PAL Indonesia Bangun Kapal Pembangkit Listrik 150 MW

Pembangunan kapal itu masing-masing dua unit berdaya 60 MW dan satu unit 30 MW Seremoni pemotongan baja pertama untuk pembangunan satu unit pembangkit listrik terapung berdaya 60 MW di PT PAL Indonesia, Surabaya, Rabu (26/2/2020). [ANTARA/Hanif Nashrullah] ★

PT PAL Indonesia (Persero) membangun tiga unit kapal pembangkit listrik atau dual fuel engine barge mounted power plant (BMPP) berdaya total 150 MW pesanan PT Indonesia Power, anak usaha PT PLN (Persero).

Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan serta Perbaikan PAL Indonesia Sutrisno di Surabaya, Jatim, Rabu mengatakan pembangunan kapal itu masing-masing dua unit berdaya 60 MW dan satu unit 30 MW.

"Ini bukan pertama kalinya kami membangun pembangkit listrik terapung. Tahun 1997, kami pernah membangun yang 30 MW. Barangnya masih ada. Sekarang ini kami akan membangun lagi yang lebih canggih dan modern mengikuti perkembangan teknologi terkini," katanya di sela prosesi pemotongan baja pertama (first steel cutting) yang menandai pembangunan pembangkit listrik terapung berdaya 60 MW di Surabaya, Jatim, Rabu.

Menurut dia, pembangunan total tiga unit kapal pembangkit listrik pesanan Indonesia Power itu akan dilakukan secara bertahap yang masing-masing pembangunannya membutuhkan waktu selama 15 bulan.

"Untuk unit yang pertama ini targetnya selesai dibangun pada Januari 2021," ujarnya.

Direktur Pengembangan dan Niaga Indonesia Power Adi Supriono mengatakan pesanan tiga unit pembangkit listrik terapung ini nilainya mencapai Rp 2,7 triliun.

"Untuk yang 60 MW, per unitnya Rp 1 triliunan. Sedangkan yang 30 MW sekitar Rp 600 miliar," katanya.

Adi mengungkapkan pembangkit listrik terapung dibutuhkan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Berbeda dengan pembangkit listrik yang tertanam di tanah. Dengan pembangkit listrik terapung, katakanlah ada kesulitan pembangkit di satu wilayah, kita bisa segera pindahkan. Jadi, sangat membantu, misalnya di Palu waktu ada gempa, kelistrikannya darurat, keberadaan pembangkit listrik terapung akan sangat membantu," ucapnya.

  ⚡ antara  

Baca Selanjutnya

ToT Program Offset PSU Oerlikon Skyshield

Membangun kemandirian Alpalhankam Workshop di PT INTI ★

Dalam rangka membangun kemandirian Alpalhankam, membutuh dukungan Industri Pertahanan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Industri Pertahanan. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Alpalhankam bagi pengguna adalah dengan cara membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan agar Industri Pertahanan menjadi maju, kuat mandiri dan memiliki daya saing. Offset merupakan bentuk kompensasi yang diperoleh negara dari setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri untuk mendukung percepatan penguasaan teknologi.

Ditjen Pothan diwakili Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan beserta staf IDKLO Dittekindhan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program Offset melalui Progress Meeting dengan pihak Rheinmetal Air Defence (RAD) sebagai penyedia Offset pengadaan Alpalhankam Penangkis Serangan Udara (PSU) bertempat di PT Inti Bandung pada hari ini Kamis 20 Februari 2020, serta dihadiri oleh perwakilan dari RAD, Swiss, PT Inti, PT Len Industri, PT Pindad, Politeknik Negeri Batam, personel Depohar 50 dan 60.

Progress Meeting merupakan salah satu upaya agar Ditjen Pothan Kemhan dapat memonitor program Offset dari pengadaan PSU produk RAD, Swiss. Kegiatan diawali dengan presentasi Rheinmetal terkait Offset Status, Offset Program Schedule, PCBA Maintenance and Repair Training. Kegiatan Offset pengadaan PSU untuk TNI Angkatan Udara terdiri dari 6 Modul yang akan diselesaikan sampai dengan tanggal 11 September 2020. Pembagian Modul antara lain : Module Repair, Intelectual Property, Test System sebanyak 3 Module, Automatic Test System (ATS) Calibration and Maintenance, Testing and Fault Diagnostic dan Certification). Saat ini telah memasuki modul ke-3 yang rencananya berakhir pada tanggal 8 Mei 2020, dimana telah menyelesaikan 76% dari keseluruhan kegiatan Offset.

Dirtekindhan dalam sambutannya menekankan agar peserta traning dapat memanfaatkan momen offset ini sebaik-baiknya, segera cepat menerima dan dapati diaplikasikan dalam lingkungan kerja masing-masing agar kemandirian Industri Pertahanan segera terwujud untuk pemenuhan Alapalhankam bagi TNI.

Kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Workshop tempat pelaksanaan training ToT teknologi Penangkis Serangan Udara di PT. Inti.

Kegiatan ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar (Red Bag Datin/Dit Tekindhan).

  ♖ Kemhan  

Baca Selanjutnya

Bakamla Butuh Minimal 77 Kapal

Untuk Awasi Laut Indonesia KN Tanjung Datu 301 [Bakamla] ✪

Mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyebut lembaga itu baru memiliki 10 kapal untuk mengawasi seluruh perairan teritori Indonesia.

Adapun jumlah minimal yang diperlukan adalah 77 kapal. Selama setahun menjabat Kepala Bakamla, Taufiq telah menyusun konsep operasi institusi yang berusia sekitar lima tahun itu. Konsep itu memuat berbagai susunan tempur dan peran strategis Bakamla.

Dari situ diketahui bahwa sedikitnya Bakamla perlu memiliki 77 kapal dan beberapa pesawat. Namun, angka minimal kepemilikan kapal tak bisa tercapai hingga saat ini.

”Kami baru ada 10 (kapal). Bayangkan, tugasnya berat. Tapi kalau material, begitu ada duit, jadi,” kata dia dalam kegiatan serah terima jabatan Kepala Bakamla kepada pejabat baru, Laksdya Aan Kurnia, di Mabes Bakamla, Jakarta, Jumat (14/2).

Tak hanya kebutuhan alat, imbuh Taufiq, masih banyak kekurangan dalam hal personel yang sejauh ini masih berupa satuan tugas atau task force dari berbagai elemen pasukan.

”Sekarang personel masih berupa task force. Dari (TNI) AL, kepolisian, ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena Bakamla bukan satuan tugas. Bukan task force. Karena dia melakukan tugas yang luas dan berlanjut. Dia harus independen,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Aan menyadari tantangan yang dihadapi Bakamla tidak akan mudah. Meski begitu, tantangan ini akan lebih ringan jika semua pihak terkait keamanan laut Indonesia bisa bekerja sama.

”Dengan semangat kebersamaan dan soliditas didukung loyalitas, integritas, keikhlasan, dan etos kerja, kita semua akan mampu menghadapi tugas berat apa pun dalam menegakkan keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia,” ujarnya.

  ★ Suara Merdeka  

Baca Selanjutnya

Penandatanganan Kontrak Reverse Engineering System Rudal TA. 2020

➶ Program Rudal Nasional dimulai [Kemhan]

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan melaksanakan pengembangan Industri dan teknologi pertahanan guna mendorong dan memajukan pertumbuhan Industri Pertahanan.

Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Pothan Kemhan melaksanakan Program Pembinaan Potensi Teknologi Industri Pertahanan (Binpottekindhan).

Program Reverse Engineering System Rudal TA. 2020 merupakan Program Binpottekindhan yang diinisiasi oleh konsorsium Industri Pertahanan yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Pindad (Persero), PT. Dahana (Persero), PT. Len Industri (Persero), dan PT. TRESS.

Pada hari Kamis 13 Februari 2020, Ditjen Pothan Kemhan yang diwakili oleh Brigjen TNi Aribowo Teguh Santoso, S.T., M.Sc., Sesditjen Pothan Kemhan dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Dr. Gita Amperiawan, Dirtekbang PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menandatangani Kontrak Reverse Engineering System Rudal TA. 2020.

Sesditjen Pothan Kemhan menyampaikan kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Lead Integrator dari Konsorsium Rudal bahwa melalui program Binpotekindhan TA. 2020 ini agar melaksanakan Kontrak tersebut sesuai rencana melalui pentahapan yang benar serta mendokumentasikan sesuai ketentuan.

Diharapkan dengan penguasaan teknologi Rudal tersebut dapat mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Rudal Nasional guna mengisi kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

  ➶ Kemhan  

Baca Selanjutnya

Kemhan Sertifikasi PUNA Alap-Alap BPPT

Dukung Pertahanan dan Keamanan Nasional UAV Alap-alap [BPPT]

Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan (Puslaik Baranahan) Kementerian Pertahanan meyerahkan Amandement Sertifikasi Tipe dan Sertifikat Kelaikudaraan Militer PUNA Alap-Alap PA-06D-100 yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta (28/01).

Kepala BPPT Hammam Riza dalam sambutannya mengatakan, BPPT melakukan perekayasaan pesawat udara nir awak (PUNA) jenis taktikal guna memenuhi kebutuhan nasional khususnya untuk di lingkungan TNI.

Tambah Hammam, dengan keberhasilan pendahulunya PUNA Wulung yang telah mendapat sertifikasi TC dari IMAA pada 2016, setelah dilakukan serangkaian pengembangan dan uji coba pada PUNA Alap-Alap PA-06D, maka pada 7 September 2018, BPPT mendaftarkan PUNA Alap-Alap untuk menjalani proses sertifikasi produk militer di Puslaik Baranahan Kementerian Pertahanan.

Standar yang digunakan kata Hammam adalah FAR23 amandement 64 tahun 2017 untuk menguji kelaikan aerodinamika dan struktur PUNA Alap-Alap, STANAG untuk sistem Ground Control System termasuk datalink serta CASR-21 untuk semua manual. Dengan digunakan standar internasional tersebut maka kualitas dari sertifikat TC yang dikeluarkan Puslaik Kementerian Pertahanan memenuhi standar internasional.

Pada 7 Desember 2018 PUNA Alap-Alap telah menerima Sertifikasi Tipe (Type Certificate) dan Sertifikat Kelaikudaraan Militer (Certificate of Airworthiness) untuk misi Pemetaan dengan endurance 5 jam dan ketinggian maksimum 12.000 feet.

UAV Alap-alap [BPPT]

Di 2019 sesudah mengalami modifikasi penggantian engine Alap-Alap dari 5HP ke 3HP. Kemudian BPPT, mengajukan amandement TC untuk dapat meningkatkan endurance-nya menjadi 6 jam. Capaian endurance selama 6 jam (dari sebelumnya 5 jam) diperlukan agar dapat diterima oleh persyaratan TNI AU. Disamping itu, penambahan 1 jam terbang (sekitar radius 30 km atau 60 km pp) cukup signifikan untuk memungkinkan posisi landasan yang lebih jauh dari lokasi target pemetaan, ujar Hammam.

Sebelumnya, PUNA Alap-Alap juga telah menjalani uji operasi misi pemetaan jalur kereta api cepat Cirebon-Brebes (61km) seluas 6500HA pada Juli 2017. PUNA Alap-Alap juga pernah digunakan untuk memetakan daerah yang berada di ketinggian 5.500 ft (dengan terbang di ketinggian 7.000 ft) untuk memantau (surveilan) kawasan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) atas permintaan dari Ditjen Gak Kum KLHK pada tahun 2017.

Drone kelas Tactical yang dikembangkan BPPT menurutnya adalah sebagai kontribusi untuk diaplikasikan di sektor pertahanan dan keamanan maupun aplikasi lainnya. Dengan diterimanya sertifikat ini, PUNA Alap-Alap siap memenuhi kebutuhan spesifikasi Drone Taktikal Medium Endurance yang diperlukan pada operasi.

PUNA Alap-Alap selanjutnya siap untuk diindustrialisasikan oleh mitra industri dalam negeri dan kami berharap PUNA Alap-Alap dapat dimanfaatkan oleh TNI atau pihak lain yang berkepentingan, jelas Hammam.

Sementara, Arif Andriyanto Kepala Bidang Kelaikan Udara Kementerian Pertahanan menyampaikan, proses kelaikan mempunyai peranan penting dalam pertahanan negara dalam rangka mendukung pengembangan dan pembinaan kekuatan serta kemandirian.

UAV Alap-alap [BPPT]

Menurutnya, alat-alat pertahanan dan keamanan merupakan sebagai realitas kebijakan pemerintah dalam upaya untuk membangun dan memenuhi kekuatan pokok. Salah satu arah kebijakan adalah pembangunan postur TNI melalui modernisasi alutsista, peningkatan pemeliharaan, perawatan serta pemenuhan sarana dan prasarana.

Penyelengaaraan sertifikasi kelaikan udara merupakan tahapan penting bagi produk moda udara guna memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan baik materialnya dan bagi personel yang mengoperasikan maupun bagi lingkungan, ujar Arif.

Arif menyebut, proses sertifikasi militer yang outputnya berupa amandemen serifikat bagi PUNA Alap-Alap PA-06D-100 dimulai pada 4 Agustus 2019 yang di latarbelakangi pengembangan BPPT untuk meningkatkan endurance yang awalnya lima jam menjadi enam jam dengan perubahan spesifikasi dan perubahan mesin yang baru.

Perubahan ini dikatakan sebagai perubahan besar dan sesuai dengan kelayakan yang berlaku telah disetujui untuk penerbitan amandement Sertifikat Tipe termasuk penerbitan sertifikat kelayakan militer baru pada 24 Februari 2020 dengan varian baru yang disebut PUNA PA-06D-100, jelasnya. (Humas/HMP)

  ★ BPPT 

Baca Selanjutnya