Kurang dari satu bulan memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Utamanya yang berkaitan dengan aksi kapal asing ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia harus menanggung kerugian besar dari aksi pencurian biota laut yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Susi mengeluarkan kebijakan penghentian sementara izin kapal tangkap ikan dan larangan bongkar muatan kapal di tengah laut atau yang istilahnya transhipment.
Kebijakan itu dipertegas dengan rencana pemerintah menenggelamkan kapal asing yang nekat beraksi di perairan Indonesia mulai 14 Desember 2014. Hasilnya, kata Susi, kapal-kapal asing mulai meninggalkan Indonesia.
Itu diketahui dari satelit INDESCO (Infrastructure Development for space Oceanography). Disebut-sebut, sekitar 3.000 kapal asing berbondong-bondong kabur dari wilayah hukum laut Indonesia.
"Gambar di satelit INDESO juga memperlihatkan gambar segitiga dan titik-titik (kapal asing) itu hilang dan bersih," ujar Susi di Jakarta, Kamis (4/12).
Satelit INDESCO merupakan pemodelan oseanografi yang tidak hanya menggunakan pendekatan secara fisika melainkan juga bilogi. Satelit ini mampu memantau perpindahan ikan, terutama ikan pelagis.
Terdapat tujuh aplikasi yang dikembangkan pada satelit tersebut, yakni penghitungan stok ikan, satelit radar yang digunakan pemantauan pencurian ikan, kemudian pemantauan tumpahan minyak, pemantauan budidaya udang (tambak), inventarisasi rumput laut serta budidayanya, menunjang program perlindungan karang dan bakau melalui coral sensing serta tata kelola kawasan pesisir yang terintegrasi dengan INDESCO.
Menteri Susi mengaku lega kebijakan yang dikeluarkannya berdampak signifikan. "Hari Senin kemarin saya dapat artikel BPS karena aksi anti-illegal fishing menyumbang deflasi. Jadi ini semua sangat luar biasa," tegasnya.Takut kapal ditenggelamkan, negara lain larang masuk wilayah RI
Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gencar mengirim pesan ancaman menenggelamkan kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. Menurut Susi, ada sekitar 5.400 kapal asing bodong yang berkeliaran di laut Indonesia.
Susi menegaskan, pemerintah sudah berkomunikasi dengan sejumlah duta besar negara sahabat terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing yang bakal mulai dilakukan terhitung sejak 14 desember 2014.
"Sudah panggil dubes-dubes yang kaitan dengan pencuri-pencuri ikan ini," ujar Susi di Jakarta, Kamis (4/12).
Di hadapan para dubes, Susi berulang kali sikap pemerintah terhadap kapal asing yang kedapatan mencuri ikan maupun hasil laut di perairan Indonesia. Dia mengklaim mendapat reaksi positif dari para dubes.
"Mereka respek kita punya keinginan tata laut dengan manajemen yang benar. Mereka setuju," tambah Susi.
Pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini mengatakan, dubes asing yang ada di Indonesia juga telah melakukan sosialisasi tentang regulasi kelautan Indonesia.
"Mereka sendiri bikin pengumuman untuk tidak masuk (wilayah laut) Indonesia lagi. Sudah bahaya, karena Indonesia akan tegas," tandasnya.[noe]
★ Merdeka
3 jam yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.