JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Aburahman menyebutkan, sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkontribusi banyak dalam pengembangan infrastruktur telematika, baik untuk jaringan backbone maupun jaringan akses. Hal ini telah dilakukan selama dua dekade terakhir.
"Selama itu pula aktivitas bisnis mereka (swasta dan BUMN) telah menyerap investasi yang tidak sedikit," ujar Eddy dalam acara Broadband Indonesia Forum: Navigating ICT for The Economy, di Jakarta, Rabu ( 21/9/2011 ). Menurut Eddy, berdasarkan beberapa sumber data yang tersedia, investasi untuk capital expenditure bisa mencapai 6 miliar dollar AS per tahun.
Oleh sebab itu, seiring dengan kebutuhan modal yang besar bagi pembangunan infrastruktur tersebut, maka pemerintah telah membuat skema pendanaan berupa universal service obligation (USO). Dengan skema ini, para penyelenggara jaringan dan jasa telematika wajib berkontribusi dengan memberikan 1,25 persen dari total pendapatan kotor perusahaan. "Program ini kemudian difokuskan kepada pembangunan infrastruktur telematika di daerah pedesaan, daerah perbatasan, dan terpencil," tambah Eddy.
Selain USO, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Bappenas sedang dalam tahapan finalisasi skema pendanaan ICT Fund. Menurut Eddy, dengan memperhatikan skema pendanaan di beberapa negara berkembang, seperti Pakistan, India, dan Malaysia, maka pemerintah pun optimis dapat melakukan improvisasi terhadap skema tersebut.
"Saya sangat berharap kita tidak terlena dengan fenomena 'It's easy to collect but difficult to spend' yang akan menyurutkan langkah kita untuk mencapai hasil yang memuaskan," ujar Eddy.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.