JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Aceh yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan, sudah tak sabar ingin mengetahui dan merasakan kesejahteraan hidupnya melalui mekanisme pengurangan emisi melalui pencegahan kerusakan hutan dan deforestasi (REDD+).
Karena itu, pada pertemuan Governors' Climate Forests (GCF) di Palangkaraya, 20-22 September 2011, diharapkan menghasilkan kemajuan dalam pembahasan implementasi REDD+.
Ini diungkapkan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang diwakili Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh, Husnaini, dalam pertemuan GCF, Senin (20/9/2011) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Husnaeni menjelaskan, Aceh telah menyediakan Hutan Ullu Masen dan Hutan Taman Nasional Leuser sebagai lokasi program pengurangan emisi melalui deforestasi dan pencegahan kerusakan hutan (REDD+). Luas kedua hutan ini sekitar 3,9 juta hektar atau 57 persen luas Aceh.
Aceh pun telah melakukan moratorium penebangan hutan. Upaya ini mampu menekan laju deforestasi 12.045 hektar per tahun.
Dari sisi penegakan hukum, Aceh merekrut 2.000 personel untuk menjadi petugas pengawas hutan.
Meski demikian, lanjut Husnaeni, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap langkah-langkah dan tujuan yang hendak dicapai. Masyarakat ingin melihat manfaat dari apa. "Rakyat di sekitar hutan sudah tidak sabar untuk hidup sejahtera," ujarnya.
Senada, Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, Kuntoro Mangkusubroto, melalui tayangan rekaman video karena sedang berada di New York AS, mengatakan, kini saatnya GCF membahas masalah implementasi REDD+.
"Sekarang saatnya menuju implementasi, implementasi, dan implementasi," ucap Kuntoro.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.