Beli produk dalam negeri
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani kontrak senilai Rp 2,24 triliun untuk membeli produk dalam negeri pada pelaksanaan pameran Business Matching 2024 yang diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali.
“Kontrak antara Kemenhan dengan PT Len dan PT Pindad sebesar Rp 2,24 triliun dari total anggaran Kemhan Rp 9 triliun,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis.
Menperin menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara Kemenhan dengan dua BUMN itu di sela pelaksanaan pameran belanja produk dalam negeri itu pada Selasa (5/3).
Berdasarkan data yang dipaparkan di sela penandatanganan kontrak itu, nilai kontrak untuk unit organisasi (UO) Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Pus Alpalhan) di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dengan BUMN, PT Len Industri (Persero) mencapai Rp 335 miliar.
Selain itu, kontrak Baranahan Kemenhan dengan BUMN PT Pindad sebesar Rp 1,90 triliun.
Menperin Agus Gumiwang menjelaskan kontrak belanja produk dalam negeri dengan dua BUMN itu yakni untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian/lembaga yang merealisasikan belanja produk lokal selama Business Matching 2024 di Bali dengan produk yang disajikan di 182 stan pameran tersebut sudah mengantongi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ada pun total realisasi selama pelaksanaan pameran yang mempertemukan pemilik anggaran dan produsen 4-7 Maret itu mencapai Rp 213 triliun, atau meningkat dibandingkan pelaksanaan 2023 mencapai Rp 181 triliun.
Kementerian Perindustrian mencatat realisasi tersebut paling besar dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp 146,94 triliun dan dari BUMN mencapai Rp 66,74 triliun.
Sedangkan nilai komitmen yang siap direalisasikan pemilik anggaran (pemerintah pusat/daerah) kepada produsen pada tahun ini juga meningkat mencapai Rp 1.148,25 triliun dibandingkan 2023 mencapai Rp 1.157 triliun.
Agus Gumiwang juga meminta pemilik anggaran tersebut untuk segera memberikan detail kebutuhan produk dalam negeri agar dapat disiapkan oleh produsen.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani kontrak senilai Rp 2,24 triliun untuk membeli produk dalam negeri pada pelaksanaan pameran Business Matching 2024 yang diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali.“Kontrak antara Kemenhan dengan PT Len dan PT Pindad sebesar Rp 2,24 triliun dari total anggaran Kemhan Rp 9 triliun,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis.
Menperin menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara Kemenhan dengan dua BUMN itu di sela pelaksanaan pameran belanja produk dalam negeri itu pada Selasa (5/3).
Berdasarkan data yang dipaparkan di sela penandatanganan kontrak itu, nilai kontrak untuk unit organisasi (UO) Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Pus Alpalhan) di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dengan BUMN, PT Len Industri (Persero) mencapai Rp 335 miliar.
Selain itu, kontrak Baranahan Kemenhan dengan BUMN PT Pindad sebesar Rp 1,90 triliun.
Menperin Agus Gumiwang menjelaskan kontrak belanja produk dalam negeri dengan dua BUMN itu yakni untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian/lembaga yang merealisasikan belanja produk lokal selama Business Matching 2024 di Bali dengan produk yang disajikan di 182 stan pameran tersebut sudah mengantongi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ada pun total realisasi selama pelaksanaan pameran yang mempertemukan pemilik anggaran dan produsen 4-7 Maret itu mencapai Rp 213 triliun, atau meningkat dibandingkan pelaksanaan 2023 mencapai Rp 181 triliun.
Kementerian Perindustrian mencatat realisasi tersebut paling besar dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp 146,94 triliun dan dari BUMN mencapai Rp 66,74 triliun.
Sedangkan nilai komitmen yang siap direalisasikan pemilik anggaran (pemerintah pusat/daerah) kepada produsen pada tahun ini juga meningkat mencapai Rp 1.148,25 triliun dibandingkan 2023 mencapai Rp 1.157 triliun.
Agus Gumiwang juga meminta pemilik anggaran tersebut untuk segera memberikan detail kebutuhan produk dalam negeri agar dapat disiapkan oleh produsen.
★ antara
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.