Pemerintah mengusulkan revisi asumsi dasar kelistrikan untuk Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Untuk besaran subsidi listrik misalnya diusulkan berkisar Rp 81,97-91,10 triliun, naik dari target awal 2013 sebesar Rp 87,24 triliun. Direktur Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman menyatakan revisi itu dilakukan dengan pertimbangan margin usaha PLN jadi 7 persen.
"Dengan asumsi, pertumbuhan penjualan listrik 7 sebanyak persen pada tahun 2014, itu sebanyak tahun lalu," Ujarnya dalam rapat di DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6).
Adapun produksi listrik tahun depan rupanya dari segi biaya masih didominasi bahan bakar batubara sebesar 36,59 persen, naik dari tahun ini sebesar 32,28 persen.
Sementara untuk pembangkit yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi 35,10 persen dari tahun ini sebesar 38,98 persen. Penggunaan gas untuk membangkitkan listrik justru turun dari 23,80 persen menjadi 23,59 persen.
Pemanfaatan panas bumi juga nampak belum dimaksimalkan, karena justru menurun dari tahun ini sebesar 3,37 persen menjadi 3,2 persen.
Sedangkan bahan bakar hydro, biodiesel dan Energi Baru dan Terbarukan lainnya hanya menyumbang 1,52 persen turun dari tahun ini 1,57 persen.
Meski terdapat fakta ketergantungan pembangkit di Tanah Air terhadap batu bara, Jarman tak khawatir. Pemerintah malah tetap merencanakan pertumbuhan pelanggan listrik baru mencapai 3,2 juta orang.
"Total penyambungan baru direncanakan sebanyak 3,47 juta pelanggan baru, dengan total sambungan untuk pelanggan rumah tangga sebanyak 3,2 juta pelanggan baru," kata Jarman.(mdk/ard)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.