Mulai Desember, Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Bisa Naik-Turun

infografis kenaikan tarif listrik 11% ☆

Mulai 1 Desember 2015, pelanggan dua golongan listrik PT PLN (Persero) yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA diberlakukan mekanisme tariff adjustment. Artinya tarif kedua golongan ini bisa naik-turun setiap bulan layaknya harga Pertamax.

"Mulai Desember golongan daya 1.300 dan 2.000 VA diberlakukan mekanisme tariff adjustment," kata Plt. Kepala Satuan Komunikasi Korporat, PLN, Bambang Dwiyanto, dalam keterangannya, Senin (30/11/2015).

Bambang mengatakan, sebenarnya, tarif listrik bagi kedua golongan rumah tangga tersebut harus sudah mengikuti mekanisme tariff adjustment sejak awal tahun, tapi kebijakan tersebut ditunda.

"Pemerintah dan PLN mengambil kebijakan untuk menunda penerapan tariff adjustment bagi pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA. Pertimbangannya saat itu, pelanggan golongan tersebut sudah mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap sejak Juli 2014 hingga November 2014. Selain itu penundaan juga untuk meringankan beban ekonomi pelanggan di kedua golongan tersebut," ungkap Bambang.

Dengan penyesuaian per Desember ini, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme tariff adjusment. Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah:

☆ Rumah Tangga R-1/Tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA
☆ Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA
☆ Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA
☆ Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas
☆ Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA
☆ Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA
☆ Industri I-3/TM daya diatas 200 kVA
☆ Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas
☆ Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA
☆ Kantor Pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA
☆ Penerangan Jalan Umum P-3/TR
☆ Layanan khusus TR/TM/TT. (rrd/ang) 

  ☠ detik  

Baca Selanjutnya

Kunjungan Siswa Athan Ke Pindad

Proses penyelesaian Leopard 2 RI di Jerman. Peran Pindad dalam perawatan dan pemeliharaan Leopard RI. ☆

Dua Puluh orang siswa kursus Asisten Atase Pertahanan (Athan) RI angkatan XII TA 2015 mengunjungi PT Pindad (Persero) Selasa, 24 November 2015. Rombongan dipimpin oleh Kolonel Laut Ayi Syarif Hidayat selaku Komandan Sekolah dan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero), Silmy Karim di Auditorium PT Pindad (Persero) Bandung. Kunjungan lapangan ke PT Pindad (Persero) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembekalan bagi Asisten Atase Pertahanan RI di bidang pendidikan militer.

Kol (Laut) Ayi Syarif Hidayat dalam kata sambutannya menjelaskan bahwa siswa kursus yang tergabung dalam kunjungan kali ini telah mendapat surat perintah penempatan di negara masing-masing dan siap mengemban tugas dalam memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama di bidang militer dan pertahanan antar Negara. “Diharapkan dengan kunjungan lapangan ke PT Pindad (Persero) kali ini, para siswa dapat lebih memahami secara detail tentang perkembangan PT Pindad (Persero) sampai dengan saat ini dalam konteks mendukung pembangunan Industri Pertahanan Nasional”, tutur Kolonel Ayi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Pindad (Persero) mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Pindad untuk dapat mengisi materi pembekalan secara langsung kepada siswa Asisten Atase Pertahanan dimana materi ini penting untuk disampaikan sebagai bagian dari perjuangan Asisten Atase Pertahanan di luar negeri. “Asisten Atase Pertahanan maupun Atase Pertahanan itu sendiri berperan sangat strategis untuk kemajuan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, bukan hanya membangun tetapi juga mengambil peran-peran strategis yang diemban oleh kita di luar negeri”, Ujar Silmy. Pada kesempatan tersebut, Silmy juga berpesan kepada siswa Asisten Atase Pertahanan untuk mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya sebagai langkah untuk belajar dan meningkatkan performa Industri Pertahanan khususnya PT Pindad (Persero) di level Internasional.

Setelah memberikan sambutannya, Silmy memberikan pembekalan materi kepada siswa Asisten Atase Pertahanan meliputi produk-produk militer Pindad berikut perkembangannya, manajemen, hingga strategi Pindad dalam membangun Industri Pertahanan Nasional. Lebih dari itu, para siswa juga diajak mengunjungi fasilitas produksi Anoa dan Komodo Pindad serta berkesempatan meninjau secara langsung peran Pindad dalam perawatan dan pemeliharaan Leopard RI. (DEL) 

  ☠ Pindad  

Baca Selanjutnya

PT PAL Capai Progres Signifikan atas Kapal SSV Pesanan Filipina

Pemasangan main block mast kapal SSV pesanan Filipina (Kruk) ☆

Pada hari Jumat 27 November 2015 telah dilakukan pemasangan main block mast atas kapal SSV pesanan Filipina. Pemasangan main block mast ini menandai selesainya pembuatan struktur kapal berbasis LPD kelas Banjarmasin/Banda Aceh yang pernah dibuat oleh PT PAL untuk TNI Angkatan Laut.

Kapal SSV pesanan Filipina ini telah dimulai pembuatannya pada Januari 2015 yang ditandai dengan proses first steel cutting yang dilakukan di galangan kapal PT PAL Surabaya. Peluncuran kapal ini dari dok kering rencananya akan dilakukan pada bulan Desember 2015, untuk selanjutnya kapal akan diselesaikan di dok basah. [defence.pk] ☆

Filipina memesan 2 kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada PT PAL dengan nilai kontrak US$ 90 juta. Kapal jenis SSV tersebut mempunyai panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter, kapal mampu membawa 3 unit helikopter dan mampu membawa 649 orang terdiri dari awak kapal, pasukan dan penumpang. Kapal ini mampu melaju hingga kecepatan 16 Knots, dengan mesin pendorong 2 x 3.000 BHP.

Pesanan 2 kapal SSV untuk Angkatan Laut Filipina secara kontrak harus dilakukan pada bulan Mei 2017, termasuk kewajiban untuk melewati tahapan pengujian seperti uji pelayaran dan dan juga uji sistem.

  ☠ defense studies  

Baca Selanjutnya

Komisaris dan Dirut PT Dirgantara Indonesia Harus Dipecat

Karena bila komisaris dan Dirut sebuah BUMN yang sama, beda visi dan misi, tidak akan majuAgustaWestland Aw-101 ☆

DPR RI melalui Komisi I menyatakan Komisaris dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yakni Marsekal TNI Agus Supriatna yang juga Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Budi Santoso, harus dipecat dari jabatannya.

Hal itu menyusul perbedaan sikap atas rencana pembelian helikopter mewah Kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 buatan Italia-Inggris.

Perbedaan sikap yang dimaksud adalah KSAU tetap `ngotot` memilih helikopter AW101 dalam rangka memberi pelayanan terhadap kepala negara serta tamu negara. Sementara, Dirut PTDI lebih menginginkan helikopter Kepresidenan berasal dari dalam negeri jenis EC-725 dan EC-225. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan kinerja PTDI dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bagi TNI AU.

"Kalau tetap dipilih AW101, Dirut PTDI harus diganti, karena Komisaris benar bahwa kinerja PTDI tidak sebaik yang dikira. Meskipun, pernah dinyatakan pailit di 2007, tapi bisa bangkit. Tetapi bila KSAU tidak bisa mempertahankan pendapatnya kepada publik, sebaiknya harus melepas jabatannya sebagai Komisaris PTDI," kata anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi saat dihubungi, Minggu (29/11/2015).

"Karena bila komisaris dan Dirut sebuah BUMN yang sama, beda visi dan misi, tidak akan maju," sambungnya.

Menurutnya, KSAU sebagai Komisaris PTDI perlu membuka ke publik kinerja PTDI saat ini yang berbeda seperti pernyataan Dirut PTDI Budi Santoso bahwa PTDI sedang mengembangkan alutsista udara. Hal itu bertujuan agar ada harmonisasi atau kesepahaman antara Komisaris dan Direksi PTDI, sehingga bisa bersama memajukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Perbedaan perspektif perlu diminimalisir, ego sektor juga. Sehingga TNI AU dan PTDI bisa saling bersinergi tanpa mengurangi atau menggangu kinerja operasional TNI AU," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, masalah pembelian helikopter AW101 ini perlu disampaikan teknis oleh KSAU dan juga Dirut PTDI. Bila memang PTDI tidak mampu, sebutnya, hal itu disebabkan karena hal apa?

Sebaliknya, Dirut PTDI juga harus mengakui, kesanggupan seperti apa? Sebab, banyak juga yang mengeluhkan kinerja PTDI seperti banyaknya pekerjaan yang tertunda, sehingga berpotensi mengganggu kinerja TNI AU.

"Dalam perdebatan soal heli, PTDI perlu jelaskan kemampuan membangun heli dalam waktu yang ditentukan TNI AU. Masalah spare part yang diklaim lebih murah, perlu disampaikan secara detil. Karena dalam kontrak PTDI dengan Korea untuk EC-225 dan cougar 725, membuat fuselage (Badan) dan tailboom (ekor) bukan keseluruhan spare part," jelasnya.

Dia menegaskan, perdebatan teknis antara KSAU dan Dirut PTDI sangat kontraproduktif untuk masyarakat. Disatu pihak, memang harus memajukan produk nasional, tetapi disisi lain untuk kemampuan TNI AU juga perlu peralatan terbaik untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Negeri ini sudah capek kalau setiap kebijakan selalu dipertentangkan antar eksekutifnya sendiri. Presiden harus berani bersikap, bukan lepas tangan, karena soal heli ini untuk kepentingan tugas beliau juga," tegasnya.

Sebelumnya, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan pihaknya tetap memilih helikopter AW-101 dalam rangka memberi pelayanan terhadap kepala negara serta tamu negara. Dia menyingkirkan EC-725 produksi PTDI yang sudah melalui proses kajian.

"Sekarang kan wartawan sudah pintar-pintar, coba saja lihat PT DI itu seperti apa. Jangan semua suruh beli dari PT DI, ini politisasi. Kalau nanti helikopter (EC 725 Coungar) ada apa-apa bagaimana? Siapa yang mau disalahkan?" terang Agus saat dikonfirmasi awak media, Jumat (27/11).

Mantan Kasum TNI itu lantas mengingat pengalaman prajurit matra udara saat memesan helikopter Super Puma pada rencana strategis (renstra) 2009-2014. Saat itu, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.

"16 unit Super Puma yang dipesan, tetapi TNI AU hanya menerima sembilan helikopter. Sementara pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional," tukasnya.

Sebab itu, TNI AU kini terkesan cuek terhadap PT DI untuk memproduksi sisanya. Bahkan, Agus menganggap bahwa PT DI tidak mampu memproduksi alutsista udara. "Saya rasa bikin sayap saja (PT DI) tidak bisa," pungkas Agus. (robbi) 

  ☠ Harian Terbit  

Baca Selanjutnya

★ Peluncuran Orca 002

2 dari 4 yang direncanakan telah meluncurPeluncuran Kapal Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia SKIPI Phase 1 (ORCA 002) di Galangan PT. Daya Radar Utama tgl 26 November 2015.

Menurut berita Antara, Akan diluncurkan empat kapal Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan spesifikasi dan postur termutakhir yang pernah dimiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP.

Empat kapal SKIPI ini mampu tahan berlayar hingga 14 hari karena memiliki ukuran tangki bahan bakar yang lebih besar. Daya bertahan ("endurance") itu jauh lebih tinggi dari 27 kapal patroli pengawas yang kini dioperasikan Ditjen PSDKP yang hanya mampu bertahan dua hari sebelum harus mengisi ulang bahan bakar.

Dengan daya tahan yang cukup lama, empat kapal SKIPI ini diharapkan dapat melakukan patroli semaksimal mungkin dan menjaga potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) daerah Timur dan Barat Indonesia.

Kemudian, jarak pantauan radarnya bisa mencapai 120 mil laut (1 mil : 1,8 kilometer), dibandingkan kapal patroli biasa yang hanya 36 mil laut. Kapal yang didesain dan diproduksi di Tanjung Priok, Jakarta, ini memiliki kecepatan 26 knot.

Posturnya pun lebih gagah dengan panjang 60 meter, dilengkapi dengan ruang laboratorium yang lebih luas dan juga ruang tahanan (untuk nelayan ilegal yang ditangkap).

Kapal diproduksi oleh PT. Daya Radar Utama dan menghabiskan anggaran sekitar Rp 565 miliar.

Berikut ini video peluncuran kapal dari Youtube :

  ☠ Indonesia Teknologi  

Baca Selanjutnya

★ Jembatan Terpanjang di Kalimantan

★ Hampir SelesaiJembatan Tayan Kapuas ☆

Proyek Jembatan Kapuas Tayan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan selesai pada awal Desember 2015. Jembatan ini disebut-sebut sebagai yang terpanjang di Kalimantan.

Progres pembangunan jembatan penghubung antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, melalui Desa Tayan dan Desa Piasak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau sudah 99%.

Direktur Jenderal Bina Marga kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini mengatakan jembatan tersebut sangat penting karena merupakan jembatan yang akan menghubungkan jalan trans selatan Kalimantan yang saat ini belum tersambung.

“Jembatan ini akan menggantikan kapal penyeberangan yang ada sehingga arus lalu lintas Kalteng dan Kalbar tidak harus melalui sungai lagi,” kata Hediyanto dikutip dari keterangannya Jumat (27/11/2015).

Kepala Pelaksana Satuan Kerja Jembatan Kapuas Tayan, Yudha Hadita mengatakan saat ini jalan akses jembatan ini pengerjaannya sekitar 97%. Total panjang jembatan dan jalan akses yakni 5,3 Km dengan biaya Rp 1,023 Triliun.

“Diperkirakan 3 Desember selesai semua, setelah itu tidak bisa langsung diresmikan, harus di tes layak fungsi dulu, proses pengetesan memakan waktu dua minggu,” kata Yudha.

Jembatan Tayan mulai dibangun 19 September 2012. Jembatan yang memiliki panjang 1,5 km. Sebelumnya, mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menargetkan pembangunan selesai akhir 2014. Jembatan tersebut dibangun oleh kontraktor China Road and Bridge Corporation dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Jembatan ini akan membentang di atas Sungai Kapuas dengan panjang total 1,42 km dan terbagi atas 2 jembatan yakni jembatan pertama sepanjang 280 meter dengan lebar 11,5 meter, dan Jembatan kedua 1.140 meter dengan lebar 11,5 meter.

 Nyeberang Kapuas Tak Lagi Bayar Rp 100.000  [aktual] ☆

Proyek Jembatan terpanjang di Kalimantan, Kapuas Tayan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ditargetkan selesai 3 Desember 2015. Keberadaan jembatan penghubung Kalbar dengan Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Desa Tayan dan Desa Piasak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Kalbar akan sangat membantu masyarakat mengurangi ongkos transportasi.

Saat ini kendaraan yang melintas Trans Kalimantan harus menggunakan jasa kapal penyeberangan milik PT ASDP untuk menyeberangi Sungai Kapuas yang merupakan terpanjang di Kalimantan dan Indonesia, 1.143 km. Jumlah kapal yang melayani sebanyak 2 kapal ferry yang beroperasi terbatas yakni pukul 05.00-22.00.

Kendaraan roda 4 yang mau melintas harus membayar Rp 100.000 sampai dengan Rp 230.000 untuk menyeberang sungai tersebut dengan waktu sekitar 30 menit.

“Dengan adanya jembatan ini tentu biaya transportasi akan jauh menurun. Kemudian akan ada kawasan baru yang terbuka yang besar pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi, saat ini kelihatan para pengusaha sudah memulai membangun pabrik-pabrik di kawasan Jembatan Tayan ini," kata Direktur Jenderal Bina Marga kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W.Husaini dalam dikutip dari situs Kementerian PU, Jumat (27/11/2015).

Setelah mendapatkan izin laik fungsi, jembatan akan dilakukan soft opening dimana masyarakat boleh mencoba melewati. Jembatan Kapuas Tayan akan menjadi landmark di kawasan Kalimantan Barat khususnya di kawasan Pulau Tayan.

Jembatan ini membentang di atas Sungai Kapuas, terbagi atas 2 jembatan yakni jembatan pertama sepanjang 280 meter dengan lebar 11,5 meter, dan Jembatan kedua 1.140 meter dengan lebar 11,5 meter.

Dengan selesainya Jembatan Kapuas Tayan ini maka tersisa jembatan Pulau Balang di Provinsi Kalimantan Timur untuk menyambungkan seluruh jalan trans selatan Kalimantan. Ditargetkan pada tahun 2018 Jembatan Pulau Balang akan selesai. (hen/hns)

  ☠ detik  

Baca Selanjutnya

Kemenhub Kembali Bangun 18 Kapal Patroli

★ Kapal patroli kelas II dan IIIKapal KN Gratin yang nantinya akan memperkuat jajaran armada pangkalan KPLP Surabaya sudah 100 persen selesai dikerjakan oleh PT KAS Batam termasuk dalam kapal kelas II. ☆

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali membangun 18 unit kapal patroli kelas II dan III Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan fasilitas pendukungnya senilai Rp 572,43 miliar.

Kontrak penandatanganan pembangunan kapal patroli ini dilakukan sembilan perusahaan galangan kapal pemenang tender yang disaksikan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Bobby R Mamahit.

“Perusahaan galangan kapal pemenang lelang agar bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan,” kata Bobby, Jumat (27/11) usai menyaksikan penandatangan kontrak pembangunan kapal di kantornya.

Ketepatan waktu pembangunan ini, kata Bobby, harus mengutamakan prioritas. “Jangan karena ingin cepat, tapi mengabaikan kualitas. Kedua-duanya harus berjalan, tepat waktu dan berkualitas,” kata Bobby.

Menurut Bobby, sesuai kontrak, sanksi terberat yang diberikan kepada perusahaan galangan kapal pemenang lelang yang tidak menyelesaikan pembangunan kapalnya sesuai jadwal ialah mengembalikan dana pembangunan kapal secara penuh. “Sanksinya sudah ada dalam kontrak,” tuturnya.

Disebutkan, pembangunan kapal KPLP yang yang telah masuk kontrak sebanyak 50 unit. Khusus kapal patroli kelas 1, akan dilakukan sampai akhir tahun ini sebanyak 30 unit dari total 83 unit kapal patroli yang direncanakan.

Total anggaran proyek pembangunan kapal KPLP sebesar Rp 2 triliun diharapkan bisa terserap sampai tahun 2016. “Kapal patroli kelas satu akan dilelang kemudian, kapal ini jauh lebih besar dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk nmelakukan pengamanan perairan,” ujar Bobby.

Disebutkan pembangunan kapal patroli yang dilakukan saat ini, diprioritaskan untuk menggantikan posisi kapal-kapal patroli milik KPLP yang sudah tua. Kecepatan kapal patroli yang sedang dibangun tersebut kecepatannya rata-rata di atas 14 knot.

“Perairan kita sangat kuas kita memerlukan armnada laut untuk mengamankan wilayah perairan,” ujarnya.(dev)  

  ☠ suarakarya  

Baca Selanjutnya

Indonesia berpotensi besar jadi target serangan siber

Territory Channel Manager Kaspersky Indonesia, Dony Koesmandarin (paling kanan) dan Chief Security Researcher Kaspersky Lab, Alex Gostev (kedua dari kiri) berbagi hasil temuan Kaspersky Lab, di Jakarta, Kamis (26/11/2015). (ANTARA News/ Arindra Meodia) ★

Territory Channel Manager Kaspersky Indonesia, Dony Koesmandarin, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Pasicif yang berpotensi besar menjadi target dari serangan siber.

"Di APAC (Asia Pasifik) Indonesia menjadi target yang menjanjikan, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi malware," kata dia, dalam temu media, di Jakarta, Kamis.

Sebagai contoh, Dony mengatakan kasus yang menyerang mesin ATM yang disebut ATM Trojans, di mana para penjahat siber profesional mengambil uang cash tanpa menyentuh mesin ATM.

Lebih lanjut, dari hasil penelitian Kaspersky Lab, terungkap bahwa Indonesia berada di urutan kedelapan negara APAC paling rentan terhadap serangan siber.

Lebih dari itu, saat ini serangan siber menyerang tidak hanya industri perbankan, namun juga sejumlah industri lainnya, termasuk perhotelan.

Potensi-potensi tersebut, menurut Dony, sudah disadari oleh perusahan-perusahaan di Indonesia. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan solusi Kaspersky.

Begitu juga dengan pemerintah. Dony melihat pemerintah sudah semakin siap dengan adanya potensi-potensi akan serangan siber.

"Dari teman-teman yang membantu pemerintah, saya melihat pemerintah sudah concern. Salah satunya yang kita tahu dengan dibentuknya badan cyber. Perusahaan-perusahaan juga sudah mulai concern dengan hal itu, karena mereka ada isu, ada masalah," ujar Dony.

"Karena bicara soal malware, lokasi tidak penting, tinggal menunggu waktu. Serangan siber bisa terjadi kapan saja di mana saja," tambah dia.

  ♞ Antara  

Baca Selanjutnya

[Foto] Helikopter EC 725 Pesanan TNI AU

★ Produksi PT DI

Diberitakan 3 unit dari 6 pesanan TNI AU telah siap untuk diserahkan. Rencananya awal tahun depan 6 unit helikopter akan diserahkan bersamaan. [JPNN]

Nampak 2 unit helikopter Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11). (Antara/Novrian Arbi)

Produksi Helikopter perusahaan nasional jenis ini telah digunakan oleh sejumlah kepala negara di dunia dan siap dijadikan pilihan untuk pembelian Helikopter kepresidenan Indonesia karena dianggap sudah mumpuni untuk keamanan Presiden dan Wakil Presiden. (Antara/Novrian Arbi)

Seorang teknisi menyelesaikan proses produksi Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11). (Antara/Novrian Arbi)

  ★ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

★ PT DI Serahkan 6 Helikopter EC 725 pada TNI AU

Awal Tahun DepanSalah satu helikopter EC 725 Super Cougar produksi PT DI [defence.pk]

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sedang memproduksi helikopter teknologi tinggi yakni helikopter EC 725 atau Super Cougar yang merupakan pengembangan dari Super Puma. Helikopter itu merupakan kerjasama PTDI dan Airbus Helicopters.

Saat ini sudah ada tiga helikopter yang sudah jadi. Itu merupakan pesanan TNI AU. Tiga lagi masih diproduksi. Menurut Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo, direncanakan awal tahun depan enam helikopter EC 725 combat SAR akan diserahkan kepada TNI AU.

"Mereka pesannya katanya nantinya sampai satu skuadron. Namun untuk pemesanan 2012 baru enam unit," ujar Arie di PT DI, Jalan Padjadjaran, Rabu (25/11/2015).

Harga satu unit Super Cougar sekitar 26 juta Euro.

Arie menjelaskan EC 725 merupakan kerjasama PT DI dengan Airbus Helicopters selama 10 tahun. PT DI memproduksi bagian badan pesawat atau fuselage dan tail boom (ekor). "Setiap tahun kita kirim ke airbus 10 fuselage dan 15 tail boom," jelasnya. Sementara untuk lisensinya dari UeroCopter, sama dengan Super Puma.

Sementara untuk pesanan dalam negeri, semua dirakit di sini. "Kalau untuk TNI AU, kita buat semua di sini," katanya.

Heli EC 725 combat SAR ini sudah dilengkapi di antaranya dengan anti peluru, autopilot, serta recovery engine field. "Jadi si pesawat bisa mengubah ketinggian sendiri misal di posisi bahaya, dan si pilot tidak menyadarinya," katanya.

Heli Cougar ini merupakan pesawat bermesin ganda dengan 29 seat. Pesawat ini untuk transportasi pasukan, evakuasi korban, pencarian tempur dan penyelamatan. (ern/dra)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

INKA Akan Bangun Pabrik Rp 1,2 Triliun

Masih Seleksi Mitra InvestorLokomotif dan kereta produksi PT Industri Kereta Api (Persero). (Dok. Kementerian BUMN) ☆

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA masih menyeleksi calon investor yang akan dijadikan mitra pembangunan pabrik perakitan baru di Gresik, Jawa Timur. Pabrik yang akan dikhususkan memproduksi kereta diesel dan listrik tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 triliun.

Apabila pabrik tersebut bisa berdiri, Spesialis Senior Pengembangan Bisnis INKA Heru Sulistiyo mengatakan pabrik di Madiun yang selama ini beroperasi akan dikhususkan membuat kereta penumpang dan gerbong barang.

“Investasinya sekitar Rp 1,2 triliun, tapi itu nanti tergantung proyeknya seperti apa,” kata Heru di Jakarta, Rabu (25/11).

Ia menuturkan, INKA akan memanfaatkan lahan seluas 55 hektare yang telah dihibahkan perusahaan pelat merah lainnya yaitu PT Garam (Persero). Lahan tersebut menurut Heru merupakan aset PT Garam yang sudah tidak produktif, sehingga dinilai manajemen akan lebih bermanfaat jika digunakan oleh INKA.

Terkait dengan mitranya nanti, Heru belum bisa memastikan apakah investor asing atau lokal yang akan mereka gandeng. Namun menurut Heru, sangat terbuka kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik tersebut. Karena manajemen tidak membatasi diri hanya mencari mitra lokal.

“Partnernya kami pilih yang credible, cuma belum bisa saya buka sekarang,” ujarnya.

 Target Produksi 

Dalam rencana manajemen INKA, pabrik Gresik akan mampu menghasilkan 133 kereta penggerak per tahun. Namun sebelum pabrik tersebut selesai, maka pembuatan kereta penggerak masih dikerjakan di Madiun.

INKA sendiri saat ini mampu memproduksi 300 kereta penumpang per tahun, 80 kereta listrik dan diesel per tahun, dan 500 rangka kereta per tahun. (gen) 

  ☠ CNN  

Baca Selanjutnya

Beda Suara soal Helikopter VVIP

KSAU Beberkan Proses Pembelian Helikopter VVIP AW101 Helikopter AgustaWestland AW101 yang dibeli TNI AU. (Wikipedia/Fox52)

Tentara Nasional Indonesia menyatakan helikopter AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris untuk kendaraan operasional very very important person (VVIP) dibeli dengan anggaran TNI Angkatan Udara, bukan kementerian atau lembaga lain.

“Kami bisa beli tiga unit AW101 untuk tahun anggaran 2014-2019. Pengadaan sesuai rencana strategi 2014-2019. Anggaran dari TNI AU,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna di Jakarta (24/11).

Agus mengatakan pengadaan AgustaWestland AW101 berbeda dengan helikopter yang terdahulu, yakni Super Puma. “Kalau Super Puma, yang beli Sekretariat Negara, tapi operasionalnya diserahkan ke TNI AU. Ini (AW101) tidak begitu,” ujarnya.

Pengadaan AW101, kata Agus, merupakan kajian dari bawah, yakni internal TNI AU. “Kajian dari skuadron VVIP, lalu diteruskan dikaji di Markas Besar TNI, akhirnya saya putuskan beli AW101 untuk memenuhi rencana strategi 2014-2019. Kami mencari yang terbaik,” ujar dia.

AW101 dipilih salah satunya karena memiliki kelebihan soal baling-baling. “Kalau beli helikopter, harus lihat baling-balingnya. Karena jika helikopter digunakan untuk ke daerah-daerah bencana, terutama di perkampungan, bayangkan kalau baling-balingnya besar, bisa terbang semua (benda-benda). Nah, dari situ terlihat yang baling-balingnya paling kecil dan halus AW101,” kata Agus.

Menurutnya, pembelian AW101 dilakukan dengan melihat anggaran yang ada. “Kalau anti-jamming, antipeluru, harga per unit mencapai US$120 juta. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan dulu,” kata Agus.

Sebelumnya, anggota Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan harga helikopter VVIP AgustaWestland AW101 yang dipilih TNI terlalu mahal, yakni US$ 55 juta atau setara dengan Rp 752 miliar lebih.

Pakar penerbangan Gerry Soejatman mengatakan AW101 pernah menjadi calon helikopter operasional Presiden Amerika Serikat. “AS sudah sempat pesan, lalu harus customization (disesuaikan) lagi karena hendak dipasangi teknologi lebih canggih. Setelah dikaji lagi total harga satu unit helikopter hasil customization, ternyata menurut AS itu kemahalan sehingga mereka membatalkan pesanan,” kata dia.

AgustaWestland AW101 merupakan pabrikan perusahan gabungan Inggris dan Italia. Helikopter yang memiliki desain interior mewah dan nyaman itu akan digunakan oleh pejabat tinggi negara di RI, termasuk tamu negara selevel presiden dan wakil presiden.

KSAU menjamin keamanan AW101. “Kalau terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Untuk keamanan, saya minta helikopter itu dilengkapi beberapa fitur,” kata Agus.

TNI tak hanya menggelar pengadaan helikopter VVIP, tapi juga helikopter serbu dan helikopter antikapal selam. Seluruh pembelian alat utama sistem senjata itu untuk modernisasi armada dan mengganti alutsista yang telah uzur. (agk)

 Komisaris dan Direktur PTDI Beda Suara soal Helikopter VVIP  Helikopter EC 725 produksi PT DI [defence.pk] ★

Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia Arie Wibowo memiliki pandangan berbeda dengan Komisaris Utama PTDI yang juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna. Jika Agus memilih AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris sebagai helikopter untuk very very important person (VVIP), Arie merekomendasikan Eurocopter EC725 yang sebagian badannya diproduksi oleh PTDI.

"Helikopter EC725 sangat direkomendasikan bagi VVIP, yakni Presiden dan Wakil Presiden, dan lebih unggul dibanding buatan Italia," ujar Arie saat memamerkan EC725 di hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11).

Sebanyak 20 persen bagian EC725 merupakan buatan lokal PTDI. EC725 didesain sebagai helikopter antipeluru, terutama pada badan samping dan bawah. Helikopter dengan lisensi Eurocopter –sekarang disebut Airbus Helicopters– yang bermarkas di Perancis ini merupakan pengembangan dari Super Puma.

Helikopter EC725 digunakan sebagai helikopter taktis jarak jauh untuk keperluan militer. “Kaca memang tidak antipeluru. Yang antipeluru bagian bawahnya karena helikopter cenderung ditembak dari bagian bawah, termasuk bagian samping dan tangki bahan bakar,” kata Arie.

Jika EC725 terpilih sebagai helikopter VVIP, ujar Arie, tinggal dilakukan penyesuaian atau customization dengan mengganti kursi menjadi sofa, dan membentuk dapur kecil di bagian bekalang helikopter.

Yang jelas, ujar Arie, EC725 lebih murah ketimbang AW101. “Jika terjadi 'engine failure', EC725 secara otomatis akan mengaktifkan autopilot untuk membantu stabilisasi helikopter. EC725 juga telah dilengkapi perahu karet dan forward looking infrared atau FLIR," kata dia.

Arie mengklaim, dari segi rahasia keamanan negara, pengadaan helikopter VVIP oleh PTDI jauh lebih aman daripada membeli dari Italia.

Ucapan Arie ini jauh berbeda dengan Komisaris Utama PTDI Marsekal Agus Supriatna yang menegaskan lebih memilih AgustaWestland AW101 untuk helikopter VVIP. Helikopter itu bahkan telah dipesan TNI AU sejak Juni 2014 dan kini memasuki perakitan tahap akhir di Italia sebelum tahun depan dikirim ke Indonesia.

“Saya Komisaris Utama PTDI, tahu betul kenapa saya beli ini (AW101). Saya tahu pengoperasian pesawat dan bagaimana cara mencari segala sesuatu terkaitnya seperti spare part (suku cadang). Saya pilih ini karena sudah dikaji. Kami (TNI) mencari yang terbaik,” kata Agus di Jakarta, kemarin.

Agus juga menjamin keamanan AW101. Ia menekankan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada VVIP yang nantinya menumpang helikopter tersebut. (Antara)

 Heli VVIP Antipeluru Siap Dikirim Italia, Tinggal Bayar  AgustaWestland AW-101 VVIP [defence.pk] ★

Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, menyatakan saat ini proses pembelian helikopter antipeluru untuk very very important person (VVIP), AgustaWestland AW101, telah berjalan.

Jika sesuai rencana, satu helikopter buatan perusahaan gabungan Inggris-Italia yang bermarkas di Italia itu akan tiba di Jakarta pada Maret atau April 2016.

"Satu helikopter sebenarnya sudah siap dikirim. Tinggal dibayar, lalu akan dikirim (ke Indonesia)," ujar Dwi kepada CNN Indonesia, Senin (23/11).

TNI berharap helikopter baru dengan fungsi utama untuk kendaraan operasional presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara itu dapat diperkenalkan ke publik dan dioperasikan pada Hari Bhakti TNI AU pada 29 Juli tahun depan.

AgustaWestland AW101 itu bakal menggantikan kerja helikopter Super Puma TNI yang usia pakainya kini telah mencapai 25 tahun sehingga mengabaikan faktor keselamatan pengguna jika tak segera diganti.

Sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 19/III/2011, tugas untuk mengangkut pejabat tinggi negara sekelas presiden dan wakil presiden serta tamu negara selevel presiden-wakil presiden, diserahkan kepada Skuadron Udara 45.

"Helikopter VVIP juga digunakan untuk tamu negara. Selama di Indonesia, jika mereka ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka akan menggunakan helikopter itu," kata Dwi.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma Umar Sugeng, mengatakan pesawat yang dioperasionalkan Skuadron Udara 45 merupakan jenis helikopter atau rotary wing aircraft. Skuadron inilah yang bakal mengoperasikan helikopter VVIP AgustaWestland AW101.

Di Halim, terdapat pula Skuadron Udara 17 yang memiliki tugas serupa dengan Skuadron 45. "Keduanya merupakan Skadron VVIP atau VIP," kata Umar. Bedanya, Skuadron Udara 17 mengoperasikan pesawat angkut.

 Bukan permintaan Jokowi 

TNI meminta publik tak salah persepsi mengenai pengadaan helikopter VVIP antipeluru tersebut. Helikopter tersebut, kata Dwi, bukan dibeli atas permintaan Presiden Jokowi.

Rencana pembelian helikopter VVIP sudah dicanangkan TNI sebelum Presiden Jokowi mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikannya sebagai Presiden RI pada Oktober 2014 lalu.

"Pembelian itu masuk dalam Rencana Strategi TNI AU periode 2015-2019," kata Dwi.

Hingga 2019, TNI AU ditargetkan akan memiliki enam helikopter AgustaWestland AW101. Pembelian setengah lusin helikopter itu akan dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini perakitan satu helikopter AgustaWestland AW101 yang dipesan TNI telah mencapai tahap akhir. Sebelum pembayaran dan pengiriman, TNI AU akan menerbangkan sejumlah pilot dan teknisi dari Skuadron Udara 45 ke pabrik AgustaWestland untuk mempelajari cara kerja AW101.

Setibanya di Halim Perdanakusuma, helikopter AgustaWesland AW101 itu akan diserahkan kepada Skuadron Udara 45.

Biaya pemeliharaan helikopter akan ditanggung oleh Kementerian Sekretariat Negara, sedangkan anggaran pembeliannya ditanggung TNI AU.

TNI tak hanya menggelar pengadaan helikopter VVIP, tapi juga helikopter serbu dan helikopter antikapal selam. Seluruh pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) itu masuk Rencana Strategi TNI 2015-2019. (agk)

  ★ CNN  

Baca Selanjutnya