MALANG -- Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan, semakin banyak
warga yang mengakses internet maka akan meningkatkan tingkat
perekonomian negara. Dengan penetrasi 10 persen jaringan pita lebar
berkecepatan tinggi yang baru dibangun Indonesia, ternyata meningkatkan
produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,38 persen. Hal itu tentu berdampak
pada kesejahteraan rakyat yang meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor
telekomunikasi terhadap ekonomi mencapai 11 persen pada 2011 kemudian 10
persen pada 2012. Ini menunjukkan tingkat melek internet berpengaruh
kepada pertumbuhan ekonomi.
"Dengan internet juga membuat arus informasi diikuti arus barang yang meningkat, dan transaksi bisa lebih lancar," kata Tifatul di Malang, Sabtu (4/5).
Kemenkominfo mengklaim kalau seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau jaringan internet. Penetrasi layanan internet didapat dari program Mobile Pusat Layanan Informasi Kecamatan (MPLIK) yang terbangun di 5.748 titik dan 1.800 PLIK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seluruh Daerah di Indonesia Sudah Terjangkau Internet
"Dengan internet juga membuat arus informasi diikuti arus barang yang meningkat, dan transaksi bisa lebih lancar," kata Tifatul di Malang, Sabtu (4/5).
Kemenkominfo mengklaim kalau seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau jaringan internet. Penetrasi layanan internet didapat dari program Mobile Pusat Layanan Informasi Kecamatan (MPLIK) yang terbangun di 5.748 titik dan 1.800 PLIK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seluruh Daerah di Indonesia Sudah Terjangkau Internet
Kemenkominfo mengklaim kalau seluruh daerah di Indonesia sudah
terjangkau jaringan internet. Penetrasi layanan internet didapat dari
program Mobile Pusat Layanan Informasi Kecamatan (MPLIK) yang terbangun
di 5.748 titik dan 1.800 PLIK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, MPLIK ditujukan untuk mengejar ketertinggalan akses internet warga yang tinggal di daerah. Dengan adanya layanan internet kecamatan yang bersifat bergerak dengan keunggulan aman, cepat, murah, dan sehat, daerah yang belum terjangkau internet bisa dilayani MPLIK.
"Ini untuk membuka akses informasi agar warga di daerah atau pelosok desa tidak asing dengan internet," kata Tifatul dalam penyerahan program PLIK Sentra Produktif di Ponpes Bahrul Maghfiroh, Malang, Sabtu (4/5).
Ia berharap, anak-anak daerah bisa mengejar ketertinggalan arus informasi supaya bisa menyamai anak yang tinggal di kota besar.
Menurut Tifatul, Kemenkominfo menargetkan separuh penduduk bisa memiliki akses terhadap internet dan terhubung secara online di dunia maya. Keputusan itu diambil sesuai kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada 2003 yang menargetkan tahun 2015, sedikitnya 50 persen masyarakat di negara anggota PBB harus terbuka informasinya.
Yang membuatnya bangga, rencana itu diwujudkan tanpa dana APBN. Karena dana pembelian mobil beserta fasilitas penunjang serta sarana komputer yang ditempatkan di kantor kecamatan didapat dari iuran operator telekomunikasi. Hingga kini, dana yang terkumpul mencapai Rp 2,9 triliun dan baru dipakai Kemenkominfo sebesar Rp 900 miliar.
Karena itu, segala sarana MPLIK maupun PLIK bukan milik institusinya maupun pemda, tapi milik operator. "Mobil, komputer, dan sarana penunjang lain dibeli tidak pakai APBN. Namun, tetap pertanggungjawaban keuangan harus transparan," ujar mantan presiden PKS itu.
Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, MPLIK ditujukan untuk mengejar ketertinggalan akses internet warga yang tinggal di daerah. Dengan adanya layanan internet kecamatan yang bersifat bergerak dengan keunggulan aman, cepat, murah, dan sehat, daerah yang belum terjangkau internet bisa dilayani MPLIK.
"Ini untuk membuka akses informasi agar warga di daerah atau pelosok desa tidak asing dengan internet," kata Tifatul dalam penyerahan program PLIK Sentra Produktif di Ponpes Bahrul Maghfiroh, Malang, Sabtu (4/5).
Ia berharap, anak-anak daerah bisa mengejar ketertinggalan arus informasi supaya bisa menyamai anak yang tinggal di kota besar.
Menurut Tifatul, Kemenkominfo menargetkan separuh penduduk bisa memiliki akses terhadap internet dan terhubung secara online di dunia maya. Keputusan itu diambil sesuai kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada 2003 yang menargetkan tahun 2015, sedikitnya 50 persen masyarakat di negara anggota PBB harus terbuka informasinya.
Yang membuatnya bangga, rencana itu diwujudkan tanpa dana APBN. Karena dana pembelian mobil beserta fasilitas penunjang serta sarana komputer yang ditempatkan di kantor kecamatan didapat dari iuran operator telekomunikasi. Hingga kini, dana yang terkumpul mencapai Rp 2,9 triliun dan baru dipakai Kemenkominfo sebesar Rp 900 miliar.
Karena itu, segala sarana MPLIK maupun PLIK bukan milik institusinya maupun pemda, tapi milik operator. "Mobil, komputer, dan sarana penunjang lain dibeli tidak pakai APBN. Namun, tetap pertanggungjawaban keuangan harus transparan," ujar mantan presiden PKS itu.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.