KCR 60M produksi PT PAL ●
TNI AL menandatangani kontrak senilai Rp 2,2 triliun untuk pengadaan barang dan jasa di 2017. Dari angka tersebut, Rp 1,6 triliun di antaranya digunakan untuk pengadaan alutsista.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, dalam pengadaan alutsista terdapat beberapa program untuk prajurit matra laut. Program tersebut ada yang dibahas dengan Kementerian Pertahanan dan ada pula yang dibahas di internal AL.
“Pengadaan barang dan jasa, pengadaan alutsista, ada beberapa program. Pertama, alutsista yang anggaran keluar dari Kemenhan untuk kredit ekspor ada di AL itu yang kita lakukan langsung kontraknya,” jelas Ade di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).
Namun, dana tersebut hanya cukup untuk pengadaan kapal kecil, seperti kapal patroli atau kapal Angkatan Laut (KAL). Selain itu, dana ini juga untuk kelengkapan para prajurit.
“Pengadaan kapal-kapal kecil bisa kapal patroli, KAL, kemudian pengadaan alat kelengkapan prajurit. Itu dilaksanakan langsung oleh AL. Total nanti mungkin di Dispenal,” imbuh Ade.
Sementara untuk pengawasan program, Ade menyebut pengadaan barang dan jasa TNI AL tidak bisa sembarangan.
“Kita punya kontrak bahwa setiap program yang kita rencanakan, update sudah jalan. Kedua, Asrena mencocokkan pengajuan program kegiatan dengan Renstra. Ini harus muncul, jangan sampai nanti ada kegiatan di Renstra tidak ada. Karena di AL sama dengan institusi lain, program harus berlanjut bukan program baru lagi, baru lagi. Jadi, melanjutkan program sebelumnya,” sambung dia.
Pengawasan tersebut, lanjut Ade, dimulai sejak kontrak, termasuk juga saat pelaksanaan. Di situ ada tim pengawas dan penerimaan pekerjaan. “Saya juga berencana melakukan inspeksi random untuk melihat pengadaan tahun lalu. Tiap satuan kerja, apakah barang sudah terdistribusi. Ini juga jadi penilaian terhadap mitra. Jangan sampai asal-asalan,” tandasnya.
TNI AL menandatangani kontrak senilai Rp 2,2 triliun untuk pengadaan barang dan jasa di 2017. Dari angka tersebut, Rp 1,6 triliun di antaranya digunakan untuk pengadaan alutsista.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, dalam pengadaan alutsista terdapat beberapa program untuk prajurit matra laut. Program tersebut ada yang dibahas dengan Kementerian Pertahanan dan ada pula yang dibahas di internal AL.
“Pengadaan barang dan jasa, pengadaan alutsista, ada beberapa program. Pertama, alutsista yang anggaran keluar dari Kemenhan untuk kredit ekspor ada di AL itu yang kita lakukan langsung kontraknya,” jelas Ade di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).
Namun, dana tersebut hanya cukup untuk pengadaan kapal kecil, seperti kapal patroli atau kapal Angkatan Laut (KAL). Selain itu, dana ini juga untuk kelengkapan para prajurit.
“Pengadaan kapal-kapal kecil bisa kapal patroli, KAL, kemudian pengadaan alat kelengkapan prajurit. Itu dilaksanakan langsung oleh AL. Total nanti mungkin di Dispenal,” imbuh Ade.
Sementara untuk pengawasan program, Ade menyebut pengadaan barang dan jasa TNI AL tidak bisa sembarangan.
“Kita punya kontrak bahwa setiap program yang kita rencanakan, update sudah jalan. Kedua, Asrena mencocokkan pengajuan program kegiatan dengan Renstra. Ini harus muncul, jangan sampai nanti ada kegiatan di Renstra tidak ada. Karena di AL sama dengan institusi lain, program harus berlanjut bukan program baru lagi, baru lagi. Jadi, melanjutkan program sebelumnya,” sambung dia.
Pengawasan tersebut, lanjut Ade, dimulai sejak kontrak, termasuk juga saat pelaksanaan. Di situ ada tim pengawas dan penerimaan pekerjaan. “Saya juga berencana melakukan inspeksi random untuk melihat pengadaan tahun lalu. Tiap satuan kerja, apakah barang sudah terdistribusi. Ini juga jadi penilaian terhadap mitra. Jangan sampai asal-asalan,” tandasnya.
★ Okezone
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.