Helikopter VVIP Tergantung Kajian Bappenas
AW-101 pilihan TNI AU ☆
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, rencana pembelian helikopter VVIP tetap melalui mekanisme kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum pengadaannya diputuskan di Kementerian Pertahanan melalui mekanisme Tim Evaluasi Pengadaan.
"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai rencana strategi TNI AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kami dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," kata Ryamizard di Jakarta, Rabu (2/12).
Namun, kata dia, “Sebagai pembantu Presiden, saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan, yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI, termasuk menyangkut keputusan pengadaan heli VVIP ini.”
Saat ini Kementerian Pertahanan masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.
"Kami berharap Bappenas segera memastikan finalisasi program dan kegiatan yang akan disetujui untuk 2016-2019. Kami sudah siap melakukan pengadaan," ujar Ryamizard.
Soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli, kata Ryamizard, tidak relevan diperdebatkan saat ini. Sebab pada akhirnya harus melewati proses Tim Evaluasi Pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.
"Namanya juga helikopter VVIP, ya akan digunakan siapa saja yang dikategorikan VVIP. Bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kami pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," kata Ryamizard.
Jamin Transparan
Mantan KSAD ini mengatakan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja. Ada kebutuhan heli serbu, heli angkut berat juga alutista lainnya.
Ryamizard meminta masyarakat tidak khawatir, sebab pengadaan alutista terbuka dan semua bisa berpartisipasi, termasuk ruang untuk industri dalam negeri atau luar negeri yang bersemangat melakukan transfer teknologinya ke depan.
“Kami kan tidak hidup di ruang hampa. Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Toh pengadaan ini masih tahun depan. Mudah-mudahan tidak berlarut di Bappenas pengesahannya dan segera diputuskan," kata Ryamizard.
Silang pendapat proses pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan kepala negara dan pejabat VVIP ini telah menimbulkan pro dan kontra antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi I DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.
Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi pihak PT DI berkukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama anak bangsa PT DI dengan Airbus.
Diajak Membuat Helikopter VVIP, PT DI Tak Merespon
Pembelian helikopter VVIP AgustaWestland AW101 menjadi perdebatan. (Dok. Wikipedia/Fox52) ☆
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, mengatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia sudah pernah diajak berbicara mengenai pembuatan helikopter VVIP. Namun, perusahaan penerbangan plat merah itu tak merespons. "Semua sudah kami pertimbangkan, termasuk PT DI," kata Dwi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2015.
Menurut Dwi, sejak tahun 2010, TNI sudah mengkaji penambahan kekuatan, termasuk helikopter. Bahkan di tahun itu, TNI sudah memesan enam buah helikopter pengangkut jarak jauh berjenis Cougar pada PT DI. Namun, hingga saat ini pesanan itu tak kunjung rampung. "Padahal seharusnya Mei tahun ini sudah rampung. Coba tanya PT DI, benarkah pesawat itu dibikin."
Dwi mengatakan bahwa saat dikonfirmasi, PT DI mengaku belum bisa melengkapi dua komponen.
TNI AU juga membantah bahwa TNI tidak menggunakan produk dalam negeri. Beberapa produk nasional yang sudah digunakan oleh TNI, kata dia, antara lain Casa 212, CN 235, CN 295, serta Super Puma.
Kalaupun ada beberapa yang harus diimpor, Dwi mengatakan, itu karena PT DI memang belum bisa memproduksi, seperti helikopter jenis AW 101. "Selain itu juga F-16 dan Sukhoi, itu belum bisa produksi. Kalau bisa, tentu kami sudah pakai PT DI," katanya.
TNI Angkatan Udara membeli helikopter Agusta Westland AW 101 buatan Inggris. Helikopter yang akan didatangkan tahun depan tersebut bakal menggantikan Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia untuk menunjang mobilitas Presiden Joko Widodo.
Langkah itu menjadi perbincangan hangat di publik. Banyak pihak menyayangkan pembelian helikopter impor tersebut. Mereka menganggap bahwa sebenarnya PT DI mampu membuat heli dengan jenis serupa.
AW101 Bukan Helikopter Kepresidenan
EC725 pesenan TNI AU ☆
TNI AU menegaskan helikopter jenis AW101 yang bakal dipesannya dari perusahaan asal Italia, Agusta Westland tersebut tidak dikhususkan untuk helikopter kepresidenan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto menjelaskan, helikopter AW101 ini nantinya juga akan dipakai untuk pasukan TNI AU dalam melakukan berbagai misi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Ini helikopter angkut berat, kita butuh itu. Jadi anggota kita kalau keluar-masukkan logistik atau apa, tidak nunduk-nunduk. Ini untuk menunjang kekuatan TNI AU," kata Dwi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Dwi menambahkan, 9 helikopter yang bakal didatangkan TNI AU itu nantinya akan dioperasikan oleh tiga skuadron. Yaitu skuadron 6, skuadron 8, dan skuadron 45 VVIP. Dengan begitu, tidak semua helikopter diperuntukkan untuk VVIP.
"Tidak (Kepresidenan), yang dimaksud untuk dukungan dan pengamanan VVIP kan tidak hanya Presiden, kita kan itu butuh untuk pasukan juga dalam pengamanan. Jadi jangan diartikan sempit," ujar Dwi.
TNI AU sebelumnya mengaku pembelian helikopter angkut berat VVIP Agusta Westland AW 101 sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian. Bahkan sudah mencoba menawarkan ke PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Dwi mengungkapkan saat pihak TNI AU mengkaji rencana pembelian helikopter angkutan berat. Pihaknya sudah mempertimbangkan produk PT DI, hanya saja tidak ada respons.
"Kita semua sudah pertimbangkan, PT DI sudah diajak bicara tapi tidak ada respons, dan sudah sejak tahun 2010 kita memikirkan untuk meningkatkan kekuatan TNI AU," tegas Dwi.
Dwi menilai apa yang menjadi spesifikasi helikopter angkut berat belum bisa dibuat oleh PT DI, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa TNI AU memilih Agusta Westland untuk mendatangkan produknya ke Indonesia.
Menhan Beri Lampu Hijau Pembelian Helikopter AW-101
AW-101 pilihan TNI AU ☆
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, seluruh pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI harus melalui Kementerian Pertahanan, termasuk rencana pembelian Helikopter VVIP AW-101 oleh TNI Angkatan Udara.
Ryamizard mengatakan, TNI AU telah mengusulkan pembelian helikopter kepresidenan yang diproduksi joint venture Inggris-Italia tersebut. Menurut dia, TNI AU paling paham kebutuhan maupun spesifikasi teknis dari helikopter VVIP itu.
"Saya lihat masuk akal tidak, saya tanya katanya harus menghadap Presiden, ya sudah," kata Ryamizad di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 2 Desember 2015.
Atas usulan tersebut, Ryamizard mengaku tidak menolaknya. Sebab, kata dia, pembelian helikopter AW 101 memang kebutuhan TNI AU. "Tidak, sudah berapa kali disarankan, ya tak apa-apa," ujar dia.
Ryamizard juga meminta agar masalah pembelian helikopter VVIP itu tidak terlalu dibesar-besarkan sehingga tidak menjadi polemik.
"Bukan oke-oke aja, nanti salah lagi loh. Tapi TNI AU sudah mengkaji, ya udah. Jangan digede-gedein, nanti berkelahi lagi tuh, saya tidak mau," ungkapnya.
Seperti diketahui, masalah rencana pembelian 'tunggangan' baru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan jenis AgustaWestland AW-101, menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang ingin menggantikan helikopter Inggris-Italia itu, dengan helikopter jenis Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia.
AW-101 pilihan TNI AU ☆Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, rencana pembelian helikopter VVIP tetap melalui mekanisme kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum pengadaannya diputuskan di Kementerian Pertahanan melalui mekanisme Tim Evaluasi Pengadaan.
"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai rencana strategi TNI AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kami dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," kata Ryamizard di Jakarta, Rabu (2/12).
Namun, kata dia, “Sebagai pembantu Presiden, saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan, yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI, termasuk menyangkut keputusan pengadaan heli VVIP ini.”
Saat ini Kementerian Pertahanan masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.
"Kami berharap Bappenas segera memastikan finalisasi program dan kegiatan yang akan disetujui untuk 2016-2019. Kami sudah siap melakukan pengadaan," ujar Ryamizard.
Soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli, kata Ryamizard, tidak relevan diperdebatkan saat ini. Sebab pada akhirnya harus melewati proses Tim Evaluasi Pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.
"Namanya juga helikopter VVIP, ya akan digunakan siapa saja yang dikategorikan VVIP. Bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kami pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," kata Ryamizard.
Jamin Transparan
Mantan KSAD ini mengatakan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja. Ada kebutuhan heli serbu, heli angkut berat juga alutista lainnya.
Ryamizard meminta masyarakat tidak khawatir, sebab pengadaan alutista terbuka dan semua bisa berpartisipasi, termasuk ruang untuk industri dalam negeri atau luar negeri yang bersemangat melakukan transfer teknologinya ke depan.
“Kami kan tidak hidup di ruang hampa. Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Toh pengadaan ini masih tahun depan. Mudah-mudahan tidak berlarut di Bappenas pengesahannya dan segera diputuskan," kata Ryamizard.
Silang pendapat proses pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan kepala negara dan pejabat VVIP ini telah menimbulkan pro dan kontra antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi I DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.
Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi pihak PT DI berkukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama anak bangsa PT DI dengan Airbus.
Diajak Membuat Helikopter VVIP, PT DI Tak Merespon
Pembelian helikopter VVIP AgustaWestland AW101 menjadi perdebatan. (Dok. Wikipedia/Fox52) ☆Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, mengatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia sudah pernah diajak berbicara mengenai pembuatan helikopter VVIP. Namun, perusahaan penerbangan plat merah itu tak merespons. "Semua sudah kami pertimbangkan, termasuk PT DI," kata Dwi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2015.
Menurut Dwi, sejak tahun 2010, TNI sudah mengkaji penambahan kekuatan, termasuk helikopter. Bahkan di tahun itu, TNI sudah memesan enam buah helikopter pengangkut jarak jauh berjenis Cougar pada PT DI. Namun, hingga saat ini pesanan itu tak kunjung rampung. "Padahal seharusnya Mei tahun ini sudah rampung. Coba tanya PT DI, benarkah pesawat itu dibikin."
Dwi mengatakan bahwa saat dikonfirmasi, PT DI mengaku belum bisa melengkapi dua komponen.
TNI AU juga membantah bahwa TNI tidak menggunakan produk dalam negeri. Beberapa produk nasional yang sudah digunakan oleh TNI, kata dia, antara lain Casa 212, CN 235, CN 295, serta Super Puma.
Kalaupun ada beberapa yang harus diimpor, Dwi mengatakan, itu karena PT DI memang belum bisa memproduksi, seperti helikopter jenis AW 101. "Selain itu juga F-16 dan Sukhoi, itu belum bisa produksi. Kalau bisa, tentu kami sudah pakai PT DI," katanya.
TNI Angkatan Udara membeli helikopter Agusta Westland AW 101 buatan Inggris. Helikopter yang akan didatangkan tahun depan tersebut bakal menggantikan Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia untuk menunjang mobilitas Presiden Joko Widodo.
Langkah itu menjadi perbincangan hangat di publik. Banyak pihak menyayangkan pembelian helikopter impor tersebut. Mereka menganggap bahwa sebenarnya PT DI mampu membuat heli dengan jenis serupa.
AW101 Bukan Helikopter Kepresidenan
EC725 pesenan TNI AU ☆TNI AU menegaskan helikopter jenis AW101 yang bakal dipesannya dari perusahaan asal Italia, Agusta Westland tersebut tidak dikhususkan untuk helikopter kepresidenan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto menjelaskan, helikopter AW101 ini nantinya juga akan dipakai untuk pasukan TNI AU dalam melakukan berbagai misi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Ini helikopter angkut berat, kita butuh itu. Jadi anggota kita kalau keluar-masukkan logistik atau apa, tidak nunduk-nunduk. Ini untuk menunjang kekuatan TNI AU," kata Dwi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Dwi menambahkan, 9 helikopter yang bakal didatangkan TNI AU itu nantinya akan dioperasikan oleh tiga skuadron. Yaitu skuadron 6, skuadron 8, dan skuadron 45 VVIP. Dengan begitu, tidak semua helikopter diperuntukkan untuk VVIP.
"Tidak (Kepresidenan), yang dimaksud untuk dukungan dan pengamanan VVIP kan tidak hanya Presiden, kita kan itu butuh untuk pasukan juga dalam pengamanan. Jadi jangan diartikan sempit," ujar Dwi.
TNI AU sebelumnya mengaku pembelian helikopter angkut berat VVIP Agusta Westland AW 101 sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian. Bahkan sudah mencoba menawarkan ke PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Dwi mengungkapkan saat pihak TNI AU mengkaji rencana pembelian helikopter angkutan berat. Pihaknya sudah mempertimbangkan produk PT DI, hanya saja tidak ada respons.
"Kita semua sudah pertimbangkan, PT DI sudah diajak bicara tapi tidak ada respons, dan sudah sejak tahun 2010 kita memikirkan untuk meningkatkan kekuatan TNI AU," tegas Dwi.
Dwi menilai apa yang menjadi spesifikasi helikopter angkut berat belum bisa dibuat oleh PT DI, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa TNI AU memilih Agusta Westland untuk mendatangkan produknya ke Indonesia.
Menhan Beri Lampu Hijau Pembelian Helikopter AW-101
AW-101 pilihan TNI AU ☆Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, seluruh pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI harus melalui Kementerian Pertahanan, termasuk rencana pembelian Helikopter VVIP AW-101 oleh TNI Angkatan Udara.
Ryamizard mengatakan, TNI AU telah mengusulkan pembelian helikopter kepresidenan yang diproduksi joint venture Inggris-Italia tersebut. Menurut dia, TNI AU paling paham kebutuhan maupun spesifikasi teknis dari helikopter VVIP itu.
"Saya lihat masuk akal tidak, saya tanya katanya harus menghadap Presiden, ya sudah," kata Ryamizad di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 2 Desember 2015.
Atas usulan tersebut, Ryamizard mengaku tidak menolaknya. Sebab, kata dia, pembelian helikopter AW 101 memang kebutuhan TNI AU. "Tidak, sudah berapa kali disarankan, ya tak apa-apa," ujar dia.
Ryamizard juga meminta agar masalah pembelian helikopter VVIP itu tidak terlalu dibesar-besarkan sehingga tidak menjadi polemik.
"Bukan oke-oke aja, nanti salah lagi loh. Tapi TNI AU sudah mengkaji, ya udah. Jangan digede-gedein, nanti berkelahi lagi tuh, saya tidak mau," ungkapnya.
Seperti diketahui, masalah rencana pembelian 'tunggangan' baru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan jenis AgustaWestland AW-101, menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang ingin menggantikan helikopter Inggris-Italia itu, dengan helikopter jenis Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.