Kemhan Pesan 5500 Maung & 6000 Motor Listrik
Maung V3 Pindad dipesan sebanyak 5500 unit. (Pindad) 💥
Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra mewakili Menhan RI memberikan pembekalan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI – Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2). Pada Rapim TNI – Polri yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini, Wamenhan RI M. Herindra memberikan pembekalan yang mengangkat topik Kebijakan dan Strategi Penggunaan TKDN dan Produk Industri Strategis Pertahanan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Wamenhan M. Herindra menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia, salah satunya dengan menetapkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kementerian dan Lembaga wajib menggunakan produk dalam negeri apabila produk tersebut memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar minimal 40% — atau setidaknya, produk dalam negeri tersebut memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.
“Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk tidak melakukan belanja produk impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi di dalam negeri. Atau apabila produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan misi pemerintah untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan,” ujar Wamenhan.
Terkait dengan domain TNI/Polri, pertumbuhan di sektor industri pertahanan dapat menjadi bukti nyata kontribusi TNI dan Polri pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan di sektor Industri Pertahanan akan menjadi stimulan bagi tumbuhnya jejaring sektor ekonomi yang berkaitan dengan Industri Pertahanan nasional. Disinilah mekanisme rantai pasok (supply chain) akan tercipta, yang tidak saja di tingkat domestik, namun juga di tingkat global.
“Ekosistem industri yang tercipta dari kontinuitas proses industri inilah yang dimaknai sebagai inklusif dan berkelanjutan,” jelas Wamenhan.
.png)
Motor listrik Pindad (Pindad) 🏍
Menurut Wamenhan M. Herindra, disinilah TNI dan Polri perlu mengubah mindset dalam menyikapi dan menilai sebuah produk Alpalhankam.
“Dengan menjadi pembeli dari produk-produk Industri Pertahanan Nasional kita, maka kita sesungguhnya tengah membuka peluang pasar global bagi produk nasional kita,” tegas Wamenhan M. Herindra.
Wamenhan M. Herindra melanjutkan, saat ini Kementerian Pertahanan mengupayakan pembelian sejumlah produk pertahanan yang dibuat oleh PT Pindad; diantaranya Jeep Maung, Motor Listrik, dan ribuan amunisi yang diproduksi oleh Divisi Munisi, Pindad, di Turen, Malang.
Berdasarkan kontrak yang sudah dibuat, Kemhan telah memesan 5,500 unit Jeep Maung, serta 6,000 unit motor listrik yang akan dilaksanakan dalam dua tahap.
Kendaraan-kendaraan ini akan diperuntukan bagi satuan tempur dan satuan teritorial yang memberikan nilai manfaat berupa serapan teknologi, SDM, pasar, hingga peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Biro Humas Setjen Kemhan)
Maung V3 Pindad dipesan sebanyak 5500 unit. (Pindad) 💥Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra mewakili Menhan RI memberikan pembekalan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI – Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2). Pada Rapim TNI – Polri yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini, Wamenhan RI M. Herindra memberikan pembekalan yang mengangkat topik Kebijakan dan Strategi Penggunaan TKDN dan Produk Industri Strategis Pertahanan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Wamenhan M. Herindra menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia, salah satunya dengan menetapkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kementerian dan Lembaga wajib menggunakan produk dalam negeri apabila produk tersebut memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar minimal 40% — atau setidaknya, produk dalam negeri tersebut memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.
“Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk tidak melakukan belanja produk impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi di dalam negeri. Atau apabila produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan misi pemerintah untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan,” ujar Wamenhan.
Terkait dengan domain TNI/Polri, pertumbuhan di sektor industri pertahanan dapat menjadi bukti nyata kontribusi TNI dan Polri pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan di sektor Industri Pertahanan akan menjadi stimulan bagi tumbuhnya jejaring sektor ekonomi yang berkaitan dengan Industri Pertahanan nasional. Disinilah mekanisme rantai pasok (supply chain) akan tercipta, yang tidak saja di tingkat domestik, namun juga di tingkat global.
“Ekosistem industri yang tercipta dari kontinuitas proses industri inilah yang dimaknai sebagai inklusif dan berkelanjutan,” jelas Wamenhan.
.png)
Motor listrik Pindad (Pindad) 🏍Menurut Wamenhan M. Herindra, disinilah TNI dan Polri perlu mengubah mindset dalam menyikapi dan menilai sebuah produk Alpalhankam.
“Dengan menjadi pembeli dari produk-produk Industri Pertahanan Nasional kita, maka kita sesungguhnya tengah membuka peluang pasar global bagi produk nasional kita,” tegas Wamenhan M. Herindra.
Wamenhan M. Herindra melanjutkan, saat ini Kementerian Pertahanan mengupayakan pembelian sejumlah produk pertahanan yang dibuat oleh PT Pindad; diantaranya Jeep Maung, Motor Listrik, dan ribuan amunisi yang diproduksi oleh Divisi Munisi, Pindad, di Turen, Malang.
Berdasarkan kontrak yang sudah dibuat, Kemhan telah memesan 5,500 unit Jeep Maung, serta 6,000 unit motor listrik yang akan dilaksanakan dalam dua tahap.
Kendaraan-kendaraan ini akan diperuntukan bagi satuan tempur dan satuan teritorial yang memberikan nilai manfaat berupa serapan teknologi, SDM, pasar, hingga peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Biro Humas Setjen Kemhan)
★ Kemhan
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.