✈ ImfografisPer tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan untuk segala aspek.
Alasannya, JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Berikut selengkapnya disajikan dalam infografis, Selasa (3/1/2017).
Alasan Putus Kontrak JPMorgan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan seluruh hubungan kemitraan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan JP Morgan Chase Bank. Ini menyusul hasil riset JP Morgan yang memangkas peringkat surat utang atau obligasi Indonesia dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa hasil riset tersebut telah dipelajari dengan sangat rinci dalam sebuah rapat internal. Sehingga mendapatkan keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan JP Morgan.
"Kami melakukan evaluasi, Kemenkeu terus menerus akan melakukan hubungan kerja sama dengan seluruh stakeholder, berdasarkan prinsip profesionallisme, akuntabilitas, bertanggung jawab termasuk terhadap kualitas hasil kerjanya," ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1/2016).
Lembaga riset sangat penting peranannya dalam mendorong perekonomian sebuah negara. Hasil yang dikeluarkan dapat mempengaruhi kondisi pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini adalah investor. Sri Mulyani melihat riset yang dikeluarkan oleh JP Morgan tidak berlandaskan indikator yang tepat.
"Pemerintah akan melakukan perbaikan di dalam seluruh kebijakan fundamental internal kita. Kalau memang masih kurang kami akan terus perbaiki," ujarnya.
"Namun daklam hal ini partner kami yang bekerja sama dengan pemerintah, apalagi mereka mendapatkan privilage yang sangat penting, mereka punya tanggung jawab yang luar biasa penting," tegas Sri Mulyani.
Berdasarkan dokumen yang diterima detikFinance, Selasa (3/1/2017), JPMorgan mengeluarkan riset berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset ini ditujukan kepada para investor JPMorgan.
Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. (mkl/ang)
Riset JPMorgan Rusak Psikologis Investor
Hasil riset JP Morgan Chase Bank yang berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016 lalu menjadi biang keladi kemarahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Kontrak kemitraan JP Morgan dan Kementerian Keuangan pun akhirnya harus diputus.
Sri Mulyani menjelaskan, kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi dua hal penting. Pertama adalah dari sisi fundamental dan kedua yaitu psikologis investor. Riset JP Morgan menyentuh sisi psikologis tersebut.
"Faktor psikologis sangat penting bagi seluruh lembaga yang menjadi partner pemerintah, untuk juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1/2016).
Apalagi menurut Sri Mulyani, JPMorgan memiliki nama besar di dunia keuangan internasional. Sehingga seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan riset, karena mempengaruhi keputusan investor saat mengeluarkan modalnya.
"Lembaga-lembaga yang memiliki nama besar memiliki tanggung jawab penting juga untuk menciptakan psikologi yang positif. Bukannya melakukan apa yang disebut missleading dalam hal ini," tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menghargai segala jenis riset yang dihasilkan oleh lembaga mana pun. Akan tetapi bila itu berdasarkan indikator yang tidak tepat, maka kredibilitas hasil riset juga akan menjadi pernyataan besar. Lembaga riset juga seharusnya dapat mempertanggungjawabkan hasil yang dikeluarkan.
"Kami menghormati seluruh produk-produk oleh siapa pun saja lembaga riset. (Tapi perhatikan) dari sisi tingkat akurasi, kredibililitas, metodologi, dan assesment-nya. Semakin besar maka mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, dari sisi kualitas dan kemampuan untuk menciptakan confident," paparnya.
Ada Upaya Menggoyang Perekonomian
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia, mendukung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memutuskan hubungan kerja sama dengan JPMorgan Chase Bank.
Bahlil menilai, JPMorgan berbahaya sebab berusaha menciptakan opini destruktif untuk menggoyang perekonomian beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Dia (JP Morgan) ini berbahaya. Dia mau ciptakan opini negatif di luar tentang Indonesia agar stabilitas keuangan kita terganggu, ujung-ujungnya dia dan kawan-kawan mau ambil untung dan menggoyang perekonomian nasional," ujar Bahlil di Denpasar, Bali, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (3/1/2016).
Bahlil mengaku mendukung Kementerian Keuangan yang telah memutuskan hubungan kerja sama dengan JPMorgan.
Surat keputusan Kemenkeu itu diterbitkan berlandaskan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016. Artinya, saat ini JPMorgan pun tak lagi menjadi salah satu bank persepsi yang dapat menampung aliran dana tax amnesty.
Bahlil mengatakan, kasus JPMorgan menunjukkan agresifnya pihak luar melemahkan stabilitas keuangan dan mengambil untung dari situasi tersebut.
Dia mengatakan, sejak awal semestinya JPMorgan tidak perlu dilibatkan dalam program tax amnesty sebagai bank persepsi. Sebab, bank ini secara sistematis telah berupaya melemahkan Indonesia.
"Misalnya pada Agustus 2016 lalu dia minta investor asing mengurangi kepemilikan obligasi Indonesia. Dia juga menciptakan opini bahwa prospek perekonomian di Asia negatif sebab ada kekhawatiran kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS). Dolar akan kembali ke AS, termasuk Indonesia," pungkas Bahlil.
Selain itu, opini negatif itu dibayangi oleh devaluasi yuan China untuk memperburuk prospek mata uang Asia dan rencana kenaikan pinjaman utang pemerintah. Lucunya, ujar Bahlil, JP Morgan mensejajarkan situasi Indonesia sejajar dengan kondisi pasar di Brasil.
JP Morgan menurunkan Brasil dari Overweight ke Netral, tapi menurunkan Indonesia dari overweight ke underweight, dan Turki dari Netral ke underweight.
"Dia juga tidak menjelaskan secara jelas alasan penurunan Indonesia itu," ucap Bahlil.
Bahlil menduga ada upaya pihak luar menciptakan instablitas di sektor keuangan dan perekonomian dikaitkan dengan meningkatnya tekanan politik Pilkada dan kasus penistaan agama.
Bahlil mengatakan, riak-riak politik nasional saat ini sudah berada dalam sistem dan mekanisme berdemokrasi, sehingga upaya pihak luar menggoyang perekonomian menggunakan isu politik dan sosial domestik tidak relevan lagi. (ang/dnl)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.