Warisan SBY [I]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi melepaskan jabatan sebagai kepala negara Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Selama dua periode, SBY telah memegang tampuk kekuasaan pemerintahan.

Sepuluh tahun bukan waktu yang pendek untuk menilai hasil kinerja sebuah pemerintahan. Selama menjadi presiden, SBY telah menelurkan sejumlah kebijakan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun, SBY juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dan menyisakan persoalan.

VIVAnews memilih sembilan "Warisan SBY" selama masa pengabdian satu dasawarsa itu.★ Mimpi Sehat dan Sejahtera di Era SBY Warga menunjukkan kartu BPJS usai mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di Kantor BPJS, Jakarta

 SBY dukung penerapan BPJS. Tapi anggaran kesehatan masih belum layak. 

"Itu bukan janji bung! Itu bukti. Kita telah membuktikan diri sepuluh tahun terakhir ini banyak sekali program pro-rakyat dilakukan."

Puluhan orang tampak memadati Kantor Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2014. Siang itu, sejumlah orang tampak berdiri, berderet di depan loket kantor yang terletak di Jalan Proklamasi No 94 A.

Sebagian yang lain memilih duduk di kursi menunggu giliran. Semua kursi di ruang pendaftaran penuh terisi.

Menurut petugas jaga, ini merupakan pemandangan sehari-hari. Keriuhan itu sudah terjadi sejak pemerintah meresmikan pelaksanaan BPJS Kesehatan awal tahun ini.

Kantor yang terletak di depan Polsek Metro Menteng ini hanya melayani sekitar 150 orang setiap hari. Mereka terpaksa membatasi jumlah pendaftar dengan alasan keterbatasan pegawai.

Lengkingan pengeras suara dan antrean panjang tampaknya sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kantor BPJS Kesehatan. Tak hanya di Jakarta, namun juga di daerah lain.

Warga berbondong-bondong datang guna mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, program yang diklaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai warisannya setelah sepuluh tahun memimpin republik ini.

Di sejumlah kesempatan, SBY mengatakan akses warga, terutama yang miskin, terhadap layanan kesehatan yang baik merupakan tantangan semua negara, termasuk Indonesia. Mereka yang kaya bisa berobat ke dokter terbaik. Sementara yang papa, hanya bisa pasrah.

Untuk itu, pada 1 Januari 2014 pemerintah meluncurkan BPJS Kesehatan. "Ini kebijakan revolusioner. Kita bangga Indonesia memiliki sistem jaminan sosial terbesar di dunia, mencakup 126 juta penduduk," ujar SBY saat berpidato di parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

Ia mengatakan, dengan sistem tersebut peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan apa pun penyakit yang diderita. SBY mengklaim, hingga awal Agustus 2014, BPJS telah memberi jaminan kesehatan kepada lebih dari 126,4 juta penduduk.

Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 19,93 triliun di APBN untuk program tersebut. Dana itu akan digunakan untuk melindungi 86,4 juta warga miskin dan kurang mampu melalui asuransi kesehatan.

Namun, klaim itu dibantah Ah Maftuchan. Pengamat kebijakan publik asal Perkumpulan Prakarsa ini mengatakan, BPJS bukan murni produk kebijakan SBY.

Pasalnya, Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi dasar BPJS sudah ada sejak 2004 pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia justru menyayangkan, karena SBY baru mengesahkan UU BPJS pada 2011.

Padahal seharusnya beleid itu sudah ada dua tahun setelah UU SJSN diteken. SBY juga dinilai setengah hati dalam melaksanakan UU BPJS. Hal itu bisa dilihat dari kemauan politik pemerintah untuk menanggung premi warga miskin.

Pemerintah seharusnya membiayai premi masyarakat yang tidak mampu. Namun faktanya, warga yang preminya ditanggung pemerintah jumlahnya masih sangat terbatas.

Selain itu, SBY juga dinilai tak mampu memadukan program BPJS dengan program jaminan kesehatan di daerah. SBY dinilai tak mampu menjalankan UU SJSN dan BPJS dengan baik sesuai regulasi dan konstitusi.

“SBY melakukan itu karena keterpaksaan politik semata,” ujar peneliti Prakarsa ini saat ditemui di kantornya, Rabu, 15 Oktober 2014.

Selain itu, SBY juga dianggap gagal di bidang kesehatan karena tak mau melaksanakan UU Kesehatan, khususnya terkait anggaran. Sesuai UU, alokasi anggaran untuk kesehatan seharusnya minimal 5% dari total APBN.

Namun, hingga menjelang lengser, SBY hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan di bawah 3%. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia rendah. Pada 2013 Indonesia berada di urutan 108 dari 187 negara yang disurvei. Kasus gizi buruk pada balita juga terus meningkat. Sementara kematian akibat HIV/AIDS meningkat hingga 400%.

 PNPM 

Selain BPJS, program lain yang diklaim berhasil adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. SBY mengatakan, PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berhasil menekan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut dia, sekitar enam puluh juta orang, baik di perdesaan maupun di perkotaan menikmati manfaat dari program tersebut.

"Ini adalah contoh konkrit, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat secara riil mengubah nasib rakyat. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar harapan dari masyarakat agar program PNPM ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan," ujar SBY dalam pidato kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta 15 Agustus 2014 lalu.

Ia mengklaim telah berhasil menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Namun, hal itu dibantah Prakarsa.

Lembaga yang peduli pada isu kesejahteraan ini justru menilai SBY gagal memenuhi janjinya mengentaskan kemiskinan. Saat awal menjabat sebagai presiden pada periode kedua, SBY berjanji akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 8-10%.

Namun, hingga Maret 2014 SBY hanya mampu menurunkan kemiskinan sekitar 2,25%. “2009 angka kemiskinan 14,4%. Sementara pada Maret 2014 11, 25%,” ujar pengamat kebijakan publik Prakarsa, Ah Maftuchan. Menurut dia, hal itu terjadi karena program pengurangan kemiskinan tak efektif.

Hal senada disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Direktur Riset FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pemerintahan SBY telah mengeluarkan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 402,4 triliun selama 2006-2012. Namun, pemerintahan SBY gagal mengurangi angka kemiskinan, terhitung rata-rata hanya berkurang 0,9% dalam waktu 6 tahun.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga merupakan bagian dari program ‘pro rakyat’ yang dinilai berhasil oleh SBY. BLT masuk dalam 12 program pengentasan kemiskinan. Dalam program tersebut, SBY bahkan menjadikan BLT sebagai program prioritas.

Pada tahun 2006 pemerintah menggelontorkan Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Sementara, pada tahun 2007 pemerintah menelorkan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.

Program ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan. Namun, sejumlah kalangan menilai BLT tak menjawab masalah kemiskinan di Indonesia.

 Pendidikan 

Pemerintahan SBY mengklaim berhasil meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan masyarakat. SBY menyatakan, program pendidikan gratis sudah berjalan baik.

Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Capaian itu bisa diraih melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar yang digulirkan sejak 2005 dan BOS untuk sekolah setingkat SMA yang digulirkan sejak 2012-2013 melalui program pendidikan menengah universal (PMU).

Pemerintah juga memberikan bantuan siswa miskin dan beasiswa bidik misi.

Dari sisi anggaran, pemerintah juga konsisten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait alokasi 20% dari total APBN. Anggaran pendidikan nasional naik dari Rp 78 triliun (2004), sekarang sudah mencapai Rp 369 triliun.

Menurut Ah Maftuchan, SBY memang mengalokasikan anggaran yang besar yakni 20% dari APBN. Namun, anggaran itu digunakan oleh sekitar 17 kementerian yang tak terkait langsung dengan kepentingan pendidikan.

Hal ini menyebabkan anggaran pendidikan yang besar tersebut tak efektif dan efisien. Banyaknya sekolah yang rusak dan biaya pendidikan yang semakin melambung merupakan akibat dari kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang disebar ke sejumlah kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) juga mempertanyakan klaim SBY yang menyebut program pendidikan gratis di Indonesia berhasil baik. Presidium FSGI Guntur Ismail mengatakan, keberhasilan pendidikan tak hanya dilihat dari banyaknya masyarakat yang bersekolah secara gratis.

Namun, juga harus dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menanggung biaya fasilitas, sarana dan prasarana peserta didik. Sebab Menurutnya, cara itu diyakini akan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

 Agraria 

Dari sekian program kesejahteraan rakyat, reforma agraria merupakan program yang dinilai gagal. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan, program reformasi agraria yang dicanangkan SBY gagal total. Buktinya, sektor pertanian saban tahun terus merosot dan kemiskinan keluarga tani semakin dalam.

Lewat Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada 2005, Presiden Yudhoyono berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% per tahun.

Guna menyokong program itu, SBY berjanji akan membangun lahan pertanian abadi berupa sawah seluas 15 juta hektare dengan sistem irigasi yang memadai dan menciptakan lahan pertanian kering seluas 15 juta hektare. Maka, dibutuhkan lahan seluas 30 juta hektare.

Namun, faktanya lahan pertanian justru kian menciut. Bahkan kepemilikan lahan pertanian di Jawa sekarang rata-rata hanya 0,3 hektare.

Hal senada disampaikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Mereka menilai, pemerintahan SBY gagal melakukan reforma agraria.

Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan, dari catatan KPA, sejak SBY memerintah telah terjadi sekitar 618 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Area konflik itu seluas 2.399. 314, 49 hektar.

Selain itu, dalam konflik tersebut juga terdapat kurang lebih 31.342 kepala keluarga yang menjadi korban ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Kegagalan ini diperparah dengan tindakan aparat keamanan yang tidak melindungi masyarakat saat terjadi konflik agraria. Sebaliknya, aparat melakukan tindakan diskriminatif dan intimidasi pada masyarakat.

Hari menjelang sore. Namun, orang-orang di Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Jakarta Pusat ini memilih tetap bertahan, menunggu giliran. Demi ‘asuransi kesehatan murah’ yang dijanjikan pemerintah, mereka rela antre berjam-jam.

Jufri misalnya. Ia sudah mengantri nomor urut sejak 05.00 pagi. Namun, baru mendapatkan kartu BPJS pukul 18.30. Dan Jufri tak sendiri.★ Aman dan Stabil di Bawah SBY Gladi bersih HUT TNI ke 69 di markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya

 Dalam 10 tahun, jumlah konflik dan terorisme di RI berhasil ditekan. 

Ledakan keras terdengar dari Selat Madura, Jawa Timur. Sebuah pesawat tempur jenis F-5 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menjatuhkan bom, menyerang kapal selam musuh di tengah laut. Setelah itu, muncul pesawat Cassa terbang mendekati sasaran dan menjatuhkan ranjau.

Guna memastikan kondisi musuh, pesawat tanpa awak tampak mendekat. Tak berselang lama, tiga kapal perang diluncurkan guna membabat habis kapal selam musuh dengan menembakkan rudal.

"Perang" ini terjadi pada Selasa siang, 7 Oktober 2014 lalu. Adegan itu merupakan rangkaian peringatan HUT TNI ke – 69 di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya.

Ketiga kapal tempur itu adalah KRI Cut Nyak Dien 375, KRI Susanto 337 dan KRI Patiunus 384. Tiga kapal ini merupakan bagian dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dipamerkan dalam perayaan ini.

Selain itu, TNI juga memamerkan kapal perang baru, yakni KRI Multi Role Light Frigate (MRLF) buatan Inggris yang diberi nama KRI Bung Tomo-357, KRI Usman Harun-359 dan KRI John Lie-358.

Sementara, TNI AU menampilkan ratusan pesawat tempur di antaranya, Sukhoi Su27/30, F-16 Fighting Falcon, F-5 dan Super Tucano. Tak mau kalah, TNI AD mengerahkan sejumlah peralatan tempur, di antaranya Main Battle Tank (MBT) Leopard.

Ini merupakan kado persembahan SBY untuk rakyat Indonesia di akhir masa jabatanya. Sejumlah alutsista yang dipamerkan itu telah dipesan 1-3 tahun sebelumnya.

Dalam 10 tahun pemerintahannya SBY giat memperkuat pertahanan dengan memoderenisasi alutsista. Pasalnya, dibanding negara lain, Indonesia ketinggalan jauh.

TNI dan DPR mencanangkan belanja alutsista besar-besaran dengan anggaran Rp150 trilyun untuk masa lima tahun (2010-2014). Program belanja alutsista ini dikenal dengan sebutan MEF (Minimum Essential Force), yakni program pemenuhan alutsista untuk standar minimal yang dipersyaratkan.

Sejumlah alutsista yang sudah dipesan mulai berdatangan. Setelah 18 unit KH179 kemudian 12 Pesawat coin Super Tucano, 8 Jet tempur F16 blok 52, 4 UAV Heron, 2 Pesawat angkut berat Hercules, 5 Pesawat angkut sedang CN295, 6 Helikopter serbu Cougar, 20 Helikopter serbu 412EP.

Ada juga 4 Radar, 11 Heli Anti Kapal Selam, 3 Kapal Korvet Bung Tomo Class, 3 Kapal Cepat Rudal 60m PAL, 3 LST, 2 BCM, 40 Tank Leopard, 40 Tank Marder, 50 Panser Anoa, 36 MLRS Astross II, 37 Artileri Caesar, sejumlah peluru kendali SAM, sejumlah peluru kendali antikapal, Simulator Sukhoi dan sejumlah alutsista lain.

Di darat, TNI berhasil menambah sejumlah alutsista seperti tank Leopard, tank artileri, rudal antitank, helikopter serbu, helikopter angkut maupun helikopter serang jenis Apache. Di laut, Indonesia telah memiliki kapal perang jenis korvet, kapal perusak, kapal cepat rudal, roket multi-laras taktis.

Sementara di udara, pemerintah telah mendatangkan sejumlah pesawat tempur canggih seperti Sukhoi, pesawat angkut CN 295, pesawat tempur Super Tocano, pesawat angkut Hercules dan sejumlah pesawat tempur lain.

 Pemilu Lancar 

SBY juga layak berbangga karena penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berjalan lancar. Sejumlah kalangan menilai, SBY berhasil menciptakan Pemilu yang damai.

"Harus diakui Presiden SBY menciptakan pemilu damai, meskipun ada riak kecil," ujar pengamat politik asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014.

Pemilu tahun 2009 dan 2014 berlangsung damai, tak terjadi kerusuhan seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Selain itu, SBY juga membuat Pilkada secara langsung. Selama 2005 sampai 2014 tercatat ada sekitar 10.027 kali Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. “Itu luar biasa,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, secara umum kondisi keamanan juga membaik. SBY dan jajaran di bawahnya dinilai mampu menciptakan stabilitas keamanan.

SBY mengklaim, dalam era pemerintahannya, konflik Poso dan Aceh bisa diselesaikan. Meski sebagian orang menganggap, Jusuf Kalla (JK) yang berperan besar dalam perdamaian di dua daerah konflik tersebut.

Hal ini diamini Siti Zuhro. Menurut dia, selama era SBY, konflik tidak mencapai 30 persen. Soal keamanan, di bawah kepemimpinan SBY cukup terjaga.

”Dan itu perlu diapresiasi. Karena keamanan relatif bagus. Dia mencanangkan kerukunan dan politik harmoni.”

 Terorisme 

Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia dinilai berhasil dalam pemberantasan terorisme oleh negara anggota Kerja Sama Ekonomi Indonesia (APEC). Ketua Counter Terrorism Task Force (CTTF), Harry Purwanto, mengatakan Indonesia dinilai berhasil karena menggunakan pendekatan penegakan hukum dalam memberantas terorisme.

"Banyak kasus terorisme terungkap dan dibawa ke pengadilan. Penanganan terorisme di Indonesia juga lebih soft," ujar diplomat yang juga dipercaya sebagai Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini.

Pemerintah juga mengklaim, sekitar 90 % kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mampu diungkap. Kasus terorisme yang belum terungkap hingga saat ini disebabkan tingkat kesulitan, bukan karena ketidakmampuan polisi.

Keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme mendatangkan apresiasi dari dunia internasional. Akibatnya, banyak kepolisian negara lain yang datang ke Indonesia untuk diskusi dan belajar mengenai penanganan kejahatan terorisme.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengakui keberhasilan pemberantasan terorisme di era SBY. Namun ia menyayangkan terjadi pelanggaran HAM dalam proses tersebut.

“Kalau dibilang berhasil itu harus ada penyelesaian yang baik. Seperti kasus pelanggaran HAM dalam proses penanganan terorisme. Tapi ini tidak ada penyelesaian yang baik. SBY tutup mata,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014.

 Papua 

Papua masih menjadi ganjalan hingga menjelang akhir masa pemerintahan SBY. Di wilayah ini sejumlah aksi penembakan masih kerap terjadi. Selain itu, desakan untuk merdeka juga masih terus disuarakan oleh warga Papua.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua terkait dengan sejumlah kekerasan di daerah tersebut. Mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid, menilai pemerintah saat ini terlihat tidak serius untuk mencegah atau mengungkap para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Penilaian miring juga disampaikan Haris Azhar. Menurutnya, tak ada keberpihakan dari SBY terhadap nasib rakyat Papua. Perlindungan kelompok masyarakat adat semakin dipinggirkan.

Lahan hutan indonesia berkurang terus. Padahal di lahan hutan itu terdapat banyak kelompok adat. Hutan saat ini dikuasai industri untuk membuat perkebunan sawit dan perkebunan lain.

Namun hal ini dibantah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarif Hasan. Ia mengatakan, SBY telah menerapkan pemberdayaan terhadap Papua dengan otonomi daerah khusus.

“Menurut catatan kami, Papua mendapat anggaran paling besar untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur,” ujar mantan menteri Koperasi dan UKM era SBY ini kepada VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014. Menurut dia, Papua selalu mendapat prioritas utama di segala bidang.

Sejumlah program yang berhasil diimplementasikan pada masa pemerintahan SBY di antaranya, PP No 54 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), pemekaran Kabupaten/Kota dan 33 benih Daerah Otonom Baru (DOB) bagi Papua dan Papu Barat, Perpres Nomor 65 dan 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta Undang Undang Pemerintahan Otsus (Otsus Plus).

 HAM 

KontraS menyatakan, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan semasa dua periode Pemerintahan SBY. Dalam catatan KontraS, Pemerintahan SBY kerap bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Hal itu terlihat bagaimana sikap pemerintah mentolerir kelompok yang melakukan kekerasan. “Masih banyak diskriminasi di era SBY. Bahkan setiap tahun angkanya cenderung meningkat. Setiap tahun angka kekerasan semakin tinggi,” ujar Haris Azhar.

Selain pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas, SBY juga dianggap tidak dapat menangani dengan baik terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Dalam catatan KontraS, selama periode SBY, tercatat telah terjadi 264 peristiwa kekerasan dengan jumlah korban tewas mencapai 54 orang, termasuk warga sipil, dan anggota TNI/Polri.

KontraS juga menyoroti proses hukum kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di era SBY. Menurut dia, SBY seolah-olah menganggap persoalan HAM di masa lalu sudah selesai dengan mengalihkan proses penyelesaian kasus HAM berat ke jalur politik.

 Pengadilan HAM 

Hingga akhir masa pemerintahannya, SBY tak juga meneken Keppres terkait Pengadilan HAM adhoc. Padahal beberapa kali SBY berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ia pernah berjanji akan menjalankan empat rekomendasi Panitia Khusus Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 yang disetujui Sidang Paripurna DPR pada September 2009.

Pansus merekomendasikan agar SBY membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang.

Namun, sampai saat ini pengadilan HAM adhoc belum terbentuk. “Tidak ada pengadilan HAM adhoc di era SBY. Di era SBY banyak pelanggar HAM yang tidak pernah dibawa ke pengadilan untuk diadili,” ujar Haris Azhar.★ Masuk Negara Elite Dunia Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu saat Rapat Koordinasi P3EI 2011-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian

 Pertama kalinya Indonesia masuk kelompok negara G-20. 

Ratusan warga saling berhadap-hadapan. Mereka bersiap untuk berperang. Begitu aba-aba diberikan, mereka kemudian langsung bertempur. Saling lempar antar kelompok yang berhadapan. Namun, amunisi mereka bukan peluru yang biasa digunakan tentara.

Mereka menenteng ketupat. Bukan pula mereka tengah tawuran. Ratusan warga Desa Adat Kapal, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, tengah melaksanakan tradisi perang ketupat yang sudah dilakukan turun temurun.

Tak ada rasa marah, apalagi dendam. Sebaliknya, senyum ceria terpancar dari para peserta. Uniknya, mereka seperti berperang sungguhan, ada yang menyerang, ada pula yang bertahan. Ribuan ketupat melayang di udara. Tak sedikit peserta yang terkena ketupat.

Tradisi ini tentu saja menjadi minat perhatian wisatawan. Meski hanya digelar selama 15 menit, atraksi itu menarik perhatian warga untuk menyaksikan lebih dekat tradisi ini.

Tak hanya tradisi, keindahan alam Bali memang menjadi daya tarik wisatawan, domestik hingga mancanegara. Sepuluh tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), industri pariwisata terus berkembang.

Wisatawan asing semakin meningkat. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada 2010 tercatat 7 juta, atau naik menjadi 8,8 juta pada 2013. Pertumbuhan rata-ratanya sebesar 8,5 persen.

Pada Januari-Agustus 2014, wisman yang tercatat sebanyak 6,155 juta dengan pertumbuhan 9,1 persen.

"Selama tiga tahun, kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif cukup baik. Ini menjadi basis yang kuat untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai basis perekonomian Indonesia ke depan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marie Elka Pangestu.

Tak hanya itu, sektor pariwisata 2011-2012 tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional selama dua tahun terakhir. Disebutkan, kontribusi produk domestik bruto (PDB) pada 2012 dan 2013 masing-masing mencapai 4 persen dan 3,9 persen.

Lalu, bagaimana di sektor perdagangan? SBY akan segera lengser dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang menjabat sebagai presiden selama dua periode. Serah terima jabatan antara SBY dan presiden penggantinya dijadwalkan pada 20 Oktober 2014.

Menurut data yang diterima VIVAnews dari Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan selama sepuluh tahun, 2004-2014, mengalami naik turun.

Pada 2004-2008, neraca perdagangan meningkat. Pada 2004, neraca perdagangan tercatat US$ 118,109 miliar, selanjutnya US$ 143,36 miliar pada 2005, lalu US$ 161,86 miliar pada 2006. Neraca perdagangan 2007 mencapai US$ 188,574 miliar pada 2007, dan US$ 266,217 miliar pada 2008.

Namun, pada 2009, neraca perdagangan turun menjadi US$ 213,339 miliar dan naik kembali menjadi US$ 293,442 miliar pada 2010. Sementara itu, pada 2011, neraca perdagangan tercatat US$ 380,912 miliar dan US$ 381,709 miliar pada 2012.

Selama 2013, neraca perdagangan merosot hingga US$ 369,18 miliar. Selanjutnya selama Januari-Juli 2014 neraca perdagangan mencapai US$ 206,984 miliar atau turun 5,05 persen dibandingkan Januari-Juli 2013 yang sebesar US$ 217,984 miliar.

 Belanja negara naik empat kali lipat 

Dalam pidato kenegaraan terakhir pada 15 Agustus 2014, Presiden SBY memaparkan pembangunan di Tanah Air yang diklaim menggembirakan.

Pada 2004, total belanja negara mencapai Rp 427,2 triliun, sedangkan pada tahun ini, angka tersebut mencapai Rp 1.876,9 triliun. Artinya, dalam sepuluh tahun belanja negara meningkat sekitar empat kali lipat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5 persen pada 2004 dan terjaga pada kisaran rerata 5,8 persen dalam periode 2005-2013.

Tak hanya itu, pada 2014 Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan metode perhitungan Purchasing Power Parity.

SBY menuturkan, dengan pertumbuhan 5,8 persen pada 2013, Indonesia tetap mampu menempatkan sebagai negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20.

Selain itu, dalam sejarah, pada masa pemerintahan SBY, pertama kalinya Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20, masuk 20 besar ekonomi tertinggi dunia. Pencapaian ini dijadikan tonggak prestasi karena sebelumnya Indonesia tidak pernah masuk kelompok elite dunia ini.

Di Asia, kondisi Indonesia sejak 2004 dianggap setara dengan Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok. Di dunia, Indonesia disetarakan dengan Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan negara besar lainnya.

Seperti diketahui, pada 2010, Japan Credit Rating Agency Ltd menaikkan peringkat utang valas jangka panjang senior Indonesia di level investment grade menjadi BBB- dari BB+, sedangkan peringkat utang lokal jangka panjang senior menjadi BBB dari BBB-. Outlook dari peringkat tersebut adalah stabil.

Menurut keterangan pers JCR, perbaikan peringkat utang ini mencerminkan sejumlah hal. Pertama, stabilitas sosial politik Indonesia yang membaik, seiring dengan kemajuan dalam demokratisasi dan desentralisasi.

Kedua, prospek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung oleh permintaan domestik yang solid. Ketiga, beban utang publik semakin berkurang sebagai hasil dari pengelolaan fiskal yang bijaksana. Keempat, ketahanan terhadap guncangan eksternal semakin kuat menyusul kenaikan akumulasi cadangan devisa dan peningkatan kapasitas pengelolaan utang luar negeri.

Kelima, adanya upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membuat kerangka untuk menangani masalah-masalah struktural seperti pembangunan infrastruktur.

Namun, SBY juga meneruskan tradisi pelimpahan utang yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia sebelumnya. Dalam 10 tahun terakhir masa kepemimpinannya, utang luar negeri pemerintah bertambah gemuk menjadi Rp 2.531,8 triliun dari sebelumnya pada 2004, di awal kepemimpinannya diwarisi utang oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 1.299,5 triliun.

Kepada VIVAnews, Ketua Koalisi Anti-Utang, Dani Setiawan mengaku, tidak heran dengan fakta bertambahnya utang pemerintah di era SBY.

"Jadi, utang itu kontraktual, tidak mengenal rezim. Bahkan, utang zaman kolonial yang dilakukan Soekarno, dilanjutkan oleh Soeharto itu mengulang kembali hingga pemerintahan SBY," ujarnya.

Kondisi itu, menurut Dani, karena tidak ada suatu skenario atau sikap yang tegas dari SBY untuk menginstruksikan jajarannya di pemerintahan, memangkas habis utang yang saat ini melilit hingga ke urat nadi perekonomian Indonesia.

Dani mengatakan, kondisi itu diperburuk dengan penggunaan pembiayaan yang ditarik untuk kegiatan tidak produktif, banyak utang baru yang diambil pemerintahan SBY hanya untuk gali lubang dan tutup lubang utang sebelumnya.

"Pembangunan yang dibiayai oleh utang utamanya infrastruktur, banyak sekali kendala yang dihadapi. Dan tidak sepenuhnya bisa diserap APBN. Jadinya mubazir, karena harus bayar komitmen fee, utangnya banyak tapi tidak digunakan," tambahnya.

Dani memaparkan, di era SBY, tradisi “ngutang” Indonesia lebih dipoles sedemikian rupa, sehingga semakin menarik bagi kreditor asing. Porsi penarikan utang dari pinjaman luar negeri, baik multilateral maupun bilateral perlahan-lahan dikurangi dan di konversi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, sejak 2004 hingga 2014, porsi penerbitan SBN terus meningkat ketimbang pinjaman luar negeri. Pada 2004, penarikan SBN tercatat sebesar Rp 662 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri sebesar Rp 637 triliun. Untuk tahun ini, porsi SBN sudah meningkat hampir tiga kali lipat, yaitu Rp 1.857,7 triliun ketimbang pinjaman luar negeri sebesar Rp 647,07 triliun.

Kenapa melonjak? Menurut Dani, karena tingkat suku bunga SBN yang diterbitkan lebih besar ketimbang negara-negara maju.

"Saat Menkeu Sri Mulyani misalnya, menerbitkan SBN dengan yield 11 persen di tengah suku bunga utang Amerika 0,5 persen," tambahnya.

 Lunasi utang ke IMF 

Namun, di balik dari besarnya warisan utang SBY tersebut, ada pula prestasi yang ditorehkannya dalam pengelolaan utang luar negeri Indonesia, salah satunya Indonesia terbebas dari lilitan utang dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada 2006, utang yang ditarik pada zaman krisis 1998 itu, dilunasi SBY empat tahun lebih cepat dari jatuh tempo pada 2010.

Prestasi lainnya yang dilakukan adalah membuat rasio utang Indonesia berada di posisi aman terhadap PDB. Rasio utang ada masa krisis 1998 mencapai 85 persen dari PDB, hingga 2004 terus mengalami penurunan menjadi 57 persen, dan selama 10 tahun pemerintahan, rasio utang Indonesia berhasil ditekan menjadi 25,6 persen terhadap PDB.

Bahkan, dalam kesempatan berbeda, kepada VIVAnews, Direktur Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan, mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara maju di G-20 rasio utang Indonesia temasuk yang terkecil, ketimbang Amerika Serikat yang ada di kisaran di atas 100 persen terhadap PDB dan Jerman di kisaran 80 persen terhadap PDB.

"Dibanding negara G-20, rasio utang Indonesia terhadap PDB itu sehat sekali," tambahnya.

Pengelolaan utang pun, menurut dia, saat ini sudah lebih baik. Pemerintah memastikan penarikan utang tidak melebihi kebutuhan dan alokasi telah ditetapkan di APBN. Profil risikonya juga diperhitungkan secara matang, hal tersebut terlihat dengan saat ini lebih diprioritaskannya penarikan utang jangka panjang, dengan pertimbangan memberi ruang untuk penguatan fiskal pemerintah.

 Subsidi BBM 

Scenaider mengakui, pada era Presiden SBY, terjadi pembengkakan utang luar negeri pemerintah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio pembiayaan utang untuk menutupi kekurangan anggaran belanja atau yang dikenal defisit anggaran. Setiap tahunnya cenderung mendekati batas atas ketentuan aturan keuangan negara sebesar 3 persen terhadap PDB.

"Misalnya tahun ini tambahan utang itu hampir 2,4 persen dari PDB, harusnya hanya di kisaran 1,3-1,5 persen terhadap PDB. Supaya anggarannya tetap, keseimbangan primernya harus positif, jangan negatif. Itu yang harus dijaga," ujarnya.

Alasannya, dia melanjutkan, tidak lain karena beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) di APBN semakin besar setiap tahunnya. Salah satu opsi yang dilakukan untuk meringankan beban itu adalah penarikan utang luar negeri.

"Besar bengkaknya defisit karena belanja subsidi BBM, ya mudah-mudahanan itu yang tidak terjadi lagi di masa depan," kata Scenaider.

Mengenai anggaran subsidi BBM, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan kepada VIVAnews, mengapa setiap tahunnya semakin menyandera anggaran pemerintah. Salah satunya karena nilai tukar rupiah pada periode 2004 hingga 2011 rata-rata di bawah kisaran Rp 10.000 per dolar AS.

Sementara itu, pada 2012 ke atas, rupiah terus melemah. Pemerintah juga menetapkan itu sebagai salah satu dalam asumsi makro. Dengan perhitungan tersebut, anggaran subsidi yang tadinya sebesar Rp 69 triliun pada 2004 untuk mensubsidi 55 juta kilo liter, membengkak menjadi Rp 246,5 triliun pada 2014 dengan kuota lebih sedikit yaitu 46 juta kilo liter.

"Harga keekonomian dengan subsidi kan sekarang gapnya sudah semakin jauh. Dulu misalnya 2008 hanya Rp 3.000 per liter subsidinya, sekarang bisa Rp4.000-5.000 per liternya," ungkapnya.

Tantangan lainnya dalam pengelolaan anggaran subsidi BBM pada masa SBY, menurut dia, terus meningkatnya permintaan masyarakat akan BBM bersubsidi, akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Di satu sisi hal tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, kondisi itu semakin membebani anggaran subsidi BBM.

 Canangkan MP3EI 

SBY juga mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tetapi, di ujung pemerintahaannya saat ini masih seumur jagung. Jika dilanjutkan masih banyak segudang pekerjaan rumah yang harus dikebut pemerintahan baru hingga 2025.

Kitab pembangunan versi SBY yang diluncurkan pada 2011 lalu ini, berisi daftar proyek bernilai sekitar Rp4.000 triliun yang berpotensi di Indonesia hingga 2025.

Proyek-proyek tersebut tersebar di enam koridor ekonomi yaitu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara serta Papua dan Kepulauan Maluku.

Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Lucky Eko Wuryanto, kepada VIVAnews berkesempatan merefleksikan tiga tahun perjalanan MP3EI. Khususnya, berkaitan dengan hambatan dan tantangan serta harapan bagi pemerintahan baru nanti.

Secara garis besar, menurut dia, MP3EI tidak hanya harus dilanjutkan, tapi juga diperluas cakupannya. "Saya pikir kalau beliau (Joko Widodo) wise, artinya MP3EI tidak hanya butuh dilanjutkan, tapi juga harus diperluas lagi. Kami sekarang bangun semangatnya," ujarnya.

Menurut dia, semangat yang dibangun adalah percepatan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, agar kue ekonomi yang ada, dirasakan oleh semua rakyat hingga ke pelosok daerah terpencil yang ada.

Karena itu, kata Lucky, proyek-proyek yang menjadi prioritas merupakan proyek yang sudah pasti dapat direalisasikan. Hal itu tidak hanya mencakup infrastruktur, tapi juga kawasan-kawasan ekonomi baru di enam koridor yang telah diidentifikasi potensi perkembangannya.

Dalam perjalannya selama 3 tahun, banyak tantangan yang dirasakan, salah satunya, bagaimana mengakselerasi birokrasi yang harus dilalui untuk dapat menggarap sebuah proyek. Birokrasi yang berbelit kadang membuat sebuah proyek mandek dan akhirnya tidak direalisasikan.

Permasalahan regulasi, misalnya dari sisi perizinan, pembebasan lahan hingga insentif untuk proyek yang akan dikerjakan terus mengalami perbaikan. Namun, hal itu saja belum cukup, harus ada semangat percepatan yang dimiliki aparat pemerintah yang menangani hal tersebut.

"Memang, yang masih lambat itu kecepatan proses itu sendiri, tata ruang, perizinan, responsif dari aparat yang seharusnya cepat, saat ini belum cepat," tambahnya.

Dalam hal ini, dia berharap, Presiden terpilih, Joko Widodo, menempatkan orang-orang yang profesional untuk mengurusi birokrasi investasi di masa depan. "Karena itu perencanaannya sudah ada, tinggal implementasinya," imbuhnya.

Masalah percepatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung selaku Ketua Harian KP3EI, di akhir pemerintahan SBY telah mempercepat pemancangan tiang pertama beberapa proyek strategis. Dengan harapan proyek tersebut dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, lanjut Lucky, proyek-proyek yang ada dalam MP3EI jika terealisasi, merupakan salah satu peluang Indonesia lepas dari jebakan kelas menengah yang saat ini mengancam.

Dengan pemerataan ekonomi di seluruh kawasan, kelas menengah di Indonesia dapat lebih produktif dan akhirnya mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.(art)

  ★ Vivanews  

Posted in: Alutsista,Artikel,Ekonomi,Energi,Hankam,Ilmu Pengetahuan