Cuma Keluhkan Birokrasi
Menhan ujicoba Maung V3 [Pindad] ★
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengeluhkan birokrasi pencairan anggaran pertahanan di saat persentasenya yang termasuk yang paling kecil di Asia.
Hal itu dikatakannya saat memberikan pengarahan kepada 2.000 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodam I/Bukit Barisan di Medan, Jumat (27/1).
Mulanya, ia menyinggung masalah anggaran pertahanan yang terbilang kecil bagi negara seluas RI.
"Walaupun saya sampaikan Kementerian Keuangan, kepada DPR bahwa anggaran pertahanan kita termasuk salah satu yang paling kecil di Asia. Pengeluaran untuk pertahanan Indonesia sekarang kurang dari 1 persen dari produksi domestik bruto," kata dia.
Menurut Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia bahkan di bawah negara Malaysia. Ia pun berandai-andai soal kenaikan anggaran yang bisa membuat peningkatan gaji prajurit TNI.
"Untuk pertahanan kita termasuk paling rendah di bawah Singapura di bawah Thailand. Di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, kita hanya 0,8 persen. Kalau sama dengan Malaysia saja, berarti anggaran kita naik tiga kali. Kalau naik tiga kali, kalian pasti sumringah, pasti kalian senyum kalau naik tiga kali anggaran, berarti gaji kalian bisa naik," urainya.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, Presiden Jokowi sempat ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia. Sayangnya saat itu pandemi Covid-19 menghancurkan perekonomian dunia. Akibatnya anggaran negara lebih banyak dihabiskan untuk penanganan kesehatan.
"Tapi pas mau menaikkan datang pandemi Covid-19, suatu ancaman yang sangat dahsyat yang menghentikan perekonomi dunia selama 3 tahun," sebutnya.
Setelah dilakukan pengkajian, lanjutnya, ternyata biaya yang cukup besar lebih dibutuhkan untuk pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Setelah kita kaji, ternyata memang pertahanan negara yang diperlukan sangat besar dan karenanya negara kita masih menghadapi tuntutan untuk melaksanakan pembangunan dan untuk menghilangkan kemiskinan," ungkapnya.
Dengan situasi tersebut, kata Prabowo, ia pun tak bisa menuntut kenaikan anggaran pertahanan Indonesia. Hanya saja, ia meminta agar anggaran tersebut cepat direalisasikan.
"Kita tak menuntut anggaran pertahanan harus naik, sebagai Menhan saya menyampaikan ke Menkeu saya tidak minta anggaran pertahanan tidak naik di atas 0,8 persen, tapi saya minta anggarannya cepat diturunkan," tegasnya.
Masalahnya, kata dia, ada kerumitan pencairan anggaran pertahanan di Kementerian Keuangan RI.
"Jangan anggaran itu tertahan oleh birokrasi, oleh kertas ini itu. Kadang kadang minta apapun birokrasi. Dapat izin satu saja bisa berbulan bulan. Itu saja saya minta dari Menkeu. Jangan anggaran itu ditahan tahan. Itu yang saya minta," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terus mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.
"APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami optimis, namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan," ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1) dikutip dari Antara.
Ia merinci alokasi anggaran berdasarkan fungsinya; anggaran kesehatan 2023 mencapai Rp 178,7 triliun; anggaran pendidikan Rp 612,2 triliun; anggaran perlindungan sosial Rp 476 triliun.
Selain itu, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun; anggaran ketahanan energi Rp 341,3 triliun; anggaran infrastruktur Rp 392,1 triliun.
Sementara, anggaran pertahanan keamanan mencapai Rp 316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. (fnr/arh)
Menhan ujicoba Maung V3 [Pindad] ★Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengeluhkan birokrasi pencairan anggaran pertahanan di saat persentasenya yang termasuk yang paling kecil di Asia.
Hal itu dikatakannya saat memberikan pengarahan kepada 2.000 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodam I/Bukit Barisan di Medan, Jumat (27/1).
Mulanya, ia menyinggung masalah anggaran pertahanan yang terbilang kecil bagi negara seluas RI.
"Walaupun saya sampaikan Kementerian Keuangan, kepada DPR bahwa anggaran pertahanan kita termasuk salah satu yang paling kecil di Asia. Pengeluaran untuk pertahanan Indonesia sekarang kurang dari 1 persen dari produksi domestik bruto," kata dia.
Menurut Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia bahkan di bawah negara Malaysia. Ia pun berandai-andai soal kenaikan anggaran yang bisa membuat peningkatan gaji prajurit TNI.
"Untuk pertahanan kita termasuk paling rendah di bawah Singapura di bawah Thailand. Di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, kita hanya 0,8 persen. Kalau sama dengan Malaysia saja, berarti anggaran kita naik tiga kali. Kalau naik tiga kali, kalian pasti sumringah, pasti kalian senyum kalau naik tiga kali anggaran, berarti gaji kalian bisa naik," urainya.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, Presiden Jokowi sempat ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia. Sayangnya saat itu pandemi Covid-19 menghancurkan perekonomian dunia. Akibatnya anggaran negara lebih banyak dihabiskan untuk penanganan kesehatan.
"Tapi pas mau menaikkan datang pandemi Covid-19, suatu ancaman yang sangat dahsyat yang menghentikan perekonomi dunia selama 3 tahun," sebutnya.
Setelah dilakukan pengkajian, lanjutnya, ternyata biaya yang cukup besar lebih dibutuhkan untuk pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Setelah kita kaji, ternyata memang pertahanan negara yang diperlukan sangat besar dan karenanya negara kita masih menghadapi tuntutan untuk melaksanakan pembangunan dan untuk menghilangkan kemiskinan," ungkapnya.
Dengan situasi tersebut, kata Prabowo, ia pun tak bisa menuntut kenaikan anggaran pertahanan Indonesia. Hanya saja, ia meminta agar anggaran tersebut cepat direalisasikan.
"Kita tak menuntut anggaran pertahanan harus naik, sebagai Menhan saya menyampaikan ke Menkeu saya tidak minta anggaran pertahanan tidak naik di atas 0,8 persen, tapi saya minta anggarannya cepat diturunkan," tegasnya.
Masalahnya, kata dia, ada kerumitan pencairan anggaran pertahanan di Kementerian Keuangan RI.
"Jangan anggaran itu tertahan oleh birokrasi, oleh kertas ini itu. Kadang kadang minta apapun birokrasi. Dapat izin satu saja bisa berbulan bulan. Itu saja saya minta dari Menkeu. Jangan anggaran itu ditahan tahan. Itu yang saya minta," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terus mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.
"APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami optimis, namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan," ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1) dikutip dari Antara.
Ia merinci alokasi anggaran berdasarkan fungsinya; anggaran kesehatan 2023 mencapai Rp 178,7 triliun; anggaran pendidikan Rp 612,2 triliun; anggaran perlindungan sosial Rp 476 triliun.
Selain itu, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun; anggaran ketahanan energi Rp 341,3 triliun; anggaran infrastruktur Rp 392,1 triliun.
Sementara, anggaran pertahanan keamanan mencapai Rp 316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. (fnr/arh)
★ CNN
.png){kind=tracking}
