% pembangkit dari mega proyek tersebut siap dibangun.

"Ada dua kelompok dari proyek kelistrikan nasional. Kelompok pertama yang sudah berjalan 7.000 MW, kedua kelompok proyek 35.000 MW yang baru," ujar Menteri ESDM Sudirman Said kepada wartawan di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selantan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Sudirman mengatakan, untuk kelompok pertama 7.000 MW, progres penyelesaian sudah mencapai 70%, sehingga ia menargetkan mulai tahun ini sudah ada pembangkit yang Commercial Operation Date (COD) tahun ini.

"Progres 7.000 MW sudah 70%, diantaranya diharapkan bisa kontruksi dan COD (beroperasi) di 2015," kata Sudirman.

Sementara untuk proyek 35.000 MW ada sebanyak 212 lokasi pembangkit yang akan dibangun, dari jumlah tersebut 50% lokasi siap untuk dibangun pembangkit.

"Dari sisi pengadaan lahan teridentifikasi 100 tapak pembangkit diantaranya sudah siap dibebaskan, jadi tinggal 112 tapak pembangkit yang belum. Jadi hampir 50% siap dibangun," tegasnya.

Sementara untuk proyek pendukung seperti transmisi dan gardu, pihaknya mengklaim, pembangunan gardu induk sudah 26% dalam tahap konstruksi.

"65% perencanaan, 10% pengadaan barang. Pembangunan trasmisi 38% sudah dalam tahap konstruksi, 54% masih persiapan," tutupnya.

Seperti diketahui, dana yang dibutuhkan untuk mega proyek 35.000 MW ditaksir mencapai 1.189 triliun.

Dari dana sebanyak itu, dibagi dua antara PT PLN (Persero) dan pihak swasta atau Independent Power Producers (IPP). Di mana PLN harus bisa menyiapkan dana sedikitnya Rp 609 triliun, sedangkan pihak IPP ditargetkan punya dana sekitar Rp 580 triliun.Jokowi Siap 'Pasang Badan' di Mega Proyek Listrik 35.000 MWPresiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Hal ini untuk menghindarkan munculnya kasus hukum yang menjerat pihak yang membangun mega proyek listrik tersebut.

Sekadar diketahui, banyak pegawai PT PLN (Persero) yang dipidana ketika menggarap proyek listrik, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

"Dari semua yang menjadi hambatan proyek 35.000 MW ini, paling berat adalah kasus hukum. Tentu kasus hukum yang tidak ada keterlibatan pekerjaan," kata Menteri ESDM Sudirman Said ditemui di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Sudirman mengungkapkan, untuk menghindari kasus hukum, termasuk menghindarkan sumbatan-sumbatan dari proyek 35.000 MW ini, Presiden akan mengeluarkan Perpres tentang proyek 35.000 MW.

"Presiden dan Wapres memberi arahan, akan ada Perpres 35.000 MW. Intinya adalah bagaimana sumbatan ini diatasi oleh Perpres itu. Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) diminta lakukan kajian apa saja yang bisa dipercepat, soal peralatan dan local content," ungkapnya.

Ia mengungkapkan lagi, setidaknya ada 8 hambatan dalam mengejar proyek 35.000 MW dalam 5 tahun, yakni:

★ Masalah penyediaan lahan, solusinya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait pembebasan lahan.
★ Negosiasi harga, seringkali sangat alot dan lama, solusinya telah diterbitkan Permen ESDM terkait penetapan harga patokan tertinggi untuk IPP dan excess power.
★ Proses penunjukan dan pemilihan IPP yang sebelumnya panjang dan melalui lelang, solusinya telah terbit Permen ESDM di mana PLN dapat melakukan penunjukkan langsung dan pemilihan langsung baik untuk proyek listrik energi baru terbarukan, PLTU dari mulut tambang, batu bara, gas marginan, ekspansi pembangkit listrik, dan excess power.
★ Pengurusan Izin sudah dibuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.
★ Kinerja Developer dan Kontraktor, sering kali tidak menyelesaikan proyeknya, solusinya dilakukan due dilligence (uji tuntas) dan segera diterbitkan Permen ESDM yang mengatur masalah tersebut.
★ Kapasitas Manajemen Proyek, solusinya membentuk PMO (Project Management Office) dan menunjuk Independent Procurement Agent.
★ Koordinasi Lintas sektor, solusinya membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian, akan segera terbit Peraturan Presidennya.
★ Permasalahan Hukum, segera diterbitkan Peraturan Presiden namun ketentuannya bersifat khusus.

"Ada 3 hal besar dari 8 poin yang selama ini kita terus cermati. 3 hal yang menjadi penghalang untuk membuat target ini jadi kurang cepat. Pertama soal pembebasan lahan, karena lahan tak hanya melibatkan masyarakat, juga melibatkan BUMN, pemerintah, negara," ungkapnya.

"Kalau negara bisa lebih kontrol, saya optimistis, lahan pembangkit lebih mudah dibanding transmisi, karena menyangkut besaran yang cukup panjang, karena melintasi segala macam, bentuk tanah, hutan, dan lainnya. Kedua soal perizinan, terutama izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Karena pusat. Ketika tadi masalah hukum," tutup Sudirman. (rrd/hen)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya